Ditemukan 60817 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 29-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
4 — 0
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadirsendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutusorang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipunmenurut relaas panggilan nomor : 0315/Pdt.G/2018/PA.Pwt telah dipanggil olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass mediaLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumumanpada tanggal 01 Februari 2018 dan tanggal 02 Maret 2018, Termohon telahdipanggil secara
Register : 14-09-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 50/Pid.C/2020/PN Lmg Tanggal 14 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
YATNO
17 — 2
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
YATNO
17 — 2
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembaii.Kemudian Hakim bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran keteranganyang diberikan oleh saksi, dan terdakwa menjawab benar.Kemudian pemeriksaan dilanjutnya terhadap terdakwa yang atas pertanyaan pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB telahditangkap oleh Petugas Patroli Satuan Sabhara Polres Lamongan karena tidakmenggunakan Masker pada saat beraktifitas diruang publik
Register : 07-05-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 09-08-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1002/Pdt.G/2012/PA.Pwt Tanggal 24 September 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
gugatan Penggugat;2.Menetapkan jatuhnya thalak dari Tergugat kepada Penggugat ;3.Membebankan biaya perkara menurut hukum ;4.Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acarapemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melaluimass media Lembaga Penyiaran Publik
Register : 14-09-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38/Pid.C/2020/PN Lmg Tanggal 14 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
RACIN
18 — 2
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
RACIN
18 — 2
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembaii.Kemudian Hakim bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran keteranganyang diberikan oleh saksi, dan terdakwa menjawab benar.Kemudian pemeriksaan dilanjutnya terhadap terdakwa yang atas pertanyaan pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB telahditangkap oleh Petugas Patroli Satuan Sabhara Polres Lamongan karena tidakmenggunakan Masker pada saat beraktifitas diruang publik
Putus : 27-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PDT/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 — I NYOMAN DINANTARA VS P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG NEGARA, diwakili oleh Ir. HARI SETIONO, Pemimpin Cabang P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG NEGARA,DKK
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidaklah baik bagi pendidikan hukummasyarakat bahwa sebagai pejabat publik adalah abdi yang harus memberi pelayanankepada masyarakat bukan sebagai penguasa atas penderitaan rakyat;Bahwa jelaslah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan IVadalah sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hakhak subjektifdari Penggugat yang dijamin oleh hukum yang menimbulkan kerugian sehinggaharuslah dilindungi secara hukum;Bahwa atas pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses
(Jadi Bukan Berdasarkan: DemiKeuangan Yang Berkuasa);Nyaris, bukan merupakan rahasia lagi, ketika publik membaca, mendengar, dan melihatmelalui media masa surat kabar, dan media elektronik melalui tayangan televisi daninternet, bahwa opini publik yang berkembang di era reformasi di Republik ini adalah:e Bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak berdaya dan tidakdiperdayakan karena adanya konspirasi kepentingan personal atauoknum pribadi tertentu maka, rakyat kecil semakin tidak berdayadan semakin
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 4158 — 5389
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
penjarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasukpidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4)KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti(subsidaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanyapidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusanpengadilan.Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutanhak untuk dipilih dalam jabatan publik
yang dipilih (electedofficials).Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untukdipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitupaling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesaimenjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan. ~5E.
Mensosialisasikan keberhasilan Mahkamah Agungmeraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama6 (enam) tahun berturutturut.Usulan perencanaan anggaran tidak disertai analisiskebutuhan dan data pendukung.Kebijakan /Strategi:Menggunakan jasa konsultan publik/asistensi dari DitjenAnggaran Kementerian Keuangan, Ditjen PerbendaharaanKementerian Keuangan dan Bappenas.Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agungterkait dengan penyusunan program dan anggaran.Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Perkara,
Register : 03-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kag Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Abdullah, SH
Terdakwa:
Romli bin Burdan
16 — 3
Abdullah, SH
Terdakwa:
Romli bin Burdan
16 — 3
Unsur dengan TerangTerangan dan dengan Tenaga BersamaMenggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;Menimbang, bahwa makna terangterangan (openlijk) menurut Simonsadalah dengan terangterangan dilakukan dihadapan publik. Salinan asli darikata tersebut adalah ten aanschouwe van het publiek atau di hadapanpublik. Menurut R.Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum,Karena kejahatan ini dimasukkan kedalam golongan umum.
Dimuka umumartinya ditempat publik dapat melihatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenagabersama diartikan bahwa masingmasing harus insyaf bahwa ia bekerjasamaHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kagdengan orang lain, tetapi sekalipun begitu tidaklah diperlukan adanyapersetujuan/kata sepakat sebelumnya.
Ogan lir,tepatnya di depan rumah Saksi Izwardi Bin Tantowi yang dapat dikategorikansebagai tempat publik, sehingga dengan demikian Unsur Dengan TerangTerangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan TerhadapOrang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 239/Pdt.G/2019/PN SDA Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
64 — 24
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
64 — 24
Bahwa oleh karena kewajibankewajiban dan kompensasikompensasi yang dijanjikanTergugat , sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna SerahPembangunan Pasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, KecamatanWaru, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : O8/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011 tersebut, Tergugat tidak ditepati dan mengingat Pendopo lamasudah terlanjur dirobohkan, maka membawa implikasi antara lain :Terganggunya pelayanan Pemerintah Desa medaeng kepada publik(masyarakat
10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah), sebagaimana disebutkan pada pasal 16 huruf cdalam Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah PembangunanPasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, Kecamatan Waru,Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : 08/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011;2) Kerugian dalam bentuk inmateril :Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar Janji ( Wanprestasi) dan membawa implikasi, antara lain : terganggunya pelayananPemerintah Desa medaeng kepada publik
10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah), sebagaimana disebutkan pada pasal 16 huruf bdalam Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah PembangunanPasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, Kecamatan Waru,Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : 08/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011;2) Kerugian dalam bentuk inmateril :Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar Janji ( Wanprestasi) dan membawa implikasi, antara lain : terganggunya pelayananPemerintah Desa medaeng kepada publik
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRUNDFOS POMPA
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan Pemohon Banding telahdiaudit oleh kantor akuntan publik independen. Pada laporan audit, akuntan publik telahmenyatakan opini bahwa "the financial statements referred to above present fairly, in allmaterial respects". Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan yang Pemohon Bandinglakukan telah sesuai dengan PSAK.
Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke7 dan ke8 :bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat dasar hukumkoreksi yang dilakukan Terbanding tidak tepat, karena Pasal 28 UU KUP mengaturwadah dan bentuk pembukuan (sistim pembukuan yang lazim) dan tidak mengaturpenjualan harus diatas harga pokok, demikian juga dengan laporan keuanganPemohon Banding telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Putus : 25-01-2011 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 211/Pid.B/2011/PN.Psr Tanggal 25 Januari 2011 — KHUZAIMI Als. JEMI Bin NUR ZAINI;
79 — 5
79 — 5
DIMUKA UMUMMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yaitutempat dimana setiap orang (publik) dapat melihat, dengan kata lain tempatyang terbuka, dapat dijangkau, dilihat/dimasuki oleh umum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa tempat kejadian perkara adalah halaman sebelah timur rumah milikKandar yang terletak dusun Kalimati, Kel.
Panggungrejo Kec.Bugulkidul,Kota Pasuruan;Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian perkara berada disuatu tempat umum (yang dapat dijangkau, dimasuki dan dilihat oleh setiaporang (publik) bahkan lokasi tempat kejadian perkara berbatasan dengantanah milik orang lain maupun jalan umum, dimana tempat tersebut bukantempat khusus yang tertutup/dilarang untuk publik;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telahterbukti pula;Ad.3.
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgr Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Gusti Putu Karmawan, S.H.
Terdakwa:
1.Putu Ari Sugiartana Alias Arik
2.Ketut Rudiartana Alias Rudi
68 — 25
Gusti Putu Karmawan, S.H.
Terdakwa:
1.Putu Ari Sugiartana Alias Arik
2.Ketut Rudiartana Alias Rudi
68 — 25
Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgrtempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau secaraterangterangan telah dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menurutWirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, Unsur bersamasama (met vereenigdekrachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol salingmenolong dalam melakukan kekerasan;Menimbang, bahwa menurut Prof Simons, Penggunaan kekerasanadalah dengan terangterangan apabila dilakukan dihadapan publik
, adalahtidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempatumum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakanterangterangan.
Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik,itu Sudah cukup;Menimbang, bahwa melakukan kekerasan sesuai dengan pasal inimempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan Pasal 89 KUHP, dalamPasal dimaksud melakukan kekerasan diartikan membuat orang jadi pingsanatau tidak berdaya lagi, sedangkan melakukan kekerasan yang dimaksud dalamPasal 170 ini dilakukan dengan merusak barang atau melakukan penganiayaanterhadap orang.
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
301 — 189
301 — 189
Pemerintahan yaitu dalam halkeputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakatsebagaimana yang dimaksud pasal 46 ayat (1) maka badan dan ataupejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak yangbersangkutan paling lama 10 hari kerja sebelum menetapkan dan atauHalaman 6 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan keputusan dan atau tindakan, kecuali diatur lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.Tergugat tidak melaksankan UndangUndang No.25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik
Hal ini berkaitan dengan tindakan pemerintahan tersebut tundukkepada Ranah Hukum yang mana, serta kompetensi Absolut Peradilanyang berwenang mengadili sengketanya.PEMISAHAN SEGI HAK KEPERDATAAN (RECHT) DAN SEGIKEWENANGAN (BEVOGHEID) PEMERINTAHAN.Berdasarkan teori Hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakanantara Wewenang sebagai landasan suatu Subjek Hukum untukHalaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan suatu tindakan berdasar Hukum Publik, Serta Hak sebagailandasan
Hal ini di katakan Hadjon membaginya menjadiKewenangan Dan Kecakapan (Bekwaamheid), Pendekatan Hak BukanKecakapan. kKewenangan diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatukewenangan tertentu yang diberikan untuk Badan/Pejabat Pemerintahantertentu. Sedangkan Hak diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Keperdataan.
Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan,maka ia tunduk pada Hukum Publik dan menjadi Subjek pada HukumAdministrasi.Menurut Indroharto, ketika Pemerintah sedang mempertahankan hakaknya, Maka ia sedang berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, bukan lagisebagai Badan Hukum Publik.
Berikut penjelasan dari Indroharto mengenai status BadanPemerintah sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan HukumPerdata :Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGDalam kenyataan seharihari kita lihat bahwa Pemerintahan Umum ituterdiri dari berbagai macam Organisasi daninstansiinstansi, yangkebanyakan organisasiorganisasi Demikian itu selain memiliki wewenangPemerintahan menurut Hukum Publik juga memiliki kemandirian menurutHukum Perdata (Dual Function), seperti badanbadan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — Dra. Budiati
591 — 517 — Berkekuatan Hukum Tetap
591 — 517 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Tahun Pajak 2007,dalam SPT Tahunan PPh Badan atas nama CV Kondang Murah, NPWP:01.881.024.2.526.000, terdapat lampiran berupa laporan keuangansebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu Neraca per 31 Desember 2007 danPerhitungan Rugi Laba Tahun 2007 dan Daftar aktiva dan Penyusutannya,dan laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh BadanCV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak 2007,tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik,karena laporan keuangan
tersebut tidak disertai pernyataan pendapatakuntan publik;Hal. 2 dari 44 hal.
No. 197 PK/PID.SUS/2017Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan WajibPajak CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, ada laporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik danberbeda dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPhBadan CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa.
Menetapkan barang bukti: Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan(Working Paper) CV Kondang Murah, SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, fotokopi SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPNmasa JanuariNovember 2007 sebanyak 14 (empat
Menetapkan barang bukti berupa: Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan KonsolidasiKondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yangditerbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudisebanyak 1 (satu) set;Hal. 40 dari 44 hal. Put.
Register : 01-11-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1359/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 2 Desember 2013 — PEMOHON I
PEMOHON II
11 — 0
11 — 0
:~n nnn nn nner nnn nnn nnnennnnnnenonannanennnnasanananannsAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangseadil adilnya; 222202 22222 nn nnn nnn nnn nn nnn nennneeeo Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.oo Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia
Register : 12-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 0184/Pdt.G/2022/PA.Slw Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
9 — 7
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaaspanggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa
Register : 06-11-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 296/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 6 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SARIFIN
24 — 9
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SARIFIN
24 — 9
Raya Baturraden, Desa Rempoah, Kecamatan baturradentelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaSARIFIN kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau didalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah KTP a.n.
Register : 04-09-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 185/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 4 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
MADMUSLIM
20 — 4
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
MADMUSLIM
20 — 4
Inpres,Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakanperaturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwaatas nama MADMUSLIM kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau didalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buahKTP a.n. MADMUSLIM.
Register : 09-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 19
20 — 19
Mohamad Doan Alfaridzi, umur 18 Tahun, Bilqis Diva Aulia, Umur 12 Tahun, dan Shofiyah Aulia, Umur 4 Tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 17-01-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
rupiah)
4.3 Nafkah anak bernama Raditya Kusuma Dewa Bin Henrikus Ruskristiawan (Surabaya 04 November 2007, Umur 16 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% dalam setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 11-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4729/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
anak bernama Muhammad Al-Fatih Fernando Bin Ivan Fernando, lahir di Surabaya 10 Februari 2021 minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik