Ditemukan 17766 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 492/pid.b/2016/pn.bks 492/pid.sus/2017/pn.kis 492/pdt.p/2012/pn.stb.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 29-11-2017 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 4192/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 64
  • Bahwa dalildalil PARA TERGUGAT tersebut di atas telahsejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalamPutusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yangpada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang kabur, tidak jelas dantidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.
    Adapun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dapat PARATERGUGAT kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan denganJelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.15.
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama
Register : 09-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA SUMBER Nomor 3384/Pdt.G/2020/PA.Sbr
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 36
  • objekobjek sengketa dalam dalil Penggugat pada posita 4tersebut yang apabila dikaitkan dengan petitum angka 2, pada petitumangka 2, tuntutannya hanya disebutkan secara umum, semestinyatuntutan Penggugat harus dibuat secara rinci dan jelas, objekobjeksengketa mana saja yang hendak dijadikan sebagai harta bersama, jadiharus dibuat lebih spesifik dari yang sudah diuraikan dalam posita angka 4mengenai objek harta bersama yang berwujud, hal ini sesuai YurisprudensiMahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor 492
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN SELONG Nomor 51/PDT.G/2014/PN.SEL
Tanggal 17 Nopember 2014 — - HAJI PAHRUDIN MELAWAN - YEK HASAN ALIAS HAJI KADIR
51 — 16
  • Selsurat yang menunjukkan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat (videPutusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan PutusanMA RI No. 1720 K/Pdt/1986), maka terhadap petitum angka 6 gugatanPenggugat oleh karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan hukumbahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun adabanding, kasasi atau upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2637 K/PDT/2013
Tanggal 23 Juni 2014 — PT. TUMINDA GRAHA vs. PT. TOTAL E&P INDONESIA
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan PerbuatanIngkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertibberacara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula6 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata bahwa gugatan a quo sangatkabur dan tidak jelas (obscuur libels) dan oleh karenanya berdasarkanketentuan hukum acara yang berlaku serta Jurisprudensi Mahkamah Agung RIsebagaimana terkutip di bawah ini, Gugatan a quo harus DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-07-2010 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 235/Pid.B/2010/PN.Tsm
Tanggal 7 Juli 2010 — ASEP RAHLIA ALIAS ATENG BIN ENO RAHLI
33 — 8
  • seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 6 (enam)bungkus narkotika jenis ganja kering dengan mengunakan kertas coklat/kertas nasi, 4(empat) bungkus nerkotika jenis ganja kering dengan mengunakan kertas Koran dan 2 (dua)linting narkotika jenis ganja kering yang dilinting dengan mengunakan kertas papir.Bahwa (satu) linting narkotika jenis ganja kering sudah terdakwa pergunakan sendiri.Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Puskesmas Tinewati No.440/492
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag. ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
140 — 96
  • SK a quo diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.Kewenangan Tergugat menerbitkan SK a quo didasarkan padaPasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentangPemberian Kuasa Dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Departemen Agama, yaitu:(2) Kepala Biro Kepegawaian: (5) Pindah antar provinsi: (5.b.)Pejabat fungsional Gol.
    menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopi surat yangtelah diberi tanda Bukti T1 sampai dengan Bukti T28, dan 1 (satu) bukti addinformandum, bermeterai cukup dan telah pula dicocokan dengan aslinyaatau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor: 269/G/2018/PTUNJKT12.3.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 492
    InstansiPusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN. (6) Mutasi PNS antarInstansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. (7) Mutasi PNS dilakukan denganmemperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. (8) Pembiayaan sebagaidampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusatdan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri AgamaNomor 492
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Perjudian
Putus : 29-01-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 2185/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 29 Januari 2015 — AHMAD JAELANI bin (alm) MUHAMAD NUR
40 — 11
  • Rp. 1000, (seribu rupiah);e 1382 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);e 2222 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);e 9247 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);.e 7407 pasang sebesar Rp. 1000,e 8443 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);.)( )( )(seriou rupiah)( )( )e 2226 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);382 pasang sebesar Rp407 pasang sebesar Rp443 pasang sebesar Rp.249 pasang sebesar Rp.942 pasang sebesar Rp.429 pasang sebesar Rp.492
    (Seribu rupiah3)( )( )(seriou rupiah);( )( )( )2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiaha382 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah407 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah443 pasang sebesar Rp. 1000,249 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiaha)( )(seribu rupiah);( )( )942 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah429 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);492 pasang sebesar Rp. 1000, (Sseribu rupiah);629 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah469 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah=247
    rupiah);.e 8443 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiahe 7407 pasang sebesar Rp. 1000,e 2226 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3)( )( )(seriou rupiah);( )( )( )e 2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah3e 382 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3e 407 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3e 443 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiahe 942 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiahe 249 pasang sebesar Rp. 1000,e 429 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah3)( )( )(seribu rupiah);( )( )( )e 492
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 3 Mei 2017 — - Alexander Johanis Manongga, Cs. vs - 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
152 — 71
  • dalam perkara PerdataNo.72/Pdt.G/1998/PNKPG tersebut adalah melanggar ketentuan hukum Pasal283 Rbg, yang berbunyi Barang siapa medalilkan mempunyai suatu hak atauPutusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 43 dari 65 halamanmengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untukmembantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanyaperbuatan itu dan hakim karena jabatannya harus mempertimbangkan buktibukti, baik surat maupun saksi dari para pihak sehingga sesuai yurisprudensiMA No.492
    Oleh karenanyatanyata putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah melanggar ketentuanpasal 283 Rbg dan yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970, namun MA RIdalam tingkat Kasasi justru menyatakan judex factie dalam memeriksaperkara tersebut pada tingkat Banding tidak melanggar ketentuan HukumETI TET mmm mmm nner an.
    , juga ternyata Putusan Pengadilan TinggiKupang No. 87/Pdt/1999/PTK, tanggal 14 Oktober 1999, Jo.Putusan MA RIdalam tingkat Kasasi No. 1117 K/Pdt/2000, tanggal 31 Oktober 2001,Jo.Putusan MA RI dalam tingakat PK No. 36 PK/Pdt/2005, tanggal 8Desember 2005, semuanya hanya berdasarkan pada Putusan PengadilanTinggi Kupang No. 87/Pdt/1999/PT.K, tanggal 14 Oktober 1999, yangpertimbangan hukumnya melanggar ketentuan pasal 283 MRbg, danYurisprudensi MA No.492 K/Sip/1970, sehingga putusanputusan tersebutdikategorikan
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 17-12-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 29/Pdt.G/2018/PN MJY
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Eny Purwanti
Tergugat:
H SARONI
78 — 11
  • Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat haruslahditolak karena tidak berdasar hukum dan tidak disertai alasan dan rinciankerugian sebagaimana ketentuan Yurisprudenasi Mahkamah Agung RINomor 492 K/Sip/1970 tanggal 29 Mei 1975 Bahwa ganti rugi adalah harusdengan rincian yang jelas dan nyata dan Yurisprudenasi Mahkamah AgungRI Nomor 1720 K/Sip/1986 tanggal 18 Agustus 1988.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2348 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — MARTANI VS RUKMINI alias MBOK SUSIONO, DK
121 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GugatanPenggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya mohonuntuk dibatalkan ;Gugatan Penggugat Obscuur Libel:Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak menyebut secara tegas apa yangPenggugat minta karena objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugattelah dibeli Tergugat secara sah menurut hukum, karena Gugatan Penggugatobscuur libel maka gugatan tersebut harus dinayatakan tidak dapat diterima(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 582/K/Sip/1973 tanggal 18121975 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — H. SUKRI MASRI, DKK VS MUHID, DKK
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan ketentuanjurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 , tanggal 16Desember 1970 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, Putusan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup memberi dasar (ovonidoende gemotiverrd) untuk menguatkanputusanputusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung RI:.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 20-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 287/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Drs. H.R BAMBANG PUJIONO,M.M
Tergugat:
SUHAIRI SALEH
45 — 5
  • berdasaran seluruh pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Majelis Hakim dalam kesimpulan akhirnya berpendapat bahwagugatan dari Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dengan alasanalasangugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelaskapasitas dan kedudukan para pihak (incasu Tergugat), serta dasargugatan/posita dan petitum/ tuntutan Penggugat tidak dirinci dengan jelas danpasti;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas bersesuaiandengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Perjudian
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3174/Pid.B/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Desember 2015 — - HUMALA MARPAUNG Als MARPAUNG Bin MONANG MARPAUNG
26 — 4
  • Medan DeliKota Medan.Agama : Kristen.Pekerjaan : PNS di PemprovsuPendidikan : S1Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dari :1 Penyidik, tanggal 16 November 2014 Nomor : SP.Han/492/XI/2014/Ditreskrimum, sejak tanggal 16 November 2014 s/d tanggal 05 Desember2014 ;2 Penahanan Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 01 Desember 2014 Nomor :SPP/7117/N.2.4/Ep.1/12/2014, sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 14Januari 2014;3 Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2015, NOMOR : PRINT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid.Sus/2008
Tanggal 1 Juni 2010 — EUGENE APE
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.6 PK/Pid.Sus/2008YurisprudensiMahkamahAgung RI No.492 K/Sip/1970tanggal 17Februari 1970,jika kita teliti/telaahpertimbanganMajelis Hakimtersebut diatas makadapat kitasimpulkanbahwa MajelisHakim Tinggidan Kasasikurangmempertimbangkan faktafakta,penerapanhukumnyadan tidakmembaca sertamempelajaridenganseksamaberkas perkaraberupaSalinanPutusan36PengadilanNegeri JakartaPusat, BeritaAcaraPersidangan,BuktiBukti,KeteranganKeteranganSaksiSaksiserta MemoriBanding,Kontra MemoriBanding danSuratSuratLain yangberhubungandenganperkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — WALIKOTA JAMBI vs. PDT. TOGU H. SITORUS, DK
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memperhatikan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidakada halhal baru tetapi hanya merupakan ulangan saja ..... dan seterusnya;Bahwa pertimbangan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 179/B/2012/PT.TUNMDN tersebut tidak cukup dalampertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena tidak memeriksakembali perkara tersebut baik mengenai faktafakta hukum maupun mengenai soalpengetrapan hukumnya;Bahwa dalam kaedah hukum /Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 3 Januari 1971, memang Hakim tidak terikatpada apa yang diuraikan dalam memori banding, akan tetapiHakim wajib memeriksa perkara dalam keseluruhannya, baikyang mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;Dasar dan sifat dalam pemeriksaan banding itu ialahmengulangi seluruh segi pemeriksaan perkaranya sesuaidengan yang namanya pemeriksaan ulangan, menunjukkandiulanginya semua segi pemeriksaan, baik mengenai duduknya perkara maupun mengenai hukumnya;Karena dalam pemeriksaan
    Dalam putusan Hakim Banding sendiri tidak ternyata bahwabahwa Hakim Banding telah memeriksa kembali perkara inibaik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;Karena Majelis Hakim Banding telah mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tanopa memeriksa ulangperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah,atau. tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya(onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan:Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
    Nomor 492 K/Sip/1970 jo.Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973);. Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969tanggal 27 Juli 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 117/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : RIBUT RAHMAT ISMAIL Diwakili Oleh : Alfonso Gultom, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PERMATA Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
41 — 26
  • Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv danYurisprudensiMahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970 yang menyatakan gugatankaburatau tidaksempurnaharus dinyatakantidakdapatditerima.
    Namum, sesuai dengan maksud dantujuan diajukannya upaya banding, tentunya upaya hukum banding inidimaksudkan sebagai upaya agar dilakukan pemeriksaan ulangan terhadapkeseluruhan pokok gugatan tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judexfactie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secarakeseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), makaMajelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan faktafaktayuridis maupun penerapan hukumnya
    LibelleBahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quoadalah mengenai perbuatan melawan hukum atas perjanjian, namundalam gugatannya Penggugat justru hanya menjelaskan mengenaiwanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat , dan tidakmenjelaskan secara terang dan jelas mengenai perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat II, maupun Tergugat III yang dapatdikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv danYurisprudensio Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Gs
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
  • Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Bambang Kusbandono(Pemohon), Nomor 470/492/437.104.18/2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cerme Lor Kecamatan CermeKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.3);.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 04-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PTA SURABAYA Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Sby
Tanggal 8 Maret 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
35 — 14
  • karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), mencermati dasarpertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding memandang' bahwapertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alihsebagai pertimbangan sendiri karena Penggugat tidak menjelaskan jenis obyekbahan bangungan apa saja serta alat listrik apa saja yang ada pada Tokotersebut sehingga mencapai nilai modalnya sebagaimana dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl.tanggal 21111970 Nomor 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278 K/Pdt/2010
Tanggal 3 Mei 2011 — HELP NIAS GUNUNGSITOLI, Cq. Help Perwakilan/Distrik Lahusa/NICK BOENISCH, Representing Help, e.V.- Hilfe zur Selbsthilfe Propramme Coordinator, VS AROZATULO WARUWU
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 591 K/Sip/1973 yangkaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolaholah dalamtingkat Kasasi hanya memperhatikan keberatankeberatan yangdiajukan Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Bandingmengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannyabaik mengenai fakta mat/oun mengenai penerapan hukumnya e Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 yang kaidahhukumnya berbunyi sebagai berikut :Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurangcukup