Penggugat:
PT Pelabuhan Samudera Palaran
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Intervensi:
1.PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
1.KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (TKBM KOMURA)

Menyatakan terdakwa Pesrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar; ----------2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; ---------------------------------3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan; ---------------------------------------------4.

Sertifikat garis muat Internasional (1966) sementara No. 00275-PK/ D1. S/ 2016; -----------------------------------------------t. Sertifikat klasifikasi sementara lambung No. 00275-PK/ B1. S/ 2016; --------------------------------------------------------------------u. Perjanjian kerja laut TB. Cavalo Marinho 01 No. PK. 301/ 02/ 02/ KSOP. I/ DMI/ 2015; -----------------------------------------v. Perjanjian kerja laut TK. Metro 01 No.

Sertifikat garis muat Internasional (1966) sementara No. 00276-PK/ D1. S/ 2016: ------------------------------------------oo. Certificate fire hoses safety and rescue equipment No. PK. 004/ 15/ 17/ TKP-2015; -------------------------------------pp. Re-inspection Certificate TK. Metro 01 No. 3/ ILR/ JRN/ I/ 16; -------------------------------------------------------------------qq. Re-inspection Certificate of Inflatable Liferaff TK.

, menunda dan bongkar muat barang berbahaya tanpaHalaman 4 dari 22 HalPutusan Nomor 426/ Pid.

Rian Jaya untuk persiapantransfer atau bongkar muat BBM jenis solar. Kemudian saksi Arifinmemasang selang terkoneksi dengan pompa robin milik KM. Rian Jaya,setelah itu mesin di hidupkan di mulailah bongkar muat BBM dari tankikapal TB. Cavalo Marinho01 ke tanki yang berada di kapal KM. RianJaya tersebut.

Tpg.Bahwa, pada saat bongkar muat BBM tersebut baru berjalan lebihkurang 15 (lima belas) menit datang kapal patroli TNI AL yang bernamapatroli Kuala Gaung Patkamla Il untuk menghentikan kegiatan bongkarmuat tersebut karena terdakwa selaku Nakhoda TB. Cavalo Marinho 01GT. 185 melakukan kegiatan bongkar muat BBM tersebut tanpapersetujuan syahbandar; Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakantidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; 2.

M GT. 285 =sscce neem cee teenie emceesBahwa, pada saat bongkar muat BBM tersebut baru berjalan lebihkurang 15 (lima belas) menit datang kapal patroli TNI AL yang bernamapatroli Kuala Gaung Patkamla Il untuk menghentikan kegiatan bongkarmuat tersebut karena terdakwa selaku Nakhoda TB. Cavalo Marinho 01GT. 185 melakukan kegiatan bongkar muat BBM tersebut tanpapersetujuan syahbandar; Halaman 8 dari 22 HalPutusan Nomor 426/ Pid. Sus/ 2016/ PN.

Bahwa, pada saat bongkar muat BBM tersebut baru berjalan lebihkurang 15 (lima belas) menit datang kapal patroli TNI AL yang bernamapatroli Kuala Gaung Patkamla Il untuk menghentikan kegiatan bongkarmuat tersebut karena terdakwa selaku nakhoda TB Cavalo Marinho01GT 185 melakukan kegiatan bongkar muat BBM tersebut tanpapersetujuan syahbandar; 20+ 222222 on eeewennen= Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1.

penjara selama 6 (enam) bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; Menetapkan agar barang bukti berupa :- Nota Pembelian perlengkapan kendaraan 6 (enam) lembar ;- Nota pembelian alat kantor 5 (lima) lembar ;- Nota fotokopi 52 (lima puluh dua) lembar ;- Kwitansi ongkos bongkar muat

(OB) muat 42 (empat puluh dua) lembar- Buku Kas 1 (satu) buku ; dan- Buku Droping 3 (tiga) buku; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menyatakan barang bukti berupa:e Nota Pembelian perlengkapan kendaraan 6 (enam) lembar ;e Nota pembelian alat kantor 5 (lima) lembar ;e Nota fotokopi 52 (lima puluh dua) lembar ;e Kwitansi ongkos bongkar muat (OB) muat 42 (empat puluh dua) lembar;e Buku Kas 1 (satu) buku ;e Buku Droping 3 (tiga) buku;(terlampir dalam berkas perkara).4.

Bernardus Danang TriPriyo Utomo menunjukkan kwitansi ongkos bongkar (OB) milik Saksi,yang tertulis ongkos bongkar sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluhlima ribu Rupiah) tetapi ketika Saksi serahkan kepada Terdakwa selakukasir, ongkos bongkar (OB) muat yang sebenarnya hanya Rp. 25.000,00(dua puluh lima ribu Rupiah) ;Bahwa kemudian Saksi mendengar berita jika Terdakwa mengakuidirinya lah yang telah melakukan perbuatan menebalkan nominal angkadi nota dan kwitansi ;Bahwa Saksi membenarkan barang

(OB) muat 42 (empat puluh dua) lembar;e Buku Kas 1 (satu) buku ;e Buku Droping 3 (tiga) buku;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telahdilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebutdapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu denganyang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

(OB) muat 42 (empat puluh dua) lembar ; Buku Kas 1 (satu) buku ; danHalaman 25 dari 28,Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Wng26 Buku Droping 3 (tiga) buku;Yang disita dari Saksi Bernadus Danang Tri Priyo Utomo Al.

Menetapkan agar barang bukti berupa : Nota Pembelian perlengkapan kendaraan 6 (enam) lembar ; Nota pembelian alat kantor 5 (lima) lembar ; Nota fotokopi 52 (lima puluh dua) lembar ;Kwitansi ongkos bongkar muat (OB) muat 42 (empat puluh dua) lembar Buku Kas 1 (satu) buku ; danBuku Droping 3 (tiga) buku;Tetap terlampir dalam berkas perkara.5S.

- KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI, TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING; --------- BUPATI BARRU, TERGUGAT / TURUT TERBANDING ; - M E L A W A N :1. ABDULAH SAPPE, 2. ANDI ANWAR PAKI, 3. ARMAN ARAS, ; PARA PENGGUGAT/TERBANDING ; ----------------------

Pettarani No. 45Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI,berdasarkan Akta Pendirian tanggal 24 Maret 2012, yang dalamhal ini diwakili oleh ANDI ZAENAL, S.Sos.

Barru ), berupa Surat Keputusan Bupati Barru cq Kepala DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBarru Nomor : 23 / BH / XXIV.2/2012 tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Syukur Mandiri tanggal 24 MaretMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat ( Bupati Barru ), berupa Surat Keputusan BupatiBarru cq.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Barru Nomor : 23/BH/XXIV.2/lll/2012 tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat ( TKMB)Syukur Mandiri tanggal 24 Maret5.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru cq.Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Barru tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atas nama KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue setelah memenuhi syaratsyarat yangditentukan dalam ketentuan Perudang undangan yang berlaku ;6.

No. 49/B/2013/PT TUN Mks.Hakim Banding dengan mencermati yaitu Eksistensi dari KTKBM (Koperasi TenagaKerja Bongkat Muat Samaturue) yang sudah mempunyai Akte Pendirian Nomor 16tanggal 31 Mei 2012 ( Bukti P1 ) dan mendapatkan persetujuan dari OtoritasPelabuhan Barru ( bukti P10 ) maupun Pemerintah Setempat ( Bukti P9 ), dimanaberdasarkan keterangan saksi M.

Pengendali Surat PersetujuanHama dan Muat (SPM);Penyakit Ikan 3. Pembantu(PHP!)

Pengendali Surat PersetujuanHama dan Muat (SPM);Penyakit Ikan 3. Pembantu(PHPI) Pelaksana bendahara PNBP.

negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal18,19,20,21,22,23 Januari 2021;29. 1 (satu) Bundel Dokumen Ekspor barang PT BERKATSAMUDERA SUKSES yang terdiri dari Slip Bank BRI, Buktipenerimaan negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal25,26,27,29,30 Januari 2021;Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT PBR30. 1 (Satu) Bundel Dokumen Ekspor barang PT BERKATSAMUDERA SUKSES yang terdiri dari Invoice, Packing List,Kwitansi, Surat persetujuan muat, permohonan pemeriksaankarantina

Bank BRI, Buktipenerimaan negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal18,19,20 Maret 2021;101. 1 (Satu) Bundel Dokumen Ekspor barang PT BERKATSAMUDERA SUKSES yang terdiri dari Slip Bank BRI, Buktipenerimaan negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal15,16,17 Maret 2021;102. 1 (satu) Bundel Dokumen Ekspor barang PT BERKATSAMUDERA SUKSES yang terdiri dari Slip Bank BRI, Buktipenerimaan negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal8,10,12,13 Maret 2021;103. 1 (Satu) Bundel Dokumen Ekspor

SUKSES yang terdiri dari Slip Bank BRI, Buktipenerimaan negara, Surat persetujuan muat, Kwitansi tanggal1,3,4,5 Mei 2021;151.

/JabatanDirektur Perusahaan Bongkar Muat PT.

Pelindo tidak perlu mengurus SIUPBM untukmelakukan bongkar muat (Bukti P 18).e.

Bahwa Pemohon selaku pribadi juga selaku Direktur perusahaanbongkar muat PT.

yang telah memperoleh konsesi "" (5) untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat(4), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/ataubadan usaha pelabuhan"4.

yangakan melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

lainuntuk melaksanakan pelayanan kegiatan bongkar muat tetapihasilnya mengecewakan karena produktifitas rendah,ketidaktersediaan alat, disubkontrakan ke perusahaan bongkar muatlain, dan harganya lebih mahal ;Bahwa dengan adanya terminal yang dedicated dimana tidak adaperusahaan bongkar muat lain yang dapat melakukan kegiatan selainPemohon Keberatan tidak serta merta mematikan perusahaanbongkar muat lain, dikarenakan perusahaan bongkar muat lainmasih memiliki market dan dapat melaksanakan bongkar

batu bara, Jahanpenumpukannya ada di luar wilayah pelabuhan, dan berdasarkandata pula mayoritas bongkar muat batu bara dilakukan dari lahanpenumpukan yang berada di luar tanah pelabuhan ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan perjanjian penyewaan lahandengan klausul jasa bongkar muat antara Pemohon Keberatandengan PT.Karbindo Abesyapradhi tidak mempengaruhi kegiatanperusahaan bongkar muat lain melakukan bongkar muat batu bara didermaga multipurpose ;Berdasarkan keterangan saksi lim Priatna, Ketua APBMI

putusan Nomor :02/KPPUI/2013 menyatakan, supervisi fee kepada pengguna lahanyang tidak menggunakan jasa bongkar muat Pemohon Keberatanjelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telahmenambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukanperusahaan bongkar muat lain atau setidaktidaknya telahmengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lainselain PemohonKeberatan ;Bahwa supervisi fee tidak ditujukan untuk menghalangi PerusahaanBongkar Muat lain, tapi merupakan pelaksanaan

kegiatanjasa bongkar muat.

) Yang Sama.Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditassemen dinyatakan tidak melanggar Pasal 15 ayat (2), sedangkan PerjanjianPenyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditas CPO danBatubara dinyatakan melangaar Pasal 15 ayatBahwa Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untukkomoditas CPO dan Batubara yang dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat (2) olehTermohon Keberatan, justru adalah pelayanan jasa bongkar muat dimanaPemohon Keberatan memiliki

Sri Murni Abadi bulanMaret 2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (GPM) dan SuratPermintaan Pengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulanApril 2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan SuratPermintaan Pengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV.

Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulanAgustus 2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) danSurat Permintaan Pengambilan Barang (Sub DO).10.Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulanSeptember 2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) danSurat Permintaan Pengambilan Barang (Sub DO).11.Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV.

Sri Murni Abadi bulan April2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulan Mei2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV.

Sri Murni Abadi bulan Juni2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulan Juli2004 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV.

Sri Murni Abadi bulan April2005 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV. Sri Murni Abadi bulan Mei2005 beserta lampiran Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat PermintaanPengambilan Barang (Sub DO).Laporan Harian Realisasi Muat Distributor CV.

Bertentangan Dengan Asas Dapat Dilaksanakan (Pasal 5 Huruf d).Bahwa berdasarkan faktafakta di lapbangan sebagaimana yang telah ParaPemohon kemukakan di atas, maka sudah tentu keharusan wajibmenggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam melakukan kegiatanbongkar muat tersebut sangat patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.Effektifitas penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut sangatrendah / tidak efektif karena Tenaga Kerja Bongar Muat (TKBM) sangateffektif dan lebin dominan dipergunakan

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020keseluruhan pekerjaan bongkar muat yang ada akan tetapi disesuaikandengan volume dan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentangTarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang menyebutkanbahwa barangbarang yang tidak dikenakan tariff bongkar muat adalah:1. Barangbarang milik/diperuntukan untuk rumah ibadah;2.

(TKBM) dalam melakukan kegiatanbongkar muat tersebut sangat patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.Effektifitas penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut sangatrendah / tidak efektif Karena Tenaga Kerja Bongar Muat (TKBM) sangat effektifdan lebih dominan dipergunakan berkaitan dengan kondisi / area kerjapelabuhan baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara;Bahwa baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, daerah maupunmencirikan daerah perkotaan.

(UMKM) yang mempunyaikaryawan/tenaga kerja yang melakukan bongkar muat sendiri dengan anggotaTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam serikat pekerja,dengan alasan lain volume kerja untuk melakukan pembongkaran/dan atauHalaman 45 dari 54 halaman.

dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan WallKota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun2018 yang menyebutkan bahwa barangbarang yang tidak dikenakan tarifbongkar muat adalah:1.

9 lembar bon muat dan diberikan kepada saksi padasaat itu bertemu didaerah Cakung, selanjutnya saya menghubungi SdrRahmat Ramdani dan bertemu didaerah Cakung juga selanjutnya sayamemberikan ke 9 Bon Muat tersebut, kemudian ke 9 Bon Muat tersebutdibawa ke Depo PT.

9 lembar bon muat dan diberikan kepada saksi padasaat itu bertemu didaerah Cakung, selanjutnya saya menghubungi SdrRahmat Ramdani dan bertemu didaerah Cakung juga selanjutnya sayamemberikan ke 9 Bon Muat tersebut, kKemudian ke 9 Bon Muat tersebutdibawa ke Depo PT.

9 lembar bon muat dan diberikan kepada saksi pada saat itubertemu didaerah Cakung, selanjutnya saya menghubungi Sdr RahmatRamdani dan bertemu didaerah Cakung juga selanjutnya saya memberikan ke 9Bon Muat tersebut, kemudian ke 9 Bon Muat tersebut dibawa ke Depo PT.OOCL yang berlokasi di JI.

9 lembarbon muat dan diberikan kepada saksi pada saat itu bertemu didaerah Cakung,selanjutnya saya menghubungi Sdr Rahmat Ramdani dan bertemu didaerahCakung juga selanjutnya saya memberikan ke 9 Bon Muat tersebut, kKemudianke 9 Bon Muat tersebut dibawa ke Depo PT.

9 lembarbon muat dan diberikan kepada saksi pada saat itu bertemu didaerah Cakung,selanjutnya saya menghubungi Sdr Rahmat Ramdani dan bertemu didaerahCakung juga selanjutnya saya memberikan ke 9 Bon Muat tersebut, Kemudianke 9 Bon Muat tersebut dibawa ke Depo PT.

>

• Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I (I.c Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat

Penggugat:
SAIM
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)

Buruh Bongkar Muat yang terdaftar diPelabuhan Teluk Bayur;8.4.

Berdasarkan salah satu unsur tersebut, untukterpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukumsebagaimana dituduhkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT danTERGUGAT II adalah adanya kerugian yang dialami PARAPENGGUGAT.Bahwa dalam pengerahan tenaga kerja bongkar muat untukmelakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhandilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sehinggatidak ada keterlibatan FSPTI dalam hal pengerahan tenaga kerjabongkar muat.

1 angka 14 Kepmenhub Nomor KM 14 Tahun 2002, dan Pasal1 angka 4 SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut dapat dijelaskan bahwapenyelenggara kegiatan bongkar muat adalah perusahaan bongkar muatselaku penyedia kegiatan bongkar muat.

Sedangkan penyedia jasatenaga kerja bongkar muat adalah koperasi bongkar muat. Sehinggajelaslah bahwa PENGGUGAT bukan wadah penyelenggara kegiatanbongkar muat.

Ilkemukakan bahwa PENGGUGAT dalam hal pengerahan tenaga kerjabongkar muat untuk melakukan kegiatan bongkar muat dari dan kekapal, hanya mau melaksanakan pekerjaan bongkar muat yang sifatnyamenggunakan tenaga mekanis (conveyor, container crane, forklift dll)sedangkan untuk pekerjaan bongkar muat yang sifatnya menggunakantenaga manusia, PENGGUGAT tidak mengerahkan tenaga kerja bongkarmuat secara nyata namun PENGGUGAT tetap menagih biaya kepadaperusahaan bongkar muat yang menggunakan jasa PENGGUGAT

Pesawat CN-295 TNI AU. 27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/447/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan dukungan ruang muat Pesawat CN-295 TNI AU. 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/570/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules/CN-295 TNI AU. 29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/632

ruang muat Pesawat Hercules/CN-295 TNI AU. 32) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/93/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 33) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/461/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 34) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku

Pangkoops TNI Papua Nomor B/881/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 35) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/1164/IV/2019 tanggal 7 April 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 36) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/1501/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang

muat Pesawat Hercules TNI AU. 37) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/1848/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 38) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/3278/IX/2019 tanggal 23 September 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 39) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI

Papua Nomor B/3583/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 40) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua Nomor B/3758/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat. 41) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4148/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 kepada Panglima TNI tentang Permohonan ruang muat Pesawat Hercules TNI AU. 42) 1 (satu) lembar

Berlayar ( SPB Kapal dan Tongkang ), Keterangan susunan perwira, Daftar Awak Kapal (Creew-List), Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat (TB) Syarasd I, 1 (satu) Lembar Buku Sijil, Pas Besar, Copyan Rencana Pola Trayek, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi, Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal, Sertifikat Garis Muat

Kapal Pelayaran Dalam Negeri; 1 (satu) Unit Tongkang Syarasd VII, 1 (satu) Lembar Surat Laut, Sertifikat Garis Muat Internasional, Copy Rencana Pola Trayek (RPT) / Izin Trayek (Angkutan), Surat Ukur Internasional, Healthy Book, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Biro Klarifikasi Tongkang Syarasd VII; 1 (satu) lembar asuransi Jasindo (TK) Saras VII;Dikembalikan kepada Terdakwa PETRUS DEREK;5.

KapalPelayaran Dalam Negeri; 1 (satu) Unit tongkang syarasd VIl masingmasing 1 (satu) LembarSurat laut Angkutan, Sertifikat Garis Muat Internasional, Copy RencanaPola Trayek, lin Trayek Kapal Barang, Biro Klarifikasi TongkangSyarasd VII, 1 (satu) Lembar Asuransi Jasindo ( TK ) Syarasd VII;Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS DEREK;6.

Pasal 117 ayat (2) huruf a, c dan d UU RI No. 17tahun 2008, yang mana memiliki unsur sebagai berikut : Nakhoda; Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut yang meliputi: keselamatan kapal,pengawakan kapal, dan garis muat kapal dan pemuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

pemeriksaan dan pengujian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Awak Kapal adalah orangyang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapaluntuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantumdalam buku sijil;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan garis muat adalah jarakvertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambungtimbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat, sedangkan pemuatan adalahkegiatan menaikkan dan menurunkan

Kapal dan Pemuatan,disebutkan: Pasal 39 ayat (1) : Marka garis muat kapal tidak boleh terbenam pada saatkapal berangkat, selama dalam pelayaran dan padawakiu tiba sesuai dengan garis muat yang telahditentukan; Pasal 39 ayat (2) : Pemuatan dikapal tidak boleh melebihi batas marka garismuat yang telah ditentukan didalam sertifikat garis muat; Pasal 52 ayat (2) : Pemuatan tidak boleh melebihi batas marka garis muatyang telah ditentukan dalam sertifikat garis muat dankapal harus dalam posisi tegak;Menimbang

susunan serta perlengkapan termasukperlengkapan alat penolong dan radio; danz= elektronika kapal;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Ahli yangmenyatakan: Garis muat kapal dengan keselamatan kapal sangat eratkaitannya karena apabila kapal melebihi dari batas muat dalam hal ini sampaigaris muat tenggelam dan tidak tampak sama sekali maka stabilitas kapaldalam hal ini GM kapal (pusat stabilitas) adalah negatif yang dapatmengakibatkan stabilitas kapal tidak sempurna sehingga mengakibatkanapabila

ESKA JAYA bermuatan Minyak Kelapa sawit (CPO) sebanyak + 5 Ton;

bongkat muat barang di pelabuhan Nomor 52/MMP/VIII/MBO/-201, tanggal 15 Mei 2019 dari PT.

MAYUDISTRA PRATAMA PRAKASA memiliki Surat IzinUsaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dengan Nomor552.1/DPMPTSP/1168/BM/2019;Bahwa PT.

PENATA III ISKANDARYSAHNIP 1983121001 dan dicap dan tanda tangan tersebut adalah milik Saksi;Bahwa surat permohonan bongkar muat dari PT.MAHYUDISTRAPRATAMA PERKASA kepada Kepala Syahbandar Otoritas PelabuhanMeulaboh dengan surat nomor : 52/MPP/VIII/MBO201, tanggal 15 Mei2019 sebagai Surat Laporan Rencana Kegiatan Bongkar Muat Barang diPelabuhan;Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN MboBahwa Laporan Rencana Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhanyang diberikan kepada Saksi bersifat pemberi

tahuan tentang LaporanRencana Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan saja, akan tetapitidak berlaku dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan bongkar muat,alin muat dan olah gerak di DLKP pelabuhan Kelas IV Meulaboh Jl.

Aceh BaratProvinsi Aceh;Bahwa PT MAHYUDISTRA PRATAMA PERKASA tidak ada mengajukanpermohonan penerbitan Surat Persetujuan Olan Gerak (GPOG) ke KSOPmeulaboh untuk melakukan alin muat di DLKP pelabuhan Kelas IVMeulaboh Jl.

ESKA JAYA 01 melakukan kegiatan alin muat di DLKPpelabuhan Kelas IV Meulaboh JI. Tgk Chik Ditiro Desa. Pasar Baru Kec.Johan Pahlawan Kab.

Dikembalikan Kepada PT BAU (Bara Alam Utama) ; 1 (satu) Lembar surat pengantar palsu DO (Delivery Order) muat atas nama PT CEP (Cipta Elang Perkasa). 1 (satu) rangkap tanda bukti pengangkutan batu bara logo PT CEP ke PT BAU tanggal 17 November 2015. 1 (satu) rangkap surat jalan logo PT Sinar Sekawan Abadi tanggal 17 November 2015. 1 (satu) buah Plat Nomor Mobil dengan No.Pol BG 8031 KB.Dirampas untuk dimusnahkan,6.

Bara Alam Utamadengan menyerahkan tiket pengantar DO muat palsu tersebut kepadapetugas DO muat selanjutnya setelah menyerahkan tiket pengantar DOmuat palsu tersebut lalu terdakwa menerima DO muat dari petugas DOmuat untuk kemudian terdakwa melakukan penimbangan mobil truckdalam kondisi tanpa muatan.

Bara Alam Utama denganmenyerahkan tiket pengantar DO muat palsu tersebut kepada petugasDO muat selanjutnya setelah menyerahkan tiket pengantar DO muatpalsu tersebut lalu terdakwa menerima DO muat dari petugas DO muatuntuk kemudian terdakwa melakukan penimbangan mobil truck dalamkondisi tanpa muatan.

MerapiBarat tepatnya dilokasi Stock File C3 tambang batubara milik PT.BAU ;e Bahwa, saksi bekerja pada Perusahaan PT CEP (cipta elangPerkasa) dengan jabatan sebagai Checker dengan tugas memberiDO (delivery order) muat kepada supir truk yang mengangkutbatubara pada Perusahaan PT. BAU ;e Bahwa, saksi mengetahui ada kejanggalan pada lembar tiketpengantar DO (delivery order) untuk muat batu bara dari PT. CEPselaku transportir untuk muat batu bara pada PT.

Lahat ;e Bahwa, saksi tidak mengenali barang bukti 1 (satu) lembar tiketpengantar DO muat PT. CEP ke PT.

HPsupir kosong tujuan bongkar RMK dan memalsukan namapengurus DO (delivery order) berinisial Supran/Mul adalah yangTerdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan muat batubaramilik perusahaan PT. BAU ;e Bahwa, Hal yang diduga palsu pada tiket pengantar DO (deliveryorder) muat dari PT. CEP ke PT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Yulmawati binti Juprin) untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama (Matlillah bin Muat);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI),alamat dahuludi JalanSumatera No. 19 Panjang Bandar Lampung, alamat sekarangdi Jalan Teluk Lampung No. 45 Panjang Bandar Lampung;- -----------------------------2. PT. Varuna Tirta Prakasya, alamat di Jalan Gatot Subroto No. 57C Garuntang, Bandar Lampung;3. PT. Bintang Samudera Makmur, alamat di Jalan Teluk Lampung No,. 26 Pidada, Panjang, Bandar Lampung;4. PT.

pelayananjasa bongkar muat, PT.

Pelabuhan Indonesia I, Il, Ill, dan IV (Persero)dapat bekerjasama dengan Perusahaan Bongkar Muat yangmemperoleh penunjukan dari Pemilik Barang dengan prinsip salingmenguntungkan dan memperhatikan sarana, prasarana, dan keahlianserta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan..

Bahwa dalil atau keterangan Penggugat dalam gugatan point 9 yangmenyatakan bahwa setiap Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalamAsosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat), apabilamelakukan kegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biayabiayasesuai dengan Undangundang dan Peraturan yang berlaku antara lain:a. Uang Dermaga ;b. Uang Penumpukan Barang ;c. Uang Kebersihan ;d.

Bahwa sebelum para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam point 9gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat (Perusahaan bongkar muat)harus memahami terlebin dahulu kedudukan Para Penggugat di dalamkegiatan bongkar muat tersebut sebagai apa?

5/Pdt./2016/PTTJIK.10.10c) Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan /atau kendaraan ;d) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaankegiatan bongkar muat barang dan peti kemas ;e) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunanbarang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan ;f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kKemas,curah cair,curahkering dan roro ;g) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang ;h) Penyediaan

Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraianfakta hukum butir 3 yang mengatakan Penggugat melakukan kerja samadengan Tergugat Ill untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yangbenar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM)berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat Il;3.

faktahanya penggunaan jasa PBM untuk bongkar muat barang dari kapal, dengandemikian yang dibayar jasanya adalah buruh Tenaga Keja Bongkar Muat (TKBM) yang berdiri sendiri wadahnya, sedangkan tanggungan PBM menyewaoperator bongkar muat, menyewa alat bongkar muat, membayar pajakbongkar muat, kesemuanya ditanggung oleh penyewa bendera PBM,Penggugat hanya duduk manis saja dapat fee tanpa modal kerja, dengandemikian Penggugat tidak pernah ada kehilangan modal kerja, sebab sejakawal pekerjaan bongkar

muat, Penggugattidak mempunyai modal dan bukanPenggugat yang langsung mendapat pekerjaan dari Tergugat III melainkanSdr.

Indonesia Ocean Truck (Tergugat Ill) untuk mencari PerusahaanBongkar Muat ( PBM ) di pelabuhan jetty morosi, kemudian Tergugat menghubungi sdr WAIS dan JUMADIL untuk mencari PerusahaanBongkar Muat ( PBM). Bahwa WAIS selanjutnya bertemu dengan Direktur Penggugat melaluiWAHAB sehingga oleh WAIS merekomendasikan PT Shafa MandiriLestari dan selanjutnya Tergugat merekomendasikan ke Tergugat Illmaka dari itulah Perusahaan Bongkar Muat ( PBM) Penggugat tersebutditunjuk oleh PT.

Konawe dankontrak baru bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari?.

Pola Daya Investama selaku pengelolapelabuhan membayar retribusi keluar masuk kendaraan, retribusi tambat5labuh, retribusi bongkar muat dan retribusi penumpukan pada PelabuhanPetangis kepada Dishubkominfo Kab. Paser Kaltim;e Bahwa berdasarkan prosedur penerimaan retribusi keluar masukkendaraan, retribusi tambat labuh, retribusi bongkar muat dan retribusipenumpukan pada Pelabuhan Petangis tersebut, tanggal 22 Desember2009 Dishubkominfo Kab.

Pola DayaInvestama berkewajiban melakukan pembayaran retribusi keluar masukkendaraan, retribusi tambat labuh, retribusi bongkar muat dan retribusipenumpukan pada Pelabuhan Petangis kepada Dinas Perhubungan,10Komunikasi dan Informatika Kab.

Pola Daya Investama selaku pengelolapelabuhan membayar retribusi keluar masuk kendaraan, retribusi tambatlabuh, retribusi bongkar muat dan retribusi penumpukan pada PelabuhanPetangis kepada Dishubkominfo Kab. Paser Kaltim;Bahwa realisasi pelaksanaan penerimaan retribusi keluar masukkendaraan, retribusi tambat labuh, retribusi bongkar muat dan retribusipenumpukan pada Pelabuhan Petangis kepada Dishubkominfo Kab.

:Inspektorat/252/STTPK/ 2011 tanggal 4 Juli 2011 untukmelakukan Pemeriksaan Khusus atas penerimaansumbangan tambat labuh, bongkar muat dan penumpukanpada Dishubkominfo TA 2010, selama 5 (lima) hari daritanggal 713 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel bukti setordan tanda bukti penerimaan Retribusi PelayananKepelabuhan periode tahun 2011;seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

PaserKaltim juga mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran retribusi tambatlabuh dan bongkar muat Nomor: 552.3/41/Dishubkominfo/VII/2010 tanggal 12Juni 2010 yang juga ditandatangani sendiri oleh terdakwa M. Aris, S. Sos.,MM kepada pihak PT. Pola Daya Investama dengan rincian:Le Retribusi 19 April: Rp. 128.874.000,s/d 3 Mei 20102. Retribusi 12 Mei s/ : Rp. 65.754.860,d 24 Mei 20103.