Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

(PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

/Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.

Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.

,M.Hum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH., M.Hum., dengan keberlakuan keputusan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6.

Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

Partai Hanura No.

Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

, Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

Karya Perjuangan yang langsungdipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito TimurSdr.

Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk kedalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yangada di dalam rumah tersebut sambil berkata, Kampanye kah?

dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabutanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai KaryaPerjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangansehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebutmenjadi terganggu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 joPasal 84 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Republik Indonesia

menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan bajuatribut partai tetapi pakai baju biasa.

Pematang Karau, jadwal pagi partai nomorurut 17 ( Partai Karya Perjuangan ) sore partai nomor urut 14 ( PartaiPemuda Indonesia ).Bahwa benar petugas KPU dalam hal pelaksanakan kampanye dalambentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitorpelaksanaannya.18Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuaidengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari daripukul 09.00 12.00 WIB.Bahwa, KPU Kab.

Tahun 2019 bertempat diKecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, telahdilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Nanggroe Aceh, dimana salahsatu agendanya adalah pergantian Ketua Umum Partai Nanggroe Acehdikarenakan Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh ketika itu IrwandiYusuf sedang bermasalan dengan hukum, sehingga untukmenyelamatkan dan memastikan eksistensi Partai Nanggroe Aceh,atas permintaan Majelis Tinggi Partai sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (Vide

Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Pemohon III (Bukti P10);.

Keberadaan partai politik lokal dalamsistem kepartaian Indonesia diakomodasi oleh Dewan PerwakilanRakyat, dengan memasukkan materi pengaturan partai politik lokal diAceh UU Pemerintahan Aceh;Pengaturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam PP ParpolLokal Aceh, seperti halnya partai politik Nasional, partai politik lokal diAceh juga menjalankan fungsifungsi yang dilakukan oleh partai politikNasional.

Partai politiklokal yang diatur dalam Pasal 95 UU Pemerintahan Aceh adalahpartai politik lokal di Aceh;Pengaturan mengenai partai politik lokal di Aceh dalam UndangUndang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Partai PolitikLokal Di Aceh adalah suatu terobosan yang tepat, menimbang bahwaUndangUndang Partai Politik yang berlaku saat itu tidakmemungkinkan untuk berdirinya partai politik lokal di Indonesia.Adanya perubahan pada UU Pemerintahan Aceh dan bukan padaUndangUndang mengenai Partai Politik

pengesahankepengurusan partai politik Partai Naggroe Aceh kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengurus Partai;3.

(d) Menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas di antarasesama anggota Partai; dan (e) Membayar uang iuran anggota;Selanjutnya Pasal 9 AD ART menyatakan bahwa :(1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota maupun pengurusPartai lain;(2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi kemasyarakatanyang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asasdan/atau tujuan Partai;(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinanstruktur organisasi Partai yang lebih

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.b. Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atausebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.c. Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepadaKementrian.d.

Pengurus Partai;g.

Partai;3.

(Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor KEP38/DPP/Golkar/V1I/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah danberdasarkan hukum;3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

(Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/Golkar/V1/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasarhukum;3.

Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik,yaitu:1. Partai Golongan Karya (Golkar);2. Partai Amanat Nasional (PAN);3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partaidengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD KabupatenMamuju Tengah, masingmasing: Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Dengan demikian syarat pencalonan Penggugatadalah sah dan mengikat;Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamu juTengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3(tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Tengah periode Tahun 2016 2021, berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai denganperolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten MamujuTengah, masingmasing:Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015 Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi Kesempatan oleh pihak TermohonKasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satukandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanyabukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikanbahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipunadanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Gollkar;3.

secara musyawarah dan kekeluargaandi internal Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA), dengan mengusulkandibentuknyaHalaman 5 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.10.11.12.dibentuknya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Propinsi Bali, cq.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani...Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.17.Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politikdan gugatan Penggugat yang prematur serta Surat Permohonan PemberhentianAntarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng dan Surat Permohonan yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahulu diselesaikansecara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politik dan gugatanpenggugat yang prematur serta surat permohonan pemberhentian antar waktuyang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng dan surat permohonan yang diajukan olehDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Bali yang tidak sah dan melanggar

Politik, diatur sebagai berikur : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi antara lain: (1) perselisihan yang

26 Juli 2015 dari SYARLISMAN ke EDDY SUBROTO No.Rek : 0700004597410 sejumlah uang senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar poto copy kwitansi dari EDDY SUBROTO ke HEROZI sejumlah uang Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai 6000 oleh HEROZI pada tanggal 24 Juli 2015 di Jakarta;- 2 (dua) lembar poto copy daftar nama hasil penjaringan bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati dari Partai

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkulu dan Sdr.

SYAUKANI DAHARI selaku Sekretaris DPD Partai Gokar Propinsi Bengkulu yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 01 April 2015 oleh Ketua diatas materai 6000 dan oleh Sekretaris;- Daftar hadir rapat pimpinan Partai Golkar fersi AGUNG LAKSONO di Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2015;- Foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Golkar Nomor : KEP-873/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang PENETAPAN dan PENGESAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG PROPINSI BENGKULU di

AGUNG LAKSNONO selaku Ketua Umum Partai Golkar dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris.;Tetap terlampir didalam berkas perkara Terdakwa ROBERT ALAMSYAH, SE Bin M. ALI HAMZAH tersebut.;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar PropinsiBengkulu dan Sdr.

Ketua DPD Partai Golkar versi AgungLaksono Kab.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkuludan Sdr.

Halmahera Selatan Provinsi MalukuSelaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganbertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara sesuai Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan Pasal 36 jo.

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDI Perjuanganadalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2.Bahwa sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014, maka padatanggal 09 April 2014 bersamasama dengan Partai Politik peserta PemilihanUmum lainnya telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 di seluruh WilayahRepublikIndonesia;3.Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah salah satuwilayah Republik Indonesia yang ikut melakukan Pemilihan Umum Tahun 2014yang

;Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untukcalon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari pemungutan suara.

di ibukota Provinsi dan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik danBawaslu Provinsi.

TENTANG PENETAPANPEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 (vide bukti P3 =Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan yang namanya tersebut dalamkeputusan objek sengketa a quo yaitu Saudara AKMAL IBRAHIM (Caleg Partai NasdemNo Urut Dapil 4 Kecamatan Gane BaratGane Timur Kab.

Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) dan tetap diperbolehkan meneruskanjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung,karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahmemberhentikan atau) menarik atau) melakukan PAWterhadap Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengundurandiri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calonlegislative dalam pemilu 2014, Penggugat secara lisandiminta oleh Sekwan DPRD Kabupaten Klungkung untukmelampairi surat keterangan dari partai politik dalam

Penggugat yaitu PKPB lebih dulu harusmemberhentikan Penggugat dan setelah itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

Karya Peduli BangsaKabupaten Klungkung masa bakti 20092014, dilakukankarena Penggugat mendaftar sebagai calon legislativedalam pemilu 2014 bukan dari partai induk (PKPB) karenatidak lolos verifikasi melainkan dari partai lain ; Bahwa langkah Penggugat tersebut telah sesuai denganpasal 16 ayat (3) UndangUndang nomor 2 tahun 2008 joUndangUndang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik yang menyatakan : Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikanadalah

anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandan keanggotaan partai politik diikuti denganpemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan ...perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; 2 22 2Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas, karenaPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkungdan dicalonkan oleh partai politik yang berbeda denganpartai politik asal maka surat pengunduran diri sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimanasurat keterangan dewan

PKPB tapi dari partai Hanura karena partaiPKPB tidak lolos verifikasi ; Bahwa saksi menyatakan partai PKPB tidak pernahmengajukan PAW tetapi saksi akan mengundurkan diri ; Bahwa saksi masih sebagai keluarga PKPB dan masuksebagai daftar tetap dan tetap menerima hak ; Bahwa saksi menerangkan tahu yang menjadi obyeksengketa adalah tentang PAW di DPRD KabupatenKlungkung karena ada surat pengunduran diri Penggugatuntuk mencalonkan diri dari partai lain ; Bahwa saksi menerangkan syarat diterbitkannya

Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Barang Partai Besar Dan ImporNo.

107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.

diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya

Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.

surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.