Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 163/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Abd. Hakim Rauf Diwakili Oleh : ALFONSO GULTOM, S.H.
Terbanding/Tergugat I : JOVINUS KUSUMADI
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON BALIKPAPAN TBK
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
145 — 112
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TURUTTERGUGAT sebagai pihak dalam perkara A Quojelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum (error in persona),sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yang membuatnya Selengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-02-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juli 2013 — PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN TRATAK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. TAHRONI, DKK
150 — 142
  • Penggarap wajib memilih Partai Golkar dalam Pemilu. ;Bahwa pada tahun 1990, Sdr. Yap Yok Jwan alias Soetrisnomelakukan pembongkaran gudang perusahaan yang terletak di lokasiperkebunan. ;Bahwa pada tahun 1995, kantor dan pabrik Penggugat di JI. RayaBandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dijual kepada Sdr.Haryanto Prawiro, penduduk JI.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Juni 2017 — ARMI SIMON, BSC, Dkk melawan RAYENDRA EKA PUTRA, Dkk
148 — 18
  • Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
87 — 53
  • yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 12 Mei 2015 — - SURYO KENTJORO LIE, S.H (PENGGUGAT) - A LIONG (TERGUGAT I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Propinsi Sumatera Utara c/q Walikota KotaMMedan, beralamat di Jalan Raden Saleh Medan (TERGUGAT II) -
47 — 12
  • ., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 4 Mei 2017 — penggugat : IRAWAN, S.Sos.vs tergugat : BUPATI LANGKAT
128 — 76
  • tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
134 — 31
  • Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 203
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. ROSMANSYAH, MM. Bin SYAHRIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
123 — 85
  • Saudara JEFRI BINTARA PARDEDE sebagai Pengganti Antar Waktu dari Partai Golongan Karya;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Gubernur Jambi Nomor : 461/Kep.Gub/PEM/2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, Tanggal 05 Oktober 2011 An.
    Saudari HARLINA dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pengganti Antar Waktu;
  • Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 439/Kep.Gub/SETDA.PEM-4.2/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, Tanggal 28 Juni 2012 An.
    YEFRI sebagai Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrasi Pembaharuan;
  • Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 81/Kep.Gub/Setda.PEM-4.2/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, tanggal 3 Februari 2014 An.
    HASUDUNGAN SITOHANG dari Partai Damai Sejahtera;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 459/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014 tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa keanggotaan 2014-2019, tanggal 21 Agustus 2014;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 532/KEP.GUB/PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
65 — 42
  • permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BLK.
Tanggal 10 Desember 2013 — A.MAHMUDAR Bin BASO KARIM Melawan KUD MASAGENA TANETE dkk.
84 — 25
  • kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 6 Maret 2018 —
89 — 37
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
23 — 3
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
PARNO
Tergugat:
1.WINARTO
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meneteri Negara BUMN Cq. Direktur Utama PT.PLN (Persero)Tbk, Cq.Kepala Cabang PLN (Persero) Sulbar, Cq PLN UPP Kitring Sulbar
151 — 325
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 58
  • Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-12-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 14 April 2015 — ALPIANTO TAMI; melawan - LURAH KELURAHAN JAHAB; - BAHRON OSIK, dkk (TERGUGAT II INTERVENSI);
202 — 140
  • olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH VS KARLINAH DESUKAWATY, T. Dk
104 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 21 Januari2008, Akta Jual Beli Nomor 156/2008 tertanggal 31 Desember 2008dan APHT Nomor 14/2010 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor299/2010 yang dibuat berdasarkan SKMHT Nomor 96/2008kesemuanya termasuk yang bersifat partai (Akta para pihak/Parti/Akte), yang memuat atau berisi keterangan apa yang dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan;Hal. 31 dari 47 hal Put.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 42
  • Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih