Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 06-11-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PURWODADI Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pwd
Tanggal 4 Januari 2024 —
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan.
28 — 0

  • 3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-10-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 172/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 17 Nopember 2022 — Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Dan Agraria
41 — 7
  • Cabang Balikpapan
    Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Dan Agraria
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 8 Desember 2020 — Dewa Putu Raka Wibawa
2.Aminah
3.Suliadi
4.Dimas
Turut Tergugat:
4.Notaris DR BENEDIKTUS BOSU,SHS PN MSc
5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
58 — 50
  • Dewa Putu Raka Wibawa
    2.Aminah
    3.Suliadi
    4.Dimas
    Turut Tergugat:
    4.Notaris DR BENEDIKTUS BOSU,SHS PN MSc
    5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
    BENEDIKTUS BOSU,S.H.SPN,MSc, yang beralamat Jalan SoekarnoHatta Nomor 21 Kota Malang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUTTERGUGAT I;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KabupatenMalang, yang beralamat di JI.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-01-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 4 Januari 2024 — RUSLAN -WALIKOTA BALIKPAPAN cq KEPALA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA -PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
35 — 0
  • RUSLAN-WALIKOTA BALIKPAPAN cq KEPALA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA -PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 21-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 28-12-2022
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgt
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
DEDY SETYAWAN
Tergugat:
1.DIDING
2.SISWANTI
3.ASTUTIK
4.ASMIATI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
219 — 162
  • Penggugat:
    DEDY SETYAWAN
    Tergugat:
    1.DIDING
    2.SISWANTI
    3.ASTUTIK
    4.ASMIATI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 100/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 23 April 2018 — Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Cq. Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat,
73 — 40
  • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Cq. Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat,
    Kementerian Agraria DanTata Ruang Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, Cq.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata
Register : 01-08-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 24/PDT/2024/PT TTE
Tanggal 14 Agustus 2024 — Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Ternate
7 — 2
  • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Ternate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — YAYASAN WAQAF AL MUHAJIRIEN, DK VS SINAH binti RIDAN, DKK
128 — 2585 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP Nomor 24/1997tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16/1997, dengan demikian tidak ada satupunperbuatan hukum dalam jual beli tersebut, Tergugat V telan melanggarHalaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 733 K/Pdt/2017hukum dalam peralinan hak atas tanah ini, dan adanya penurunan hak atastanah dari semula Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunantelah dijelaskan secara gamblang dan transparan oleh Kantor PertanahanKota Bekasi
    Peraturan Menteri Pertanian danAgraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi danPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah dan untuk penurunanhaknya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16/1997 tanggal 9 Desember 1997 danperalinan haknya ke atas nama Yayasan Wagaf Al Muhajirien Jakapermai,telan sesuai Pasal 3/7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.
    Pasal 103 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, dan telah diuji secara hukum denganex vide Bukti T.V13 dan T.V14, oleh karena itu Memori BandingPembanding II/Turut Tergugat dapat diterima;Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42 alenia 4yang disalin lengkap Menimbang behwa berdasarkan bukti P2 berupaSurat Tanda Pendaftaran Sementara
    Nomor 2Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah dan untuk penurunan haknya sesuai denganKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 dan peralihnan haknya keHalaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 733 K/Pdt/2017atas nama Yayasan Wagaf Al Muhajirien Jakapermai, telah sesuai Pasal3/7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Pasal 103 ayat (1) dan (2)
    Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran, dan telah diuji di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung sebagaimana Putusan Nomor 78/G/2014/PTUN Bdg (exvide Bukti T.V12) jo Putusan Nomor 90/B/2015/PTUN JKT tanggal 19 Mei2015 (ex vide Bukti T.V13), yang mana Para Penggugatnya sama denganPerkara 401/Pdt.G/2014/PN.Bks, dengan demikian Pemohon Kasasimohon kepada Yang Mulia Mejelis
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 19-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 25-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 7/PDT/ 2017/PT. KPG
Tanggal 6 Maret 2017 — - YOSEPH BERE BUTI Vs - MARTINUS MAU KAU, Cs.
30 — 10
  • Bahwa ketentuan undangundang No.5 Tahun 1960 tentang peraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Pasal 22 mengatur tentangterjadinya hak milik atas tanah melalui tiga cara, pertama terjadinya hakmilik menurut hukum adat (Sesuai penjelasan Pasal 22 terjadinya hakmilik menurut hukum adat ialah pembbukaan tanah), kKedua penetapanpemerintah, ketiga karena undangundan;.
    Kepala sub.Direktorat agraria kabupaten/kotamadya yang tanah negara, harusmellaui permohann tertulis kepada bupati una memperoleh penetapanhak milik;.
    Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan bagiamana prosesperalinan hak tanah dengan hak menguasai dari negera menjadi tanahdengan hak lain sesuai ketentuanketentuan tersebut di atas, apakahmenurut hukum adat melalui membuka tanah dengan izin camat ataumenurut penetapan melalui permohonan tertulis kepada bupati agarbupati kirimkan penetapannya kepala sub direktorat agraria kabupatensupaya dibukukan dalam daftar buku tanah dan Penggugat pun tidakmenjelaskan apakah bentuk haknya sebagai pemiliknya
    Khusus tentang hak milik atas sebidang tanah, UndangUndangNo. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) Pasal 22 dan Penjelasannya menyatakan, terjadinyahak milik atas tanah melalui: pembukaan tanah, penetapanpemerintah, dan karena undangundang.
    Sedangkan untuk masasekarang, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak atas Tanah Negara Pasal 1 Angka: 5 menjelaskanHalaman 27 dari 36 Putusan Nomor: 07/PDT/2017/PT.KPG3.3.3.4.Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yangmemberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjanganjangka waktu hak dan pembaharuan hak.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/P/FP/2020/PTUN.BDG
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
NUR HELIS
Termohon:
Kepala Desa Babakan Asem Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang
417 — 308
  • PENGAJUAN PERMOHON SALAH ALAMAT;e Bahwa pemohon dalam uraiannya mengajukan pendaftaran SPPTPBBobjek pajak baru yang akan diajukan kepada Badan PengeloaanPendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang dilampiri denganbeberapa dokumen termasuk di dalamnya berupa akta Van Eigendom,dengan keluarnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, maka hakhak atas tanah pada zamanKolonial Belanda yang pengaturannya dijumpai pada Buku ke Il KUHPerdata dinyatakan dicabut, tenggang
    BAB II Pelaksanaan ketentuanketentuan konversi UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 JoPeratutan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1960 Jo Peraturan Menteri DalamNegeri No.2 Tahun 1970 terhadap Tanah ENGENDOM VerpondingNomor 641 di Desa Babakan Asem yang tidak didaftarkan konversinyasampai dengan Tahun 1980, maka menjadi tanah yang langsung dikuasaioleh Negara, atas perbuatan tersebut Kepala Desa Babakan Asem(Termohon) telah melakukan tindakan/tidak mendiamkan dan meresponatas permohonan Pemohon,
    EMID KOSWARA pada tanggal 26 Januari 2018 dari segiprosedural dan subtansinya telah salah dan keliru, hal ini bukanmenunjukan sebagai bukti kepemilikan atas nama pemegang Haksebagaimanna pada waktu berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).
    sepihak (Sesuai denganFotocopy);Surat elektronik dari Internet pengetahuan hokum (Sesuai denganFotocopy);Putusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUNBDG (Sesuai denganFotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 TentangPenghapusan Tanah Tanah Partikelir (Gesuai dengan Fotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1958Tentang Pajak Verponding Untuk TahunTahun 1957 (Sesuai denganFotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria
    ,kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk memelihat bahwa itu adaketerkaitan atau tidak itu harus diadakan penelitian di lapangan, artinya kamipihak BPN tidak bisa sertamerta bukti tertulis ada terkait kekurangan nyatadilapangan jadi perlu ada penelitian juga ke lapangan, jadi BPN tidak hanyamenerima bukti Surat saja karena ada ketentuannya dan sekarang sudahberlaku hukum positif Undangundang agraria jadi apakah masih relevan atausudah jadi tanah negara ;Bahwa terkait apakah Saksi pernah kedatangan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 02-06-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Sda
Tanggal 29 Desember 2022 — Penggugat:
BASUKI WINOTO
Tergugat:
1.SUMARTONO
2.EKO HADI SUSILO/ Mantan Kepala Desa Bakung Pringgodani(Menjabat Pada Tahun 2008 sampai tahun 2019)
3.Kepala Desa Bakung Pringgondani (SAI)
Turut Tergugat:
3.RIADI /Mantan Pj Kepala Desa Bakung Pringgodani(Menjabat Pada tahun 2019 sampai tahun 2020)
4.WIGNYOTO (Saksi di dalam putusan PTUN)
5.SUGENG HARIADI(Saksi di dalam putusan PTUN)
85 — 39
  • Basuki Winoto, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor: NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.
  • Berdasarkan Materi Bintek Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Kas Desa ( Aset Desa ) di Kecamatan Balong Bendo ,Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.
    Basuki Winoto (Penggugat), dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor : NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.
  • Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri No .SK.40 / KA / 1964 ,DD.18 / 1 / 32 tentang penegasan Konvensi hak gogol tetap.
  • Keputusan bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 / DEPAG / ,No 11 DDN / 1965 .
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55 Tahun 1980
  • Bedasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Prioritas Atas Tanah Gogol Gilir ( nomor : 01 / SP-GL / I / 2022 ) tertanggal 9 Januari 2022.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Tanah
Putus : 18-06-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 31/PDT.G/2011/PN.P.BUN
Tanggal 18 Juni 2012 — 1. Drs.H.A.FAUZAN NOOR 2. Hj.JAINAB Binti IBRAHIM x 1 ASMAT BEKAR 2. SYAMSU 3.NORMA 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq CAMAT KECAMATAN KUMAI Cq KEPALA DESA SUNGAI TENDANG 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq CAMAT KECAMATAN KUMAI Cq LURAH KUMAI HULU
70 — 8
  • Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Mislin Gunding, tertanggal 30 April 2012.......... ( Bukti T.ILI 9 );2510 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Punadin Jawi, tertanggal 30 April 2012........... ( Bukti T.II.TI 10);Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materaisecukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya;BUKTI SURAT TERGUGAT IV: 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
    Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaMiUStarn icc ccesesescsccccccccsssssscscecccsscsssssesceccssseeeenens ( Bukti T.IV 1 );2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaBerail.......ccccceccccccccccssssssscccccccesssssssscccccsssssensssesesess ( Bukti T.IV 2 );3 Fotokopi Peta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang,Kec.
    Kumat.....ccccccccccccccsssssssscccccccescsssescscccccsseueenens ( Bukti T.IV 3 );4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaPa Saramaliii.....ccccccceescsccccccccssssssscccccscsueeessssccesesees ( Bukti T.IV 4 );5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65.
    pada intinya Tergugat IVmenyatakan bahwa obyek sengketa berada di wilayah Desa Sungai Tendang, sedangkanTurut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berada di Kelurahan Kumai Hulu, danhal ini juga menjadi permasalahan bagi Para Penggugat yang merasa bahwa lokasi tersebutberada di Kelurahan Kumai Hulu, namun Tergugat I,IJ, dan II merasa bahwa lokasitersebut berada di Desa Sungai Tendang;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV yaitu FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
    Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ I/ 65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Mistar / Bukti T.TV 1, FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ 1/65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Beraih / Bukti T.IV 2, FotokopiPeta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang, Kec.Kumai /Bukti T.TV 3, Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 / H / I / 65.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-07-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H. TAUFHAN ANSAR NUR VS HJ. DIANA CHAERUDDDIN, PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT. GMTD Tbk.), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
129 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Nasional RI sekarang Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang adalahlembaga administrasi yang tugasnya hanya mencatatkan mengenai hakhakkeperdataan seseorang.
    dalam menerbitkan objeksengketa pertama (vide bukti P27 identik P.Int8 identik T I2 identik T.II10identik T.Il int14;Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memberikanpertimbangan hukum halaman 34 alinea ke1 dan alinea ke2 yang berbunyiyaitu:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempedomani ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
    Najmiah terakhir atas nama Haji Tautban Ansar Nur;Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 92 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo.Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor; 7 Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani Buku Tanah, suratUkur dan Sertipikat dikaitkan dengan objek sengketa kedua (vide bukti T.II Int 15) Majelis hakim tingkat banding berpendapat secara locus, temporis, sertamateriil Kepala kantor
    Putusan Nomor 269 K/TUN/2015yang berpedoman Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Rl Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan dan berpedoman pada Pasal 92 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang KewenanganMenandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, namun Majelis HakimTingkat Banding
    Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Secara prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa pertamaberdasarkan ketentuan Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan dan Penerbitan Objek Sengketa Keduasesuai Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentangkewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471 K/PDT/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — EDI BIN YAHYAK,dk vs LASIEM,dkk
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Solidah sebagai pembeli dengan Edi, Usman, Rusdi danMarzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukumyang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Hak milik dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan
    Solidah sebagai pembeli dengan Edi,Usman, Rusdi dan Marzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi : Hak milik dapatberalih dan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
133 — 85
  • Bahwa ketentuan hukum yang lebih terbaru yang memperjelasbatasan kepemilikan tanah untuk pribadi/seseorang diatur melaluiPeraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentangPengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang di dalam Pasal 3ayat (3) ditegaskan batasan kepemilikan tanah untuk peroranganuntuk daerah tidak padat adalah paling luas 20 hektar;4.
    Bahwa mengenai batasan luaskepemilikan tanah yang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalamHalaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN MglUndangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan danpenguasaantanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimiliki
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batastidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan: Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampautibatas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2055 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIANAH BINTI SIJANG VS LAMPE Bin MAULA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Timur :Sawah Muna;Barat : Sawah Talla;Bahwa tanah sengketa pada pada poin satu semula milik Baco Pangngulukemudian % bagian (+ 40 are) adalah mahar perempuan CaCe darisuaminya yang bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan 2 bagian (+ 40 are)adalah bagian Sangkala Bin Baco Pangngulu, kemudian tahun 1965 ke 2orang pemilik semula objek sengketa tersebut menukar dengan 3 ekorkerbau jantan milik Penggugat;Bahwa objek sengketa adalah bekas milik adat (tanah hak milik sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agraria
    Sertipikat adalah suratbukti autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.Bahwa Judex Facti sangat berpihak kepada Penggugat Asal, dikatakandemikian karena jual beli dari Nomor 201 C Tahun 1965 kepadaPenggugat Asal dengan Kohir 331 C tahun 1979 adalah alat bukti suratyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dibandingkanHal. 7 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 179/Pdt.P/2015/PA Bjm.
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon
20 — 4
  • 2015 yang dibuat olehPemohon dan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Lurah Telaga Biru, KecamatanBarat, Kota Banjarmasin (bukti P6);Surat Kematian dengan nomor 472.09/048/TLB/2015 tanggal 6 April 2015,atas nama Saroso Sundoro, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru,Kecamatan Barat, Kota Banjarmasin (bukti P7);Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah dengan nomor rekening 70024775930150042891 (bukti P8);Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 71 Tahun 1982, atas nama Saroso Sundoro,yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 1185 Tahun 1982, atas nama SarosoSundoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar (bukti P10);Fotokopi suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dantelah sesuai serta diberi meterai secukupnya kecuali bukti P6 yang berupa surataslinya dan telah diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpahdi persidangan yang pokokpokok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt/2020
Tanggal 20 April 2020 — Rd. EUIS WAHYUNI PERMASIH Binti R. OBING MUKOROBIN, dkk vs CAMAT CIKALONGKULON, dkk
151 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENCIANJUR, = diwakili Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cianjur,Lutfi Zakaria, S.IP berkedudukan diJalan Raya Bandung Sadewata Kecamatan KarangTengah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalamhal ini memberi kuasa kepada H. Chanuel Feller, SH.SIP. MM, Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Pada kantor PertanahanKabupaten Cianjur, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018:2.
    Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, disebutkanpenerima kuasa khusus Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagaiPara Penggugat melawan Camat Kecamatan Cikalong dan kawankawan. bahwa penyebutan dan kawankawan dalam Surat KuasaKhusus tersebut, terbukti sebagai Pengganti penyebutan para pihaksebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018,yaitu sebagai pengganti penyebutan nama Yanto Mustaram bin Supardisebagai pihak Tergugat Il, Didin Rosidin sebagai Tergugat Ill, danKepala Kantor Agraria
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 28/PDT/2017/PT TTE
Tanggal 20 Nopember 2017 — IKRAM MANNANG VS. Ny.MANAWIA RAUF, dkk
103 — 25
  • anak kandung dari MariamRasyid;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berdasarkanbukti T.11 dan T.12 merupakan anak kandung Mariam Rasjid, maka perihal11balik nama kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak MilikNomor 147 (bukti P.1/ T.13), dimana Sertifikat Hak Milik, merupakan buktikepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh sebagaimana tersebutdidalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 Undang Undang RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadikan Negeri Ternate Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 09Oktober 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendirisebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / semula ParaPenggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 UU RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 415/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 16 Desember 2013 — 1.JENNY ZAINUL alias NY Hj Jd JENNY AZWAR TAMIN; 2.CHAIRANI INAJATI SE; 3.JUSUF SALMAN TAMIN ; 4.DEASY CHAIRUNNISA SH; PT.RAHMAN TAMIN
42 — 12
  • Kepala Direktorat Agraria tanggal 28 Maret 1998 No.593.52/526/SK/320/1988 maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.443, SuratUkur No.246 tahun 1978 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 April2008;Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana satu persatu dari pendiri PTRAHMAN TAMIN, Tergugat meninggat dunia harapan usaha Tergugat semakinmaju dan besar menjadi pupus karena tidak ada lagi dari pendiri, pengurus danpemegang saham yang peduli atas hidup mati usaha Tergugat.Bahwa oleh
    Tamin;e Bahwa semula Tanah dan Bangunan Jalan Majapahit tersebut berasal dari HakGuna Bangunn No.73 Surat Ukur No.7 Tahun 1955, Kecamatan/LingkunganDarmo II Kotapraja Tegalsari Surabaya, yang kemudian diperbaharui menjadiHak Guna Bangunan (HGB) No.443/ Kelurahan Dr Sutomo, KecamatanTegalsari,Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.246 Tahun1978 telah berakhir haknya pada tahun 1980;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTimur Cq Kepala Direktorat Agraria