Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPtersebut, Hakim mempertimbangkannya, sebagaimana di bawah ini;Ad.1.

Dengan Terangterangan dan Dengan Tenaga Bersama MenggunakanKekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang Mengakibatkan lukaluka.Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari frasa dan/ atau kata: denganterangterangan, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang, dan mengakibatkan luka;Menimbang, bahwa unsur dengan terangterangan dan tenaga bersamabersifat kumulatif, sehingga untuk membuktikan unsur ini, maka unsur kekerasanyang digunakan oleh pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan

terangterangandan tenaga bersama;Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dan kekerasan tersebut ditujukankepada orang atau barang;Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan luka dari pasal ini mempunyaimaksud luka yang timbul adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku;Menimbang, bahwa maksud dari:dengan terangterangan adalah adalah tindakan yang dilakukantersebut dapat disaksikan umum/orang lain.

Pokoknyadapat dilihat atau memungkinkan dilihat oleh umum/orang, walautindakan itu dilakukan ditempat sepi; dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga disatukan /dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Syaifun Nadhar;Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah melakukan perbuatankekerasan yang dilakukan secara terangterangan dan tenaga bersama terhadapSaksi Fajrul Aldino alias Dino bin H. Syaifun Nadhar yang mengakibatkan SaksiFajrul Aldino alias Dino bin H.

BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam hal ini menunjuk,NamaTempat Tgl LahirJabatanNo HandphoneAlamatNamaTempat Tgl LahirJabatanAlamatNamaTempat Tgl LahirJabatanAlamatNamaTempat Tgl LahirJabatanAlamat: Muhammad Renaldi: Bengkulu, 23 November 1981: Tenaga Pendukung Tim Likuidasi: 085383979619:Jl. Flamboyan No. 07 D1 GiriKabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.Kencana: Ramadhan: Gunung Agung, 23 Maret 1993: Tenaga Pendukung Tim Likuidasi07 D1 GiriKabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.:Jl.

Kencana: Deni Trias Putra: Bengkulu, 26 Juni 1982: Tenaga Pendukung Tim Likuidasi07 D1 GiriKabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.:Jl. Flamboyan No. Kencana:Dedy Halomoan R: Tenggarong, 02 Oktober 1981: Anggota Tim Likuidasi07 D1 GiriKabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu:Jl. Flamboyan No. KencanaKetahunKetahunKetahunKetahunHal. 1 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGMBerdasarkan Surat Tugas Tertanggal 19 April 2021 yang dalam hal inibertindak untuk dan atas nama : Armen M.

memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, yang padapokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutmemutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa WAWAN NURQOLIS Al.WEDUS Bin MESRAN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangandan dengan tenaga

menentukan kehendaknya sendiri tanpaadanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, danTerdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruksehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di atas, Majelis Hakimberkeyakinan Unsur Barangsiapa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Unsur Dengan terangterangan dan tenaga

bersamaMenimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur terangterangan makaperbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dapat dilihat oleh orang banyak, tidak perlubila perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum, sepanjang perbuatan pelaku tersebutdapat dilihat banyak orang maka unsur dengan terangterangan dapat terpenuhi;Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN Met10Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga bersama adalah pelakumelakukan perbuatan tersebut secara beramairamai

yaitu AGUS Als STYOK dan ARIS;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korbansebanyak 3 (tiga) kali yaitu tiga kali yang mengenai bagian punggung saksi korbanSUJIANTO sementara AGUS Als STYOK yang pertama kali melakukan pemukulanterhadap saksi SUJIANTO dengan cara memitingnya dan kemudian memukulinya yangmengenai bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali sementara ARIS melakukan penendanganyang mengenai bagian punggung sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga dengan demikian unsurdengan tenaga

bersama telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan terangterangan dan tenaga bersama telahdapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang atau orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalahmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnyamemukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dansebagainya

OPI Bin ADE SUHERMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan;

OPI Bin ADE SUHERMAN, terbuktibersalah melakukan tidak pidana dengan tenaga bersamasamamenggunakan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Surat dakwaan kesatu;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROPI JAKARIA als.

Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukantindakan dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa denganara sebagai berikut :Awalnya terdakwa ROPI JAKARIA bersamasama dengan saksi SriNurhayati, sdr. Sandi Lowara (dpo), sdr.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamelakukankekerasan terhadap orang.Menimbang, bahwa unsur mengenai terang terangan dan dengan tenagabersama SR. Sianturi berpendapat bahwa : "yang dimaksud secara terangterangan / secara terbuka yaitu tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadiapakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalka.Pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Sedangkan maksud dari tenaga bersama disiniyaitu beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenagaitu. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, yang lain menendang, telahterjadi penggunaan tenaga bersamasama (buku tindak pidana berikut Uraiannyakarangan SR.

OPI Bin ADE SUHERMANtersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan tenaga bersamasama menggunakankekerasan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Bdg3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatunkan;4.

Reskri als Riski Bin Herman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Reskri als Riski Bin Herman bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syarif als Syarif BinMuhammad Allo dan Terdakwa II Muh.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yangdigunakan mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

kemungkinanorang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum);Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama disini ialahbahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenagaitu;Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disampingmerupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukanmerupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan, yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi

Ali Bin Nurdin dengan menggunakan plat besi bekas per mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaunsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi;Ad.3.

Reskri als Riski Bin Herman telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt3.

hingga Ke III (tiga) /Terakhir sebagaimana diatur pada Pasal 14 Ayat (4), Pasal19 Ayat (7) huruf C dan Pasal 8 Peraturan Perusahaan yang masih berlaku;101112131415Bahwa, Tergugat seringkali kedapatan tidur pada jam kerja, sehingga pada saatdibutuhkan pihak Perusahaan harus mencari, hal ini jelas sangat merugikanPenggugat, karena banyak waktu yang tersita untuk mencari Tergugat pada saatdibutuhkan dan sebagai akibatnya terjadi keterlambatan pengiriman barang;Bahwa, mediasi oleh Petugas Mediator Dinas Tenaga

huruf (6), (f), (g), (h) dan huruf (j)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat telahmelakukan pelanggaran berat, maka Penggugat keberatan alias menolakpermintaan Tergugat atas pesangon sebesar 2 x Penghargaan Masa Tahun Kerja(selanjutnya disebut PMTK);Bahwa, berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keberatan Penggugat terhadap SuratAnjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013 Tertanggal 11 Desember 2013 yangdikeluarkan Dinas Tenaga

Penghargaan Masa Kerja:1 x 4 x Rp1.740.000,00= Rp6.960.000.00:f Total Pesangon : = Rp22.620.000,00;g Total Pesangon x 15% yang diterima pekerja adalah: Rp22.620.000,00 x 15%= Rp3.393.000,00;Bahwa, berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat kebenaran terhadap suratAnjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013 Tertanggal 11 Desember 2013 olehMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tentang pembayaran upah prosesTergugat, karena Proses Perselisihan

Pemutusan Hubungan Kerja antaraTergugat dan Penggugat belum ada Putusan Pengadilan yang bersifat tetap atauinkraht;Bahwa, Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013Tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Mediator Hubungan Industrialpada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, atas pandangan Penggugat tidakmemenuhi rasa keadilan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai

Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja di tempat Tergugat, yaitu:suatu perusahaan yang bergerak di bidang Motor Derek;2.

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahunkepada Tergugat dimulai pada awal Februari 1991 hingga pertengahanHal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 181 K/Pdt.SusPHI/2014bulan Juni 2012 sebagai tenaga operator cran alat berat, yaitu: suatupekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubahubah, tidak bergantungpada musim atau cuaca dan suatu pekerjaan yang tidak berhubungandengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masihdalam percobaan atau penjajakan;.

Bahwa meskipun Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat padaprogram jaminan keselamatan kerja (jamsostek) dan pensiun, namunPenggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai tenaga kerja denganbaik sebagaimana terbukti Tergugat tidak pernah memberikan suratperingatan kepada Penggugat karena telah melakukan suatu kesalahanbaik kecil maupun besar;8.Bahwa akan tetapi mengingat umur Penggugat telah berusia 55 tahunmaka kemudian Penggugat meminta agar hubungan kerja denganTergugat diputus dengan alasan

usia Penggugat telah memasuki usiapensiun sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.

Per.02/MEN/1995 tanggal 29 Mei 1995 yangmenentukan usia pensiun adalah 55 tahun;Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat mengingatpertambahan usia tersebut maka sudah pasti Penggugat tidak mungkinbekerja secara maksimal sebagai tenaga operator cran alat berat yangharus memiliki stamina dan kekuatan fisik yang cukup tinggi dan tiadanyajaminan terhadap Penggugat apabila pekerjaan tersebut menimbulkanresiko mengingat Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat padaprogram jaminan keselamatan

Hal tersebut didasarkanpada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.

belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada TermohonKasasi dan pada point 4 nya Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telahsepakat untuk mengakhiri persoalan ini dan persoalan ini telah selesaisecara tuntas dan tidak akan ada penuntutan selanjutnya di kKemudian hari.17.Bahwa seharusnya Majelis Hakim PHI juga menghormati PerjanjianBersama yang telah dibuat dan disepakati oleh Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi apa lagi perjanjian bersama ini dibuat dinadapan pejabatyang berwenang yaitu dari Suku Dinas Tenaga

dari perusahaan, padahal atas perbuatanmangkir dari Termohon Kasasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagaimengundurkan diri, apa lagi Pemohon Kasasi sama sekali tidak adamengeluarkan surat PHK, dengan demikian pertimbangan Majelis HakimPHI telah salah dalam menganalisa faktafakta..Bahwa dalam putusan Majelis Hakim PHI mengakui bahwa antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi telah ada penyelesaian melaluiperundingan bipartite (vide bukti T 5) dan juga melalui proses mediasi diKantor Suku Dinas Tenaga

Kerja Jakarta Utara, apalagi dalam bukti T 3 dariPemohon Kasasi, tertulis bahwa Termohon Kasasi mengakui bahwaTermohon Kasasi sering mangkir kerja, seharusnya Majelis Hakim PHImemperhatikan buktibukti ini, Undangundang Tenaga kerja dibuat bukanhanya untuk melindungi tenaga kerja saja, tapi juga dibuat untuk melindungiHal 10 dari 14 hal.

No. 1046 K/Pdt.Sus/2010perusahaan dari prilaku tenaga kerja yang kurang baik seperti TermohonKasasi, yang sering mangkir kerja dan tidak mau bekerja sesuai denganaturan perusahaan, jadi seharusnya Surat Perjanjian Bersama inilah yangmenjadi pertimbangan putusan.22.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PHI menyebutkan bahwaPenggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaansebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 168 ayat (1) UU No.13Tahun 2003, jelas bahwa pertimbangan

perusahaan dapat memutuskan Hubungan Kerja apabila Pekerja/Buruh melakukanPelanggaran Peraturan Perusahaan setelah diberi surat Peringatan satu,dua,tiga beturutturut Undangudang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanDari penjelasan poin 6,7 maka Tergugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, beartiTergugat telah memutuskan Hubungan Kerja Penggugat secara sepihak oleh Tergugat,berdasarkan Pasal 191 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanJo.ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga

menyatakan dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukankarena kesalahan Pekerja/buruh tetapi pekerja menerima pemutusan hubungan kerja,makapekerja/buruh berhak mendapatkan Uang Pesangon Paling sedikit 2 (dua) kali.Bahwa oleh pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat ada sepihak ,makaTergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa dan Uang PenggantianHak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(3) dan (4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga

Undangudang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :Bulan Januari 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Februari 2013. ~~ UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Maret 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185,000Rp 555.000,Terbilang ( Lima rataus lima puluh lima ribu rupiah )3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Haksesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1keputusan Menteri Tenaga

Sesuai denganUU No. 13 thn 2003 pasal 158 ayat 1 yaitu Pengusaha dapat memutuskan hubungankerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahanberat.Ts10.Management Hotel Tergugat mengira Penggugat telah menerima tawaran Tergugat saatdi mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel melalui surat tertanggal 31 Mei 2013karena Tergugat tidak menerima Surat Penolakan Penggugat terhadap tawaranTergugat............

Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja No.:567/1583/V/Nakertrans/2013, diberi tanda P5;11Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalanya tersebut tergugat telahmengajukan alat bukti dan setelah dicocokan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup,dengan diberi tanda sebagai berikut:1.Kronologi Kejadian dari Bp. Yoga Sutisna (Atasan langsung Penggugat), diberi tandaT1;Kronologi Kejadian Saksi I Bp.

ditetapkan oleh Pemerintah;Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor : 91/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.Bahwa karena segala UPAYA dan ITIKAD BAIK yang sudah dilakukanPENGGUGAT tidak mendapatkan respon positif dari TERGUGAT, padaakhirnya PENGGUGAT menyampaikan Pengaduan kepada Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru melalui surat pengaduan tertanggal 10 Agustus 2018;Bahwa dengan adanya Surat Pengaduan tersebut telah dilakukan PertemuanMediasi pada Tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor Dinas Tenaga

Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru, PENGGUGAT telah menyatakan menyetujui dan bersediamengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja tersebut, namundari TERGUGAT tidak menyetujui anjuran dimaksud;Bahwa alasan TERGUGAT merumahkan PENGGUGAT dan tidak bersediamempekerjakan kembali karena telah melakukan Pelanggaran Berat adalahalasan yang mengadaada dan tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa TERGUGAT selalu mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melanggarPeraturan Perusahaan

Pada tanggal 10 Agustus 2018, PENGGUGAT KONVENSI mengadusecara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;g. Pada tanggal 16 Agustus 2018, TERGUGAT KONVENSI menerimasurat panggilan untuk Klarifikasi/Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru;h. Pata tanggal 27 Agustus 2018, TERGUGAT KONVENSI kembalimendapat surat panggilan untuk Mediasi Il dari Dinas Tenaga KerjaKota Pekanbaru;i. Pada tanggal 28 Agustus 2018, PENGGUGAT KONVENSI menyuratiTERGUGAT KONVENSI meminta di PHK dan Pesangon;j.

Pada tanggal 12 September 2018, kembali TERGUGAT KONVENSImenerima surat Mediasi III dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;.

Menyatakan bahwa tergugat harus membayarkan Pesangon untukPenggugat sebagaimana Anjuran Dinas Tenaga kerja Pekanbarutertanggal 16 Oktober 2018, dengan Total hakhak Para Penggugatsebesar Rp. 621.702.269,7. Menghukum Tergugat, selambatlambatnya 14 hari sejak Putusan inidibacakan untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Vang Tunjangan Perumahan, uang Hak Tertinggal;8.

kerja ataupekerja/buruh.Bahwa pada tanggal 19 November 2015 Penggugat mendatangi SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timuryang beralamat di Jalan Dr.Sumarno, Komplek Walikota Jakarta TimurGedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur, untuk menyelesaikan perselisihanhubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa pada tanggal 26 November 2015 di adakan panggilan dalam rangkaklarifikasi antara Penggugat dan Tergugat oleh perwakilan dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Administrasi Jakarta Timur di KantorSudin Nakertrans Kota Administrasi Jalan Dr.Sumarno Jakarta TimurKomplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 dan dihadiri oleh stafutusan dari Tergugat (bukti P5);Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 di adakan panggilan sidang mediasi dalam rangka surat permohonan pencatatan perselisihnan hubunganindustrial dari Penggugat kepada Tergugat oleh perwakilan dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta

Putusan Nomor 96 PK/Padt.SusPHI/201725.26.i28.20.30.Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur, danperwakilkan dari Tergugat dihadiri oleh staff Tergugat (bukti P7);Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Timur di kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta TimurJalan Dr.Sumarno Jakarta Timur pada tanggal 6 Januari 2016, denganNomor 15/1.835.3 dengan perihal anjuran

, dimana Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Timur Jalan Dr.Sumarno Komplek Walikota JakartaTimur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur menganjurkan Tergugat untukmembayar gaji bulan September kepada Penggugat, (bukti P8);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat sampai saat ini belum jugamembayarkan hak gaji Penggugat, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaTimur Jakarta

cermat isiAnjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja tersebut dan sebabsebabdiajukannya isi gugatan tersebut tidak dicermati oleh Majelis Hakim.Mengenai Putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruanyang nyata.

Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligusmemupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;b.

Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yangmemadai dengan tujuan untuk:1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secaraadil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatanekonomi;Halaman 6 dari 104 halaman Putusan No.167 /G/2018/PTUNJKT2) mengusahakan keuntungan agar dapat membiayaipengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayanikebutuhan masyarakat.c. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;d.

Menyelenggarakan usahausaha lain yang menunjang usahapenyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku3.

listrik,penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan,laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik,Halaman 33 dari 104 halaman Putusan No.167 /G/2018/PTUNJKTsertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasikompetensi teknik ketenagalistrikan atau kesehatan keamanankerja (K3) serta usaha lain yang secara langsung berkaitan denganpenyediaan tenaga listrik, pengelolaan sumber daya alam untukketenagalistrikan;Dari Pasal 3 ayat (2) AD/ART tersebut diatas, terbukti

PLN (Persero) adalah BUMNyang diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidangPembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;Halaman 98 dari 104 halaman Putusan No.167 /G/2018/PTUNJKTMenimbang, bahwa oleh karena penugasan yang diberikan olehPemerintah adalah Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik dandistribusi tenaga listrik, maka pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakahobjek sengketa in casu berkaitan dengan Pembangkitan tenaga listrik

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : YASMANIAR Alias MAK SIEL Binti MAT TASIT dan Terdakwa II ELMAWATI Alias MAK RADITIA Binti ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang- terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I : YASMANIAR Alias MAK SIEL Binti MAT TASIT dan Terdakwa II

Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh atau setidak tidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSungai Penuh Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul05.00 Wib korban MISNAWATI Alias MAK EGI Binti MAT TASIT pergi menujuPasar sayur Sungai Penuh untuk berjualan di depan toko roti Sinta, sesampai ditempat

Dengan terangterangan dan tenaga bersama;3.

Pengertian tenaga bersama dalam hal ini adalah bahwabeberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenagatersebut. Dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelakumelakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikutmelakukan pemukulan, dsb, namun apabila setiap pelaku telahmelakukan perbuatannya seperti ada yang memukul, maka pengertiandengan tenaga bersama bersama disini telah terpenuhi.

Bersama bahwa Dalampengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku melakukanperbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut melakukanpemukulan, dsb, namun apabila setiap pelaku telah melakukanHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Spnperbuatannya seperti ada yang memukul, maka pengertian dengan tenagabersama bersama disini telah terpenuhi. maka majelis berkeyakinanbahwa tindakan Para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatanyang dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki

Menyatakan Terdakwa 1: YASMANIAR Alias MAK SIEL Binti MAT TASITdan Terdakwa Il ELMAWATI Alias MAK RADITIA Binti ZULKIFLI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Denganterang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

melalui surat Undangan/Somasi tertanggal 10 November 2016 dankemudian Surat Somasi/Undangan ke 2 (dua) tertanggal 15 November 2016,namun 2 (dua) kali surat yang dilayangkan hanya direspon dengan jawabanmelalui surat balasan dari Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 18 November2016 yang pada suratnya tidak mengindahkan undangan untuk menyelesaikan hakhak Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan Perselisihan Hak Penggugatdengan Tergugat kepada Dinas Tenaga

Kerja & Transmigrasi KabupatenDeli Serdang yang beralamat di Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakampada tanggal 25 November 2016;10.Bahwa menindaklanjuti laporan perselisihan hubungan industrial tersebut,kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdangmelakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal06 Desember 2016 untuk sidang mediasi;Halaman 5 dari 19 hal.Put.

, dan pada pelaksanaan sidang mediasiakhirnya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan pihak Tergugat mengatakan dalam aturan Tergugat tidak ada memberikan Pesangon bagi pekerjayang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga hal ini sangat tidakdapat diterima oleh Penggugat;13.Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Deli serdang mengeluarkan surat anjuran yangpada anjurannya mengatakan:1.

Nomor 1125 K/Pdt.SusPHI/2017memberikan jawaban atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, dengan jawaban pada intinya menerima AnjuranDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang;15.

Bahwa untuk pihak Tergugat hingga waktu yang ditentukan yaitu 10 harikerja sejak diterimanya anjuran Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, ternyata hingga waktu yang ditentukan tersebuttidak ada memberikan jawaban tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, sehingga hal ini menunjukkanketidak patuhan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang dan tidak menerima anjuran tersebut;16.Bahwa karena perselisihan hubungan

Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk suratperingatan I, II dan Ill terlebin dahulu kepada Penggugat jelas merupakanPHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secaraBipartit;Halaman 3 dari 20 hal.Put.Nomor 960 kK/Pdt.SusPHI/201715.16.17.Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatakhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial Tenaga

pihak telahdipanggil secara patut dengan surat Nomor S 199/Dissosnakertrans5.3/2015 tanggal 26 Januari 2015, Nomor S.252/Dissosnakertrans5.3/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan Nomor S.299/Dissosnakertrans5.3/2015tanggal 9 Februari 2015 dan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga)kali, namun tidak tercapai Kesepakatan;Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Dinas SosialTenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Jambi, Tergugat hadir tetapi tidakmencapai kesepakatan, akhirnya Dinas Sosial Tenaga

Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka PemohonKasasi/Penggugat akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk mendapatpenyelesaian melalui proses mediasi (Tripartit) dan telah dilakukanmediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak tercapai Kesepakatan,akhirnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambimengeluarkan anjuran tertanggal 27 Februari 2015 yang isinya antara lainsebagai berikut:Menganjurkan:Agar pihak

kerja harianlepas adalah tenaga kerja yang hanya menerima penghasilan apabilatenaga kerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerjaatau jumlah hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenispekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Hak tenaga kerja lepas, yaitu:mendapatkan upah sesuai kerjanya pada hari itu.

Bahwa Penggugat suda melakukan upaya penyelesaian secarakekeluargaan akan tetapi Tergugat menolak sehingga Penggugatmelaporkan kekurangan Upah yang dilakukan Tergugat dan Penggugatmelaporkan permasalahan ini keKantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Samarinda.8.

Bahwa Penggugat telah tetap untuk menuntut hak hak PenggugatHalaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pdt.SusPHI/2020/PN Smr10.yang di Fasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Samarinda untuk dilakukan Mediasi akan tetapi tidak terjadikesepakatan oleh karena Tergugat tidak mau menerima tuntutanPenggugat sehingga akhirnya pihak Mediator Dinas tenaga Kerja danTransmikrasi mengeluarkan Anjuran Nomor : 257/21/100.04 tanggal 19Maret 2019 dimana anjurannya memerintahkan Tergugat untukmembayar

Kerja danTransmigrasi Kota Samarinda tidak dicapai kesepakatan, makaMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda mengeluarkananjuran nomor : 257/21/100.4 tanggal 19 Maret 2019,sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang undangnomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrialyang bunyinya : Dalam hal tidak tercapai kesepakatanpenyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi,maka mediator mengeluarkan anjuran tertulisBahwa oleh karena anjuran yang di keluarkan Mediator

Bahwa pada angka 2.1 Replik Penggugat telah menyatakan tentangmekanisme berdasarkan penyelesaian Bipartit (vide pasal 3 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial ).Selanjutnya Penggugat menyatakan pula telah melaksanakan tahapanMediasi sebagaimana Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda Nomor : 257/21/100.4, tanggal 19 Maret 2019 ( vide pasal 13ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial ).Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Padt.SusPHI/2020/PN SmrBahwa perlu kita ketahui tahapan penyelesaian secara Bipartit dansecara Mediasi tersebut di atas di laksanakan dengan tidakmengesampingkan Peraturan Pelaksanaan yang sifatnya wajib terkaitkekurangan pembayaran upah/hak yaitu Peraturan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengawasan Ketenagakerjaan yang mana pasal 28 ayat (1) berbunyisebagai berikut : Dalam melakukan pemeriksaan, apabila

Eksepsi Surat Anjuran kadaluwarsa:IV.1.Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga KerjadanTransmigrasi Kabupaten Batang Nomor 560/1357, tertanggal 1Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Batang tersebut telah nyatanyatabertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15,karena dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 SuratAnjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak menerima pelimpahan

Bahwa faktanya tidak adanya keteranganbukti surat dalam persidangan yang menerangkan atau membuktikanbahwa hubungan industrial di PT Artha Prima Finance tidak pernahada tercatat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) sebagaimitra hubungan Industrial di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Batang, sehingga belum mempunyai nomorbukti pencatatan dari instansi Kantor Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kabupaten Batang dan juga belum ada karyawanperusahaan yang terdaftar sebagai anggota

Dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja di Pemerintah Kabupaten atauKotamadya tempat domisili Serikat Pekerja untuk memperolehnomor bukti pencatatan (Pasal 18 juncto Pasal 25 UndangHalaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.SusPHI/2017Undang Nomor 21 Tahun 2000);D.

Oleh karena itu daluwarsa Anjuran Mediator tidakberakibat hukum terhadap Mediator, oleh karenanya eksepsi tersebutharuslah dinyatakan ditolak;Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Batang Nomor 560/1357, tertanggal 1Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Batang tersebut telah nyatanyatabertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15,karena dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 SuratAnjuran

Subyek hukum yang digugat tidak tepat (eksepsi error in persona).Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Surat PeraturanPerusahaan (PP) PT Artha Prima Finance tahun 2014 2016 yangtelah diketahui serta disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, di dalam Bab I: Umum, Pasal 1 angka (1) ayat (a) disebutkan: Perusahaan adalah Perseroan Terbatas PT Artha PrimaFinance, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi TowerLantai 32, Jalan S.

rupiah)Uang Bpjs Kesehatan dari Bulan Mei 2018 s.d. juli 2019 sebesar 5% darigaji setiab bulannya 15 x Rp 3.144.000 x 5% = Rp 2.358.000, ( dua jutatiga ratus limah puluh delapan ribu rupiah)Uang Bpjs Ketenaga kerjaan dari Bulan Mei 2018 s.d. juli 2019 sebesar5,7% dari gaji setiab bulannya 15 x Rp 3.144.000 x 5% = Rp 2.688.120,( dua juta enam ratus delapan puluh delapanribu seratus dua puluh riburupiah)Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan untuk diadakan mediasidengan tergugat kepada Dinas tenaga

kerja Kota Bengkulu dan telahdilakukan mediasi masingmasing pada tanggal 15 mei 2019, tanggal 22mei 2019 dan tanggal 27 mei 2019, dengan hasil mediasi gagal karenatergugat sama sekali tidak beretikad baik untuk menyelesaikan perselisinanini secara damai.Bahwa mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu telahmenerbitkan surat anjuran dengan nomor surat560/207/567/D.NAKER/2019 prihal anjuran Tanggal 21 Juni 2019, denganbunyi anjuran sebagai berikut:Halaman 4 dari 29 halaman Putusan

Bahwa dengan tidak hadir dan telah dipanggil secara patut sebanyak 2(dua) kali dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT.Bank Mega,Tok dan UndangUndang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, makatanggal Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri yaitu tanggal 20April 2018;10.

Penempatan tenaga kena dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasl.2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi, dan perlindungan hukum.3.

Penempatan tenaga kena dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kena sesuaidengan kebutuhan program nasional dan daerah.Merujuk pada pasal 32 UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaandiatas,sudah seyogyanya didalam penempatan tenaga keraja ketempat lain(mutasi) Tergugat harus memperhatikan obyektifitas,berkeadilan tanpadiskriminasi termasuk kondisi keluarga Penggugat;Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2019/PN BglMenimbang, bahwa setelah

M.FERI IMAM HADI bin HARIAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang" ;2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS SUPRIANTO als BAGONG bin RIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II. M.FERI IMAM HADI bin HARIAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;3. 3.

M.FERI IMAM HADI bin HARIAJI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam pasal170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SUPRIANTO als BAGONG bin RIYONO denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintahtetap ditahan, sedangkan terdakwa II. M.

PITIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08Januari 2012 sekira jam 11.00 Wib atau diwaktu lain pada bulan Januari 2012 bertempat di Jalan RayaSegaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: bermula ketika saksi korban ISA ANSORI bersama

Majelis Hakim berpendapat unsurdari pasal : 170 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksisaksi yang masingmasing bersesuaiansatu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi danterdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal :170 ayat (1) KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan perbuatan pidana : Dengan terangterangan dan dengan tenaga

AGUS SUPRIANTO als BAGONG bin RIYONO dan terdakwa II.M.FERI IMAM HADI bin HARIAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Dengan terangterangan dan dengan tenaga secara bersamasama melakukan pengrusakan terhadap barang" ;2. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS SUPRIANTO als BAGONG bin RIYONOdengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tabanan pada tanggal 13 April 1999 secara agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 281 1/WNI/2006 tertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah,dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----------------------------------------------------------------------------------

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 19 Februari 2014 dibawah register perkara perdata Nomor 415/Halaman dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PDT.G/2014/PN Dps2Pdt .G/2014/PN Dps. yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagaiberikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diTabanan pada tanggal 13 April 1999 secara Agama Hindu, sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 2811/WNI/2006 tertanggal 18 September2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,perempuan, lahir di Denpasar padatanggal 20 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNomor: 7593/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (fotoCOPY Tera Mpit) j~=ncnnen nnn n an nen enn nnn nnnnnn ane nse nnn onennsnsanansnenascassnssnacs2.

ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki , lahir di Denpasar padatanggal 10 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7595/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (fotoCOPY LEIA N II,) 5 mmm mmm nm nn nner4.