selengkapnya telahdicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkasuraian Penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada BeritaAcara Sidang tersebut ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan aquo dan kedudukanhukum (/egal

XxxxxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX (Pewaris), maka paraPemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut dalam mengajukanperkara ini;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon adalah ibukandung dari seseorang bernama XxxxxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, dan saatIn XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia, maka olehHal. 9 dari 15 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon sebagai ibu kandung dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan

permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon Il telahmenikah dengan XxxxXxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX pada tanggal 24 Oktober1980, dan saat Ini XxxXxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia,maka oleh karenanya Pemohon sebagai istri dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak hasil perkawinan Pemohon

dengan Pewaris (Almarhum Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX), Maka olehkarenanya Pemohon Ill, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak dariPewaris mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonanini adalah oleh karena seorang lakilaki bernama Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXXxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islampada tanggal 20 Maret 2019, dan berkaitan dengan itu diperlukan

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama NurHidayah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaMuhammad Hafly bin H.M.

Arbain; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang

Berdasarkan bukti P21 dan P.2 tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memilikikewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing) dalampermohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Nur Hidayah; Bahwa bukti P.5 menunjukkan Pemohon telah mengajukan permohonankepada KUA setempat untuk menikahkan anaknya namun ditolak karenaumur

Pengadilan Tinggi Agama Medan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus yang tegasatau tidak menyebutkan secara spesifik dikuasakan untuk mengajukan permintaanbanding, yang menjadi dasar Penerima Kuasa mengajukan banding atas perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Pembandingtidak sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg jo SEMA nomor 2 tahun 1959 dan SEMAnomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo, tidak memenuhi syarat formil, atautidak mempunyai /egal

Sehingga pernyataan banding yang ditanda tangani kuasa tidak sahdan tidak mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan banding atasPutusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb pada tanggal 30Januari 2014 Masehi tidak sah, karena diajukan oleh kuasa Pembanding tidakmempunyai /egal standing atau tidak berkualitas untuk mengajukan banding atasperkara ini, dengan demikian banding Penggugat

BoE LIN DA P oR A TIW oO, la hit aLoam oom gaa . tam g gad 0 6 April 2001 2 c BELONYTA c ALY STAsu TJ 10 P RAN TO, lah ir ai Lam on gan, tan egal 21 De sem ber 2003 3DE AN DR A VALE R Y S U TS10 PR AN TO , la hip di S Ura ba ya tan ggatlo% M ce i2007Boa hw oa sua om i pe m o boo TU LU Ss AR DJ oO u T4310 PR AN TO te lah o nin ggadun ia pada tan egal Oo.

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal

standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan

Kedudukanhukum ( /egal standing) Pemohon;1.

Penetapan No.0234/Pdt.P/2017/PA Mig.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk bertindakmenjadi walidalam perkara ini mewakli anaknya yang kedua;POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkritsebagai berikut :1. BahwaPemohontelahmenikahdenganChairul Huda SE. bin H.AbdurRahman,dankinisuamiPemohontersebuttelanhmeninggalduniapadatanggal26 Januari2017karenasakit;2.

,umur 15 tahun;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalahtermasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalanpembuktian tetap harus ditegakkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalinya Pemohonmengajukan buktibukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti manaakan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P5 telah dipertimbangkan padapertimbangan bagian /egal standing sehingga tidak dipertimbangkan kembali;Menimbang, bahwa bukti

(2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor48/16/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Rumbia dan mendalilkan bahwa antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus, olehkarena itu Penggugat memiliki egal

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengandemikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonissejak tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugatketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dan Tergugattidak memberi nafkah pada Penggugat;3.

Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan Suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak adaharapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firmanAllan SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21:Le IgiSaud Lely jl pSauail yo oS sl> vl abl yooUg )S2iu egal

2007 MahkamahAgung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, selain itu penggunaan kewenangan yang dimiliki Penggugatbersifat limitatif/ada batasannya karena penggunaan kewenangan yangdimiliki Penggugat dalam bertindak dimuka umum untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud UU Perlindungan Konsumen dan bukan untukkepentingan individual sehingga tidak menggeneralisasi semuakepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya, sehinggaPenggugat secara formal tidak memiliki /egal

Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semendadapat diterima sampai dengan derjat ketiga yang dibuktikan suratketerangan kepala desa/lurah.Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan tolak ukurkeadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundangundangan di Indonesia telah mengenal dan mengakomodir gugatan kelompok(class action) dan hak gugat organisasi (/egal standing/ius standi), salahHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.satunya

sehingga LPKSM bisamengajukan gugatan di pengadilan berupa gugatan kelompok/class actionataupun gugatan organisasi/legal standing, sedangkan gugatan oleh LPKSMyang menggugat untuk kepentingan individu/pribadi konsumen tidak diakomodirdan tidak dibolehkan jika dikaitkan dengan tugas dari LPKSM tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat/YAPEKNAS dalam gugatannya (halaman1 sampai dengan halaman 4), telah menguraikan alasan Penggugat melakukanHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 30/Pat.G/2015/PN Siw.gugatan /egal

/standing untuk mengajukan gugatan dan beracara di peradilan umumsebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaeksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pertama mengenai Penggugatsecara formal tidak memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan danberacara di peradilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah beralasanhukum

Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaarad);DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalahsebagaimana tersebut diatas;Mneimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaikapasitas/hak menggugat (/egal

kandungnya telahmeninggal dunis sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup;Bahwa oleh karena orang tua anak yang dimohon Dispensasi olehPemohon (ayah kandung KEMANAKAN PEMOHON) masih hidup, maka hakimterlebin dahulu hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait PermaNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensisikawin dan atas penjelas tersebut;Bahwa terkait penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohonyang dalam hal ini sebagai tante Pemohon, tidak mempunyai /egal

yang ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anakyang bernama KEMANAKAN PEMOHON dan atas penjelasan tersebut,Pemohon telah menerima yang untuk selengkapnya telah terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan anak yangdimintakan dispensasi (KEMANAKAN PEMOHON), mempunyai hubungansebagai tante dan kemanakan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Dispensasi kawin, maka Pemohon tidak mempunya /egal

untukmenikahkankan anaknya tersebut;Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkanniatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19tersebut, namun Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikahkananaknya dan selanjutnya pemeriksaan perkara didahuli dengan pembacaansurat permohonan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Pemohon ;Bahwa perkara hakim telah pula memberikan penjelasan tentang tatacara pengajuan dispensasi kawin dan /egal

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu PengadilanAgama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonanPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembacaan permohonan danatas keinginan Pemohon yang hendak menikahkan saudara kandungnya yangbelum berusia 19 tahun, maka hakim tunggal telah memberikan penjelasantentang /egal

Pemohon bermaksuduntuk menikahkan keponakannya tersebut, namun kehendaknya tersebuttelah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasan usia keponakanPemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon, Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan /egal standing Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sepupu ayah calon mempelailakilaki yang bernama

No. 351/Pdt.P/2018/PA Mpw.wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebutbertempat tinggal:;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohonbukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in yudicio) sehingga Pemohon tidak mempunyai hak (/egal standing)untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Suatu permohonankarena tidak jelas/kabur (

Kholik,SH.MPd.I, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat

pada tanggal 06 April 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor137/15/IV/2014, tanggal 07 April 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugattelah damai dan rukun

Dengandemikian Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa oleh karenapermohonan banding dalam perkara a quo diajukan dan akta permohonanbanding ditanda tangani oleh seorang kuasa para Pelawan/Pembandingbernama Syahrol Riza, SH, maka secara yuridis keberadaan SyahrolRiza,SH tidak mempunyai /egal standing mengajukan dan menandatanganiakta permohonan banding a quo, karena jangkauan kewenangan nyasebagai kuasa para Pelawan/Pembanding hanya pada pengadilan tingkatpertama saja in casu Mahkamah Syariyah Sigli

, sesuai dengan bataskewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Syahrol Riza,SH, tidakmempunyai /egal standing dalam mengajukan dan menandatangani aktapermohonan banding, maka permohonan banding tersebut mengandungcacat formil, sehingga permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuanPasal 192 RBg dibebankan kepada pihak yang kalah, in casu adalah paraPelawan

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.2s3.4.Kompetensi absolut pengadilan;Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium):Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Penggugat tidak mempunyai /egal standing (persona standy in judicio);Eksepsi

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal16 Juli 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019, kKemudian terhadapnya

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Pwk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak

Pdt.G/2020/PTA.BtnBahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 yang digunakan olehkuasa hukum sebagai dasar kuasa hukum untuk bertindak, untuk dan atas namapemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding, tetapi dalam SuratKuasa Khusus tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan untuk mengajukanbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pertimbangan tentang /egal

Oleh karena surat kuasa tidak mencantumkan untukmengajukan upaya hukum banding maka kuasa yang menandatanganipermohonan banding tersebut tidak mempunyai /egal standing, maka dengannyamenjadi cacat formal, akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakantidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak diterima, maka materil dalam gugatan perkara a quo tidak lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini

98 UndangundangPerseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mrhmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sehinggadapat dikatakan direksi atau pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukandan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (/egal

mandatory) mewakilikepentingan badan hukum yang bersangkutan;Menimbang, bahwa kedudukan Muhammad Syuhrawardi untuk mewakiliPenggugat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam mengajukan gugatan incasu adalah sah dan mengikat sepanjang dapat ditunjukkan adanya suratkuasa dari direksi perseroan (/egal mandatory) yang juga sesuai denganketentuan dalam anggaran dasar;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara a quo yaitu SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2020 bertindak sebagai pemberi kuasa adalahMuhhamad

direktur utama;Menimbang, bahwa jika memperhatikan Surat Kuasa Khusus dalamperkara a quo telah jelas jika Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syaratHalaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mrhdan formalitas Surat Kuasa Khusus karena Muhammad Syuhrawardi tidakmenjabat sebagai Direktur atau salah satu anggota direksi PT Adira DinamikaMulti Finance Tbk sehingga tidak berhak mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan dan juga tidak memiliki /egal

tertanggal 12 Mei 2020, yang berisi, Jaelani (selaku AreaLoan Recovery Manager area Kalimantan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk)memberikan kuasa kepada Muhammad Syuhrawardi (Selaku Recovery OfficerArea Banjarmasin 2) untuk pada pokoknya mewakili kKepentingan Pemberi Kuasauntuk melaporkan Debitur/Nasabah yang terlampir, mengenai kasus fidusia yangtelah di kredit di PT Adira Dinamika Multi Finance Tok Cabang Banjarmasin;Menimbang, bahwa Muhammad Syuhrawardi beserta Kuasa Hukumnyamendalilkan memiliki egal

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.

Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan