TENTANG PENGESAHAN PERDAMAIAN/HOMOLOGASI DALAMPERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ~ UTANGTERMOHON NO. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.1. Bahwa Termohon PT. Kertas Leces (Persero) telah berada dalamKeadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkanPutusan No. 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada tanggal 8 Agustus2014;2. Bahwa Termohon PT.

tidak bercerai dengan Termohon, tapitidak berhasil;Oleh karena Termohon tidak hadir, maka Ketua Majelis menundapersidangan ini sampai hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 untuk memanggilTermohon dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untukmemanggil Termohon supaya menghadap ke persidangan pada hari dantanggal yang telah ditetapkan di atas dan diberitahukan kepada Pemohonsupaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi denganmenghadirkan Pemohon Prinsipaal;Setelah penundaan

Belum siap Majelis, mohonwaktu. mengajukan alat buktipada sidnag yang akan datang;Selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian KetuaMajelis menunda persidangan ini sampai hari Kamis tanggal 24 September2020 dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil Termohon supayahadir pada persidangan yang telah ditentukan dan diperintahkan pula kepadaKuasa Pemohon supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpadipanggil lagi;Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis

tanggal 18September 2020 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidanganOleh karena Panjar Biaya Perkara telah habis selanjutnya Ketua Majelismenyatakan sidang ditunda sampai dengan hari dan tanggal yang akanditentukan kemudian, dengan perintah kepada Panitera untuk mengirim SuratTegoran kepada Kuasa Pemohon agar menambah persekot panjar berperkara.Apabila Kuasa Pemohon setelan satu bulan dari tegoran tersebut tidakmenambah panjar biaya perkara, maka perkaranya akan di coret daripendaftaran;Setelah penundaan

kepada nelayandan atau pemilik kapaltangkap ikan untuk menyesuaikan perubahanalat tangkap ikan sesuaiyang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan KeputusanRekomendasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) padaJumat tanggal 3 Juli tahun 2015 (3/7/2015) yang meminta MenteriKelautan Dan Perikanan menunda pemberlakukan Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMENKP/2015 tentangLarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Traws) danPukat Tarik(Sene Nets).Dengan penundaan

pemberlakuan tersebut, maka Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat dijadikandasar hukum dan putusan aquo harus dibatalkan.Bahwa dengan penundaan tersebut yang menjadi dasar judex factiemengadili dan memutus perkara ini menjadi salah dan harus dibatalkandemi hukum.Dalam pertimbangannya Judex factie menyebut mesh size dari ukuranjaring yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa tidaksesuai dengan Peraturan atau melanggar Peraturan menteri Kelautandan Perikanan

kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untukmenyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalamketentuan tersebut, hal ini berdasarkan Keputusan Rekomendasi LembagaOmbudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 3 Juli tahun 2015(3/7/2015) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menundapemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor02/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat PenangkapanIkan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik(Sene Nets).Dengan penundaan

Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit) tanggal 11 Agustus 2011 yangdisusun Kurator dan disetujui Hakim Pengawas dengan menempatkankedudukan piutang pajak berada di bawah dan mendapatkan bagianyang terkecil dari Kreditur lainnya adalah tidak wajar dantidak proporsional serta bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, yaitu Pasal 189 ayat (4) UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranHal 11 dari 29 hal. Put.

Bahwa seandainyapun benar (quodnon) Negara dinyatakan tunduk kepada UndangUndang Nomor 37tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranHal 17 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.SusPailit/2013Utang, hal ini tidak berarti bahwa Negara diposisikan sama dengankreditor lainnya, terlebih lagi hanya memperoleh bagian yang kecil darihasil penjualan boedel pailit.

Metrocorp Indonusa (dyang masih belum dilunasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjMahkamah Agung berpendapat:yangWajuan Kembali KEMENTERIAN KEUANGANurtuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndangomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun

memohon agar Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 824.4.2/II/1075/1014ND tertanggal 23 Juni2009, Tentang Alih Status PNSD Dari Pemerintah Kabupaten Kupang KePemerintah Kabupaten Sabu Raijua, khususnya pada lampiran Nomor 23atas nama Thomas Polin, S.P dan memohon agar Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi danmenempatkan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat;PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

PELAKSANAANe Menunjuk pada dalildalil yang telah disampaikan di atas, makauntuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dan untuk menjaminkelancaran kegiatan pemerintahan Kabupaten Kupang serta pelayananpublik, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, Nomor 824.4.2/I1/1075/1014ND tertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSDDari Pemerintah Kabupaten Kupang Ke Pemerintah

kegiatan pemerintahan serta pelayananpublik, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon agarpemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGATmemohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memutuskan :DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAANPELAKSANAANMengabulkan permohonan penundaan

pihak yang berperkara dipanggil masukkeruang sidang.Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidakhadir tanpa pemberitahuan atau mengirim seseorang yang ditunjukmewakilinya secara sah walaupun berdasarkan relas panggilantanggal 9 September 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut(ketemu sendiri).Oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara iniditunda dan Hakim Ketua lalu menetapkan persidangan yang baru,pada hari:KAMIS, tanggal 22 SEPTEMBER 2011 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

dipanggil masukkeruang sidang.Penggugat datang menghadap sendiri sebagaimana sidangyang lalu sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan ataumengirim seseorang yang ditunjuk mewakilinya secara sah walaupunberdasarkan relas panggilan tanggal 16 September 2011, Tergugattelah dipanggil secara patut (ketemu sendiri).Berhubung hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini ditundadan Hakim Ketua lalu menetapkan persidangan yang baru, pada hari :KAMIS, tanggal 29 SEPTEMBER 2011 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

Tidak ada.Didengar tentang keterangan saksi tersebut, Penggugatmembenarkan.Selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak mengajukanapaapa lagi dan mohon putusan.Berhubung hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini ditundadan Hakim Ketua lalu menetapkan persidangan yang baru, pada hari :SENIN, tanggal 10 OKTOBER 2011 pukul 09.00 wib :;Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Hakim Ketuadengan perintah kepada Penggugat agar datang menghadap lagipada sidang yang telah ditentukan tersebut diatas sedangkan

tanggal 13 Maret 2017Penaga Timur telah memutuskan Perjanjian Kerjasama denganTergugat dan pada tanggal 29 Maret 2017 telan memutuskanPerjanjian Kerjasama dengan Tergugat II;Bahwa akibat diputuskannya Perjanjian Kerjasama tersebut TergugatI, Il dengan sengaja menyatakan telah mengalami kerugian danTergugat III telah berhutang sebesar Rp. 12.991;106.500, (dua belasmilyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu limaratus rupiah) dan selanjutnya Tergugat , II telah mengajukanPermohonan Penundaan

AgungRI Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan pada bagian Rapat Kamar Perdara Khusus tercantum bahwapermasalahan perkara mengenai Kepailitan dan PKPU masuk dalamranah Perdata Khusus, sedangkan asas hukum menyatakan bahwa lexspecialis derogate legi generali (hukum yang bersifat khususmengesampingkan hukum yang bersifat umum);Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

berbunyi Putusan atas permohonan pernyataanpailit dan halhal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan (Pengadilan Niaga) yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sebagaiKurator tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukumkarena Terbanding III semula Tergugat III hanyalah menjalankan tugasnyasesuai dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan

dengan Tergugat;Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyampaikankesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat denganTergugat akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanyamohon putusan yang seadiladilnya;Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan untuk perkara initelah selesai, lalu Ketua Majelis menunda sidang perkara ini untuk sementarawaktu guna musyawarah Majelis Hakim dan kepada Penggugat diperintahkanuntuk meninggalkan ruang sidang;Setelah penundaan

MDL ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yaitu padahari SELASA, tanggal 07 MEI 2013 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yangsah dan juga tidak menunjuk orang lain untuk hadir mewakili kKepentingannyadi persidangan dan ternyata setelah diteliti relaas panggilan, bahwa Juru SitaPengadilan Negeri Mandailing Natal telah bertemu langsung denganPemohon di alamat yang tercantum di dalam Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penundaan persidangan keIyakni pada hari SELASA

PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ;Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (P1) secara nyatamengandung cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya pada saat lahirnyaSurat Keputusan a quo dengan sendirinya sudah batal (Neitigheid) atau sudahseharusnya dinyatakan batal atau tidak sah (Nietig) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusansebagai berikut :DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

: Untuk mencegah implikasi hukum yang meluas dan untuk adanya rasakeadilan dan kepastian hukum, Penggugat memohon kepada yangterhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diPalangka Raya untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan PelaksanaanLebih Lanjut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan, Propinsi KalimantanTengah (Tergugat) No. 229 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru, KecamatanDusun Timur, Kabupaten Barito Selatan,

Menyatakan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 1 Maret 2001 No. 01/G.TUN/PENPP/PTUNPLK.tentang Perintah Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan No. 299 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru, KecamatanDusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah tetapberlaku sampai putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap atauada penetapan lain di kemudian hari ;5.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARAMengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa:Memerintahkan Tergugat / Terbanding menundapelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat: SertipikatHak Milik No. 00017, Surat Ukur No. 00001/2016 tanggal 27 Juni2016, Luas 26.040 M2 atas nama Hasmi dan M.

Dalam Penundaan,;1.Mengabulkan permohonan penundaan yang. diajukan ParaPenggugat;Mewajibkan Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Nomor: 660/2688/K/Tahun 2008, tanggal 06Agustus 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana KegiatanPembangunan Jaringan Transmisi 275 kv Gl.GalangGI.BinjaiKabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utarahingga adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapdan/atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;B.

memberikan keterangan, lalu ayah calon isteri anak Pemohon, tersebutbeserta Muhamad Yasin bin Sodik (Alm), dan Aprilia binti Suyamto, oleh Ketua Majelisdiperintahkan agar meninggalkan ruang sidang;Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan saat ini belum siapdengan alat bukti;Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan hari tanggalpukul 09.00 WIB untuk pembuktian, selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon untukhadir pada sidang tersebut, pemberitahuan ini merupakan panggilan;Setelah penundaan

ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 23September 2020, pukul 09:00 WIB, untuk memanggil Pemohon dan memerintahkanJurusita / Jurusita Pengganti memanggil kembali Pemohon untuk menghadap kepersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahuPemohon untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi danpemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;Setelah penundaan

BERKAT JAYALAND yang dalam amar Putusannya"Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangSementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari.Bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat 3 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :"Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkaramengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaanya tanpapersetujuan pengurus.

Maka Surat Kuasa tertanggal 15 April 2019 adalah tidaksah dikarenakan Pemberi Kuasa tidak mempunyai kedudukan hukum atas tidakadanya persertujuan pengurus PKPU sebagai Pemberi Kuasa sejak pembacaanPutusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara(PKPUS) No. 23/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Sby pada tanggal 06 Agustus2019.Bahwa atas revisi / perbaikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus2019 menambah / menyisipkan "Nur Fauzi selaku Direktur PT.

puluh lima juta rupiah), serta penempatan pedaganglama di lantai basement, yaitu 4,5 meter sampai dengan 9 meter di bawahtanah ;bahwa Tergugat juga telah melanggar asas kepentingan umum karenaTergugat tidak mendahulukan kesejahteraan umum, dalam hal inikesejahteraan pedagang Pasar Melawai Blok M, dalam mengeluarkan ataumenetapkan obyek sengketa Tata Usaha Negara in litis, Tergugat tidakaspiratif, akomodatif dan selektif, karena Tergugat tidak mau mendengarkeluhan dan keberatan pedagang ;Permohonan Penundaan

Dalam Permohonan Penundaan;1. Menetapkan penundaan berlakunya Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Jaya No. 185/2007 tentang Penetapan Harga Jual HakPemakaian Tempat Usaha Untuk Pedagang Lama (Eksisting) HasilPembangunan Pasar Melawai Blok M Area 13 Mayestik, tertanggal 20Juni 2007, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 12 K/TUN/20092.

dilegitimasi oleh Tergugat Il tanpamelibatkan pihakpihak yang berkepentingan adalah jelasjelas tidakmempunyai daya ikat karena tidak memenuhi syaratsyarat ketentuanpasal 1320 KUH Perdata dan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa upaya Tergugat yang ingin mengambil tanah milik penggugatseluas 10.000 m2 merupakan perbuatan melawan hukum, sikaptergugat seperti ini menambah panjang rasa ketidak percayaan investoratas obyek sengketa apa lagi sebelumsebelumnya telah adapenundaan proses penerbitan Sertipikat, penundaan

MTR16.Amaq Kemasudin termasuk penundaan pengembalian dana untukpenyandang dana biaya perkara sampai saat ini dikarenakan, pihakpihak yang dikalahkan pada saat sengkata di PTUN Mataram selalumencari celah untuk menghalangi proses permohonan penerbitanSertipikat atas obyek sengketa dengan cara mengajukan Guagatanpada PTUN Mataram dan Gugatan Perdata pada Pengadilan NegeriMataram sampai Mahkamah Agung RI.

Natsir sebagai Turut Tergugat, makacukup alasan jika sita eksekusi maupun eksekusi terhadap obyeksengketa dilakukan penundaan atau dibatalkan karena masihtersangkut perkara lain demi menghindari kerugaian yang besarterhadap Penggugat.Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ataumenjalankan isi Akta Perjanjian Nomor:43 tanggal 10 Desember 2009yang dibuat dihadapan NOTARIS RATIH FIBRIANTI, SH.M.Kn., makasudah jelas Tergugat tidak berhak menuntut tanah seluas 10.000 m2milik penggugat;Bahwa

Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Pendahuluan/Penundaan :1.2.Menetapkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan acara cepat;Menetapkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa berupa : Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa No. : K 2623/N 41/23 Perihal Usul Perbaikan tanggal/oulandan tahun kelahiran PNS an.

IrwanNasution, SH., NIP. 230011260 (Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugattanggal 3 Mei 2006 ;Memerintahkan Tergugat untuk mer.geluarkan Keputusan penetapankelahiran atas nama Penggugat tanggal 9 Juni 1949 ;Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa tetap berlaku dan berharga sampaiada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata

Senen, Jakarta Pusat, besertaturutannya adalah sah menurut hukum dan dapatdijalankan ;Bahwa dengan demikian jelaslah tindakan Tergugat dalammengeluarkan Keputusan Perintah Pengosongan tidaklahsewenang wenang dan Tergugat telah menjalankanAzasazas Umum Pemerintahan yang Baik, Arif sertaBijaksana dengan memperhatikan Kepentingan Penggugat ;DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN9.10.Bahwa hal hal yang telah diuraikan Dalam PokokPerkara merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan Dalam Permohonan Penundaan, oleh

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telahterbukti dalil dalil Penggugat telah terbantahseluruhnya menurut hukum, oleh karenanya Tergugatmohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atausetidak tidaknya tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugatmohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta yang memeriksa dan = mengadiliperkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikutMENGADILIDALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : Menolak Permohonan Penundaan

Bahwa di dalamketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa PENGGUGATsebagai nasabah bersedia serta membebaskan TERGUGAT sebagaiBank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut.

No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjmpencairan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh sisa plafondpembiayaan yang belum dicairkan dan atau ditarik, dan Nasabahbersedia serta membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi apapunatas penundaan tersebut.Sehingga PENGGUGAT telah mengetahui dan menyetujui kebijakanTERGUGAT terkait penundaan pencairan pembiayaan tersebut.13. Bahwa menanggapi poin 1.13 pokokpokok gugatan. Bahwamengenai penundaan pencairan sehingga berpengaruh terhadap usahaPENGGUGAT.

Melalui Duplik ini pula Tergugat ingin menjelaskan bahwa didalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al MurabahahNomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwaPenggugat sebagai nasabah bersedia serta membebaskan Tergugatsebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut.Oleh karena itu. seharusnya Penggugat tidak berhak mengajukantuntutan apapun kepada Tergugat melalui upaya hukum apapun atastindakan Tergugat yang melakukan penundaan pencairan pembiayaankepada

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember1.25.2015 TERGUGAT dengan sepihak menerbitkan surat panggilandan Peringatan Ill kepada PENGGUGAT seakan menolakpermohonan penundaan pembayaran yang diajukan olehPENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT tertunggak dalammelakukan pembayaran angsuran;Bahwa karena PENGGUGAT sadar masih harus membayarangsuran, maka PENGGUGAT berinisiatif mengajukan suratpermohonan waktu penundaan pembayaran angsuran padatanggal 28 Januari 2016 dan Surat pernyataan kesanggupanpenyelesaian

Oleh karena itu seharusnya PENGGUGAT tidak berhakmengajukan tuntutan apapun kepada TERGUGAT melalui upaya hukumapapun atas tindakan TERGUGAT yang melakukan penundaan pencairanpembiayaan kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannyakepada TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah membebaskan TERGUGATdari tuntutan ganti rugi apbapun atas penundaan tersebut sebagaimana diaturdalam

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan belum siap denganbukti dan mohon persidangan ditunda ;Selanjutnya Hakim lalu menunda persidangan selanjutnya pada hari : Senintanggal 11 November 2019 dengan memerintahkan kepada Pemohon supaya hadirkembali pada tanpa dipanggil lagi pada persidangan yang akan datang ;Setelah penundaan sidang diumumkan oleh Hakim Ketua, sidang lalu ditutup ;Demikianlah berita acara persidangan ini, dibuat dan ditanda tangani olehHakim Ketua dan Panitera Pengganti;Panitera