• Karya Perjuangan yang langsungdipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito TimurSdr.

  Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk kedalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yangada di dalam rumah tersebut sambil berkata, Kampanye kah?

  dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabutanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai KaryaPerjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangansehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebutmenjadi terganggu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 joPasal 84 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Republik Indonesia

  menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan bajuatribut partai tetapi pakai baju biasa.

  Pematang Karau, jadwal pagi partai nomorurut 17 ( Partai Karya Perjuangan ) sore partai nomor urut 14 ( PartaiPemuda Indonesia ).Bahwa benar petugas KPU dalam hal pelaksanakan kampanye dalambentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitorpelaksanaannya.18Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuaidengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari daripukul 09.00 12.00 WIB.Bahwa, KPU Kab.

• Halmahera Selatan Provinsi MalukuSelaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganbertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara sesuai Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan Pasal 36 jo.

  Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDI Perjuanganadalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2.Bahwa sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014, maka padatanggal 09 April 2014 bersamasama dengan Partai Politik peserta PemilihanUmum lainnya telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 di seluruh WilayahRepublikIndonesia;3.Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah salah satuwilayah Republik Indonesia yang ikut melakukan Pemilihan Umum Tahun 2014yang

  ;Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untukcalon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari pemungutan suara.

  di ibukota Provinsi dan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik danBawaslu Provinsi.

  TENTANG PENETAPANPEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 (vide bukti P3 =Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan yang namanya tersebut dalamkeputusan objek sengketa a quo yaitu Saudara AKMAL IBRAHIM (Caleg Partai NasdemNo Urut Dapil 4 Kecamatan Gane BaratGane Timur Kab.

• Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) dan tetap diperbolehkan meneruskanjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung,karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahmemberhentikan atau) menarik atau) melakukan PAWterhadap Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengundurandiri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calonlegislative dalam pemilu 2014, Penggugat secara lisandiminta oleh Sekwan DPRD Kabupaten Klungkung untukmelampairi surat keterangan dari partai politik dalam

  Penggugat yaitu PKPB lebih dulu harusmemberhentikan Penggugat dan setelah itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

  Karya Peduli BangsaKabupaten Klungkung masa bakti 20092014, dilakukankarena Penggugat mendaftar sebagai calon legislativedalam pemilu 2014 bukan dari partai induk (PKPB) karenatidak lolos verifikasi melainkan dari partai lain ; Bahwa langkah Penggugat tersebut telah sesuai denganpasal 16 ayat (3) UndangUndang nomor 2 tahun 2008 joUndangUndang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik yang menyatakan : Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikanadalah

  anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandan keanggotaan partai politik diikuti denganpemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan ...perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; 2 22 2Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas, karenaPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkungdan dicalonkan oleh partai politik yang berbeda denganpartai politik asal maka surat pengunduran diri sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimanasurat keterangan dewan

  PKPB tapi dari partai Hanura karena partaiPKPB tidak lolos verifikasi ; Bahwa saksi menyatakan partai PKPB tidak pernahmengajukan PAW tetapi saksi akan mengundurkan diri ; Bahwa saksi masih sebagai keluarga PKPB dan masuksebagai daftar tetap dan tetap menerima hak ; Bahwa saksi menerangkan tahu yang menjadi obyeksengketa adalah tentang PAW di DPRD KabupatenKlungkung karena ada surat pengunduran diri Penggugatuntuk mencalonkan diri dari partai lain ; Bahwa saksi menerangkan syarat diterbitkannya

• ;SATRIO PURWANTO SUBROTO;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI), ;

  Reinhard Samah bukanlah Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Pemuda Indonesia, bahkan bukan lagi menjadi anggota PartaiPemuda Indonesia berdasarkan Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor :001/INT.MP/DPPPPI/IV/2011, tanggal 10 Maret 2011 serta KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia di atas.

  No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.12tersebut yang menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensidengan alasanalasan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing sebagaiKetua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia; Bahwa permasalahan internal Partai Pemuda Indonesia telahdiselesaikan melalui Mahkamah Partai yang telah dilakukan oleh DPPPartai Pemuda Indonesia sesuai dengan ketentuan perubahanUndangUndang Partai Politik baru yaitu dengan

  Reinhard Samah (Penggugat); Bahwa ke5 (lima) Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia yangdirekomendasikan oleh Mahkamah Partai Pemuda Indonesia kepadaDPP Partai Pemuda Indonesia untuk dinonaktfikan dan dicabut hakkeanggotaannya dari Partai Pemuda Indonesia diantaranya Drs.Reinhard Samah (Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum denganmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenangsesuai amanat Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Partai Politik; Bahwa dengan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

  Negerisesuai amanat UndangUndang Partai Politik tersebut maka hal ituberarti ke5 (lima) pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia tersebut(termasuk Sdr.

  Reinhard Samah telah menerimakeputusan/rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda IndonesiaLEPSCDUL; 222222 none nn nnn nn nnn ene nen renee nen nn een nn enna nn neen nanosBahwa atas dasar itulah kemudian DPP Partai Pemuda Indonesiamenindaklanjuti rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesiadimaksud dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 8 April 2011yaitu. menonaktifkan/memberhentikan ke5 (lima) Pengurus DPPPartai Pemuda Indonesia dari kepengurusan Partai PemudaINAONCSIA; 220222 neon nn ene nn nen

• secara musyawarah dan kekeluargaandi internal Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA), dengan mengusulkandibentuknyaHalaman 5 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.10.11.12.dibentuknya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;.

  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Propinsi Bali, cq.

  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani...Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.17.Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politikdan gugatan Penggugat yang prematur serta Surat Permohonan PemberhentianAntarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng dan Surat Permohonan yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahulu diselesaikansecara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politik dan gugatanpenggugat yang prematur serta surat permohonan pemberhentian antar waktuyang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng dan surat permohonan yang diajukan olehDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Bali yang tidak sah dan melanggar

  Politik, diatur sebagai berikur : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi antara lain: (1) perselisihan yang

• Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

  Perlu Penggugat tegaskan terhadap pergantian antar waktutersebut Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan suratkeberatan kepada DPP Partai Golongan Karya di Jakarta dan DPDPartai Golkar Provinsi Riau dengan surat Nomor: 082/PPAR/III/2014tanggal 20 Maret 2014 untuk menyampaikan klarifikasi terhadappermasalahan yang terjadi ; Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti,memeriksa datadata dan buktibukti yang disampaikan Surat DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor

  :B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota

  TAUFIQURRAHMAN telah memenuhi syarat sebagai PenggantiAntar Waktu sehingga kedua surat tersebut punya kekuatan hukumyang sama belum ada pencabutan salah satunya dengan demikiankedua surat tersebut adalah cacat hukum yang telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor

  100/TAPEN/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi riau tersebut terlebihdahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membeladiri menyampaikan dan / atau menjelaskan duduk persoalan yangterjadi sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang masihberlaku pada Partai Golongan Karya ; Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanTentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar

• fasilitas isi kantor DPW Partai AcehKabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

  penjelasan agar Ibuibu atau massayang berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah mendatangi KantorBRA saja;Bahwa selanjutnya tibatiba diantara massa yang ada di Kantor DPW Partai Acehmelakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi melihat dan mengenali para terdakwatelah melakukan pemukulan dan/pemukulan terhadap diri saksi sehingga saksi terperosokhingga terjatuh ke jurang kecil dibelakang kantor Partai Aceh tersebut;Bahwa diantara para terdakwa yang melakukan pemukulan dan/pengeroyokan

  Amin untuk memukul tubuh saksi;Bahwa selain mendapatkan pukulan pada diri saksi, saksi juga mendapat lemparan batudari massa yang berada di Kantor DPW Partai Aceh;Bahwa selain mengalami pemukulan saksi juga menderita kerugian sebagai akibatdirusaknya mobil Escudo BK 411 IN warna Silver milik saksi dan sejumlah fasilitas milikkantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa akibatpemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Amri Aman Rahmat BinM.

• Seharusnya tidak ditujukan kepada pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold Pisy. 22 222 on ono cnn non ren cnc cne ncn ccc neseBahwa nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alfridel Jinu, SHUde Arnold Pisy, Dukungan Partai Politik : 1.Partai Republikan Nusantara. 2.Partai Buruh. 3. Partai Pelopor. 4. Partai Peduli Rakyat Nasional. 5. PartaiPerjuangan .........HALAMAN 5 dari 58 hal Pkr No. 23/G/2013/PTUN.PLKPerjuangan Indonesia Baru. 6. Partai Kedaulatan. 7.

  Partai Bulan Bintang. 8.Partai Nasional Indonesia Marhaenis. 9. Partai Pemuda Indonesia. 10. PartaiSerikat Indonesia. 11. Partai Matahari. 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.13. Partai Kasin Demokrasi Indonesia. 14. Partai Bintang Reformasi. 15. PartaiPersatuan Nahdatul Ummah. 16. Partai Karya Peduli Bangsa.

  Secara sah dan meyakinkanbahwa para tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Masmenghilangkan/Memanipulasi dalam rekapitulasi Partai Pengusung, dimanadihilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai Partai Pengusung yangsah.

  Cukup alasan seperti yang dimaksud dalampasal 53, ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasone enn ns Bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai IndonesiaSejahtera) Nomor : 1989/SK/DPPPIS/042013 Tentang PengangkatanPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani Sekretaris JenderalM.Jaya ButarButar, SH. Dan Ketua Umum H.

  een nn Bahwa Keputusan/penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten GunungMas tanoa memasukkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Daftar PartaiPengusung Pasangan Alfridel Jinu, SH.

• PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

  Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

  Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

  Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

  Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

• pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambing sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab saya juga tidaktahu, kemudian Terdakwa membawa pulang lembaran tersebut denganseizin dari Pak Gecik tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar, setelahsampai di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa membukakembali contoh lembaran tersebut, dengan tidak mengerti Terdakwasebab apa nomor partai, lambang serta nama partai

  kepada partai local contoh surat suaratersebut tidak ada nomor, lambing nama partai mulai dari No.35 s/d 40,kirim kepada temanteman seluruh Aceh dan Panwaslu seluruhIndonesia contoh surat suara tersebut ada 3 lembar diambil dari kepalaDesa lewat jadi Kec.

  Lewa, jadi ke rumah Pak Gecik tersebut bersama dengan temanTerdakwa yaitu RAMADANI pada saat di rumah Pak Gecik Terdakwamelihat Pak Gecik sedang membuka lembaran yang berisikan contohpencontrengan legeslatif, melihat hal tersebut ternyata nomor partai danlambang serta nama partai local tidak ada dari No.35 s/d 40, kemudianpada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambang sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab

  Acehsekaligus juru kampanya Partai Aceh, telah melakukan fitnah dengancara mengirimkan SMS dengan kalimatnya informasi tentangkecurangan KPU/KIP Bener Meriah menyebarkan ketiaptiap KepalaDesa/Kampung dalam rapat tadi siang Kantor KIP dengan membagikancontoh suratsurat suara yang tidak ada partai lokalnya dengan dijanjikanuang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), apabila tidak ada suara partai localcontoh surat suara tersebut ada 3 (tiga) lembar diambil dari KepalaKampung Lewa Jadi Kec.

  Bandar, contoh surat suara tersebut ada padaTengku HASBY IDRIS jurkam dari partai Aceh Kab.

• M E N G A D I L I ;

  Dalam Konvensi :

  Dalam Provisi :

  • Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

  Dalam pokok perkara :

  • Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

  Dalam Rekonvensi :

  • Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
  • Menyatakan Surat Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR (Penggugat I Rekopensi (dahulu Tergugat I Konpensi)) bernomor 16/PI-GOLKAR/I/2017 tertanggal 31 Mei 2017, yang menjadi

  Objek Sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART Partai GOLKAR, sehingga sah menurut hukum dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh semua pihak;

• Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan;
• Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sejumlah

  Penggugat:
  ROBIN SE DAN EDI WARSITO SH
  Tergugat:
  1.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
  2.ALI PURWANTO DAN LUTHY A GATHMYR
  Turut Tergugat:
  HIDAYAT ARSANI DAN HERYAWANDI

  Jkt.Brtpolitik sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, yangdiberi nama Mahkamah Partai GOLKAR.Pasal 32(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Penormaan yang demikian menempatkan Mahkamah Partai sebagai satusatunya organ Parpol yang bebas dan mendiri dalam menyelesaikanperselisihan internal partai.

  Mahkamah Partai oleh UU Partai Politikdiberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik internal partai, yangpenyelesaiannya menurut Pasal 32 ayat (1) adalah merujuk padaketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) Partai Politik yang bersangkutan dalam perkara a quoAD/ART Partai GOLKAR.

  Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik Pasal 1(satu) ayat (7) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Partai GOLKARNo. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisinanInternal Partai GOLKAR, yang dapat mengajukan permohonanpenyelesaian dalam perselisihan internal Partai adalah "PerseoranganPengurus Partai GOLKAR dan Perseorangan anggota/kaderfungsionaris Partai GOLKAR";Bahwa Pemohon (Tergugat II) adalah kader partai Golongan Karyadengan Nomor Pokok Anggota GOLKAR (NPAPG) 29050000001

  Perseorangan Pengurus DPP Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar,DPD II Kabupaten/Kota Partai Golkar, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, danPimpinan Desa/Kelurahan Partai Golkar;Halaman. 76 Putusan NO. 379/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN. Jkt.Brtb.

  Jkt.BrtMenimbang, bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Partai Golkartelah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai politik Juncto Angaran Dasar dan Dan AngaranRumah Tangga Partai Golkar dalam pasal 32 undangundang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai politik ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, kemudian dalamayat (2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Peloporsebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, anggota DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Pelopor akan dicalonkankembali oleh Partai NASDEM pada daerah pemilihan yang samadalam Pemilu 2014 atas rekomendasi dari DPP Partai PELOPOR, danbahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPPPartai Pelopor yang dimaksud, yaitu Surat Nomor : 33/SekDPP/PP/IV13, tanggal 3 April 2013, sehingga dan diajukan sebagai salahseorang calon anggota

  DPRD kabupaten Bima dalam Pemilu tahun2014 oleh Partai NASDEM tingkat Kabupaten Bima;Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR danDPRD yang masih menjabat yang berasal dari partai politik yang tidak lolosmenjadi peserta pemilu tahun 2014 dan dicalonkan oleh partai politik lain adalahmengisi dan menandatanggan form MODEL BB5 yang dikeluarkan olehinstitust penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataanmengundurkan diri dari partai politik asal ( partai pengusung

  Politik;2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR Nomor 08/SKDPP/PP/012013, tanggal 21 Januari 2013, Tentang Kelanjutan perjuanganpengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilu pada tahun 2014;3) Surat Keterangan DPP Partai Pelopor Nomor: 33/SekDPP/PP/IV13, Tanggal 3April 2013, yang menyatakan bahwa atas nama Ir.Ahmad diberi kesempatanuntuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sampai akhir masajabatannya;4) Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PELOPOR Nusa

  Pertimbangan TERGUGAT ini mengandung ketidakbenaran, karenaPenggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai PELOPOR, kecualimenandatangani form MODEL BB5 yang sematamata dimaksudkan untukmemenuhi salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD yangdiajukan oleh partai NASDEM.

  Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

• Kedudukan Penggugat:e Bahwa Penggugat adalah kader Partai Demokrat dengan nomorkeangotaan Partai Demokrat No. 54.01.020564.1.0004 dan juga merupakanPengurus Partai Demokrat DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Baratdengan jabatan Wakil Ketua 2 DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa TenggaraBarat periode 2011 sampai dengan 2016, sebelumnya Penggugat pernahmenjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah.

  Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat dan selamamenjadi anggota Partai Demokrat mengabdikan dirinya dengan niat untukmemajukan dan membesarkan Partai Demokrat.

  Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal32 dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perseleisihan intenal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan

  Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.

  Bahwa PHPU antar partai terkait dengan perolehan suara yangmempengaruhi perolehan kursi sudah selesai dilaksanakan oleh MahkamahKonstitusi namun PHPU terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh calegyang satu terhadap caleg yang lain di satu partai yaitu Partai Demokratdiselesaikan oleh internal Partai sehingga yang berwenang menyelesaikanperselisihan internal partai adalah Mahkamah Partai.4.

• Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di JI. TanjungKarang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PEMBANDING,semula TERGUGAT Il;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jin. siswa Sofifi Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT III;4.

  /HB/IX/2016tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barattertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danHalaman 3 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan hukum;9.

  Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan; dan atauoma ee hyKeberatan ternadap keputusan partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011menyatakan Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa

  32 tidaktercapai, penyelesaian perselesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota

  Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalamranah sengketa partai politik;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik,maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana

• data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

  datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

  Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

• anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

  Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

  MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

  di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

  Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

• Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

  Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

  , Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

  ,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

  ., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

• Sehingga bagi Para Penggugat(Paket LUKASANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan MasyarakatPendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudahsah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap.

  SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkanSurat ...24Surat Keputusan DPP Partai BARNASNomor : 0159.w/SKEP/DPPP.BARNAS/DPC./V/2013TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSANDPC PARTAI BARNAS KABUPATEN NAGEKEO~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR/2013MUSYAWARAH CABANG PERTAMA tanggal 01 Mei 2013dimana pengurus DPC partai BARNAS Kab.

  Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH /DPPP.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 sertaRekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPPP.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan PenegasanDewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPPP.BARNAS / REK / CABUPCAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No.10/DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yangsah adalah paket LUKAS ANGEL.

  Kepengurusan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang sah adalahGEDEFRIDUS GOO selaku Ketua dan BENEDIKTUS MOSA selakuSekretaris, namun sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat, diketahui Partai Serikat Indonesia telah berubahnama menjadi Partai Nasional Republik berdasarkan KeputusanMenkumham RI No.

  Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, makaKepengurusan Sah Partai Politik yang memberikan dukungan kepada PasanganBakal Calon Para Penggugat hanyalah 4 (empat) Partai Politik yaitu: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) : 1000 suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : 1.223 suara Partai Persatuan Nasional : 2.353 suara Partai Kedaulatan : 757 suaraTOTAL : 5.333 suara.Padahal seharusnya

• Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

  Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

  Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

  Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

  ,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

• MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

  Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

  MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

  PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

  diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai