PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan olehPenggugat tersebut;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanggal 28Januari 2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.

Olehkarena itu, TERGUGAT belum atau tidak dapat mencabut ObjekSengketa sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakanbahwa dalam format perubahan anggaran dasar perkumpulan terdapatdokumen pendukung atau salah satu dokumen pendukung yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, sehinggamengakibatkan Objek Sengketa menjadi cacat hukum ;DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN' OBJEKSENGKETA;Terhadap permohonan penundaan pelaksansan Objek Sengketa, padaprinsipnya TERGUGAT mendasarkan pada

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya tidakdapat diterima ;Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara ;Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Putusan Tata UsahaNegara yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara ;1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidakdapat diterima ;2.

;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkanmaka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa agartetap berjalannya pendidikan maka yang dimohonkan oleh penggugat dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena penundaan dikabulkan makaterhadap kepengurusan Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangiberdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Woro Indah Soeryandari, S.H. dengan status Drs Waridjansebagai ketua Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan olehPenggugat ;Hal. 124 dari 127 Hal. Putusan Nomor ; 22/G/2016/PTUNJKT2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanggal 28 Januari2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2015UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakanbatal objek gugatan;Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agardapat dilakukan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah yang selama inidilakukan di Masjid Al Misbah

Penggugatdapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berlangsung sampai pada putusan pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dengan ini memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menundapelaksanaan objek gugatan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan

;1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Menunda Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor 8:00/60Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan SekretarisDaerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah KotaBekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan JemaatAhmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untukmelaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan KegiatanJemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid AlMisbah, Jalan Pangrango

Penundaan;Kami berkeberatan dengan permohonan penetapan penundaan yangdiajukan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4)UU PTUN yang mempersyaratkan adanya "keadaan yang sangatmendesak dan serta tidak adanya kepentingan umum dalam rangkapembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci keduapersyaratan tersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 70/G/2013/PTUNBDG tanggal 5

Setelan penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnyaKetua Majelis menyatakan sidang ditutup;Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya KetuaMajelis menyatakan sidang ditutup;Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani olehKetua Majelis dan Panitera Pengganti;Panitera Pengganti Ketua MajelisSRI KUSTIYAH, SH Dra. RISANA YULINDA, SH.

DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa yangdiajukan oleh Para Penggugat; I DALAM EKSEPSI.e Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat IIIntervensi; Ill DALAM POKOK PERKARA.a Menyatakan gugatan Para Penggugat tidakditerima; Hal 9 dari 14 hal Put.

., tanggal 21 Desember 2016 dalam perkara kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/407/DISESDMG.ST/2016 tentang Penciutanatas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining berdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIIV2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

prosedur yang berlaku, khususnya Pasal 45 ayat (1), (2) jo Pasal75 huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.19 Tahun 2012,tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI ; be bahwa Penggugat karena kesalahan dan pelanggaran tidak masuk kerjaselam 49 hari dikarenakan masalah keluarga yang tidak seharusnya Penggugatlangsung diberikan sanksi berat yaitu berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH), tetapi seharusnya diberikan sanksi administrative dulu yaituberupa penundaan

kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala,dipindahkan tugas kewilayah yang berbeda dengan sesuai kesalahannya,apalagi selama menjadi anggota Polri Penggugat pernah mendapatkanpenghargaan dari Kapolda Riau pada tanggal 14 Januari 2003, atas prestasi,dedikasi..dedikasi, dan loyalitas sebagai anggota Polri (vide buki P.3), dan juga dapatpenghargaan dari Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober2007, atas keberhasilan menangkap narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kgdalam wilayah

Bahwatidak ada bukti uang Rp30.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah uangsegar dari investor baru;Bahwa karena Tergugat masih memiliki bagian harta pailit danPenggugat masih memiliki tagihan yang belum diselesaikan pembayarannyamaka sesuai ketentuan Pasal 203 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralasankepailitan PT Jaya Nur Sekses (Dalam Pailit) dibuka kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan

Nomor 893 K/Pdt.SusPailit/2019Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT JAYA NURSUKSES tersebut;2.

Putusan Nomor 1570/B/PK/Pjk/2020010169.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019, tertanggal 20 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Dalam Penundaan.:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;Menerbitkan Putusan Sela dan memerintahkan kepada Tergugat untukMenunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor768/KMK.03/2018, tertanggal 14 November 2018 tentang PenetapanPencegahan Penanggung

No. 111/B/2014/PT.TUN.JKT3.Berkas perkara Nomor 49/G/2013/PTUNSMD yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 49/G/2013/PTUNSMD tanggal 25 Februari 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :DALAM EKSEPSI:DALAM POKOK PERKARA :1.2.

MENGADLLI : Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan,atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum. kepada ROOSJEJANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menolak seluruh eksepsi Tergugat

dan mohon agar persidangannya ditunda ;Berhubung dengan itu, Majelis Hakim sepakat menunda persidangannya dan HakimKetua Sidang mengumumkan bahwa untuk acara persidangan berikutnya akan dilaksanakankembali pada hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 09.00 WIB dengan memerintahkankepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwanya pada hari dan tanggalyang telah ditetapkan di atas, serta diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalamtahanan ;Setelah Hakim Ketua mengumumkan tentang penundaan

TuntutanPidananya dan persidangannya ditunda ;Berhubung dengan itu, Majelis Hakim sepakat menunda persidangannya dan HakimKetua Sidang mengumumkan bahwa untuk acara persidangan berikutnya akan dilaksanakankembali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 jam 09.00 WIB dengan memerintahkankepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwanya pada hari dan tanggalyang telah ditetapkan di atas, serta diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalamtahanan ;Setelah Hakim Ketua mengumumkan tentang penundaan

Dalam Permohonan Penundaan : Menyatakan Penetapan Nomor : 218/G/2012/PTUNJKT tertanggal11 Desember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan KeputusanObjek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampaiPutusan ini berkekuatan hukum tetap; II. Dalam Pokok Sengketa : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Him.3 dari 12 him. Put.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelisbertanya kepada Jaksa Penuntut Umum apakah telah siap dengan saksi, atas pertanyaantersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksinya dan mohon waktuUntuk memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum menghadirkansaksi ,Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua Majelis menundapersidangan hari ini dan menetapkan sidang kembali pada hari RABU, tanggal 30 APRIL2014 ;Setelah penundaan sidang diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis denganmemerintahkan

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan tetapmenghadirkan kembali terdakwa pada waktu sidang yang telah ditetapkan tersebut diatasdan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Kemudian setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis,sidang dinyatakan ditutup;Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim KetuaMajelis dan Panitera Pengganti.Panitera Pengganti Hakim Ketua MajelisDENDI PRASETIJO, SH.

selanjutnya Hakim KetuaMajelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutannya ;Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakanbelum siap dengan tuntutannya dan memohon waktu untuk menyusun tuntutannya;Untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menyusuntuntutannya,Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua Majelis menundapersidangan hari ini dan menetapkan sidang kembali pada hari RABU, tanggal 07 MEI 2014Setelah penundaan

sidang diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis denganmemerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan tuntutannya dan tetapmenghadirkan kembali terdakwa pada waktu sidang yang telah ditetapkan tersebut diatasdan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Kemudian setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis,sidang dinyatakan ditutup;Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim KetuaMajelis dan Panitera Pengganti.Panitera Pengganti

Niaga.Sby, telah dinyatakan bahwa syarat syarat kepailitan yaitu Debitor yang mempunyai 2 (dua)atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajibanpembayaran utang, telah terpenuhi, sehingga tuntutan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya di kabulkan,sehingga Termohon

Malang milik Tergugat I ;d Rumah/ tanah dan bangunan Joyo Grand Blok M 155 Malang milik TergugatI;e Rumah / tanah dan bangunan di Jalan Supriyadi VI/2361 Malang milikTergugat I;f Rumah / tanah dan bangunan di Perum Nirwana Sulfat Residence Di jalanSimpang Sulfat Utara Blimbing Kelurahan Pandanwangi Kota Malang milikTergugat I ;g Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kawi No. 20 22 Kota Malangmilik Tergugat II ;Menimbang, bahwa dalam pasal 29 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004tentang kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang berbunyi sebagaiberikut : suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitursejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari harta pailit dan perkaranyasedang berjalan, gugur demi hukum dengan di ucapkan putusan pernyataan pailitterhadap debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 29 Undangundang Nomor : 37Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dihubungkan dengan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakimberkesimpulan

dariTergugat I dan Tergugat II tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di nyatakan gugurdemi hukum, maka mengenai eksespsi yang lain dari Tergugat II, dan mengenaipokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan gugur demi hukum,maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;19Mengingat pasal 29 Undangundang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitandan penundaan

/HT/2011/PNKsp.e Tuntutan Penundaan Pelaksanaan Lelang atas Barang BarangMilik PELAWAN antara lain ;e Sertifikat Hak Tanggungan No. 254/2008 tanggal 20 Agustus2009. Jo.akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/2009 tanggal 05Agustus 2009 ;e Sertifikat Hak Tanggungan No. 655/2010 tanggal 15 Desember2010 Jo. Akta pemberian Hak Tanggungan No. 160/2010 tanggal 02Desember 2010;Dengan mengemukakan dalildalil gugatan perlawanan terhadap sitaeksekusi tersebut sebagai berikut :1.

/HT/2011/PNKsp dan tuntutan mengenai Penundaan Pelaksanaan Lelangatas Barang Barang Milik Pelawan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 208 R.Bg s/dpasal 214 R.Bg yang mengatur mengenai penyitaan maka untuk dapatmembatalkan suatu penyitaan menurut pendapat Majelis setidaknyaharuslah memenuhi unsur unsur yang ditinjau segi formalitas, segikewenangan, dan segi pelaksanaan sita itu sendiri ;Menimbang bahwa unsur pertama yang akan dipertimbangkanadalah segi formalitas dari penyitaan.

tertulis tentang surat penyitaan yang diajukan olehpelawan yang berkaitan dengan materi pokok perlawanannya sehinggamajelis hakim tidak dapat menggali lebih jauh dan memberikanpertimbangan lebih lanjut tentang tuntutan mengenai pembatalan sitayang dimaksud ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaTuntutan mengenai Pembatalan Sita Eksekusi tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima ;20Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatanperlawanan pelawan mengenai tuntutan penundaan

Akta pemberianHak Tanggungan No. 160/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;Menimbang bahwa penundaan pelaksanaan lelang atas barangbarang milik pelawan menurut hemat majelis merupakan konsekuensilogis dari ada atau tidaknya penetapan sita eksekusi, lebih lanjutpenundaan pelaksanaan lelang merupakan konsekuensi logis daripengabulan atau penolakan terhadap pembatalan penetapan sitaeksekusi (executoriale beslag) ;Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pelawan mengenaipenundaan atau penangguhan pelaksanaan lelang

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawandidasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang yang berbunyi:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor.Yang dalam penjelasannya berbunyi Yang dimaksud dengan "halhallain", adalah antara

bentukbentuk keterlibatan lainnya, baikoleh pihak Terlawan maupun oleh Terlawan II;Bahwa alasanalasan gugatan sebagaimana diuraikan dalam uraianalasanalasan di atas merupakan bantahan dari pihak ketiga yangberitikad baik dan sebagai pemilik yang sah;Bahwa dengan berjalannya waktu maka nilai jual kendaraan yangmenjadi objek sengketa menjadi berkurang, dengan demikian untukmenghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka sesuai dengan Pasal10 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan

keliru dalammenerapkan hukumnya karena yang dimaksud dengan tuntutan provisiadalah tuntutan yang diajukan untuk mencegah kerugian yang lebihbesar, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan yaituobjek sengketa merupakan barang bergerak yang dengan berjalannyawaktu maka nilai jual kendaraan yang menjadi objek sengketa menjadiberkurang, dengan demikian untuk menghindari kerugian yang lebihbesar lagi, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Nomor 1002 K/Padt.SusPailit/2016pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang Undang Nomor37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,penjualan boedel pailit oleh kKurator secara di bawah tangan harus seizin hakimpengawas, izin mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo;Bahwa karena itu telah benar sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex

M.Machrus, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

khususnya pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 17 ayat2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah, dan telah melanggar azas azasumum pemerintahan yang baik, khususnya azasbertindak sewenang wenang, tidak cermat, tidakteliti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53ayat 2 huruf a dan huruf b UU nomor 9 tahun 2004Selanjutnya memohonkan kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Palembang cq Majelis hakim yang mengadili danmemeriksa perkara ini secara bijaksana, dan adil.PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

Dengan ini PENGGUGAT memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkanPenetapan penundaan proses peralihan Hak Milik (Balik nama)terhadap Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, GambarSituasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama WahidinWahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan,Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Ogan Komering' Ilir.Setelah adanyaPemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat iniLetak

Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar,Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan diJalan Raya Palembang Prabumulih Km 34 Indralaya kepadapihak lain sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas,PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan tata UsahaNegara Palembang memutuskan sebagai berikutDALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PROSES PERALIHAN HAK.1.

Menerima permohonan Penundaan Peralihan HakMilik(Balik Nama) atasSertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, GambarSituasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama WahidinWahid.2.Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukanperalihan hak (Balik Nama) terhadap Sertifikat Hak MilikNo.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 1520November 1977 atas nama Wahidin Wahid.DALAM POKOK PERKARA1.

adalah bralasan hukum sehinggapatut untuk dinyatakanditerima ; Menimbang, bahwa oleh kareana eksepsi Tergugatterkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadapobjek sengketa a quo telah dinyatakan diterima, maka MajelisHakim berpendapat terhadap eksepsi eksepsi' lainnya tidakperlu dipertimbangkanlagi; DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwaoleh karena penggugat telah terbukti tidakmempunyai kepentingan untuk merngajukan gugatan terhadapobjek sengketa a quo, maka mengenai pokok perkaradipermohonan penundaan

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:<

Pasal 65 UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PARAPENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing)terhadap berlakunya Objek Gugatan selama perkara ini belummemiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewijsde);G.

PETITUM.Berdasarkan semua dalil Gugatan diatas, dengan rendah hati PARAPENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenanmenjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:Dalam Permohonan Penundaan.1.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, alasanalasan yang dikemukakanoleh Penggugat menurut hemat kami tidak beralasan hukum, oleh karenaitu permintaan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugatharuslah ditolak.

: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dariPenggugat.

: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdiajukan oleh Para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengankedudukan hukum Para Penggugat diterima;Dalam Pokok Perkara:1.

eee eee cee geeaeeeeeneaeeeeees PEMOHON ;oo FP YDMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidanganpertama tanggal 13 Agustus 2020 ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal 25Agustus 2020, dilakukan pemanggilan kepada Pemohon akan tetapi Pemohontidak hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal1 September 2020, dilakukan pemanggilan kepada Pemohon akan tetapiPemohon tidak hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa pada penundaan

/PDT/2013/PN.Bpp. tanggal 12 Juli 2013, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat permohonan beserta lampirannya ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2013telah mengemukakan halhal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan tersebut telah memasukiacara pembuktian ;Menimbang, bahwadalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Desember 2013Kuasa Pemohon mengajukan permohonan penundaan

oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,maka Pemohon dipanggil masuk keruang sidang namun Pemohon tidak datangmenghadap; Untuk Pemohon tidak datang menghadap ;Kemudian Hakim menjelaskan, oleh karena Pemohon tidak datangmenghadap di persidangan maka sidang harus ditunda ;Selanjutnya Hakim lalu menunda persidangan selanjutnya pada hari : Senintanggal 02 September 2019 dengan memerintahkan kepada Pemohon supaya hadirkembali pada tanpa dipanggil lagi pada persidangan yang akan datang ;Setelah penundaan

datang menghadap ;Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,maka Pemohon dipanggil masuk keruang sidang namun Pemohon tidak datangmenghadap;Kemudian Hakim menjelaskan, oleh karena Pemohon tidak datangmenghadap di persidangan maka sidang harus ditunda ;Selanjutnya Hakim lalu menunda persidangan selanjutnya pada hari : Senintanggal 09 September 2019 dengan memerintahkan kepada Pemohon supaya hadirkembali pada tanpa dipanggil lagi pada persidangan yang akan datang ;Setelah penundaan

Sidoarjo, sehinggaPemohon mengalami kesulitan mengurus pendaftaran masuk sekolah diKota Surabaya ; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya diberiPenetapan untuk merubah kedudukan domisili yang sebelumnya diKabupaten Sidoarjo dirubah menjadi di Kota Surabaya ;Selanjutnya Hakim lalu menunda persidangan selanjutnya pada hari : Senintanggal 16 September 2019 dengan memerintahkan kepada Pemohon supaya hadirkembali pada tanpa dipanggil lagi pada persidangan yang akan datang ;Setelah penundaan