Ketentuan Tentang LaranganPasal 32 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatuInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik ;Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2019/PN Sby. Halaman 27b.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah), yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut :> Subyek : Setiap OrangKesalahan : Dengan Sengaja>> Melawan Hukum : tanpa hak atau melawan hukum>Perbuatan : Mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan> Obyek : suatu.

Sistem elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materidigital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara downloadmelalui portal / situs, pengiriman lewat email atau melaluiaplikasi lain ke perangkat pengguna ;Bahwa peraturan yang mengatur tentang larangan untuk denganCara apapun dengan cara apapun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik milik orang lain atau publik yaitu

Ketentuan Tentang LaranganPasal 32 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatuInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik ;b.

Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik orang lain atau publik, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ;Bahwa peraturan yang mengatur tentang larangan untuk melakukanperbuatan dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hokumdengan cara apapun memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronikorang lain yang tidak berhak yaitu pads UndangUndang

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telahhadir sendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yangdiajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio RepublikIndonesia (RRI) Jember.Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupunmengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah,meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0905/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal08 Mei 2018 dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaPurwokerto melalui mass media Lembaga Penyiaran Publik

Kantor JasaPelayanan Publik Muttaqin Bambang Purwanto Razak Uswatun &Rekan, Kantor Cabang beralamat di JI. Jend. Soeprapto No. 25/72, Kel.Pelita, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, dan untukselanjutnya akan disebut SCDaGAl ..............:::::::eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Tergugat Il.3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang beralamat di Jl.Mawar Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dan untukselanjutnya akan disebut SCDaQGal ..............

MSi yang telahmemiliki jabatan terkait bidang tersebut yaitu pernah menjabat sebagaiKepala Seksi Perizinan Informatika, Komunikasi dan Telekomunikasi padaDinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Kampar, Kepala SeksiKomunikasi Bagian Humas Setda Kabupaten Kampar dan Kepala SeksiLayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sertamemiliki pengalaman Diklat Teknis yang berkaitan dengan Tupoksi jabatantersebut diantaranya pernah mengikuti Diklat Nasional Multimedia, DiklatHalaman 23

Pelaksanaan pelayanan manajemen data informatika egovernmentdan integrasi layanan publik dan kepentintahan daerah;d. Pelayanan pelaksanaan audit TIK;e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidanginfrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasiserta keamanan informasi dan komunikasi;18.

Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaanseluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahandan pembangunan;(2). Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikanpelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;(3).

Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;e. Pasal 16Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesualdengan kompetensi yang dibutuhkan;f. Pasal 17Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensiyang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, danPasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah;g.

profesional,memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersihdari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; angka4Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki j abatan pemerintahan; angka 9Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalahsekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan publik

Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik";

2.

olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. 1 Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan TransaksiElektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengancara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukanHalaman 1 dari 39 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN MIgtransmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikansuatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik oranglain atau publik

Ciriciri sebuah situs Internet umumnya dapatdiakses publik secara bebas. Sebuah halaman web merupakanberkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yangdiatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi.instruksi berbasis HTML atau XHTML, kadangkadang pula disisipidengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudianditerjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan sepertilayaknya sebuah halaman pada monitor computer.

saksi penangkap),Keterangan Ahli (Ahli ITE Aulia Bahar Pernama dan Ahli Hukum Pidana Dr.Jusup Jacobus Setyabudhi) serta keterangan terdakwa, serta alat bukti suratdan barang bukti yang dihadirkan telah ada persesuaian keterangan (petunjuk),bahwa terdakwa telah menggunakan nomor kredit Seseorang unutk denganCara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasielektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik

tindak pidana Informasi danTransaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawanhukummengakses komputer dan atau Sistem Elektronik dengan caraapapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atauDokumen Elektronik dan atau sengan cara sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan atauDokumen Elektronik milik orang lain atau publik

tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronikdengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukummengakseskomputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengantujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau DokumenElektronik dan atau sengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan atau DokumenElektronik milik orang lain atau publik

Penanganan Kategori Il ;1)Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)Pusat dan Daerahmelakukan inventarisasi data tenaga honorer danmenyampaikan hasilnya kepada Kementerian PANRBdengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;BKN melakukan pengolahan data dan verifikasi danvalidasi atas data tenaga honorer ;PPK melakukan pengumuman / uji publik atas data tenagahonorer yang akan mengikuti seleksi ujian tertulis ;Dalam rangka melaksanakan system seleksi CPNS dariTenaga Honorer Kategori Il dan Pelamar Umum yangobyektif

SMKdi Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiridari 1.196 tenaga honorer ;Saksi menerangkan bahwa benar Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008 tentangDaftar NamaNama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB,Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008 ;Saksi menerangkan benar bahwa pelaksanaan tes CPNS K IlTanggal 3 Nopember 2013 ;Saksi menerangkan bahwa Pengumuman Tanggal 9 Februari 2014 ;Saksi menerangkan bahwa uji publik

Honorer K2 pada tanggal tanggal 3 November 2013 (Vide BuktiP19) ; Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Tergugat menerbitkan keputusanobjek sengketa , dimana nama Para Penggugat tidak ada dalam daftaratau dengan kata lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus (Vide BuktiP1=T15) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugatdi muka persidangan, yang bernama : Yanto Sunandar, di bawah sumpahmenerangkan bahwa sebelum pelaksanaan Tes CPNS Tahun 2013Tenaga Honorer K2 telah dilakukan uji publik

Bekasi oleh BKN dan Pemda setempat,dimana terdapat + 300 orang yang disanggah dan akhirnya tidak ikut tes.Akan tetapi Para Penggugat sendiri tidak mengajukan keberatan ataupunsanggahan pada masa uji publik tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas,Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat ternyatasejak awal sudah keberatan terhadap hasil verifikasi serta validasi ulangoleh BKN dan BPKP, yang menyatakan Para Penggugat Tidak MemenuhiKriteria (TMK) Tenaga Honorer

Kategori 1 dan otomatis menjadi TenagaHonorer Kategori 2 dan ditambah lagi Tenaga Honorer yang mengisiFormulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460orang, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No.800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagaiPeserta Tes CPNS Tahun 2013, maka seharusnya Para Penggugatmengajukan keberatan ataupun sanggahan pada masa Uji publik yang telahdisediakan atau. menempuh jalur hukum yang tersedia terhadapPengumuman

No.116/Pdt.G/2019/PA.TPIyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Tanjungpinag, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor116/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalamsidang;Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatanPenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugatdan menambahkan

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi PerusahaanJawatan Kereta Api/ PUKA) adalah merupakan perusahan negara yang beradadibawah Lingkungan Departemen Perhubungan, karena nya PJKA adalahmerupakan suatu instansi pemerintah, yang lekat dengan hukum publik dalamkegiatan operasional dan tehnis nya;10.Bahwa ciri ciri dari Perusahaan Jawatan antara

tanggal 17 Desember 2014Perihal permintaan agar kontrak sewa menyewadikembalikan serta diselesaikan administrasinya ;Bukti P18 : Fotocopy Surat dari Penggugat tanggal 19 Desember 2014Perihal mengenai menanggapi surat dari PT KAI tanggal17 Desember 2014 ;Bukti P19 : Fotocopy Surat bukti pembayaran pajak rumah tanggatahun 1979Bukti P20 : Fotocopy pendapat hukum tentang status tanah yangDihuni karyawan PJKA dahulu yangs ekarang menjadiPT KAI (persero) menurut perspektif hukum anggarannegara dan keuangan publik

BUMN untuk dikelolaoleh BUMN itu sendiri ada peraturannya ;Bahwa yang bertanggungjawab atas pemberian dan penggunaan asetnegara adalah badan yang diberikan kewenangan untuk menjaga danmengelola aset kekayaan negara tersebut ;Bahwa terhadap adanya perubahan peralihan perusahaan milik negara harusada peraturannya ;Bahwa terhadap aset negara yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN, sertifikatkepemilikan terhadap aset tersebut harus atas nama BUMN itu sendiri ;Bahwa yang dimaksud mengenai Badan Hukum Publik

adalah semua badanbadan yang melaksanakan untuk kepentingan publik ;Bahwa badan hukum privat pegawainya adalah PNS ;Bahwa aset negara yang sudah dimiliki oleh badan hukum atas pemberiannegara, maka aset tersebut adalah milik badan hukum itu sendiri ;Bahwa yang menentukan besarnya sewa ditentukan oleh direksi yangmengelola aset negara tersebut ;Bahwa terhadap rumah negara tidak bisa dijadikan jaminan atau penyertaanmodal bagi pengelola ataupun penghuni terhadap aset tersebut ;Bahwa terhadap PT KAI

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api / PJKA) adalah merupakan perusahannegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya PJKA adalah merupakan suatu instansi pemerintah, yang lekatdengan hukum publik dalam kegiatan operasional dan tehnisnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat = (2)Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9Tahun 2004 jo Undangundang No. 51 Tahun 2009 makaTergugat mohon Eksepsi' diputus lebih dahulu sebelumkami memberikan jawaban atas Pokok Perkara;2e EKSEPSI wcecsmsacemstunacae 27)EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT45as Bahwa dalam hal Pengadaan Barang dan JasaPemerintah berlakuHukum Campuran atau dikenal dengan*Hukum Hibride makanya didalam pengadaan barang danjasa Pemerintah terdapat berbagai aspek hukum diantaraHukum Publik

itu akanmenjadi tindakan hukum yang berupa perjanjianperdata. ++ eee eeeHal tersebut adalah sesuai dengan Hoge Raad Belandadan yurisprodensi tetap Afd.R.V.State,menyatakan :beberapa kali diputuskan bahwa KeputusanKeputusan jabatan TUN dalam rangka mempersiapkankontrak kontrak/Perjanjian termasuk dan mengandung13.14.71segi segi dalam hukum perdata, hal ini sesuai' jugadengan pendapat ahli hukum (doctrine) Tata UsahaNegara, bapak Indroharto, SH, dalam bukunyaPerbuatan Hukum Pemerintah menurut Hukum Publik

Bahwa hal hal yang dikemukakan dalam bagianEksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Tergugat IIIntervensi terhadap bagian Penolakan PermohonanPenundaan ini; Pelaksanaan Pembangunan Proyek Tidak Dapat Ditundakarena merupakan FASILITAS UMUM(PUBLIK), KepentinganNegara/Pemda dan Masyarakat Sumbawa Barat akan sangatdirugikan jika ditunda (Schorsing);De Bahwa Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) (Multy Years 3,54 %x Rp. 77.500.000.000

, ) diperuntukkan sebagaiFasilitas Umum/Publik, yaitu) Gedung Perkantoran danOlah Raga Pemda Sumbawa Barat yang akan dipergunakanoleh seluruh pegawai dan Pejabat Pemda Sumbawa Baratuntuk melakukan segala kegiatan sehari harinya dalamrangka urusan dan melayani segala kepentinagn seluruhwarga masyarakat Sumbawa Barat, oleh karena itu harussegera dan cepatdilaksanakan; 3.

pembangunanProyek tersebut bersumber dan berasal dari dana APBNdan APBD sehingga apabila pelaksanaan PembangunanProyek tersebut ditunda (Schorsing) maka kepentingan78Negara cq Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakatSumbawa Barat akan sangat dirugikan oleh karena akankehilangan kesempatan untuk memperoleh dan darianggaran APBN/APBD untuk ~~ kepentingan PembangunanProyek tersebut yang pada gilirannya akan kehilangankesempatan untuk mempunyai Sarana dan PrasaranaGedung Perkantoran dan Olah Raga/Fasilitas Umum(Publik

SollyLubis mengartikan kedudukan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 45 adalahmenempatkan warga negara mendapatkan perlakukan yang samadihadapan hukum baik hukum privat maupun hukum publik, sehinggadengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapandengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum.

Hakim Agung RI yang memeriksaperkara a quo;Penerapan Asas Retroaktif Diperlukan Bagi Kepentingan Umum;30.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana31dikutip pada poin 36 di atas adalah pertimbangan hukum yang tidakdidasarkan pada azas ataupun dasar hukum mengapa dalam perkara a quotidak dapat diterapbkan azas retroaktif (kebelakang), sehingga tidakmencerminkan suatu putusan yang baik guna kemanfaatan masyarakat/kepentingan umum;.Bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik

Itu artinya peraturanmenteri kKeuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 yangmerupakan salah satu produk dari hukum pajak yang dapat diterapkansecara retroaktif karena dalam hukum publik mengenal asas Bilamana adaperubahan dalam peraturan perundangundangan sesudah perbuatandilakukan, maka terhadap masyarakat diterapkan ketentuan yang palingmenguntungkan.Tujuan diterapkannya asas tersebut adalah untukkepentingan masyarakat karena dalam hukum publik masyarakat adalahpihak yang paling lemah

Hal ini sesuai dengan pendapat kepala PusatStudi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A.Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomian global yang telahberubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintahuntuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak targetyang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak.

Terdakwa tidak memberitahukan Kepada Credit Operation yangmemiliki tugas untuk melakukan Verifikasi secara langsung ataumelakukan Review Terhadap Audit yang dilakukan oleh pihak ketiga (Akuntan Publik ) ;3.

TABC ;Bahwa prosedur yang saksi lakukan selaku Akuntan Publik dalammengaudit laporan keuangan PT. Tirta Amarta Bottling Company(TABC) adalah : Pertama Tim Audit mendapatkan laporan keuangan dari PT.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.106 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir.

Tirta Amarta Bottling Company dariKantor Akuntan Publik DR. LA MIDJAN & Rekan;3) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen yang BerakhirTanggal 31 Desember 2008 No : 20/PEM/KAP/Sk/III/2009Tanggal 2 MAret 2009 Kepada PT. Tirta Amarta Bottling Companydari Kantor Akuntan Publik DR.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;Halaman 327 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg272) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April2015 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;273) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT.

tidak maksimal,karena dilakukan tidak dengan alat yang lengkap dan ahlihanya melakukan pengukuran ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadapketerangan Ahli tersebut diMenimbang, bahwa di persidangan, Penasihat HukumTerdakwa mengajukan Ahli NASRI ALISAN, ST, yang dibawah5253sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja di kantor jasa penilaian publikMASRONI SINGAISDAM yang sudah mendapat ijin dariMenteri Keuangan R.I ;Bahwa pada umumnya, yang ahli nilai melalui jasapenilaian publik

Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan bahwa yang bertugas memeriksa pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahadalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pemeriksaantersebut dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkanketentuan Undang Undang 9 namun hasil laporan pemeriksaanakuntan publik tersebut wajib disampaikan kepada BPK dandipublikasikan 5; Menimbang, bahwaternyata hasil penilaian terhadapbangunan fisik sirkuit balap motor yang dilakukan oleh ahliyang

diajukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai denganketentuan pasal 6 ayat 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak dilakukan olehAkuntan Publik, demikian juga hasil pemeriksaan ahli yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun dilakukanoleh akuntan publik dan laporan pemeriksaannya tidakdisampaikan kepada BPK untuk di publikasikan, akan tetapipemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang = diajukan oleh90Penasihat Hukum Terdakwa lebih akurat dan lebih tepat

Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan bahwa yang bertugas memeriksa pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahadalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pemeriksaan108109tersebut dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkanketentuan Undang Undang namun hasil laporan pemeriksaanakuntan publik tersebut wajib disampaikan kepada BPK dandipublikasikan ; Menimbang, bahwa ternyata hasil penilaian terhadapbangunan fisik sirkuit balap motor yang dilakukan oleh ahliyang

diajukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai denganketentuan pasal 6 ayat 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak dilakukan olehAkuntan Publik, demikian juga hasil pemeriksaan ahli yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun dilakukanoleh akuntan publik dan laporan pemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk di publikasikan, akan tetapipemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang = diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa lebih akurat dan lebih tepat

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maka Tergugat mengeluarkan objeksengketa Nomor HK.02.04DC/209 tanggal 03 Mei 2012 adalah dalamrangka pelayanan publik kepada umum selaku institusi sebagaiinformasi kedinasan berupa pemberitahuan sebagai pelaksanaanAdministrasi Direktorat Jenderal kepada pihak lain di luar KementerianPekerjaan Umum (Penggugat) atas surat yang dikirimkan pihak luarHalaman 20 dari 47 halaman.

Oleh karenanya sebagai layanan publik Tergugatmempunyai kewenangan untuk menjawab suratsurat yang masuk ;b.

Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam institusi Tergugat adaperbedaan antara surat keputusan yang bersifat final dengan suratkedinasan yang merupakan korespondensi sebagai layanan publik atasketerobukaan informasi mengacu pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Pekerjaan Umum ;Bahwa isi dari objek sengketa yang dikirim Tergugat kepada Penggugatmerupakan penjelasan dari Tergugat kepada Penggugat atas keinginanPenggugat untuk melakukan transaksi

Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalahtindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan padahukum publik khususnya Pasal 539 huruf e Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang PedomanTata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum ;Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20131.4. Bersifat konkrit yaitu berkaitan dengan surat permohonan yangdikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23Januari 2012 dan tanggal 12 April 2012 ;1.5.

Bahwa dengan adanya hubungan hukum sebagaimana telahdikemukakan diatas maka Objek Sengketa bukanlah sebuah suratmenyurat atau korespondensi biasa yang bersifat umum darisesorang atau badan hukum perdata kepada Pejabat Publik atausebaliknya dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menanyakandan/atau menjawab halhal yang bersifat umum sebagaimana yangdidalilkan oleh Termohon Kasasi, melainkan Objek Sengketaadalah sebuah Jawaban/Keputusan Termohon Kasasi terhadappermintaan atau tuntutan dari Pemohon Kasasi

Polres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

lPolres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

,AK., Ahli mewakili Kantor Akuntan Publik Dr.

Sidiq (PNS DinasPerindakop dan ESDM Kabupaten Aceh Tengah bidang Koperasi),untuk mengaudit laporan kKeuangan sebuah koperasi, Tim Auditdibentuk oleh Pengurus Koperasi dan tidak bisa diintervensi olehpihak luar;Bahwa dalam permasalahan koperasi Primkoppol Polres AcehTengah ini telah jelas dan terang bahwa Akuntan Publik Dr.Abubakar Kasan Banda Aceh sebagai Tim Audit Independen yangdiminta oleh Polres Aceh Tengah dan adanya arahan dari POLDAdan bukan diminta oleh Pengurus Koperasi Primkoppol Polres

No. 683 K/Pid/2015Penentut Umum dan dalam perkara ini Penuntut Umum telahberlaku tidak objektif terhadap Terdakwa;Bahwa Akuntan Publik Dr.

gedung DPRD Soe saat itu saksi sedang menyampaikanpengaduan kepada anggota dewan jika suami saksi hilang, dan saat itusaksi sedang diwawancara terkait dengan kehilangan suami saksi sambilsaksi memegang selembar kertas yang bertuliskan daftar pencarianorang hilang, saat itu yang mengambil gambar saksi adalah wartawanyang tidak saksi kenal:; Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena saksi masih sakithati sebab postingan tersebut membuat nama saksi tercemar karenadiketahui oleh orang banyak (publik

Banyak orangyang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan denganakun yang memposting status tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melaluiSistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada abhli, ahimengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barangbukti

;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikmemberikan definisi membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lainselain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesadalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikanmelalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan juga dengan keterangan saksisaksi, ahliahli, dan Terdakwa,maka perbuatan Terdakwa yang telah memposting katakata atau kalimat yangbertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban IdalinaMaria Tavares di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telahmembuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang dapatdiketahui pihak lain atau publik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.

Bahwa dalam putusan judex facti belum mencerminkan rasakeadilan.Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadisorotan publik/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabilaputusan yang dijatuhnkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagimasyarakat pencari keadilan karena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun sehingga apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanyadipidana penjara selama 4 (empat) tahun maka hal ini adalah belummemberikan

Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalahkejahatan krah putih yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapiHal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2012mecederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Bahwa menurut Indroharto, adanya unsur hukum publik dalam kontrakpemerintah menempatkan pemerintah dalam dua peran. Di satu sisi,sebagai kontraktan pemerintah berkedudukan seperti subyek hukumprivat, di sisi yang lain, dalam kedudukan sebagai badan hukumpublik, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik. Lebih lanjutdikatakan bahwa: Tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usahanegara mewakili pemerintah dalam suatu hubungankontraktualmerupakan tindakan keperdataan.

Bahwa hal yang sama pula dikemukakan oleh Philipus Hadjon bahwatindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUNdapat dilakukan dalam dua macam peranan (double roles), yakniselaku pelaku hukum publik (public actor) dan pelaku hukumkeperdataan (civil actor). Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagaikontraktan masuk dalam kategori perobuatan hukum privat. Hubunganhukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapanganperdata.

Sekalipun dalam jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagaikontraktan dan berlaku syaratsyarat khusus hukum publik dalampembentukannnya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah murniperdata. Keabsahan kontrak yang dibentuk diukur juga melalui pasal1320 BW sebagai aturan umum yang menentukan keabsahan bagisemua jenis kontrak.

Faktanya laporan keuanganhanyalah masalah administrasi yang menggambarkan kondisi usaha, halmana apabila Penggugat tidak mempercayai laporan kKeuangan tersebutdapat dilakukan audit keuangan oleh lembaga yang terpercaya, yangmana hal tersebut telah coba Tergugat lakukan dengan menunjuk KantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx sebagaimana yang telah didalilkandalam Gugatan Penggugat angka 24 halaman 8 sampai 9 halaman 4sampai 5.

Copy dari Asli, surat dari Tergugat tentang Audit D7 oleh kantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx nomor 008/D7KAN/BOD/VII/2018tertanggal 16 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.10;14. Copy dari Printout surat dari kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX NOMOr SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018 tertanggal 19 Juli2018.

Copy dari copy, Surat dari Kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX Nomor : SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018, tertanggal 19 Juli2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tandaT.42;43. Copy dari copy, Surat Nomor : 008/D7KAN/XI/2018 tertanggal27 November 2018. Perihal tanggapan atas surat Peringatan TerakhirTagihantagihnan Restoran dan caf tertanggal 19 September 2018.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.43;44.

Saksi Saksi T1, warga negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik,Agama Islam, yang dalam persidangan telah memberikan keterangandihadapan Majelis Hakim, di bawah sumpah menurut agama Islam,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat. Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena adanya kerjasamadalam hal perikatan audit laporan keuangan.

Bahwa saksi (kantor Akuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx)memberikan penawaran proposal audit kKeuangan kepada TergugatHal. 69 dari 83 hal. Putusan No. 1651/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian penawaran diterima olehTergugat pada tanggal 17 Mei 2018. Bahwa audit keuangan dimintakan oleh Restoran dan CafDistrict 7 yang dalam hal ini Tergugat. Bahwa usaha yang akan diaudit laporan keuangannyausahanya berbentuk restoran dan caf.

Sub LisensiHakhak Eksibisi Publik ( Hakhak Areal Komersial )Bahwa Hak Media untuk tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di wilayahRepublik Indonesia didalam realisasinya PENGGUGAT telah memberikan SubLisensi untuk Tayangan Terrestrial TV Broadcaster yaitu antara lain ANTV dan TVOne, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antaralain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado;Bahwa terhadap hakhak Ekshibisi Publik atau hakhak Areal Komersial atau untukKepentingan

Sedangkan dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaranmenjelaskan pula pengertian Lembaga Penyiaran yakni penyelenggarapenyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlanggananyang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;Konsekuensi HakHak Media yang telah tercakup dalam kategori LembagaPenyiaran maka terhadap semua siaran yang telah dimiliki dan disiarkanoleh

Smg4.34.44.54.6Bahwa hal tersebut dapat dilinat, pada ketentuan isi Perjanjian Lisensi padabagian III yang menjelaskan Hak Eksebisi Publik sebagai berikut:Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.

Sehingga secara mutatis mutandismaka dikatakan melanggar hak eksibisi apabila secara kumulatif melanggarketiga hak yang dimaksud;Ditambah lagi dalam Perjanjian Lisensi pada No. 7.1Lampiran Ill yangmemberikan batasan dari hakhak ekshibisi publik oleh FIFA kepadaPenggugat. adapun isi klausula Perjanjian Lisensi pada No. 7.LLampiran IIIberbunyi Tanpa melanggar klausul 1.3, (a) Jika transmisi bebas (Free ToAir) dari Penerima Lisensi akan liputan Audiovisual (atausesuatubagiandarinya) dapat jelas diterima

( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalah semuahak untuk :1.