sesuai dengan ljasahijasah tersebut dan janganSampai di kemudian hari terjadi kesalahan.Bahwa Pemohon, memohon pengantian nama dari Fransiska EniSetyawati diganti menjadi Eni Setyawati.Bahwa Pemohon sekarang ini sangat memerlukan perubahan namatersebut karena ada perbedaan untuk mengurus' Suratsuratkelengkapaan data Kepegawaian maupun pergantian Akte Kelahiran.Bahwa sebagai kelanjutan dari perubahan nama permohonantersebut guna mendapatkan kepastian Hukum berdasarkan pasal 52Undangundang Peraturan Presiden

Republik Indonesia nomor 23tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan jo pasal 93Peraturan Undangundang Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Tata cara pendaftaranpenduduk dan Catatan Sipil, maka diperlukan Penetapan PengadilanNegeri.e Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Pemohonmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, kiranya dapatmemberikan permohonan Pemohon dan menentukan hari sidangnyakemudian menetapkan sebagai berikut :1.

bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwapermohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itudapat dikabulkan ;11Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanyapermohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar penetapan ini ;Mengingat, Pasal 52 Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan pasal 93 Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1992 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari PengadilanAgama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon telah nyata Para Pemohonberdomisili di walayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan denganPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden

Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon denganpemohon Il telah melakukan hubungan suamiistri (bakda dukhul) sehinggadikaruniai 3 orang anak tetapi semua sudah menikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka

perkawinan ParaPemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2ayat (1) dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :jac Gals 9 5: WelsyArtinya: "Tidak sah pernikahan

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga namaorang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohontersebut tertulis atas nama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, anak kesatu, lakilaki dari ibu yang bernama Febrina Ingga Puspitasari, sehinggaPara Pemohon berkeinginan mengakui dan mengesahkan anak yangbernama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA adalah anak ke satu daripasangan suami isteri yang bernama TITUS KRISMEDANI danFEBRINA INGGA PUSPITASARI;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden

, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempatPemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan ataspengesahan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun padakutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anakdan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 733/Pdt.P/2019/PN/KpnMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

beralasandan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat jurisdictio voluntariamaka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;Menimbang, bahwa Hakim secara ex officio akan memperbaiki petitumpermohonan dari pemohon tanpa merubah esensi atau maksud daripermohonan tersebut;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006Jo Undang Undang No. 96 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan joPeraturan Presiden

dilakukan Terbanding balPemohon Banding telah menyampaikan semua dokumendokumen sesuai UndangundKepabeanan dan juga telah menyerahkan hard copy bukti Proceed Devisa Impor ydibayar per rekening bank devisa;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive

tersebut, negaranegara ASEAN dan China wajib memasegala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) ydiatur dalam ROO/OCP ACFTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatan,dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

2 ( dua ) orang saksi yang bernamaKARYONO dan ARJO BANGUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakanketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatan kelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden

permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon yangbernama SITI AMINAH sampai saat ini belum dicatatkan pada KantorPencatatan Sipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohonuntuk mohon ijin mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telahterlambat dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada PengadilanNegeri Kabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkanPasal 32 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi6Kependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

itu sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ;Mengingat Pasal 32 Ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

yang tercantum didalamPIB Nomor: 035074 tanggal 19 April 2013 menurut hemat Pemohon Bandingsudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor:117/MK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden

RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangpengesahan Framework Agreement

dan Chinawajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP ACFTA,sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan olehpejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwaperubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, danberdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, jopasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Sipil, ternyata bahwa permohonan Pemohon untukmerubah namanya dari Wa Halangi lahir pada tanggal 11 maret 1984 , tidakbertentangan dengan peraturan perundangundang, maka beralasan untukmengabulkan petitum kedua dan ketiga pemohon ;Menimbang, bahwa oieh karena petitum kedua dan ketiga Pemohondikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UndangundangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1)halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN KdiPeraturan Presiden

disebutkan dalam petitum kedua dan ketiga dikabulkan,maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan Memperhatikan KetentuanKetentuan dari PeraturanPerundangundangan yang berlaku, knususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan(3), Undangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Kpts02/C00000/2012SO tanggal 16 Januari 2012 tersebut, makadalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana PensiunPertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina No. Kpts021/S00000/2007SO tanggal 28 Desember2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat KeputusanPresiden Direktur DPP No.

Kpts021/S00000/2007S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi denganSK Presiden Direktur DPP No.

Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts24/S00000/2007SO tanggal 28 Desember 2007 tentang PedomanInvestasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPPNo.

Perjanjian tersebut telah ditindak lanjutipada tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasitransaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembardengan harga Rp.321 per lembar dengan total pembayaran tunaisenilai Rp.50.000.000.040 kepada pihak PT Bumimas Intl Cemerlangmelalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas; Bahwa saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden DirekturDP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksipembelian saham SUGI dari PT.

Sucorinvest CentralGani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasitidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dantanpa ada persetujuan dari saksi SJUAHRIL SAMAD selaku DirekturKeuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina No. Kpts02'/;00000/2007SO tanggal 28 Desember2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No.

.;32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.;33) Foto

Copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.;34) Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.;35) Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;36) Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.;37) Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;38) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.;39) Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.;40) Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/

2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.;41) 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 dan lampiran- lampirannya.;42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan

Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;43) Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.;44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.;45) Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.;46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/

Tenukiik Atambua 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah UntukMBR Direktif Presiden di Prov. NTT Jl Sam Ratulangi No. 8A 8B Kel.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja(Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

TA. 2012 beserta lampirannya.; 33Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/ XII/2011 tanggal 29Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.; 34Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.; 35Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu; 36 Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.; 37Adendum Ke1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB17/17 tanggal 1 Agustus 2012.; 38Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/SatkerPRNTT/XI/2012tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012dan Usulan tahun2013.; 39Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan KegiatanTahun 2012.; 40Foto copy Nomor : 510

Substansi yang sesuai dengan objek keputusanBahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas, dengan tidak tercatatnyaperkawinan Ali Sadikin dengan Shanty Maria Christina di buku nikah KUAKecamatan Padalarang, jelas TIDAK memenuhi ketentuanketentuanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipilPasal 52 ayat (1) yaitu tidak adanya Akta Perkawinan orang tua.Bahwa maka sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 tahun1974

BuktiP20 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (fotokopisesuai dengan fotokopi);Bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktibukti berupa fotokopi suratsurat yang telah dilegalisasi danHalaman 24 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDGbermeteraicukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai

;Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur:(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya kelahiran;(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan memperhatikan:a.

Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil mengatur:(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan denganmemenuhi syarat berupa:a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;b. nama dan identitas saksi kelahiran;c.

Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/aktaperkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:b.

Petunjuk Tehnis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun2000BAB I angka 7 huruf g = menyatakanPenunjukan Langsung dapat dilakukan untuka.2) Pengadaana.1) Keadaan tertentu, yaituPenanganan darurat untuk keamanan dankeselamatan masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harusdilakukan segera, termasuk penanganandarurat akibat bencana alam, dan atau. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut keamanan dan keselamatan negarayang ditetapkan oleh Presiden, dan atau.

Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut keamanan dan keselamatan negarayang ditetapkan oleh Presiden, dan atau3.

Secara ekonomi/teknis lebih bersaing ;110tidak sesuai dengan syarat syarat yang diatur di dalampasal 17 ayat (4) Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 ;Menimbang, bahwa memang di dalam pasal 17 ayat (4)huruf cc Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000, bahwapenunjukkan langsung tersebut harus mendapat' persetujuandari Bupati, akan tetapi persetujuan dari Bupati = yangdimaksud dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tersebuttidaklah terlepas dari syarat bahwa pengadaan barang/jasatersebut harus dalam keadaan

Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkutkeamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan124Oleh Presiden, dan atau3.

Wonosobo telah menyalahgunakan kewenangan yangtelah diberikan oleh pasal 17 ayat (4) huruf c Keppres125No.18 Tahun 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (4) huruf cKeputusan Presiden No.18 Tahun 2000 terdakwa sebagai BupatiKab.

Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Kepres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum) (Bukti P3);Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah

Lebih lanjut, pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan denganmusyawarah dan ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi kepadapemegang hak sebagaimana diatur pada Pasal 9 juncto 1 ayat (2) KepresPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum dilakukan melalui musyawarah;

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 TahunHalaman 3 dari 33 hal.

;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa:Halaman 7 dari 33 hal.

Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Halaman 15 dari 33 hal.

Dengan demikian, tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yuaikatif (jika bertitik tolak padateori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangankekuasaan Ne@Qara) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnnneneBahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa yang tidakPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat

Tahun 2010;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dansemua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. olehkarena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yangberlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, diantaranya adalah;UndangUndang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, hurufb, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6.Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; 20200 ne nono nonUndangundang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah5b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) ;e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;j. PERMEN. PUPR.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan danEvaluasi Penawaran 202222 nc nnn none ncn nn ncneeBahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010,sebagai mana telahdiubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturanpresiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.

dari Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine of The People's Republic ofChina;Mbahyet Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP780/KPU.01/2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanKeberatan SPTNP Nomor: SPTNP024035/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 10 Desember 2012;Mbahyut Menelist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework

Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalahanak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 4Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamadalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Pemohon bernamaSupriatin adalah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinanPemohon (Benu bin Misdi) dengan isteri Pemohon (Yamiati alias Nyamiatialias Nyami binti Kasdi) yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwaanak berhak

HDTD,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direkturmemberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H, Robert Sihotang,S.H.,M.Hum. dan Hengki Silaen, S.H, Para Advokat pada KantorHukum OJAK NAINGGOLAN, S.H, M.H & REKAN, berkantor diJalan Kejaksaan Nomor 180/P1, Lt.

diajukan sebagai Bukti P7);Bahwa Surat Presiden Komisaris dimaksud di atas tidak direspon sama sekali olehDirektur Umum ataupun HRD PT.

Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Penggugat memohon hakhak pensiun;(akan diajukan sebagai Bukti P9);Bahwa surat Penggugat ini juga tidak pernah direspon oleh Tergugat;10 Bahwa atas pemberian Surat Peringatan I dari Manager DTIC Berastagi kepadaPenggugat tertanggal 12 Desember 2013, maka kemudian tanggal 16 Desember2013 Presiden Komisaris PT.

Napitupulu, M.M., yangmenyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang,Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Urusan Umum (General Affair) di kantorDewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris, sehingga ketidak hadiranPenggugat di Berastagi bukan karena mangkir atau absen yang dapat diberikanSurat Peringatan.

HDTI Sdri.Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugatbeserta beberapa karyawan lainnya ke DTCI Berastagi;Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris Ibu MarryPardede kepada Direktur Umum Cq. Koordinator HRD PT.

Bahwa setelah Penggugat mengetahui sebagian tanah milik Penggugattersebut telah dipergunakan untuk Proyek Tol BogorCiawiSukabumi(BOCIMI), Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yang kemudianberdasarkan penjelasan yang disampaikan dari Tergugat I, Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.65 tahun 2006jo Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah(P2T) bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum makaselanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;b.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum termasuk ketika membebaskan tanah objeksengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat;Bahwa berdasarkan Segel Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanahtanggal 05 Januari 1998, Drs.PHS MARPAUNG (orangtua Penggugat)telah menjual sebidang tanah milik adat seluas 20.000 m2 kepada Drs.L.T.

Nomor 58 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 TentangPercepatan Pelakanaan Proyeks Strategis Nasional.7.

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakanyang bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasHalaman 54 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional.Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolaktuntutan provisi Penggugat pada halaman

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sSesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:lg 9% Yo aby) wg aino 55 dl pol We clu sos dsJ9rF yrplirgArtinya, Dalam pengakuan seseorang

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diHalaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.KrIndonesia jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;2Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.