Ditemukan 29105 data
50 — 2
No.252/PID.B/2015/PN.Njk
PUTUSANNo.252/P1D.B/2015/PN.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal24 Nopember 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk No.252/PID.B/ 2015/PN.
8 — 0
Putusan Nomor 0089/Padt.G/2015/PA.Noj.Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/25/V1I/2011, tanggal18 Juli 2011;Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka ;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun ;Bahwa selama menikah tersebut, Pengugat dan Tergugat telahberhubungan layaknya suami istri /badadukhul tapi belum dikaruniai
Putusan Nomor 0089/Padt.G/2015/PA.Noj.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPatianrowo, Kabupaten Nganjuk Nomor : 252/25/VII/2011, tanggal 18 Juli2011 setelah surat bukti tersebut dicocokan dengan aslinya dan ternyatasurat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukupdan dinazegelen, bukti (P.1) ;Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat,Nomor :3518094409840005, tanggal 27 Agustus 2012, setelah surat buktitersebut dicocokan dengan aslinya dan ternyata
183 — 83
Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b danhuruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, KTUN objek sengketa Aquo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku sejak tanggalditetapkan.
Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka penerbitan objek sengketayang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018, sehingga KTUN Objeksengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yaitupasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS yang mengatur bahwa Pemberhentian PNS yangterlibat korupsi haruslah ditetapkan pada akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada 28 Desember
2018,sedangkan putusan pidana kormpsi PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap pada 10 Oktober 2015, maka KTUN Objek sengketa telahbertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS.
TPIPETITUMyang terbukti dilakukan oleh penggugat yang terjadi pada 2015 denganwakiu penerbitan obyek sengketa pada tahun 2018 disebabkan denganketentuan PP No. 11 Tahun 2017 vide Pasal 251 dan Pasal 252,karena PPNo. 11 Tahun 2017 terbit setelah 2 tahun terjadinya status hukum inkrakhatas putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh penggugat.
Pemerintahan, mengatur bahwa: Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebihbesar dan/atau terabaikannya hak warga Negara, Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, harus dimaknaibahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlakusurut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252
1.MUKHARI
2.SHOLATI
22 — 10
252/Pdt.P/2018/PN SDA
Wiwit Utami Tatik Pribawani
Tergugat:
CV. Abadi Timber Jaya
78 — 25
252/Pdt.G/2021/PN Smr
21 — 3
252/Pid.B/2007/PN. Smp
No.252/Pid.B/2007/PN. SmpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana dengan acara Biasa padaPeradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara para terdakwa :Namalengkap : TOHARITempat lahir : SumenepUmur / tanggal lahir: 22 tahunJenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Grujugan, Kec. Gapura, Kab.
CHERRY ARIDA, SH
Terdakwa:
ROMI ADI LESMANA BIN M. RAMLI
48 — 7
252/Pid.Sus/2018/PN Idi
74 — 0
252/Pid.Sus/2022?PN Bil
PANJI WIRATNO, S.H., M.H.
Terdakwa:
BAYU PRASETYO Bin YAHMIN
62 — 19
252/Pid.Sus/2020/PN Pbu
IDA FITRIYANI,SH
Terdakwa:
AHMAD SAIFUR ROHMAN Alias RONI Bin TARWI
67 — 8
252/Pid.B/2017/PN Jpa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IWAN ROY CARLES, SH., MH.
38 — 2
252/PID.SUS/2023/PT PBR
SUHAIBEH
24 — 6
252/Pdt.P/2019/PN Bkl
CLARA H. SIREGAR, SH
Terdakwa:
Anwar Syadat Lubis
28 — 4
252/Pid.B/2018/PN Kis
Terbanding/Tergugat I : PT PNM Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : BPN Karanganyar
Terbanding/Tergugat IV : Hery Setyawan
76 — 0
252/Pdt/2021/PT SMG
ZAENAL HABIBI
15 — 4
252/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt
34 — 0
NO. 252/Pid.B/2014/PN.Plw.
RUDOLF YULIANTO PARLINDUNGAN
21 — 0
252/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr
DIAN SUSANTY, SH
Terdakwa:
HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG
69 — 18
252/Pid.B/2022/PN Jmb
23 — 2
252/Pdt.G/2019/PN Mks
23 — 0
252/Pid.C/2015/PN Unr