Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/282/KPTS/2012, tertanggal 12 April 2012, tentang AnggotaKomisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara PeriodeIll tahun 20122015;e Bahwa, kemudian Penggugat dipilih sebagai Ketua Komisi PenyairanIndonesia Daerah Sumatera Utara berdasarkan Rapat Pleno untukpemilinan Ketua dan Wakil Ketua pada tanggal 18 April 2012, yangtelah dituangkan dalam Keputusan Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sumatera Utara Nomor 800/325.B/SRP/KPIDSU/04/2012,tentang Pemilihan

Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015,pada Diktum Kedua yang berbunyi: Perpanjangan Masa Jabatan,sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir denganditetapkan/disahkannya Anggota Komisi Penyiaran PenyiaranIndonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara masa jabatan berikutnyaperiode tahun 20122015, sehingga sangat jelas SK Gubernur tersebutmemperpanjang masa keanggotaan dan jabatan Anggota KomisionerKPID Sumatera Utara Periode tahun 20122015, bukan melakukanperubahan struktur dengan pemilihan

di dalam SusunanOrganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015;Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan tanggal28 April 2015, yang dilaksanakan tersebut bertentangan/tidak sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, yangberbunyi: Penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI sebagaimanadimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkandalam berita acara pemilihan

Putusan Nomor 290 K/TUN/2016Daerah Sumatera Utara Nomor 800/325.B/SRP/KPIDSU/04/2012,tentang Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang danAnggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode20122015 juncto Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015;Bahwa, oleh karena itu sangat patut, Rapat Pleno tanggal 24 April2015

Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi serta Jasa LainnyaHal 17 dari 33 halaman No.25/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.1818Oo wmnn nun FB W WNoO1112131415untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta Rupiah Pada Satuan Kerja PeningkatanInfrastruktur Tahun Anggaran 2008.6 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatuanKerja Peningkatan Infrastruktur Kementrian Negara Daerah TertinggalNomor : 67/KEP/KPAPI/KPDT/VII/2008 Tentang PembentukanPanitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum,Penunjukkan dan Pemilihan

Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan PeningkatanInfrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada1 (satu) bundel Dokumen Teknis pekerjaan Bantuan PeningkatanInfrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian NegaraPembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada PanitiaPenilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukandan pemilihan

Berupabantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk wilayahBengkulu Tahun Anggaran 2008 Nomor:01/BA.Pan2.PB/DJEKSatPI/DEP II/VITI/2008 tanggal 20 Agustus 20081 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian NegaraPembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada PanitiaHal 19 dari 33 halaman No.25/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.2020orn nH nan fF WwWPenilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukandan pemilihan

pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerjaPeningkatan Infrastruktur Nomor:ND.64/KPAPI/KPDT/XII/2008tanggal 24 September 2008 perihal Surat Perintah untuk melakukanpenelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara serah terima barang/Peralatan1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian NegaraPembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada PanitiaPenilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukandan pemilihan

Nomor : 001/KEP/MPDT/1/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 20085 5 (ima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPeningkatan Infrastruktur Kementrian Negara Pembangunan Daerah TertinggalNomor : 03/KEP/KPAPI/KPDT/I/2008 Tentang Pembentuan Panitia PelelanganHal 17dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.1818Umum, Penunjukkan dan Pemilihan

Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan PeningkatanInfrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada9 1 (satu) bundel Dokumen Teknis pekerjaan Bantuan Peningkatan InfrastrukturListrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada10 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

jumlah dan kualitas barang/Peralatan pada gudang/kantor PT.Dhana Julaga Ekada Berupa bantuanPeningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk wilayah Bengkulu TahunAnggaran 2008 Nomor:01/BA.Pan2.PB/DJEKSatPI/DEP II/VIII/2008 tanggal20 Agustus 200813 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

diatas 50 jutarupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.64/KPAPI/KPDT/XII/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Surat Perintah untukmelakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara serah terimabarang/Peralatan14 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

spesifikasi yang ditetapbkan dalam dokumenpemilinan penyedila barang/jasa, tanopa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat".Lampiran Bab Il huruf F angka 4 point a, b dan c sebagai berikut :Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap halhal yang sangatsubstantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/ performance pekerjaan;b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan

No. 1583 K/Pid.Sus/2010c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahandi luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akanmenimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara pesertalelang yang memenuhi syarat;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya laks dari 7 (tujuh) menjadi5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagaipenyimpangan yang bersifat penting atau pokok.Dikarenakan usulan penetapan pemenang dari panitia

No. 1583 K/Pid.Sus/2010pemilihan penyedia barang/jasa, tanoa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat" .Lampiran Bab Il huruf F angka 4 point a, b danc scbagai berikut :Penyimpangan yang bersifat penting/ookok atau penawaran bersyarat adalah :a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap halhal yang sangatsubstantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/performance pekerjaan ;b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyediabarang

/jasa ;c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahandi luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akanmenimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara pesertalelang yang memenuhi syarat).Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya lak dari 7 (tujuh) menjadi5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagaipenyimpangan yang bersifat penting atau pokok.

memukul hanya menyerah saja;Bahwa saksi saat itu ikut melerai agar tidak saling maju;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ;4IMAM SUPAAT BIN MAKSUM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah terjaditabrakan antara Terdakwa dengan saksi FITRO BIN DOMIR yang samasamamengendarai sepeda motor sehingga jalan di tempat tersebut macet karenakebetulan di tempat tersebut ada acara kampanye pemilihan

DOMIR tetapi Terdakwayang diludahi oleh saksi FITRO BIN DOMIR;M.DAKRI BIN BUKARI di bawah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah terjaditabrakan antara Terdakwa dengan saksi FITRO BIN DOMIR yang samasamamengendarai sepeda motor sehingga kedua kendaraan tersebut roboh denganposisi saksi FITRO BIN DOMIR dari timur sedangkan Terdakwa dari baratsehingga jalan di tempat tersebut macet karena kebetulan di tempat tersebut adaacara kampanye pemilihan

Nomor 67 K/Pid/2017Bahwa ijazah yang telah diterbitkan oleh pondok pesantren salafiyah tingkatWustha tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa INSAN SABRI untuk mengikutiujian paket C setingkat dengan ijazah SLTA/SMA, kemudian Terdakwa INSANSABRI mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Baratdan pada saat pemilihan caleg telah mendapat suara terbanyak di dapil IIIKabupaten Pasaman Barat sehingga saksi SUPRIMAN tidak jadi dilantik sebagaianggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena

Nomor 67 K/Pid/2017Bahwa Terdakwa INSAN SABRI menggunakan ijazah paket C tersebutuntuk mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Baratpada bulan Februari tahun 2014 dan pada saat pemilihan caleg tersebut Terdakwatelah mendapat suara terbanyak di dapil Ill Kabupaten Pasaman Barat sehinggasaksi SUPRIMAN tidak jadi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat karena mendapat suara urutan ke dua.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 Ayat (2)

Perjanjian Kredit Nomor : No. 071/ULMPDGG/PKRMR/X1V/2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Pasal 9 ayat (7) yakniTentang Perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih domisilihukum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batu Bara;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN KisMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal yang termuat padaperjanjian kredit maka, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telahsepakat dan setuju mengenai bentuk pemilihan

forum di dalam penyelesaianperselisinan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian kredit, yakni diKantor Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan/atau berdasarkan pasal yangtermuat dalam Addendum Perjanjian Kredit maka, antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan telah sepakat dan setuju mengenai bentuk pemilihan forum didalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjiankredit, yakni di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batu Bara;Menimbang, bahwa

dalam Proses PelaksanaanPelelangan membuat aturan main sendiri yang sangat diskriminatif dalammenetapkan persyaratan dokumen lelang dan melakukan evaluasi untukmenetapkan pemenang lelang dengan cara menyusun Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor : 414/POKJA/Bb2Wil2.S/2018 tanggal 06April 2018 yang tidak sesuai dengan dokumen lelang, sehingga hal inibertentangan dengan Pasal 26 s/d Pasal 34 UndangUndang Nomor 2Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dalam Pasal 41 UndangUndang tersebut menentukan Pemilihan

Pemerintah ;Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali (terakhir) dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentangPerubahan keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan ; (1) Bahwa dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukanindikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehatdapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan

Menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan NarkotikaGolongan 1;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengantanda koma atau kata atau sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salahsatu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehinggasub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal iniyakni menawarkan untuk dijual, menjual,

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk secara verstek untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Accelerated Value Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Tuan Hans

Marie Hervor Elisabeth Grund sebagai Komisaris dan anggota DewanKomisaris Termohon;Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pengadilan tidak berhak untuk menunjuk seseorang sebagaiDirektur dan anggota Direksi serta Komisaris, jabatan tersebut adalahkewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Pengadilan memberiiizin Pemilihan Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dan anggota DireksiTermohon dan Ms.

Pemilihan Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dananggota Direksi Termohon dan Ms. Marie Hervor Elisabeth Grundsebagai Komisaris dan anggota Dewan Komisaris Termohon;b.meratifikasikan dan pengakuan atas hutanghutang yang terutangkepada krediturkreditur Sesuai dengan perjanjian mengenaipinjamanpinjaman yang diberikan untuk Termohon untuk membellidan merawat rumah dan tanah yang dimiliki oleh Termohon yangmencakup 3 (tiga) bidang tanah berikut:1. Jalan Pulomas Barat VII Blok Il H, Kav.

Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pemohondan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersediauntuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulirpenjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohontelah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untukmenempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon danTermohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan

Sidiarjo yang mana terdakwapenyalahgunaan Pemilihan Psikotropika jenis sabusabu;e Bahwa benar terdakwa pada waktu ditangkap Petugas dari POLDA JawaTimur dan didapatkan sabusabu dengan berat bersih 0,1 gram tanpapembungkusnya;e Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabusabu tersebut dari YOYOKSETYO NURCAHYO seharga Rp.250.000.

yang tetap;DALAM POKOK PERKARA : 1.2.Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum ;Menyatakan membatalkan hasil ujian yang dilaksanakan pada hariRabu, tanggal 12 Januari 2011, untuk menjabat KASIE (KepalaSeksi) Ekonomi Desa Badurame, Kecamatan Turi, KabupatenLamongan;Menghukum Turut Tergugat I (Kepala Desa) dan memerintahkanmembentuk ulang Panitia Peneliti dan Penguji, untuk mengulangpelaksanaan Ujian Calon Pemilihan

Tersangka menjelaskan Bahwa tersangkatidak mengetahui karena ketika diatersangka tanya maksud dan tujuanyadatang kerumah tersangka dia bilang BIASA ORANG LAPANGAN dan dapattersangka jelaskan bahwa tersangkamerupakan calon peratin yang = akanmenghadapi pemilihan pada bulanDesember 2018. Tersangka menjelaskan Bahwa diabersama satu orang temanya laki lakiyang tersangka tidak Bahwa tersangka tidak mengetahui perihaltersebut.

Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon padahl pada saatitu ekonomi keluarga sedang bermasalah karena Pemohonmengikuti pemilihan Calon Legislatif namun gagal terpilih;b. Termohon pergi meninggalkan Pemohn tanpa seizin Pemohon;4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejakbulanMei tahun2012 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 tahun 5 bulan;5.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENPROBOLINGGO, berkedudukan di Jalan Raya PanglimaSudirman, Nomor 440, Kecamatan Kraksaan, KabupatenProbolinggo;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:A. Dalam Provisi:Halaman 2 dari 9 hal. Put.

Surame diberhentikan darijabatan sebagai Kepala Desa Bojasari ( lihat bukti P15 dan bukti T5) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sadr.Surame (Penggugat) sebagai Kepala Desa, karena Penggugat telah melakukanperbuatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf m PerdaKabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa,tanggal 10 Maret 2016, yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2016, yangberbunyi :Pasal 6 m , melakukan perbuatan yang bertentangan

kesatu maupunalternatif kedua dan membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan PenuntutUmum (vrjspraak), tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya, serta putusan judex facti dibuat tidak berdasarkanfakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidaksesual fakta hukum yang terungkap di muka sidang; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di mukasidang, dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa, ternyataTerdakwa dalam mengikuti Pemilihan

untuk membayar biaya perkaramenurut hukum;Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohondiberi putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk berbaikkembali, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Perma.Nomor: 01 Tahun 2008 tentang mediasiMajelis Hakim telah memberiikan petunjuk dan keduapihak menyerahkan pemilihan

yang mana rumah tangga sampaidengan sekarang kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anakbernama Anak, lahir 15 Oktober 2012;3 Bahwa menginjak usia perkawinan sepuluh bulan yaitu pada bulan Juni 2013penggugat dan tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakantergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah penggugat dan anak;4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2014 dimana penggugat dan tergugat sama sama menjadi saksi dalam pemilihan