Igo je lyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidakkeberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepadaPenggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah iddah, dan mutah(sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Tentang nafkah anakMenimbang, bahwa

saja berubah di masamendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakimmenetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi)sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan,maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagiandan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PasalPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Perceraian dapatterjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga10.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintasMenimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang

Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh) hari.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiriatas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barangatau benda berwujud maupun tidak berwujud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraandan/atau barang

diri tidak berwenang mengadili perkara yangdiperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atautermasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mestidilakukan secara exofficio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dimaksud ;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,ditegaskan

bahwa : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimanaHal. 5 dari 16 hal Put.No.137/Pdt.G/2012/PTA.Mkscedimaksud dalam Pasal 49, kemudian pada penjelasan ayat (2), ditegaskan bahwa :Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligusmemutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketayang

No. 34 K/Sip/1960, tanggal3 Februari 1960, ditegaskan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajakbumi tersebut, maka bukti P.6 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(obyek sengketa) tahun 2012 atas nama Suparman bin Wahab, hanya dapat dinilaisebagai petunjuk, sedangkan bukti P.7 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.161,tanggal 20 November 1978, atas nama Suparman Wahab (penggugat II/terbanding), atasseluas

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewjskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

TngMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisinan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telahmengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untukdiperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumberperselisihan

Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.

Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru

haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataanbarang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagaisubjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab,kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini,maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidakperlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengankemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan

Tgrs.mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalamenerapkan hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal164 ayat (1) RBG, yang menyatakan:Jika satu pihak menyangkal kebenaran suatu surat bukti yangdiajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapatmengadakan penyelidikan tentang hal itu. dan kemudianmenentukan apakah surat itu. boleh atau tidak untukdipergunakan dalam perkara itu;3.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 195 RBg sebagai berikut:(1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelastentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pulatentang dasardasar keputusan itu;(2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundangundangan yang pasti harus menyebutkan peraturanperaturan itu":4.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal306 RBg juncto Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut:Pasal 306 RBg:Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menuruthukum tidak boleh dipercaya;Pasal 1905 KUH Perdata:Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya;Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt/2017e.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan Pasal 309RBg juncto Pasal 1908 KUH Perdata:Karena keterangan para saksi yang diajukan Penggugat sekarangTermohon Kasasi, berdiri sendirisendiri dan tidak saling berkaitansebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Judex Facti tersebutsecara hukum harus dibatalkan karena lalai menerapkan Pasal 309RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, yang menegaskan sebagaiberikut:Pasal 309 RBg:Dalam menilai Kekuatan kesaksian

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;Judex Facti juga telah tidak cermat dalam

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;3) Judex Facti juga telah tidak cermat

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memeriksa DanMengadili Permohonan Keberatan:1.Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, ditegaskan:(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak ~ sah PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang atas alasanbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihHalaman 3 dari 29 halaman.

Bahwa ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan,Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai PeraturanPerundangundangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan yang menyatakan:Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

HUM/2014kepada Bupati dan Walikota seJawa Timur (selanjutnya disebut SuratGubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P5), yangkemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa TimurNomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timurtertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota seJawaTimur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor560/22657/031/2013) (Bukti P6);Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 ditegaskan

Bahwa lebihlebih sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) s/d ayat (7)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, ditegaskan bahwaUpah Minimum berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahunnyasedangkan penetapannya dilakukan selambatlambatnya 40 (empatpuluh) hari sebelum tanggal berlakunya, sehingga dapat dipastikanpenetapan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak akandapat

Nomor 3558 kK/Pdt/2016atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan asas keadilan);Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku II Mahkamah AgungRI halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danm AdministrasiPengadilan yang menyebutkan:lelang yang telah dilakukan

pada Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan

telah terjual melaluipenjualan lelang, dengan pemenang lelang Turut Terlawan dan TurutTerlawan Il, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 418/2013 dan RisalahLelang Nomor 419/2013, dan menyatakan kalau eksekusi sudah selesaidijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harusmelalui gugatan biasa; (vide juga putusan MARI tanggal 30 November 1987Nomor 1157 K/Pdt/1986 dengan berdasarkan pada yurisprudensi, sepertidalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974, ditegaskan

Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,tidak dapat dibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku IlMahkamah Agung RI halaman 149 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan:lelang yang telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa aturanaturan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara

Bahwa perlu ditegaskan, bahwa pada saat diajukan permohonan haknyatanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara; sebagaimana ternyatapada bukti PLW.1, 2 dan 3. Dengan kata lain, hak Para Pelawan didapatdari Negara bukan atas alas hak yang lain;4.

Bahwa harus ditegaskan, bahwa dalam perkara daftar : No. 30/Pdt.G/1994/PN.Prob; No. 281/PDT/1996/PT.Sby; No. 2337/K/PDT/1997;Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahtanah tersebut tidak ikutdigugat sebagai para pihak. Oleh karena Para Pelawan bukan sebagaipihak dalam perkara tersebut, maka Para Pelawan tidak terikat olehputusan yang bersifat Comdenatoir dan oleh karena itu pula, logisnyaPara Pelawan tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan tanah miliknyaapapun alasannya.

Judex Facti sangat tidak mempertimbangandalil dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembandingsemula Terlawan ), bahwa essensi eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding(dahulu Terlawan ) dalam perkara a quo adalah mengenai satu kesatuanantara suami dan istri dalam mempertanggungjawabkan hutang yang munculdalam perkawinan, hal ini telah ditegaskan oleh Pemohon Kasasi dahuluTerlawan dalam jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:a.

Terlawan II (Termohon Kasasi II)adalah satu keluarga dengan ikatan suami istri tanpaperjanjian pisah harta dan karena itu secara hukum acarabukan pihak yang berhak dan memiliki legal standingsebagai pihak Pelawan dalam perkara a quo;Bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suamiterhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena hartabersama merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau Suamiyang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama, Hal initelah ditegaskan

pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa: Hutanghutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalahtanggung jawab bersama suami isteri;Bahwa hutang Termohon Kasasi II (Terlawan II) dalam perkara a quotimbul pada saat perkawinan dengan Termohon Kasasi (dahuluPelawan), hal mana yang telah nyata pula ditegaskan oleh TermohonKasasi (dahulu Pelawan) dalam keterangan di bawah sumpah dalamHal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K

yangterjadi sebelum mereka kawin, namun jika hutang tersebut terjadi padamasa perkawinan maka ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal130 KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut: setelah bubarnyapersatuan suami boleh ditagih karena hutanghutang persatuanseluruhnya dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untukHal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K/PDT/2013menuntut kembali setengah bagian dari hutanghutang itu kepada istri,atau kepada ahli warisnya;Dalam ketentuan di atas telah ditegaskan

Subjek hukum ini dapatberupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ditegaskan dalamketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang dimaksudkandalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (naturlijkeHalaman

2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang menganut sistem kumulatif, yaituHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN Totpidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhanpidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus,yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflikdengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihankerja sebagaimana yang telah ditegaskan

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang, telah ditentukan batas minimundan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan

;Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anakanakadalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh NegaraRepublik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2)yang menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anakanak ditegaskan puladalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Penggugat dalilnvasaling bertentangan antara posita danpetitumnya.Hal14dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBYBahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalamposita poin nomor 9, 10, dan 11 bahwa Penggugat telah menerimapembayaran dari Tergugat melalui Telegrapic Transfer sejumlah : Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ; Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ; Rp 1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April2016 ;Kemudian ditegaskan

Ahmad Lutfi , antara Tergugat II dengan orang lain itu ,Penggugat meminta dinyatakan tidak sah , hal ini membuktikanbahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengandalil gugatan dalam petitum , seharusnya apa yang diterangkan atauyang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan PetitumBahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3meminta atau. menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000, (empat belas

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yangmenyatakan Turut Tergugat mau membeli tanah (Objek sengketa) padabulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalahtidak benar, Turut Tergugat tidak pernah mempunyai niat untuk itu, danperlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat , tidak pernah kenal dengan parapihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti iniwajib untuk ditolak ;3.

menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebabPermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan samasekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuatbahwa Tergugat Il akan memindahtangankan dan atau menjaminkanseluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah

Bahwa perkawinan dalam Islam bukan sematamata hubungan ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadahsebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintahAllah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah;Hal. 3 dari 7 hal.Pts. No.0427/Pdt.G/2014/PA. Yk7. Bahwa menikah yang baik adalah yang sesuai dengan Sunnah NabiMuhammad SAW yaitu dengan restu orang tua.