Ditemukan 60817 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 20-02-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 6 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 0
5 — 0
Atthaya Seisha Alika Hutomo Binti Andhika Satrio Hutomo, lahir di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2015 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 25-02-2022 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN BANYUMAS Nomor 12/Pid.C/2022/PN Bms Tanggal 25 Februari 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.
Terdakwa:
WAHYU SEPTI SETIADI
29 — 0
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.
Terdakwa:
WAHYU SEPTI SETIADI
29 — 0
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa WAHYU SEPTI SETIADI yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMAKAI MASKER DALAM BERAKTIFITAS DILUAR DAN DIDALAM RUANGAN PUBLIK DAN BERTEMU ORANG LAIN
Register : 07-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5197/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 7 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 20
17 — 20
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama Arron Constantino minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 10-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 9 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 5
4 — 5
kepada Penggugat nafkah anak yang bernama EJIAZ RAFISQI ALGOPUR Umur 5 Tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 04-09-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 184/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 4 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
AGUNG TRI SABARNO
20 — 13
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
AGUNG TRI SABARNO
20 — 13
dalamkeadaan sehat;Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukanTerdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 10.23 WIB di Jl.Inpres, Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati telah dilakukan kegiatan operasiyustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama AGUNG TRI SABARNO kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik
Register : 13-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 47
76 — 47
Berdasarkan hukum publik angka 1 dan 2 a quo, rencana lelang tgl14 April 2020/ memindahtangankan SHM secara tidak sah a quo danakibat hukumnya c.g. BALIK NAMA SHM, TIDAK SAH (demi hukum).Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi minimal 2 bukti/ saksi(cukup) :a.Cc.d.Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 tgl 4/10/2019 (Surat a.n.Qadaruddin Fajri Adi, STP, M.Sc tgl 31 Maret 2020 / 4 Bendel Bukti/Saksi)Surat/ Putusan a.n.
Register : 13-03-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pal Tanggal 10 Juli 2013 — Penggugat VS Tergugat
29 — 7
29 — 7
Bahwa akibat stagnasi putusan secara yuridis gugatan dalam perkaraNomor 216/Pdt.G/2013/PA.Pal tanggal 14 Nopember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat memenuhi hakikat materildari sebuah upaya hukum publik untuk gugatan menggugat, sehinggabertentangan dengan makna asas peradilan cepat dan biaya ringan;.
Putus : 13-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 42/PDT.G/2014/PN.Blg Tanggal 13 Oktober 2014 — NETTY PARDOSI
LAWAN
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, DKK
48 — 24
48 — 24
., Thomas Hipas Purba,SH Advokat/ Pengacara Publik/ Konsultan Hukum/ PemberiBantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LaskarMerah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur,No.6165, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03Oktober 2014 dibawah Register No. 118/SK/2014/PN.BLG;LAWAN1. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq.
Register : 03-10-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2183/Pdt.G/2017/PA.Pwt Tanggal 19 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 9
8 — 9
MH & Rekan telah hadir sendiridi persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurutrelaas panggilan nomor : 2183/Pdt.G/2017/PA.Pwt telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass media LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumuman padatanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan
Register : 12-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sgm Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
adalahperawan sedangkan almarhum suaminya adalah duda dan memiliki dua oranganak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/PID.SUS/2010 Tanggal 10 April 2012 — Drs. TAMZIL RIDHA, Apt Bin H. SYAMSUDDIN AMRI;
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus terikat pada Asas pemerintahanyang baik atau Algemene Bepalingen Van Behorlijk Bestuur;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa Terdakwa sebagai pejabat administrasi negara, maka asasasas terkait kewenangan publik dalam hukum administrasi berlakujuga pada Terdakwa, untuk itu selain dapat dikenakan Pasal 2
Makaseseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya;Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang dengan tiga syarat : yakni demi kepentingan umum, masihdalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB);Pembatasan terhadap beleidsvrijneid adalah apabilaterdapatperbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) dan perbuatan sewenangwenang(abuse
Makna penyalahgunaan wewenang tidak sama denganunsur melawan hukum dalam konsep tindak pidana korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Penyalahgunaan wewenang tersirat dari perobuatan melawan hukum,tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapatunsur penyalahgunaan wewenang kedua unsur ini jelas berbedabaik dari sisi materiele feit maupun stafoare feit karena
Persoalan yang harusdijawab oleh Hakim hanyalah sematamata; apakah suatu tindakanpemerintah sesuai dengan hukum atau tidak;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Judex Facti telah kelirumelakukan pertimbangan sehingga melampaui batas kewenangannya,karena jika pertimbangan pejabat publik dalam kapasitas melakukankebebasan kebijakan atau beleidsvrijsheid atau freies ermessen,sehingga landasan atau motivasi adanya kebebasan negara dalammenjalankan tugas publik tidak dapat dinilai oleh pengadilan umum
Sebab hal ini adalah separation of power,khususnya dalam arti separation of function ataupun separation oforganism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindak pidanakorupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 67 Mei2004, halaman 28);Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakan ataubeleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai oleh HakimUmum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwa bersama DrsJHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD Kabupaten
Register : 23-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl Tanggal 8 Agustus 2016 — Ir. HENDRO SULISTYONO
109 — 47
109 — 47
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggarantanggal 26 Februari 2007.3.
Salah satunya pembangunan sarana danprasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Walesdengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .
Salah satunya pembangunansarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengikatanDana Anggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal4 Oktober 2006.2.
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal26 Februari 2007.3.
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1618 — 1480
1618 — 1480
Tetapi saksi merasaketika menjadi konsen publik melalui media masa, publik bertanya saksiperlu merespon dan menyatakan sikap, karena saksi tidak maumengambil ini urusan pribadi orang, terdakwa sudah berbohong danmengaku berbohong menurut saksi sudah selesai;Bahwa yang melatarbelakangi saksi menuliskan respon menulis diTwitter itu hanya spontan saja karena kalau ada penganiayaan saksiharus berbicara dan menyatakan sikap, karena dalam komunitas aktivissifatnya spontan, tidak hanya kasus terdakwa saja
Kemudian Bmenyiarkan kepada publik.
Tapikalau dalam ranah undangundang kita dipisahkan ada undangundangpenyiaran ada undangundang ITE, dua undangundang ini belum adapenyatuan;Bahwa ITE patokan untuk diketahui umum adalah Publik/ adalah orangyang pada umumnya tidak dikenal, kalau bisa kita punya grup WhatsAppkeluarga itu bukan publik meskipun itu orangnya banyak tetapi itu namanyaadalah komunikasi terbatas sehingga kalau ada orang ribut di grupkeluarga tidak bisa dikenakan UndangUdnang ITE;Bahwa mengenai katakata sara itu pernah diuji
Jadi bohonguntuk diri sendiri ranahnya etika publik, moral, personality individu danseterusnya.
kemudian disiarkan maka masukproses penyiaran, menyampaikan kepada pers tidak identik denganmenyiarkan, karena proses menyiarkan ada proses editing ;Bahwa permintaan maaf itu bisa menghapuskan sebuah kesalahan kalaudalam konteks publik ya.
Register : 30-04-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
Rizqi Masyayikh Binti Adi Widiantoro dan Nabilah Rajwa Masyayikh Binti Adi Widiantoro minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 02-01-2024 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 21
23 — 21
bernama Eka Agustin Binti Joko Suwarno ( 01-08-2005 ), Moch.Wahyu Hidayat Bin Joko Suwarno ( 16-01-2012 ) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 27-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4998/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 17
20 — 17
anak yang bernama Alicia Leonorra Poerterry Binti Purnomo, lahir Surabaya 27 September 2014 minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 06-09-2023 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 16 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 11
19 — 11
membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak bernama Sang Deirina Binti Esa Ramdan Febriana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 15-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3861/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 11
14 — 11
Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Shankara Alhambra Wibisono bin Sabastian Arifan Wibisono minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 29-01-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
nafkah anak yang bernama Rajwa Khalisha Permata Anom Binti Anom Suroto, lahir 09 Desember 2009 minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1008/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 5
17 — 5
5 Oktober 2013 dan Muhammad Hanif Irsyad Putra Bin Abidin, lahir di Surabaya 20 April 2017 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik