Ditemukan 36755 data
32 — 6
Atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkansebagian dan menolak selebihnya, yaitu: Tidak benar La Onyong memukul denganmenggunakan kayu serta melempari saksi korban dengan batu;Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yangsah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya
84 — 47
maupunSatuannyatidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuanUndangundang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keteranganpara Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POMyang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya
26 — 15
dipersidangan walaupun telah di panggil 4 (empat) kali berturutturutsecara sah dan kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwaTerdakwa tidak dapat di hadirkan di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya.Bahwa para Saksi yang di panggil ke dipersidangan secarasah sesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadirdengan alasan yang sah keterangan para Saksi tersebutdibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara PemeriksaanPenyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpahmaka nilainya
11 — 1
Menimbang,bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohondan keterangan saksisaksi terbukti Pemohon bejerja sebagai buruh , namundemikian mengingat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiyang telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 8 Mei 1996 sampaisekarang berjalan kurang lebih 23 tahun, bahkan Termohon telah memberikantiga orang anak, di mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang pendek,pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama kurunwaktu tersebut nilainya
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
harta warisan yakni bagian Ima dan Mihamendapat 1/1 bagian dan meko 2/5 bagian, tetapi tidakmenerangkan tanah tersebut dengan jelas dan hanyaditulis terletak di Desa Hulawa dan tidak mempunyaibatas batas dan juga tidak mempunyai ukuran, tetapiPengadilan Agama = Limboto dalam isi putusannyamencantumkan bahwa didalam surat berbahasa arab pekontersebut mempunyai ukuran dan batas batas, sehinggasangat nampak Majelis Hakim Pengadilan Agama Limbototelah memanipulasi atau. merubah data alat buktisehingga nilainya
120 — 39
telah disita secara sah sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapatdigunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebutPara Saksi maupun Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa keterangan saksi Muh Saufi Eko Panjul dan saksi ArifAbubakar Sidik yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannyadalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1)dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya
128 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketidakcermatan ini yang pada akhimya menyebabkan kerancuan dan dapat mengakibatkan pengertian yang berbeda sehinggasangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit:Bahwa judex facti dalam pertimbangannya mengakui kelebihan pembayaran dari Pemohon Kasasi setelah BAST sebesar Rp. 676.996.844 (enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluhnam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan oleh judexfacti diperhitungkan mengurangi utang PPN (Pajak) yang setelahdikurangkan nilainya
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT. XIONGJI INTERNATIONAL IMP. EXP. GROUP Diwakili Oleh : Riswan Effendi, SH.,
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : HONG QIUXIONG Diwakili Oleh : Riswan Effendi, SH.,
Terbanding/Turut Tergugat : RUDY KANG HUN LIANG
113 — 67
ternyata pihak Tergugat dan Tergugat Il sama sekali tidak melaksanakankewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, bahkan cek sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) yang diserahkan Tergugat dan II sebagaijaminan, justru oleh Tergugat II dan Turut Tergugat meminta kepada Penggugat agartidak melakukan kliring terlebin dahulu, dengan alasan belum ada dana jika cektersebut harus dicairkan, sedangkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 3548/XXII/RIO DE JANEIRO sebagai jaminan nilainya
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Yuli Setyo Laksono
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
Terbanding/Tergugat V : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
37 — 22
tentang Permohonan Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionil yang ditujukankepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/HakimPengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalambutir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminanyang nilainya
(iv).Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim PengadilanNegeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruhIndonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan SertaMerta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilabarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan TingkatPertama.Halaman
No. 4 Tahun 2001 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil,dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta mertatersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA R.I.No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, DanaPension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga JasaKeuangan Lainnya.Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat gugatan a quo,telah jelas terlihnat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkaraa quo adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat denganTergugat Berta adanya penentuan harga limit jaminan perjanjiankredit yang menurut Para Penggugat nilainya
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertanggungjawabanatas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan SuratPertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat SuratPermintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) yang nilainya
KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai;Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Danayang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh PenggunaAnggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU)yang nilainya
ZURIA BINTI CEK DEN
Tergugat:
PT. PELANGI INTI PERTIWI
104 — 38
Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan iniditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwatanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta;44.
berpendapat tuntutanPenggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom)sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 5(lima) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Padt.susPHI/2020/PN.PIigMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta, oleh karena gugatan perkara a quo tidak adanya Akta Autentik dantidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya
melawan
KHUDORI, Dkk
70 — 6
menolak dengan tegas permohonan Pelawan untukmenetapkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2001Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakanputusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan denganpenetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yangmenyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya
Dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi tanpaadanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh adapelaksanaaan putusan provisionilnya.Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt. Plw/2016/PN.Gpr27.
42 — 9
pengirimanbarang tersebut dengan cara mentransfer uang dari rekening suaminya(bapak Rusel) BCA No. 0100890666 ke rekening Terdakwa BCA No.0152483919 secara bertahap sari 15 Februari sampai tanggal 22 Februari2012 kesemuanya berjumlah Rp. 5.623.778.800,; Bahwa.......cccccececeseseeees(28)/Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi Ratna Chendrakasihtersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Bilyet Giro dari setiap NotaPengiriman barang sehingga berjumlah 11 (sebelas) Bilyet Giro yangmasingmasing nilainya
berupa pemidanaan, sehingga sesuai ketentuan pasal 197 ayat(1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti seperti tersebutdiatas, sehingga dalam amar putusan akan ditentukan status barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan;Halhal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang cukup besar nilainya
Hardy Sjabana
Tergugat:
Kantor Lelang Negara Medan
113 — 17
Selain itu,objek sengketa aquo nilainya melampaui dari nilai ganti rugi materiil yangdituntut Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1Desember 1975 ;Bahwa demikian halnya dengan permintaan putusan serta merta (Uitvoerbaarbij Vooraad) yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim.
yang diajukan Penggugat tersebutsama sekali tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) danProvisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakanputusan serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) harus disertai dengan penetapansebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harusdisertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya
33 — 11
No. 172/PDT/2014/PT SMGrumah penggugat tidak sampai dilelang, maka kami coba negosiasidengan BRI cab Pemalang, kalau ditarik oleh debitur (sdr Khosirin) dijualsendiri nilainya berapa? BRI minta Rp 1.184.000.000 sesuai nilai pasarBRI cab Pemalang.Setelah mendapat gambaran/penjelasan dari BRI, maka kamipulang.
Karenaternyata aset tinggal 2 sertifikat dan nilainya Rp 1.184.000.000, maka sayasampaikan pada penggugat, saya bersedia membeli dengan harga sesuainilai BRI seharga Rp 1.184.000.000. Penggugat minta waktu untukkonsultasi dengan istri dan penasihat hukumnya.
92 — 18
Ketiga, tentangadanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi,sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian haridijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapunpoin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminandalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan sertamerta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.
1.Ully Fadil, S.H.,M.H
2.AHMAD LUTFI. SH
Terdakwa:
Julian Rizki Alias Ateng Bin Sulaiman
74 — 55
Ini berartibahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, danharus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan hargabarang diperoleh;Menimbang, bahwa pengertian menerima berarti mendapatkansesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barangmenjadi miliknya atau setidaktidaknya berada dalam kekuasaannya;Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual bellidimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atastindakannya
184 Ayat (1)KUHAP;Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila hanya melandaskan atasketerangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui kalau memangbenar telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain, apabilamemperhatikan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwaketerangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat buktilain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebihtinggi nilainya
55 — 6
keteranganSaksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP menentukan bahwadalam hal jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan berhalangan hadir dipersidangan, maka keterangan Saksi tersebut di dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan; Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa jika keterangan itusebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya
denganketerangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;n Menimbang, bahwa oleh karena Ahli JOHN HAIDIR Bin FACHRI, telah memberikanketerangan di bawah sumpah dalam tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPengambilan Sumpah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 atas nama JOHN HAIDIR BinFACHRI, maka terhadap keterangan Ahli JOHN HAIDIR Bin FACHRI yang dibacakan dalampersidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan; Menimbang
Para Ahli Waris Alm. Nahor Butarbutar
Tergugat:
Hotman Sirait
58 — 36
Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan perkara aquo,PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikittermasuk dan tidak terbatas pada biaya pengacara yang telahdibayarkan PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusratus juta rupiah).Kerugian Immaterill:Telah tersitanya waktu, pikiran dan tenaga PENGGUGAT untuk mengurusperkara aquo yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang namunapabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa
Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan perkara aquo,PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit termasukdan tidak terbatas pada biaya pengacara yang telah dibayarkanPENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kerugian Immaterill:Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga PENGGUGAT untuk mengurusperkara aquo yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang namunapabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah).7.
39 — 15
MASTADAMANIK,SH membacakan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 2 Maret 2009 kepada Tergugat,Istri Tergugat,Penggugat dan Istrinya, yang selanjutnya menyerahkan Surat Pengikatan Jual Beli tersebutuntuk Tergugattanda tangani, saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat", kenapa didalam SuratPengikatan Jual Beliini dibuat harga Gedung Mini Market Tergugat sebesar Rp.50.000.000,padahal ini tidakpemah kitabicarakan oleh MASTA DAMANIK, SH mengatakan "kalau dalam Jual Beli harus dibuatharganya/nilainya"dan
dan dilelang oleh pihak Bank.Bahwa Tergugat dan Istri Tergugat tidak pemah sekalipun membicarakan nilai/narga atastanah (harta benda)tersebut dengan Penggugat, sebagaimana dalam Surat Perikatan Jual Beli No. 10tanggal 2 Maret 2009,adapun nilai/narga atas tanah (harta benda) sebesar Rp.50.000.000, tersebut adalahyang diperbuat olehMASTA DAMANIK, SH dengan Penggugat dan ketika hal itu ditanyakan oleh IstriTergugat selanjutnyaMASTA DAMANIK, SH mengatakan kalau dalam Jual Beli harus dibuat harganya/nilainya