Bahwa, perlu ditegaskan bahwa tanah sawah Napudemu itubaik kini dikuasai oleh para tergugat I dan IV termasuklokasi tanah yang kini dikuasai dengan melawan hukum olehPenggugat dan Petrus Lado tersebut adalah warisan darinenek moyang tergugat III suami dari tergugat III (Alm.Petrus Gu);Dengan demikian, dalildalil yang disampaikan penggugatpada poin 1 halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak benar,karena Ladjaboro tidak pernah melakukan kegiatan ataumengerjakan lokasi tanah yang kini disengketakan;Untuk

Dan apabila mepermasalahkan sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan berarti jelas dan benarbenar gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelastentang uaraian dalam gugatan itu;13) Bahwa terhadap uraian halaman 3 point 5 dan 6 ditanggapia)b)c)sebagai berikutBahwa, perlu ditegaskan lagi bahwa sebenarnya bukanlahsuatu kewajiban tergugattergugat untuk menjawabi uraianuraian ataupun alasanalasan hukum sebagaimanadisampaikan penggugat sendiri yang berhak untukmenjawabnya.

Malahan jelasjelas penggugattidak dapat mempertahankan dalil gugatan, dalam artisemakin tidak jelas uraian gugatan penggugat itu;Perlu ditegaskan pula bahwa bukanlah suatu kewajibantergugattergugat untuk menjawabnya, karena VERONIKA WOEalmarhumah dan TIBA KASA alm. telah meninggal dunia dantidak sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat dalamperkara ini.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Putusan Perkara Nomor : 704/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 19 dari 24 halamanMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

biasa kita kenal azas pembuktian terbalikyaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK ataumengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan

1 dan 12, sekali lagi ditegaskan bahwa dalamhal ini yang dirugikan adalah Tergugat. Karena itu Tergugat mempunyai hak untukmenarik, menyita dan menjual kembali unit mobil tersebut kepada pihak lain, dengandasar Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kesepakatanyang telah ditanda tanganitersebut dan telah pula didaftarkan dengan sertifikat jaminan fiducia.DALAM REKONVENSI.

Mengenai ekonomi syariahtersebut dalam penjelasan pasal demi pasal ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomisyariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsipprinsipsyariah meliputi : pada huruf (g) yaitu pembiayaan syariah, dan dalam hal ini Tergugat adalahPT.

Exel Supply Chain Indonesia)sebagai pembayaran management fee dan operating cost;Sudah sewajarnya Pemohon yang telah membayar Turut Termohon sampaisejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluhsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) mendapatganti rugi dari Turut Termohon apabila jaminan sebagaimana ditegaskan olehTurut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal Agustus2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31

Juli 2010, keduanyaantara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dipenuhi oleh Turut Termohon;Mengenai apakah benar Turut Termohon telah tidak memenuhi jaminansebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics ServiceAgreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreementtanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon telahterbukti benar karena Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/H/ARBBANI/2013antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon

Hal ini ditegaskan dalampendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul:Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik,Teknik Membuat dan Permasalahannya, terbitan PT Citra Aditya Baktihalaman 233, sebagai berikut:Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 132 huruf a HIR/157 RBg,tidak semua perkara diperkenankan untuk diajukan gugatan rekonvens!

Lagi pula menurut yurisprudensipun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawananterhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan(sebelum eksekusi dijalankan).

Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan,upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusiharus melalui gugatan;Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Bantahan, Nomor 44/Pdt.Bth/2018/PN KkaBegitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan:> Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sitaeksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sitaeksekusi.;> Bahwa tereksekusi dapat mengajukan gugatan terhadap eksekusi, denganformalitas

yang mana diuraikan dan ditegaskan dalamYurisprudensi putusan MARI atas halhal sbb:Putusan Tidak DirinciHalaman 14 dari 56 Putusan Perdata Bantahan, Nomor 44/Pdt.Bth/2018/PN KkaPutusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan: ... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugattidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yangdiderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakimmenolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan

PeraturanMenteri Keuangan (PMK) No.: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan No.: 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, ditegaskan bahwa Penetapan Nilai Limit menjaditanggung jawab Penjual/Pemilik Barang, Vide Pasal 1 butir 26, "Nilai Limitadalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan olehPenjual/Pemilik Barang (vide Pasal 1 butir 19 & butir 20) sehinggaberdasarkan PasalPasal tersebut diatas secara hukum Terlawan Il selakuHalaman 25 dari 56 Putusan

yang manadiuraikan dan ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan MARI atas halhalsbb:Putusan Tidak Dirinci;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan: ... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugattidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yangdiderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, makahakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugattersebut.

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah);b. 1 (Satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun olehPenggugat dan Tergugat di atas tanah SHM No. 03173 yang terdiri

Bahwa pada tanggal 24 No. 2015 Tergugat dan Penggugat telahmenjaminkan surat /Sertifikat tanah tersebut yakni SKGR No. 182/BR/2004(yang telah ditegaskan haknya menjadi SHM No. 03173) kepada TurutTergugat sebagai jaminan atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:B.34/8089/3/2015 maka berdasarkan surat tersebut terhadap SHM No.03173 milik Tergugat dan Penggugat sampai saat ini adalah dalampenguasaan Turut Tergugat;6.

V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, KecamatanBukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April 2004berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 182/BR/2004Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutTanah).

V RT.001 RW. 013 TangkerangUtara, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, yang dibeli pada tanggal 27 April2004 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.182/BR/2004 Camat Bukitraya, dan telah ditegaskan haknya berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) No.03173 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 13/10/2017 (selanjutnya disebutSHM 03173) adalah tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan olehPenggugat dan Tergugat kepada Bank BRI Cab. Pekanbaru;3.

Ltd. kepada travel agen di Indonesia, bukan pembayaran dariPemohon Banding;bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa jasa adalah setiap kegiatanpelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,kemudahanatau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

No. 896/Pdt.P/2012/PN.KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndaneUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan, dimana suatu pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakanberdasarkan Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan kuasa Pemohon yang dikaitkanatau dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti suratsurat maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut : Bahwa

Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabutperkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dansetelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapatdikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat melaluikuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranyasebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atasgugatan Penggugat oleh

sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik, melanggar Pasal 352 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana mengatur tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan danJumlah Denda Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana ditegaskan

pelaksanakekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, danbiaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksudPasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv.Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam registerperkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankanmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.

Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.

Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.Bahwa, perlu pula ditegaskan, FELINCE ELISABETH OEMATAN (Tergugat IIIntervensi) bukan pihak yang mengaku ngaku sebagai pemilik tanah tersebut, yangmenguasai dan merebut tanah milik Penggugat secara melawan hukum melainkanadalah pemilik sah, menguasai secara sah berdasarkan penyerahan daripemilikan sebelumnya dan tetap menguasainya sampai dengan saat ini.

Dengandemikian sertifikat hak milik tersebut berlaku sah dan penguasaan Tergugat IIIntervensi terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut secara hukum adalah sah ;Bahwa, selain itu perlu pula ditegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan Penggugat adalah pemilik tanah tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkarena Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian maka dalil Penggugat sudah sepatutnya ditolakseluruhnya karena faktanya Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut ;Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa Penggugat telah memberi intrepretasi yang kelirudan menyesatkan berkaitan dengan makna tumpang tindih sebagaimana dikemukakandi dalam dalilnya tersebut di atas maupun di dalamm dalil sebelumnya, yakni :becteteeeeeee mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanahhak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (qd), (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d)salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pthak yang lain;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kKecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

3)Wisno Aji bin Niman, lahir tanggal 15 Mei 2016 telah terbukti dan beralasanhukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanyaberikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan juga denganverstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

., Notaris Jakarta, Akta Nomor : 06 tertanggal 13 April2009 dalam Pasal 3 berbunyi bahwa maksud dan tujuan perseroan iniadalah berusaha dalam bidang pendirian dan penyelenggaraan RumahSakit;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim menilai eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dandinyatakan ditolak;Unquote :Bahwa ditegaskan oleh M.

., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika padahalaman 789 antara lain menyatakan :"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang No. 14 Tahun 1970dst, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuatalasanalasan dan dasardasar putusan dan mencatumkan pasalpasalperaturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan denganperkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupunyurisprudensi

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. : 443 K/Pdt/1986dalam perkara ini ... dst;Unquote :Hal. 14 dari 22 hal. Put.

Pasal 8 akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuatoleh dan dihadapan Vinsensius Henry SH, notaris di Surakarta atasfasilitas Kredit Pemilikian Rumah (KPR) ditegaskan bahwa Penggugatberjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggunganatas tanah Sertifikat Hak Milik No.7341/Kelurahan Sragen Wetanseluas 1.199 M? miliknya berdasarkan akta Jual beli No.130/Srg/2009tanggal 1 Juli 2009 PPAT Dewi Angkasari Komar, SH yang masihdalam proses pendaftaran peralinan hak.7.

selanjutnyamenyatakan menyerahkan barang jaminan.Berdasarkan Pernyataan sepihak yang Giyono (Pengggat) tertanggal6 April 2011 yang menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi untukmelunasi hutang kepada PT.Bank Panin Tbk dan pengakuannya yangditegaskan pada posita gugatannya yang menyatakan secara tegasbahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) terhadap halhal yangditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit a quo.Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit tersebut ditegaskan

Pada pasal 5 ditegaskan menyimpang dari pasal 2 dari akta ini, bank berhak untuk menagihhutang pokok berikut bunganya dan biayabiayalainnya....dst.......dan pihak pertama (Penggugat) berkewajibanuntuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut denganseketika dan sekaligus kepada Bank tanpa perlu peringatan atautegoran berupa dan dari siapapun juga, bilamana :(d) pihak pertama lalai tidak memenuhi salah satu ketentuan(ketentuanketentuan) dalam akta ini.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25Oktober 2014 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telahmemenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya berikut Tergugat telah dinyatakantidak hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitumangka 3) dapat dikabulkan juga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap tiga orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

SHGB Nomor 906/Petir terletak di Blok G 1 Nomor 27 sudah beralihke pihak lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:"(1). Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutHalaman 3 dari 19 hal. Put.

denganiktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (PT Surabaya 24 November 1952)ditegaskan

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawanhukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus sebesar:A. Kerugian materiil: Biaya kehilangan pendapatan/keuntungan dari bisnis property sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ; Biaya selama proses hukum berlangsung sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);B.

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan