SERIPI karenadisuruh oleh terdakwa, lalu saksi pulang dan langsung kerumah Sadr.SERIPI didalam rumahnya sudah ada terdakwa TAUFIK yang telahdikenal saksi, setelah berbincang bincang terdakwa menjelaskan bahwakedatangannya adalah untuk mencari orang yang ingin masuk berkerjasebagai tenaga honorer di Satpol Pp Provinsi Kep.

Babel di Pangkal Pinang untukmendengarkan arahan dari bapak Gubernur dan meyuruh Sadr.WAHYUDISTIRA untuk datang sesuai tepat waktu.Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, saksi bersama sama dengan warga yang lainnya pergi ke kantor Satpol Pp Provinsi Kep.Babel untuk menanyakan kepastian tentang penerimaan tenaga honorer,sewaktu kami bertanya kepada pimpinan di kantor Satpol Pp tersebutmaka mereka menjelaskan bahwa tidak ada penerimaan lowonganpekerjaan selaku tenaga honorer di Satpol Pp

AGUS SALIM,terdakwa menjelaskan dengan berkata Bu Haji, aku ni kebetulandijatahi 1 ( satu ) orang untuk menjadi berkerja sebagai tenaga honorer dikantor Satpol Pp Provinsi Kep.

AGUS SALIM dan saksisendiri.Bahwa uang yang diserahkan suami saksi kepada terdakwa adalah uangyang diminta oleh terdakwa yang kegunaannya adalah untuk supayaseorang anak saksi yang telah lulus Sekolah Sma bisa diterima danbekerja sebagai tenaga honorer di kantor Satpol Pp Provinsi Kep.

Babel sama sekali tidak ada membukalowongan pekerjaan sebagai tenaga honorer dan merasa tertipu makapara korban melaporkannya kekantor Polsek Merawang.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Halaman 19 Putusan Nomor 934/Pid.B/2014/PN.SgI8.

MANANG DATU, S.Pd.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.5 /2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepadaMARTINI, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.7 /2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepadaANSELINA SABE (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.8 /2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS

LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepadaZAKARIAS DENI, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.9 /2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepadaYUNUS SIKOMBONG, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.10/ 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepadaSISKA RANTE LIMBONG, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga

Tenaga Guru Bantu nomor/ 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd,ARSENIUS ASSEN, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor/ 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd,SUKAMTO PANJAITTAN, S.Pd (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor/ 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd,MARTINUS Y.

SILABAN (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.34 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepadaRINIA NGGOSUAL (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.29 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepadaSERLY FEBBY KANA (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.12 / 2013, tanggal 10 Januari

lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.6 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepadaKALEB W.

Fasilitator yang Alokasi Anggarannyasudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanyaTerdakwa bersama BUSRA EDI, S.lp sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAKFisik tahun 2020 melakukan beberapa permufakatan antara lain:Halaman 102 dari 323 Putusan Nomor. 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mam0 Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpamelalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi

Barat nomor: 002.01.01/016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAKFisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing masing mencari tenaga Fasilitator sendiri sendiri tanpoa melalui pengumuman,wawancara yaitu: Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Muh.

BUSRA EDI, S.lp mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Sitti Fatimah, S.T.IIham, S.ArtA. Reski Amalia, S.T. ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Mursalim, S.T.Rudi Hamran, S.T.Putra Ayu, S.T.Karunia Jaya, S.T.Ashrul R, S.T.Subhan, S.T.Sedangkan 6 orang selebinnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan danKebudayaan Prov. Sulbar masing masing atas nama:Padli, S.T.Muh. Fachreza, S.T.Muh.

Kemudian padaacara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakankewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biayapembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukansebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwakepada Ir.

AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitatortertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya Pak koordinator adakesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan,posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harusdirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengankoordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq.

berada disekitar Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di PasarFlamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2013 dan terdakwaselaku pemilik / penanggungjawab Toko Obat Sahabat Kita telahmengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa bukan seorangApoteker yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikanadanya Surat Tanda Registrasi Tenaga

Kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga tekniskefarmasian.

Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker, Akademi Farmasidan Asisten Apoteker.Bahwa menurut pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2009, Tenaga Farmasi dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian yaitu padafasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harusmemiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,yang termasuk Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetik.Bahwa

Unsur Tanpa keahlian dan kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ayi Mahpud SidikS.Si, Apt dipersidangan terungkap bahwa untuk melakukan pekerjaankefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan farmasiharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untukitu adalah tenaga kesehatan yang memiliki latar pendidikan dibidang farmasihalaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus

(apoteker), sedangkan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untukmelakukan kegiatan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memilikiijin dari instansi yang berwenang dibidang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yangbersesuaian dengan keterangan saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswitadipersidangan terungkap bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa dalammelakukan kegiatan kefarmasian Terdakwa tanpa dilengkapi dengan jjin dariinstansi yang berwenang, sehingga termasuk

sesuai syaratsyarat keahlian yangdimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 pada surat keputusan bersama tersebut di atas.4 Bahwa putusan judex facti lalai memperhatikan syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan bagi Tim Ahli yang dapatmembuat audit investigasi kerugian Negara berdasarkan Pasal 7 PeraturanBadan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008tentang Penggunaan dan/atau Tenaga ahli dari luar Badan PemeriksaKeuangan, menyatakan :1 Pemeriksa dan/atau Tenaga

ahli dari luar BPK yang melaksanakantugas pemeriksaan keuangan Negara wajib :a melakukan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan ;b mematuhi kode etik; danc mematuhi Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar penugasannya.2 Pemeriksa dan/atau tenaga ahli, meliputi pemeriksaan darilingkungan aparat pengawasan internal pemerintah, akuntan Publikpada kantor Akuntan Public dan/atau tenaga ahli, wayibmenyampaikan seluruh hasil pemeriksaannya kepada BPK untukdireviu dan sepenuhnya menjadi hak milik BPK.Berikut

Bahwa seorang ahli yang dapatmembuat rincian kerugian Negara adalah ahli yang dapat memenuhisyaratsyarat dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 Tentang Penggunaan dan/atau Tenaga ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan,menyatakan:1 Pemeriksa dan/atau Tenaga ahli dari luar BPK yangmelaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Negara wajib :a Melakukan pemeriksaan sesuai standarpemeriksaan ;b Mematuhi kode etik; danc Mematuhi Peraturan Perundangundangan yangmenjadi

dasar penugasannya.2 Pemeriksa dan/atau tenaga ahli, meliputi pemeriksaan darilingkungan aparat pengawasan internal pemerintah,Akuntan dan/atau tenaga ahli, wajib menyampaikan seluruhhasil pemeriksaannya kepada BPK untuk direviu atausepenuhnya menjadi hak milik BPK.2 Bahwa hasil rincian perhitungan kerugian Negara yang dibuat timahli electrical engginering secara nyata tidak sah dan tidak dapatdipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena rinciankerugian Negara yang dibuat oleh tim ahli dengan

di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPKdengan syaratsyarat yang telah diterapkan dalam Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 1Tahun 2008 yang menyatakan :1 Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang melaksanakantugas pemeriksaan kerugian Negara wajib :a Melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan.b Mematuhi kode etik, danc Mematuhi Peraturan Perundangundangan yang menjadi dasarpenungasannya.2 Pemeriksaan dan/atau tenaga ahli, meliputi pemeriksaan darilingkungan aparat pengawasan

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :3523153103700062, tanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.1);2.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :3523155207840002, tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.2);3.

Kepala Keluarga Pemohon Nomor :3523151309090003, tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.4);5. Foto copy ljazah Sekolah Menengah Pertama a/n.

Nia Ayunda Rahmawati anakpara Pemohon, Nomor :04594/DK/2008 tanggal 08 Mei 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan danCatatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);7.

masingmasing :1 SAKSI I, yang telah memberikan keterangannya di depan siding secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masinmgmasing pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman danhidup bertetangga dengan para Pemohon;e Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kakak beradik ;e Bahwa para Pemohon mempunyai saudara peremupuan bernama Misnantenyang berstatus perawan (belum menikah);e Bahwa Misnanten telah bekerja sebagai Tenaga

tersebut, para ahli warisnyamemperoleh uang diyat yang harus diambil oleh ahliwarisnya;e Bahwa untuk kelengkapan pengambilan diyat tersebut, para ahliwarisMisnanten memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agamasebagai kelengkapan administratif;e Bahwa selain dari para Pemohon, almarhumah juga meninggalkan keluargalain, yaitu ayah kandungnya, ibu kandungnya, saudara kandungnya;Bahwa saksi menerima tilpon dari majikan almarhumah Misnanten karenasaksi yang bisa berbahasa arab dan pernah menjadi Tenaga

Kerja Indonesia(TKI) di Arab Saudi;2 SAKSI II, yang telah memberikan keterangannya di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman danhidup bertetangga dengan para Pemohon;Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara ;Bahwa para Pemohon mempunyai saudara peremupuan bernama Misnanten;Bahwa misnanten bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di SaudiArabia;Bahwa saksi

keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkankepada pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa kedua saksitersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan172 HIR ;Menimbang, bahwa berdasar bukti P1, P2, dan P3 serta keterangan dua orangsaksi (Ali Sodikin dan Ahmad Sodiki), telah ditemukan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa para Pemohon mempunyai saudara perempuan bernama Misnantenbinti Matsirat bekerja sebagai Tenaga

ANTONIUS ADITYA NOGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan hal pidana Dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( SEPULUH ) BULAN;5.

ANTONIUS ADITYA NUGROHO alias ANTONI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 170ayat 1 (satu) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa . SUSANA BENEDICHTAISDIATI dan Terdakwa II. ANTONIUS ADITYA NUGROHO alias ANTONIdengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL4.

Jakarta Timur atau setidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Timur yang berhak mengadili dan memerikasa perkaranya, merekaterdakwa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka terhadap saksi korbanMILLS PAULUS WIDJAYA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atassaksi MILLS PAULUS WIDJAYA yang

Dimuka umum dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang;Ad.1 Unsur Barang siapa; Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena telahdipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka majelis Hakimmengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair dengandemikian unsur 1.

Barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi olehTerdakwa terdakwa;Ad.2Dimuka Dimuka umum dengan terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang; Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum dengan terangteranganmengandung pengertian perbuatan yang dilakukan kemungkinan akan diketahuiorang lain atau di jalan umum yang dapat dengan mudah dilinat oleh orang lain,sedangkan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangadalah terdakwaterdakwa secara bersamasama menggunakan

SUSANA BENEDICHTA ISDIATI dan terdakwa Il.ANTONIUS ADITYA NOGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan hal pidana Dimuka umum dengan terangterangandan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 10 ( SEPULUH ) BULAN;5.

pada Dinas KesehatanKabupaten Kediri ;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisionaldan kosmetik ; Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat danbahan baku obat tersebut harus tenaga

kesehatan yang mempunyalkeahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ; Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenagakefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukanpraktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidan danperawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ; Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apotekersedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjanafarmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengahfarmasi/asisten apoteker ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope

Indonesiaatau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ; Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logoLL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ; Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ; Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar kKeamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupa obat tersebuttidak tercantum

kewajiban berupa pekerjaan menguji dan bimbinganterhadap mahasiswa;Bahwa Ketua Stikes Ceria Buana mengatakan bahwa merumahkan tenagaKerja sama dengan diPHk;Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban karena tidak maumahasiswa bimbingan gagal diwisuda walaupun gaji dan jasa belumdibayarkan;Bahwa Para Penggugat karena merasa dizholimi dan tidak diperhatikansetelah dirumahkan namun tetap diperintahkan untuk melaksanakankewajiban maka tanggal 30 November 2015, Para Penggugat melaporkanke Dinas Tenaga

Kerja Kota Bukittinggi;Bahwa dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga kerja memberikan petunjukuntuk untuk memberikan risalah yang ditujukan epada Pimpinan STIKESCeria Buana kemudian Para Penggugat membawa risalah tersebutmenemui Ketua Yayasan Ceria Buana yaitu Ibu Haji Ermaliza namun KetuaYayasan menolak untuk mengisi risalah dan menandatanganinya dandikembalikan kepada Para Penggugat dan setelah ditanyakan mengenaikeuangan, dijawab oleh lbuk haji sesuai dengan apa yang diberitahukanoleh Ketua STIKES

yaitu Septa Ronal;Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Ketua Yayasan, Para Penggugatkembali ke DINSOSNAKER Kota Bukittinggi pada tanggal 30 November danPara Penggugat membuat laporan pengaduan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;Halaman 3 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.19.20.21.Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukanlah pertemuan mediasi dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dihadiri oleh ParaPenggugat

Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan YayasanNomor 009/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor 010/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor 011/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor013/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, tentang merumahkan tenaga pengajardilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan SuratPemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, Nomor 1051 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, Nomor1052 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, tanggal 7 Desember 2015 dan tidakmembayarkan

Kerja Bukittinggi tanggal 28Desember 2015 yang intinya menerima anjuran Mediator HubunganIndustrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebutmaka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang;Halaman 8 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/2016 28.

tetapitermasuk obat keras;Bahwa pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang memenuhipersyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, bahwa pilyang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk obat keras terbatasdan dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dandijual di sarana kesehatan yang berwenang, bahwa berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahliandalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga

kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukanmerupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaankefarmasian, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai kewenangandan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum di manaakan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai denganindikasi;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor

kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukanmerupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaankefarmasian, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai kewenangandan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum di manaakan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai denganindikasi;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor

kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukanmerupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaankefarmasian, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai kewenangandan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum di manaakan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai denganindikasi;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 198 UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Memproses perijinan dari tenaga medis dan paramedis, saranadan distribusi farmakin;e Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memiliki kKewenangan ataukeahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian ;e Bahwa penggolongan obat ada 4 (empat) macam, yaitue Obat bebas, yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakattanpa harus melalui resep dokter, ciri:

tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturuttanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sahdan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkandirt;8 Bahwa sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja ini, makapada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat telah mencatatkan perkara inikepada Suku Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara guna menyelesaikan perselisihan Pemutusan HubunganKerja ini;9 Bahwa Pegawai perantara Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi mediator dalam prosespemerantaraan atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugatmenyampaikan Surat Anjuran Nomor 7366/1.831 tertanggal 5 September2013 yang isinya antara lain:1 Agar perusahaan P.T.

No.444 K/Pdt.SusPHI/201411121314Dengan demikian, ketentuan anjuran mengenai sisa upah April dan cuti2013 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;Sedangkan Tergugat tidak bersedia menerima Anjuran sebagaimanadimaksud angka 9 gugatan a quo, terbukti dengan tidak adanya jawaban/tanggapan dari Tergugat kepada Pegawai perantara Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;Bahwa berdasarkan penolakan Penggugat dan Tergugat terhadap AnjuranPegawai perantara Suku Dinas Tenaga Kerja

MajelisHakim menyatakan batal demi hukum atau tidakberlaku Surat Anjuran Nomor 7366/1.831tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan olehPegawai perantara Suku Dinas Tenaga Kerja danHal.7 dari 25 hal. Put.

Unimax Cipta Busana diPengadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUUI/2003 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi R.I.Nomor SE.13/MEN/SJHK/I/ 2005. Kemudian dikenakan Pasal 168UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai mangkir selama 5(lima) hari berturutturut tanpa ada alasan.

kerja yang adadi Indonesia pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain kepergian tenaga kerjapembatu rumah tangga atas nama Susana Binti Purwanto dan Minarsih BintiPurwanto atas dasar kesepakatan bersama baik secara pribadi maupunatas persetujuan orang tuanya, walaupun tidak sesuai dengan hukumnamun semua tenaga kerja telah kembali dengan selamat dan sebelumnyaOrang tuanya pernah menikmati hasil kerja anakanak berupa uang sebesarRp 2.000.000, (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding

/Terdakwa kepada orang tua tenaga kerja tersebut ;Bahwa judex facti telan salah menerapkan hukum sebab apabilaberpedoman pada pertimbangan kedua alinea 18 dinyatakan secara tegasbahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telahmerugikan saksi dan nama baik Indonesia dimata Malaysia.

Go dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan ketika pekerja/tenaga kerja tidak mendapat gajiseyogiannya menjadi tanggungjawab Mr.

Go, sedangkan bagi PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa, tidak pernah mendapat berita dari tenagakerja atas nama Susana Binti Purwanto dan Minarsih Binti Purwanto bahwaselama bekerja dua tahun tiga bulan gajinya tidak dibayar oleh majikan.Menyangkut nama baik Indonesia dimata Malaysia rasionalnya NegaraMalaysia berterima kasih atas kehadiran tenaga kerja di Malaysia tidakHal. 16 dari 18 hal. Put.

No. 1746 K/ Pid.Sus/2011pernah bermasalah dalam hal ini tenaga kerja yang dikirim oleh PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa ;3.

., Mediator dari DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Surakarta. Prosesmediasi telah dilaksanakan tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat,sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/4218, tanggal27 Oktober 2010, yang berisi sebagai berikut :Menganjurkan1. Kepada Pihak Perusahaan PT Finansia Multi Finance untuk memberikanKepada Pihak Pekerja Sdr. Guritno Setyawan :1). Uang pesangon 2x3xRp 7.2800.000. = Rp 43.680.000.2).

Penggugat dan Tergugat telah berulangkalimembahas pemasalahan penguasaan Mobil Avanza tersebut dalam forumbipartite maupun forum mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dantransmigrasi Pemerintah Kota Surakarta ;Bahwa Penggugat selama menguasai Mobil Toyota Avanza NomorPolisi : AB. 1141 FA selalu merawat dengan baik dan tidak pernahmenggunakan untuk kepentingan Penggugat pribadi.

Kesalahan Majelis Hakim dalam menafsirkan isi antara Anjuran dariDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta danJawaban dari Tergugat / Termohon Kasasi mengenai Anjuran dariDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Kesalahan tersebut tampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaiberikut :Pertimbangan Majelis Hakim halaman 28 alenia1 : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 yang menjelaskan Tergugattelah bersedia menerima Anjuran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota

Bahwa Majelis Hakim tidak tepat apabila berpendapat mengenai isi AnjuranDinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sama dengan Bukti T8 yang telahdiajukan oleh Tergugat / Termohon Kasasi. Kedua hal tersebut berbeda.Perbedaan tersebut, yaitu :Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang tertuang dalam SuratAnjuran Nomor 567/4218/, tanggal 27 Oktober 2010, menyatakan bahwa :1. Kepada Pihak Perusahaan PT Finansia Multi Finance untuk memberikankepada Pihak Pekerja Sdr.

FINANSIA MULTI FINANCE perihalmenerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, menyatakanbahwa:Tergugat / PT. Finansia Multi Finance menyetujui anjuran dari Dinas TenagaKerja Kota Surakarta dimana jawaban anjuran yang isinya:PT. FINANSIA MULTI FINANCE / Tergugat bersedia menerima anjuran dariDinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dengan memberikan kepada PihakPekerja/Penggugat/Guritno Setyawan yaitu :1. Uang pesanggon 2x38x Rp 7.280.000. = Rp 43.680.000.2.

PIk.BAPAK DAGAN Als LOBI tenaga honorer di Sat.

Gunung Mas.Terdakwa : lya, bisa bu dan sekarang memang dicari tenaga honorerdi Sat.

Terdakwa menjawab bahwalya, bisa sekarang memang dicari tenaga honorer di Sat. Pol PP namun orangminta biaya pengurusan Rp. 15.000.000.

Muhammad Arif Edi Setiawan untuk bisa masukmenjadi Tenaga Honorer di Kantor Sat. Pol. PP Kabupaten Gunung Mas.Kemudian saksi Sulastri bertanya kepada Terdakwa apakah bisa menguruskananaknya yang bernama Tomi, supaya diterima sebagai Honorer di Kantor Sat. PolPP Kabupaten Gunung Mas. Terdakwa menjawab bahwa lya, bisa sekarangmemang dicari tenaga honorer di Sat. Pol PP namun orang minta biayapengurusan Rp. 15.000.000,.

Vivianmapel Bahasa Indonesia 2011 Pasardan Bahasa Inggris Helezalulu/Soriawati LaiaHonorarium Tenaga Januari 2011 3.910.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Februari 2011 3.910.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Maret 2011 3.910.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Januari 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Februari 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri

Tenaga Mei 2011 4.210.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Juni 2011 4.210.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga April 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Mei 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaHonorarium Tenaga Juni 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1LahusaPengadaan Kain Taplak /11 Juli 2011 1.250.000 Ama OnesMeja Guru dan Kantor Amazihono(25 set) Hal.

Vivian Pasarmapel Bahasa 2011 Helezalulu/Indonesia dan Bahasa Soriawati LaiaInggrisHonorarium Tenaga Januari2011 (8.910.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Februari 2011 8.910.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Maret 2011 3.910.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Januari2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Februari 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri

April 2011 4.210.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Mei 2011 4.210.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga = Juni 2011 4.210.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga April 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 LahusaHonorarium Tenaga Mei 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMP Negeri 1 Lahusa Honorarium Tenaga Juni 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 Lahusa Pengadaan Kain

Juli 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 Lahusa Honorarium Tenaga Agustus 2011 1.200.000Kependidikan WaliKelas pada SMPNegeri 1 Lahusa Honorarium Tenaga September 1.200.000Kependidikan Wali 2011 Hal. 51 dari 94 hal.

(dua) ship kerja yaitu : ship pukul 06.00 wita sampai dengan 18.00 wita dan. ship II pukul 18.00 sampai dengan 06.00 wita.Bahwa berdasarkan jam kerja tersebut di atas terdapat kelebihan jamkerja (Lembur) ;Bahwa Tergugat membayar upah lembur tidak sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa selama para Penggugat bekerja lembur, Tergugat hanyamemberikan makanan berupa mi instan ;Bahwa para Penggugat menyatakan kelebihan jam kerja tersebut telahdilaporkan kepada Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga

Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo ;Bahwa para Penggugat telah memperselisinkan Perselisihan Hak inimelalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo ;Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antarapara Penggugat dengan Tergugat telah diundang oleh Mediator HubunganIndustrial pada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 juli 2010 namun belumtercapai kesepakatan ;Bahwa pekerja menyatakan menuntut pengusaha untuk membayarselisin upah lembur

Tri Jaya Tangguh untuk membayarkan kelebihanjam kerja sesuai dengan ketentuan ;Bahwa Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Gorontalo menyatakan terdapat selisish upah lembur yang belumdibayarkan oleh PT.

Tri Jaya Tangguh kepada para Penggugat dan dibuatkandalam bentuk Penetapan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan No.700/Nakertrans/230/V1/2010 tanggal 24 Juni 2010 ;Bahwa dalam Anjuran mediator berkesimpulan agar pengusaha segeramembayar hak pekerja berupa upah lembur yang telah ditetapkan oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenGorontalo ;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Pasal (52), Pasal (77) dan Pasal (78

) sertaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorHal.2 dari 15 hal.

B.1658/KW.9/KD2/1999 dari Departemen Tenaga KerjaTangerang. Dalam anjuran tersebut Pegawai Perantaramenganjurkan:1. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie segera dipekerjakan kembali olehPerusahaan PT. Bella Nitec Machinery Tangerang dengandiberikan surat tegoran tertulis (Dembinaan);2. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie seterimanya surat ini segera melaporkepada Perusahaan untuk bekerja kembali;3.

Bella Nitec Machinery untukmembayar uang sebesar Rp. 7.592.500, (tujuh juta lima ratussembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ketikaperundingan Tripartit di Departemen Tenaga Kerja Tangerang;15.Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat memutuskan untukmenolak anjuran dari Departemen Tenaga Kerja Tangerang, putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Daerah dan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat disebabkan karenapada dasarnya hubungan antara Pihak Perusahaan

Tergugat tidak secaracermat mempertimbangkan poin 3 memori banding Penggugatmengenai alasanalasan Penggugat keberatan untuk menerimaanjuran yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga KerjaTangerang serta Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanDaerah.

Mie Mie ) : Uang Pesangon Penggugat 2 x Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo. Per03/Men/1996,yakni 2 x 3 x Rp. 1.450.000. =Rp. 8.700.000.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta a quo karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yangberlaku termasuk UndangUndang No. 22 Tahun 1964 beserta perangkatperaturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo.

Telkom Kp.Melayu Besar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April2018, yang selanjutnya disebut sebagai, selanjutnyadisebut TERGUGAT;Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi( Disnakertrans ) beralamat Jalan Pelabuhan Il KM 6No 703 Sukabumi 48169, yang selanjutnya disebutsebagai, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas

Fotocopy Surat Anjuran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Nomor 565/2172HI&Syaker tertanggal19 Mei 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Karyawan Nomor0075/SKPK/MW/V1/2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P4;5.

Fotocopy Surat Panggilan Kerja dari Kantor Penggugat kepada Tergugatdengan Nomor 015/HRDB/BW/II/2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P5;10.11.12.Fotocopy Pemberitahuan dari kantor Penggugat kepada Tergugat denganNomor 24/HRD/MW/2017 tertanggal 28 April 2017, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P6;Fotocopy Surat Jawaban Anjuran dari Dinas tenaga Kerja Kabupaten Sukabumitentang menerima kembali bekerja Tergugat ke kantor Penggugat denganNomor 025/HRD

Manito World Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P11;Fotocopy Foto kunjungan karyawan Penggugat ke rumah kediaman Tergugat,yang mana Tergugat sedang duduk santai menerima kunjungan karyawanPenggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P12;Fotocopy Surat bukti pengeluaran gaji tentang Tergugat menerima gaji tiapbulannya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P9Menimbang

Kerja Kabupaten Sukabumi wajib diikutsertakan selaku turut Tergugat dikarenakan Dinas Tenaga Kerja pernagmengeluarkan surat anjuran Nomor 565/2172Hl&Syaker pada tanggal 19 Mei2018, maka sudah sepantasnya Dinas Tenaga Kabupaten Sukabumi masukdidalam gugatan Penggugat sebagai pihak; Bahwa benar perkara No. 134/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg pernah diputus olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus, namun dalam perkara No. 54/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg sangatberbeda dikarenakan

perkara ini ; Setelah mendengar pihakpihak yang berperkara ; Setelah memperhatikan risalah Mediasi yang berbentuk Anjuran ; Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak serta mendengar keterangan saksisaksinya ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor : 71/Pdt.SusPHI/2017/PN.PbrMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal3 Oktober 2018 yang dilampiri Anjuran dari Mediator Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Setempatyaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaHalaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor : 71/Pdt.SusPHI/2017/PN.PbrKerja Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat dilakukan mediasi denganPihak Tergugat;13.Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan dari MediatorDinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupaten Kuantan Singingi :a.

Bahwa pasal 158 ayat 1 UU RI nomor 13 tahun 2003 telah dianuliroleh Mahkamah Konstitusi (MK) No.012/PUUI/2003, tertanggal 28oktober 2004 , yang amar putusannya pada pokoknya menyatakankententuan pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dandikaitkan dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, PHKkarena kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan pidanayang mempunyai

Bahwa sudah tidak ada hubungan kerja yang harmonis antara perkerjadengan pengusaha ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing Nomor565/DPMPTSPTK/VII/2018/280 tertanggal 18 Juli 2018, mediatormenganjurkan :1. Pihak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadapekerja dengan ketentuan Pasal 161 ayat 3 (tiga) Undangundang RINomor 13 Tahun 2003;2.

Para pihak dapat menerima anjuran mediator hubungan industrialsesuai angka 1 (satu) tersebut diatas;Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Somasiterhadap Tergugat pada tanggal 14 September 2018 agar segeramenjalankan anjuran dari Mediator Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, tetapisampai saat gugatan ini didaftarkan tidak ada tanggapan dan itikad baik dariTergugat;Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat