Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut

PUTUSANNomor 2368 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, telahmemutus perkara Terdakwa:NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaan: BELKIS MALIK bin ABD.

Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Belkis Malik bin Abd.

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan NegeriBondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurtersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal2 April 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso pada tanggal 20 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowosopada tanggal 2 April 2018.

tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:= Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut UmumPada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut

PUTUSANNomor 426 K/PID/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah memutusperkara Terdakwa:Nama Lengkap : FRISKA HUTAHEAN, BA;Tempat Lahir : Perdagangan;Umur/ Tanggal Lahir : 54 tahun/ 11 Juni 1963;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Usman Harun Nomor 50 RT 004 RW015 Kelurahan Tanjungpinang Barat,Kecamatan

Putusan Nomor 426 K/PID/2018Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang padatanggal 16 Maret 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut

Umum pada Kejaksaan NegeriTanjungpinang pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinangpada tanggal 16 Maret 2018.

perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut UmumPada Kejaksaan

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut

ROIS mengalami kekalahan dengan memperoleh suarasebanyak : 955 (sembilan ratus lima puluh lima) suara ;Perbuatan Terdakwa sebagaiamana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 152 yo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayapura tanggal 06 Oktober 2014 sebagai berikut :1.

Membebankan biaya kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 9/Akta.Pid/2012/PN.Spg. jo Nomor : 128/Pid.B/2014/PN.Spg. yang dibuat oleh Paniterapada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 26 November 2014 dariPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Negeri Sampang pada tanggal 26 November 2014 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang padatanggal 03 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonankasasi pada tanggal 13 November 2014 serta Memori Kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 26 November 2014dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan

No. 295 K/Pid./2015Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MahkamahAgung

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

PUTUSANNomor 724 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telahmemutus perkara Terdakwa:NamaTempat lahir: DWI HARI WINARNO;: Jombang;Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 11 Mei 1958;Jenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Patimura Blok V Nomor 104 RT.27RW.09, Kelurahan Mesjid, KecamatanSamarinda

merupakan tindak pidana pemerasansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPjuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Dan kedua: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/2018Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2018 dariPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10Januari 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut

Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal 10 Januari 2018.

Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor944/Pid.B/2017/PN Smr., tanggal 21 Desember 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut

BatiwakkalPermai2 dalam penggunaan surat Laporan Kedatangan/KeberangkatanKapal (LK3) yang dibuat secara palsu tersebut telah menimbulkan kerugianbagi kepentingan umum ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 30 November 2015 sebagai berikut :Hal. 5 dari 13 hal. Put.

Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 374 / Pid.Sus /2015 / PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/AktaKas/Pid.Sus/2016/PN.Mir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriMataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2016 PenuntutUmum pada Kejaksaan

harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2008, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut

PUTUSANNomor 485 K/Pid/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, telah memutus perkaraTerdakwa :Nama : H. BAMBANG SUBAGIO RONY, B.E. BinDURAKIN;Tempat lahir > Landasan Ulin;Umur/tanggal lahir > 57 tahun/24 Agustus 1960;Jenis kelamin > Lakilaki:;Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat tinggal > Jalan A.

Selatan:Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBanjarbaru karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut: Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP;Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Bjb.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21Desember 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru pada tanggal 29 November 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 21 Desember 2018.

tingkatkasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tersebut ;

prosedur yang tersebut di atas ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 31 ayat (1) juncto Pasal juncto 5 Pasal 9 Undangundang No.16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan juncto Pasal 14 ayat(1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang TindakanKarantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi lapis Segar ke DalamWilayah Negara Republik Indonesia juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut

PUTUSANNomor 1993 K/PID.SUS/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : Ir. GAMPANG WIRANTO, MM;Tempat lahir : Yogyakarta;Umur/Tanggal lahir =: 59 tahun / 4 Februari 1956;Jenis kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kav.

No. 1993 K/PID.SUS/2019Subsidair : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat(1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PNSmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakanmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri

Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi padatanggal 7 November 2016 serta

tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut

Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKendari tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut

Putusan Nomor 1473 K/PID/2016Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotamobagu tanggal 26 September 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Jendri Rarung, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkanmaut yaitu terhadap korban Mefri Sumual alias Mef sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke3 KUHPidana, dakwaan kedua;Menjatuhkan pidana

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Ktg., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan,bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri Kotamobagu tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 November 2016 yang diajukanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagai PemohonKasasi, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu padatanggal 01 November 2016;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotamobagu pada tanggal 06 Oktober 2016 dan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal19 Oktober 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 01 November 2016

didakwakan oleh Penuntut Umum, makabiaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;

PUTUSANNomor 1689 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama : SAGE Alias PAKEBO;Tempat Lahir > Jeneponto;Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/3 Mei 1970;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal > Jalan K.H.

Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/20172014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;ATAU :KEDUA : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopotanggal 6 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Sage alias PaKebo, bersalah melakukan tindakpidana penganiayaan terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Plp., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwapada tanggal 19 Juni 2017 Penuntut Umum umum pada Kejaksaan

NegeriPalopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiMakassar tersebut:Membaca memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Juni 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopotanggal 7 Juni 2017 dan Penuntut

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;

RUSLI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangkalan tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Khalis Rusli, SH Bin H.

korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol :M3984GX , dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 182/Pid.B/ 2011/PN.BkI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Pasal 127 ayat (1), UndangUndangNo. 35 Tahun 2009, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tersebut ;

perkebunan Rariangow ke tempat lain, dan saksi korban tidak pernahmemberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk memindahkan olahan kayu milik saksikorban ke tempat lain;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugianmaterial sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahbilangan tersebut;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal362 jo pasal 56 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

PANGKEREGO alias Nontje dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara.3 Memulihkan hak TerdakwaTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;4 Memerintahkan barang bukti berupa (satu) ujung balok kelapa, dikembalikankepada yang berhak yaitu Para Terdakwa;5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2011/ PN.Tdoyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwapada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

menyerahkanuang pinjaman dan apabila diminta kembali, Terdakwa selalumemberikan alasan yang tidak jelas sehingga saksi mempunyaikecurigaan bahwa Terdakwa mempunyai niat yang tidak baik karenasaksi beranggapan hahwa Terdakwa mampu untuk mengganti secaratunai uang yang Terdakwa pinjam sehingga saksi merasa tertipu ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

puluhjuta rupiah) tanggal 15 Mei 2008 ke Rekening 3791137709 atas namaSusan Aryani Sutedja ;e Bukti setoran Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) tanggal 21 Agustus 2008 ke Rekening 3463011105 atas namaHeny Hernawati ;Dikembalikan kepada Terdakwa Albertus Felemon Soma ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/AktaPid/2010/PN.Bdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan NegeriBandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan

Terdakwa dilepaskandari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut

bukti berupa 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putin dengan beratnetto 0,0169 gram setelah diperiksa lab dengan hasil pemeriksaan barangbukti tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa Dian Wardhana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

,yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan NegeriJakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November2015Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan NegeriJakarta Timur tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2015yang diajukanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur padatanggal 17 November 2015;Hal. 4 dari 20 hal.

Putusan Nomor 1281 K/Pid.Sus/2016Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan NegeriJakarta Timurtersebutdibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri jakartaTimur pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03November 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 November 2015, dengandemikian permohonan kasasi

beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurpada pokoknya sebagai berikut:Alasanalasan kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi yaitu suatuperaturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinyaatau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Putusan Nomor 1281 K/Pid.Sus/2016Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., danDr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut;

Setelah Saksi Nely Artiadipanggil olen Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu padatanggal 01 Maret 2010, maka Terdakwa HARDIANSYAH Bin SAIRMAN selakuKepala Desa Mapur memerintahkan Saksi Nely Artia untuk membuat sertamelengkapi bukti bukti kuitansi biaya sewa mobil mulai dari Tahun 2008 danTahun 2009.

Setelah Saksi Nely Artia dipanggil oleh PihakCabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu pada tanggal 01 Maret 2010,maka Terdakwa HARDIANSYAH Bin SAIRMAN selaku Kepala Desa Mapurmemerintahkan Saksi Nely Artia untuk membuat serta melengkapi bukti buktikuitansi biaya sewa mobil mulai dari Tahun 2008 dan Tahun 2009.

Maka atas perintah TerdakwaHARDIANSYAH Bin SAIRMAN selaku Kepala Desa Mapur maka Saksi NelyArtia mengeluarkan dana untuk pembagian THR Tahun 2008 dan Tahun 2009;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSungailiat di Belinyu tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut

No. 376 K/Pid.Sus/2011Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18K/Akta.Pid/2010/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal