Ditemukan 359361 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; 100/pdt/2016/pt kpg 6/pdt.plw/2016/pn.kfm Drs edmundus fallo M.m. Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung republik indonesia cq. kejaksaan tinggi ntt cq kejaksaan negeri kefamananu 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri di jakarta cq. kejaksaan tinggi sum-sel di palembang cq. kejaksaan negeri pali cq Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 49/pid.b/2019/pn.mre vs karyadi; Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3449 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2014 — KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pdt.Bth./2017/PN.Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
83 — 83
  • I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,yang beralamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, SamarapuraTengah, Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebutTERBANTAH ;Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Pat.Bth./2017/PN.Dps.2. DR. WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung (Sesuai KTP) dan jalan Prof.
    BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK PEMBANTAH/PELAWAN ERROR INPERSONABahwa Pembantah/Pelawan dalam mengajukan Bantahan/PerlawananNomor : 45/Pdt/Bth/2017/PN.DPS terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di JIn.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di Jln.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat diJalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura Tengah, Klungkung, Bali, untukselanjutnya disebut TERBANTAH ;2. DR.WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (sesuaiKTP) dan jalan Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034 K/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU VS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA
120 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/Pdt/2016/PT KPG., tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm., tanggal 30 Agustus 2016; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU VS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA
    ., memanggil Penggugat via telepon untukdiminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, JalanSultan Hasanudin Nomor 1 Jakarta untuk diminta keterangannya sebagaisaksi dalam perkara tersangka Drs. Vinsensius Saba. Pada tanggal 1 Juli2015 Penggugat dengan iktikad baik datang ke Kantor Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sesuai permintaanTergugat dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Drs.
    Nomor 1034 K/Pdt/2017Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara TahunPelaksanaan 2011:Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 1Juli 2015 dengan cara sewenangwenang Tergugat telah merampaskemerdekaan Penggugat dengan cara memborgol tangan Penggugatkemudian dibawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhususKejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.Penggugat dalam
    , bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah rahasia.Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dan sikapsewenangwenang Tergugat yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karenamenurut pasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentangapa yang disangkakan,;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugat dengan tangandiborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan
    Nomor 1034 K/Pdt/2017Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat asal) adalah selaku penegak hukumyang diberikan kewenangan oleh UndangUndang yaitu Pasal 284 ayat(2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanajJuncto Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukumacara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan RI, dan Pasal 26 =Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang =Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSATENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 11-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm
Tanggal 3 Januari 2024 — Penggugat:
Rosaliana
Tergugat:
Pemerintahan Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi aceh cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
36 — 29
  • Penggugat:
    Rosaliana
    Tergugat:
    Pemerintahan Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi aceh cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 02-12-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 PK/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DK VS KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DK VS KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAcq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq KEPALAKEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA
    ., M.H. dan kawankawan, ParaAdvokat pada Susanto Law Firm, berkantor di Ruko GoldenSavana, Nomor 4, Jalan Sarua Bulak Raya, RT 4/3, PondokPetir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;Para Pemohon Peninjauan,;LawanKEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAcq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq KEPALAKEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA, yang diwakili olehKepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, ZulbahriBanhtiar, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.
    Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 143/PDT/2016/PTBIN, tanggal 11 Januari 2017, kemudian atas putusan tersebut diajukankasasi dan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasidengan Putusan Nomor 195 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, yangamarnya sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KepalaKejaksaan Agung Republik Indonesi cq Kepala Kejaksaan
    Tinggi Bantencq Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor143/Pdt/2016/PT BTN, tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng,tanggal 23 Juni 2016;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pid/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — JHON LAUW MELAWAN KEJAKSAAN AGUNG RI, cq. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU di KEFAMENANU
302 — 1013 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JHON LAUW MELAWAN KEJAKSAAN AGUNG RI, cq. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU di KEFAMENANU
    KEJAKSAAN TINGGI NUSATENGGARA TIMUR, cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERIKEFAMENANU di KEFAMENANU, sebagai Penyidik tindak pidanakorupsi yang beralamat di Jalan Mayjend. El Tari Kefamenanu, dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, PARLINDUNGAN, S.H. danFRENGKI M.
    ., berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK13/P.3.12/Gp.2/10/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 dan Surat KuasaNomor SKK14/P.3.12/Gp.2/11/2015 tertanggal 2 November 2015,kesemuanya adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu yangberalamat di Jalan A.
    PUTRA KENCANAPERKASA;Bahwa BPK RI adalah Auditor Negara yang sah sehingga apa yangdirekomendasikan adalah sah dan benar, karena BPK RI adalahAuditor Negara yang berhak dan berwenang menyatakan ada tidakkerugian Negara, atas pekerjaan Pemohon Praperadilan, yangmenggunakan uang Negara/Daerah TTU tahun 2010;Bahwa ternyata Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tindak PidanaKorupsi, pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 21 Mei 2014telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print06/P.3.12
    No. 15 PK/Pid/201610.11.12.Bahwa sesuai hasil Audit BPK tahun 2012 dimana resume tanggal 29Juni 2012 Nomor 07.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 sebagai bukti bahwapekerjaan Pemohon untuk Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan
    PenyidikKepolisian, Kejaksaan dan Penyidik KPK untuk menghormati danmenjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga untuk menetapkanseseorang sebagai Tersangka maka Penyidik sudah harus memiliki 2alat bukti permulaan, bukti yang cukup sebagaimana alat bukti padaPasal 184 KUHAP dan calon Tersangka sudah harus diperiksa.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3563 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO, VS SUPRIYANTO
69 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN TINGGIJAWA TIMUR, cq KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO, VS SUPRIYANTO
    PUTUSANNomor 3563 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN TINGGIJAWA TIMUR, cq KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO,diwakili oleh Sri Sektiyanti, S.H., selaku Kepala KejaksaanNegeri Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa substitusikepada Mohamad Fatin, S.H., M.H., dan kawankawan,Kepala Seksi Tindak Pidana
    Sunaryotersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor02/PID/2004/PT SBY., tanggal 10 September 2004 yang telahmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor154/PID.B/2002/PN BDW., tanggal 20 Oktober 2003;Mengadili Sendiri1. Menyatakan Terdakwa H. Sunaryo, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;2.
    Eksepsi /itis plurium consurtium;Bahwa dalam perlawanan Pelawan tidak lengkap terhadap parapihaknya yang dijadikan Terlawan hanyalah pihak Pemerintah RepublikIndonesia cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cqKejaksaan Negeri Bondowoso sehingga kekurangan pihak sebab dalamperlawanannya pada pokok perlawanan jelas disebutkan perlawanan pihakketiga terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153K/Pid/2005, tanggal 29 Agustus 2007 yang mana Terlawan adalah selakueksekutorial
    Menurut kami keberatan atau gugatan tidakdapat diterima karena telah kedaluwarsa dan Kejaksaan tetap dapatmelaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1153K/Pid/2005 tanggal 29 Agustus 2007 yang memerintahkan kepadaJaksa/Penuntut Umum merampas untuk Negara tanah pekarangan yangdi atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA, cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cqKEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq KEJAKSAAN NEGERIBONDOWOSO, tersebut:2.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-10-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Jmb
Tanggal 20 Oktober 2022 — Pemohon:
LOUPOLDO PILAS.S
Termohon:
Kejaksaan agung republik indonesia cq. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI c.q KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI
147 — 23
  • Pemohon:
    LOUPOLDO PILAS.S
    Termohon:
    Kejaksaan agung republik indonesia cq. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI c.q KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 189/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 22 Januari 2020 — PT U Finance Indonesia Melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok
301 — 436
  • PT U Finance IndonesiaMelawanKejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok
    Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq.Kepala Kejaksaan Negeri Depok, yang beralamat di GDC KomplekPerkantoran, Jin.
    Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi JawaBarat Cq.
    Kejaksaan AgungRI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq.
    Kejaksaan Agung RICq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mnd
Tanggal 6 Februari 2023 — Pemohon:
BASIR MAINGKOLANG
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Kejaksaan Negeri Minahasa
64 — 7
  • Pemohon:
    BASIR MAINGKOLANG
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Kejaksaan Negeri Minahasa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
94 — 11
  • Firdauzi FirmansyahKejaksaan Negeri Surabaya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
102 — 15
  • SUHARIYONO, SE ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
    ANUGERAH RAHMAN , Namun Saksi juga tidakmempunyai Hubungan Keluarga kepada semuanya; Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriPamekasan dan menyatakan bahwa keterangan yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya; Bahwa Saksi sebagai Direktur dari UD.
    ANUGERAH RAHMAN,SE. dan Saksi tidakmempunyai Hubungan Keluarga; Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriPamekasan dan menyatakan bahwa keterangan yang ditulis dalam BeritaAcara Pemeriksaan tersebut benar adanya;Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur UD.
    ANUGERAH RAHMAN,SE. dan tidak ada hubungan keluarga denganmereka; Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriPamekasan dan menyatakan bahwa keterangan yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya;Bahwa Saksi sebagai Mitra Kerja Pengadaan Perum Bulog Sub DivreMadura sejak tahun 2013; Bahwa persyaratan sehingga akhirnya UD.
    ANUGERAH RAHMAN,SE. dan tidak ada hubungan keluarga denganmereka; Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriPamekasan dan menyatakan bahwa keterangan yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya;Bahwa Saksi yang mengirim beras ke Gudang GBB Larangan TokolPamekasan adalah Kuasa Direktur CV.
    Sugeng telah mengetahuinya; Benar pada pemeriksaan Terdakwa tanggal 13 Juni 2016 dihadapan persidanganditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan buktiberupa dokumen SPP dimana pihak Jaksa Penuntut Umum tidak bisamembedakan dokumen yang berisi data fiktif dan data sesuai dengan fisik beras masuk tanpa adanya pengakuan dari Sdr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 236/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — ROHMAT BUDI UTOMO Kejaksaan Surabaya
154 — 234
  • ROHMAT BUDI UTOMO Kejaksaan Surabaya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 30 Agustus 2017 — KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO ;
317 — 182
  • KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO ;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
62 — 15
  • ANANG PASETYOkejaksaan negeri Ponorogo
    Saksitidak menghadiri karena sepengetahuan dari suami saksi bahwa pihak CV.Global Inc Surabaya melarang saksi untuk menghadiri panggilan Kejaksaan.
    Global)5Bahwa saksi tidak ikut mengamankan penyedia barang yang memintadukungan di Kabupaten Ponorogo karena saksi tidak mempunyai reperensi dariteman Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk mengamananpenyedia yang meminta dukungan barang kepada CV. Global.Bahwa yang membayar saksi adalah CV. Yang memenangkan proyek tersebutdan yang meminta dukungan oleh CV.
    Global yang dipanggil semua di Kejaksaan Negeri Ponorogo ikutmenjalankan pekerjaan itu adalah atas perintah Danuar karena saat itumendominasi menejemen di CV.
    NUR SASONGKO namun saksi heranketika diperiksa di Kejaksaan pertama kali dulu disebut CV lain yangdirekturnya orang lain, padahal setahu saksi yang mengerjakan adalah CV.Global Inc.Bahwa jujur saksi akui kalau saksi pernah mendapat uang untuk lebaran dariCV.
    tapi saksi bilang agardikembalikan lagsung saja ke Kejaksaan atau bisa berhubungan dengan pengacarasakSi Saja.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya30 Saksi Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 1 Oktober 2015 — JIMMY WITARSA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
64 — 0
  • JIMMY WITARSAKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 K/PDT/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN VS Ny. AMI SUPARMI, dk.
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN VS Ny. AMI SUPARMI, dk.
    ., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Sumartha Syamsu,S.H., dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara,berkantor di Jalan Cindar Bumi Nomor 262, Kalianda,Kabupaten lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanNy. AMI SUPARMI, bertempat tinggal di Kamp.
    atau apabilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi KEJAKSAAN
    AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERILAMPUNG SELATAN tersebut, harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGILAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN,tersebut;Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/20192. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. H.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Register : 21-07-2023 — Putus : 11-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PN JEMBER Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Jmr
Tanggal 11 Agustus 2023 — Pemohon:
EDI SANTOSO
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri Jember
22 — 15
  • Pemohon:
    EDI SANTOSO
    Termohon:
    Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri Jember
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 01-10-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 76 / PDT / 2018 / PT TJK
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lam- pung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan >< AAN GUNAWAN
75 — 42
  • Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lam-pung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan >< AAN GUNAWAN
    Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, berkedudukan diJalan Cindar Bumi Nomor 262, Kalianda, Lampung Selatan,dalam hal ini diwakili oleh SRI INDARTI, S.H., M.H., selakuKepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada:) RYAN SUMARTHA SYAMSU, S.H.;) HENDI HARDICA, S.H.;) Sil BAROKAH, S.H;)) W PDRITA REGINA MEILLANI, S.E., S.H.;BANGGA PRAHARA, S.H.;6) KHAREZA MOKHAMAD T., S.H., M.H.
    ;masingmasing Jaksa Pengacara Negara pada KantorO1Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,berkedudukan di Jalan Cindar Bumi Nomor 262, Kalianda,Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK01/N.8.11/G.1/01/2018 tanggal 9 Januari 2018;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGsemula TERBANTE go mene ene cece ene cence eee ee ree reenneeeeneeeeeeeMELAWAN:AAN GUNAWAN, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 17 Desember 1976,pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung BabakanPeundeuy
    Kla tertanggal 09 November 2017 terhadap Kejaksaan NegeriLampung Selatan, sehingga menurut terbantah/pembanding, gugatan daripelawan tersebut salah alamat, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tidakpernah mengeluarkan produk hukum yang berupa Putusan PengadilanNegeri Kalianda Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN.Kla tertanggal 09 November Halaman 4 dari 8 hal.
    berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Polisi : F 1588 UV berwarna putih kepada Pembantah sebagai pemilik yangsah, dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telahmerubah Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana yang diketahuibahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya bisa dirubah/dianggapkeliru/dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan/atauPutusan Mahkamah Agung RI bukan melalui Putusan Pengadilan NegeriKalianda;Bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Putus : 06-07-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 01/Pra.Pid/2015/PN.BLG
Tanggal 6 Juli 2015 — LIBERTY PASARIBU LAWAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, DKK
207 — 179
  • LIBERTY PASARIBULAWANKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, DKK
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGISUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANGKEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, selanjutnya disebutSCQDABAL........cccessessssccecececsesensseeeceeeecceesssessnaeeeceeseseseseaeaeeeeeesesseeseees TERMOHONI;2.
    Nama :PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, S.H.Pangkat: Jaksa Pratama/Nip. 198003222006031001Jabatan : Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Balige2. Nama : EDUWARD, S.H.Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 197808232003121002Jabatan : Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Balige3. Nama : ZULHELMI, S.H.Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 198009012005011005Jabatan : Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Balige4.
    MONANG SITORUS, SH., MBA; Bahwa saksi dahulu adalah Bupati Toba Samosir periode tahun 20052010;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi;Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada saat pemeriksaan di KejaksaanNegeri Balige dan Cabang Kejaksaan
    Saksi TITO SIAHAAN;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum padaPemerintahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2006;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi;Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksitidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;Bahwa saksi pernah menjadi anggota penaksir harga bangunan Balai LatihanKerja
    Saksi HERMIN SIANIPAR, SH.; Bahwa saksi adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dikabupaten Toba Samosir; Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi; Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi; Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea; Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas kasus Balai Latihan Kerja (BLK)antara