Ditemukan 28495 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/PDT.SUS/2011
JOHANNES OBERLIN L. TOBING; PT. ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu kami mohon agar yang bersangkutan (maksudnyaPenggugat) dimaksukkan ke dalam dear blacklist pada HSMS (Honda SalesForce Management System) ;Bahwa baik alasan maupun proses dan mekanisme pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiappemutusan hubungan kerja harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Register : 19-02-2010 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45721/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 20 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11833
  • ditanda tangani oleh pihak eksternal;bahwa namun berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang disampaikan PemohonBanding dalam sidang berupa fotofoto terkait pemusnahan barang tersebut, terbukti bahwaproses penghancuran dan atau pemusnahan tersebut disaksikan oleh pihak eksternal yaitu olehpejabat Kelurahan setempat (sesuai Surat Tugas tanggal 25 Mei 2007);bahwa karenanya berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis dapat meyakini bahwabarangbarang tersebut benar dimusnahkan sesuai dengan system
Register : 05-02-0206 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — pemohon vs termohon
77
  • rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuaPemohon sampai sekarang.Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.0209/Pdt.G/2016/PA PbrBahwa antara Pemohon dan Termohon sejak terjadinya cekcok tersebuthingga saat ini telah pisah ranjang dan tidak pemah lagi berhubunganbadan.Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belumdikaruniaianak,Bahwa sejak terjadinya cekcok hingga saat ini antara Pemohon danTermohon tidak pernah berkomunikasi langsung dan hanya sesekaliberhubungan lewat SMS (Short Message System
Putus : 29-01-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 295/Pid/2015/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2016 — MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm)
8136
  • Lalu Maskuri menjawab, Kalau dana bantuanextensifikasi sudah diselesaikannya, tetapi untuk dana bantuanProgram Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan korban benahi,sedangkan untuk bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakatDesa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil.
Register : 18-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1611
  • XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator sound system,tempat tinggal di Dukuh Kaso Gunung, RT 01, RW. 06 Desa Doro,Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agamaIslam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteriyang menikah tahun 1999;Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorang tua
Register : 30-10-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54051/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12731
  • Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (tertera pada tinplate barang hasil pemeriksaan fisik barang); bahwa system importasi sebagaimana diuraikan di atas, termasuk mekanisme Third Party Invoicing;bahwa berdasarkan Attachment A: Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin OfThe ACFTA, disebutkan:Rule 23:The Custom Authority of the importing party shall accept a Certificate of Origin (Form E) in cases where thesales invoice isissued either bya a company located in a
Register : 22-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 666/PID.B/2021/PT PBR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa : DEDDY SUWARTIONO Als DEDI Bin BAMBANG SUTRISNO
Terbanding/Penuntut Umum : Muhammad Wildan Awaljon Putra, SH
5623
  • ,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingioleh HakimHakim Anggota dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sertaputusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi kepadaPengadilan Negeri tersebut pada hari itu
Putus : 10-09-2014 — Upload : 13-03-2016
Putusan PN BATAM Nomor 371/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 10 September 2014 — SIGIT NUGROHO BIN AMIR
376
  • kepemilikannya, akan ditentukan didalam amarputusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dari halhal yang memberatkan dan yangmeringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa,10keadaankeadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR
7245
  • Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran
    panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan
Putus : 18-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1356 / Pid.B / 2013 / PN.MKs.
Tanggal 18 Nopember 2013 — BERNARD NOVANTO, S.SOS
4913
  • SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah
    FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.
Register : 25-05-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 11/Pdt.G/2015/PN Kag
Tanggal 7 Januari 2016 — - ZAMARIA BINTI M. NUH VS ALDI BIN JOHAR
242
  • saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system
    hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.
    Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Trumon Salasi bin Budiman Zamzami
13855
  • dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system
    danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system
    Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang
Register : 12-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 16 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Raja Marga Diwakili Oleh : Emil Hakim, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Gelora Sawita Makmur
7335
  • Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5
    KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.
Register : 02-06-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 77/PID/2021/PT KDI
Tanggal 11 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Marwan Arifin, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
Terbanding/Terdakwa II : Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
Terbanding/Terdakwa III : Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
Terbanding/Terdakwa IV : Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
Terbanding/Terdakwa V : Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
Terbanding/Terdakwa VI : Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
Terbanding/Terdakwa VII : Irpan Alias Irpan Bin Yunus
Terbanding/Terdakwa VIII : Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
Terbanding/Terdakwa IX : La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
12469
  • Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudah mendengarsemua aspirasi
    Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudahmendengar semua aspirasi
    TONI kemudiankapolres konawe meminta waktu kepada terdakwa bersama kawankawannya selama 2 (dua) hari untuk di kKomunikasikan kepada Mr.TONI terkait tuntutan massa aksi eks kariawan.Bahwa terdakwa ANDI FALLE kordinator lapangan berorasi di lokasiunjuk rasa.Bahwa setelah datang sebuah mobil Pick Up warna putih yangmemuat sound system (pengeras suara) tiba dilokasi unjuk rasa,setelah itu terdakwa ILHAM KILLING naik ke atas mobil melakukanorasi kemudian sekitar pukul 07.30 wita Kapolres Konawe yaitu
Register : 24-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.PARIZAL PGL IJAN
2.IWAN NASTI PGL IWAN
3.BARUDIN PGL BARUDIN
40219
  • Alahan Panjangdengan luas 39.208,07 Hektar.Bahwa ada batas alam berupa sungai yang membedakan lahanpenduduk dengan kawasan suaka alam (KSA) Malampah AlahanPanjang Menjadi Suaka Margasatwa (SM) Malampahan Alahan Panjang,yang berjarak kurang lebih lima ratus meter.Bahwa pada kawasan Suaka alam tidak diperbolehkan untukmelakukan penebangan pohon.Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System
    Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System (GPS) merek Garmin TypeMontana Seri 680.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta
    Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukurantunggul kayu adalah berupa Global Position System (GPS) merekGarmin Type Montana Seri 680.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwatermasuk kategori dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasilhutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan PenuntutUmum harus dipandang telah cukup terpenuhi
Register : 22-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 80/Pid.B/2019/PN Tbt
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ANASTASIA CHRISTANTI WULANDARI, SH
Terdakwa:
JUNAIDI Alias IJUN
729
  • YASIR HASIBUAN sesuai dengan berkas/persyaratan pengajuanpenggantian buku tabungan dan ATM;Bahwa pada saat itu laki laki yang bernama JUNAIDI mengaku bernama MHDYASIR HASIBUAN datang ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi membawa KTPasli atas nama MHD YASIR HASIBUAN dan kemudian surat keterangan darikepolisian dengan laporan kehilangan barang atas nama MHD YASIRHASIBUAN, membawa photocopy kartu keluarga atas nama MHD YASIRHASIBUAN serta mengajukan berkas yang dibawa pada saat itu Sesuai dengandatabase (system
    Costumer Service(CS) mengkonfirmasi nama ibu kandung, nomor handpone dan memverifikasiKTP dan sesuai dengan berkas pengajuan yang di ajukan oleh nasabahtersebut dan saat itu saksi juga mempertanyakan / memverifikasi nasabahberapa jumlah saldo terakhir yang berada di dalam nomor rekening tersebut dansaat itu laki laki tersebut menjawab bahwa saldo terakhir yang berada di nomorrekening milik nya sebesar Rp.19.950.000 (sembilan belas juta sembilan ratuslima puluh rupiah) sehingga saksi pun mengecek di system
    BRI dan ternyatabenar bahwa sisa saldo terakhir nasabah sesuai dengan system BRI;Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh nasabah untuk mengganti bukutabungan ataupun ATM yang hilang yakni KTP nasabah yang asli, SuratKeterangan hilang dari pihak Kepolisian.Bahwa prosedur diterbitkan oleh pihak Bank BRI atas permintaan nasabah yangmengaku sebagai MUHAMMAD YASIR HASIBUAN alias YASIR adalah 1 (Satu)buah buku tabungan Britama warna biru dengannomor rekeningHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus
Register : 13-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 616/Pid.B/LH/2018/PN BTA
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
PARAMITHA,SH.MH
Terdakwa:
AMLAN Bin ALM M.HARI
43127
  • untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam di lahanpertaniannya yang terletak di kawasan hutan Mekakau;Bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangan Terdakwa,saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupa cabai, terong,Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 616/Pid.B/LH/2018/PN.Btaranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yang merekabuka;Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinat yang diambilmenggunakan Global Positioning System
    /2018/PN.Btamembuat surat penyataan untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam dilahan pertaniannya yang terletak di kKawasan hutan Mekakau;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi dipersidangan, Terdakwa, saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupacabal, terong, ranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yangmereka buka;Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinatyang diambil menggunakan Global Positioning System
    saksisaksi tidak mengetahui letak dari lahan pertanian Terdakwa, yang saksisaksiketahui hanya letak lahan pertanian Sutarman dan saksi Sihani berdasarkan fotofotoyang ada diberkas perkara penyidik dan foto gubuk serta lahan pertanian yang ada diberkas perkara penyidik merupakan lahan pertanian milik Sutarman;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan ahli dari data titikkoordinat yang diambil menggunakan Global Positioning System
Register : 13-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 8 Mei 2019 — Henris Pandapotan Purba
859
  • TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unitmobil Daihatsu type Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namunsudah dijualnya kepada saksi TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah terpasang perangkat GPS (Global Posisitian System), kuncikontaknya juga sudah digandakan dan remote controlnya diambilnya 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah dengan harapan apabila nantinya ditebus olehsaksi
    TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsutype Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namun sudah saksijualkan kepada kepada TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah saksi pasang perangkat GPS (Global Posisitian System),kunci kontaknya saksi gandakan dan remote controlnya saksi ambil 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah yang apabila nantinya diperlukan bisa saksiambil
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
WAHYUDI
709
  • mengintrogasi terkait identitas dan kartu ujian yang ia bawa/gunakankemudian Martin Tumpak Rumapea mengakui bahwa ia adalah joki yang akanmenggantikan Musriadi melaksanakan test ujian tersebut, atas pengakuanMartin Tumpak Rumapea tersebut kemudian ia Martin Tumpak Rumapea diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kementrian Hukum dan Ham merasadirugikan karena dapat menenurunkan kredibilitas/kepercayaan masyarakatterhadap Kementrian Hukum dan Ham khususnya terkait system
    Sulsel nomor W23.16KP.02.01tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 ; Bahwa mekanisme dalam mengikuti seleksi Ujian CPNS padaKementrian Hukum dan Ham adalah peserta ujian CPNS wajib membawaE KTP dan kartu ujian CPNS asli, lalu E KTP dan kartu ujian tersebut dilakukan pemeriksaan oleh panitia verifikasi untuk memeriksa/di sesuaikanidentitasnya sesuai E KTP dan kartu ujian aslinya, setelah dinyatakancocok/sesuai maka peserta akan mendapatkan PIN dan absensi untukmendapat giliran masuk keruang ujian dengan system
    mengintrogasi terkait identitasdan kartu ujian yang ia bawa/gunakan kemudian Martin Tumpak Rumapeamengakui bahwa ia adalah joki yang akan menggantikan Musriadimelaksanakan test ujian tersebut, atas pengakuan Martin Tumpak Rumapeatersebut kemudian ia Martin Tumpak Rumapea di amankan dan diserahkankepada pihak Kepolisian ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kementrian Hukum dan Ham merasadirugikan karena dapat menenurunkan kredibilitas/kepercayaan masyarakatterhadap Kementrian Hukum dan Ham khususnya terkait system
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 463/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Lili Fidelia Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat II : NELLY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. TRESY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat IV : Herman Purnawan Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat V : Tn. TJUN FUNG alias IWAN PURNAMA Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat VI : Ny. Muliati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat II : Badan Perwakilan Desa Cipanas
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan Pacet
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah R.I. c.q. Mentri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Provinsi Jawa baratc.q. Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Agraria dan Tataruang Badan Pertanaha
9765
  • masyarakat,hak asal usul,dan adat istiadatDesa;Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu olehPerangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain;Pasal 34 Ayat (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh PendudukDesa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 Ayat (2) Pemerintah Desaadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat dalam system
    pemerintahan Negara Kesatuanrepublic Indonesia;Ayat (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengannama lain dibantu. perangka Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor463/PDT/2020/PT BDG.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44tahun 2016 Tentang Kewenangan Kepala Desa, Pasal 1 Ayat (10)Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NegaraKesatuan
    atau yang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;Bahwa adapun Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang KewenanganKepala Desa, Pasal 1 Ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggarurusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan menurut asasotonami dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluasluasnyadalam system