Maka Para Penggugat dan masyarakat hukum adat Dayak Iban SemunyingJaya menolaknya.

hanya menanam kelapa sawit di areal tanah adat milikmasyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapi juga ke arealtanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas + 30Ha.

Adat.

melalui suatu peraturan daerah, kenapakalau dilihat dari hasil penelitian yang sering ahli lakukan, bahwa ini untuk menjagajangan sampai ada masyarakatmasyarakat Hukum Adat yang tibatiba munculmengakui dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat atau yang sudah tidak ada lagimenjadi hidup kembali, maka perlu ada ketentuan yang mengatur keberadaan batasbatas Hukum Adat yang harus dikukuhkan dan hal ini juga semakin diperjelas denganamademen UUD 1945 yang ke2 (dua) yang terdapat di dalam Pasal 18 b huruf

Hukum Adat;Bahwa adat masyarakat hukum adat adalah berdasar pada peraturan perundangundangan yang dapat mewakili pimpinan atau pranata Adat masyarakat Adat itu atauanggota dari lembaga Adatnya misalnya kalau sekarang dengan adanya undangundangdesa masyarakat Hukum Adat wajib menjadi Desa Adat, jadi didalam Desa Adat tentusaja yang dapat mewakili yaitu Ketua Desa Adat tersebut atau perwakilan darilembaganya, yang biasanya disebut Temenggung itulah yang menjadi perwakilan darimasyarakat Hukum Adat

adat, mengenai masyarakat hukum adat sudahHal. 11 dari 19 hal.

Putusan Nomor 433 K/PID.SUSLH/2016dijelaskan secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi dalam putusananya Nomor: 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei2013, antara lain:Halaman 177 s/d 178 yang menyatakan: Di samping itu, berkenaandengan syarat sepanjang kenyataan masih ada dan diakuikeberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalammasyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaanmasyarakat hukum adat.

Masyarakat hukumadat tidak lagi mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai.Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak adatetapi objek hakhak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarahkeberadaan mereka pernah diakui oleh Negara, padahal kenyataannyasesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tandatanda dan sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat.

Adat dipunyaioleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakanlingkungan ..........lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber dayaalam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dankehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yangbersangkutan ; Bahwa Pelaksanaan Penguasaan tanah Ulayat oleh pasal 2 ayat(2) yaitu HakUlayat masyarakat Hukum

Adat dianggap masih ada apabila : a.

Kepala DesaSiantar .Bukti P1dinilai sebagai pernyataan sepihak yang menerangkan objek sengketa berasal dari tanah hutan yang tidak mendukung dalilgugatan yang mendalilkan, objek sengketa berasal dari Hak Ulayatdan tidak jelas masyarakat Hukum Adat mana yang menguasai sebelumnya ;Bukti P2 : Surat Hak Milik yang dibuat oleh Pita Sihotang (PembandingsemulaPenggugat II) yang menerangkan bahwa objek sengketa II milikPenggugat II yang berasal dari hasil penebangan hutan , yangdibuat tanggal 10 Oktober

sebagai pernyataan sepihak yang tidak mendukung dalil gugatanPenggugat III yang mendalilkan objek sengketa III berasal dari HakUlayat dan tidak jelas masyarakat Hukum Adat mana yangmenguasai sebelumnya ; Bukti P4: Surat Hak Milik yang dibuat oleh Martin Saruksuk (Pembandingsemula Penggugat V)yang menerangkan Penggugat V memilikiobjek sengketa V, berasal dari penebangan hutan, yang dibuattanggal 02 Juni 2002, dibenarkan oleh Kepala Desa Siantar CA ; Bukti P4 dinilai tidak mendukung dalil gugatan

Adat dari masyarakat Hukum Adat tertentu, minimaldengan sepengetahuan / ijin dari pemuka adat setempat, maka menurut penilaianMajelis Hakim Pengadilan Tinggi tanahtanah yang diperoleh oleh Pembandingsemula Para Penggugat yang berasal dari membuka hutan, bukanlan TanahUlayat, sehingga dengan demikian karena alas haknya tidak jelas, yangmemperolehnya tidak dengan cara /ketentuan yang syah, maka tidak dilindungioleh hukum ; wonnnn Menimbang, bahwa karena Pembandingsemula Para Penggugat tidakdapat membuktikan

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNI/KP/1998, tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, di Gereja BethelInjil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998, tertanggal 24 Juli1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng$ 5 27+ 27+ ++ ===.

Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas makasesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Kristen, di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14Desember 1996, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: O8/WNIKP/1 998, tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;8.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen,di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yangsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998,tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, diGereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998, tertanggal 24 Juli1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;5.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ketua PerkumpulanMasyarakat Hukum Adat KualinKuatae/Kualin Raya yang berhak untuk danatas nama masyaraakat Hukum Adat Kualinkuatae/Kualin Raya membuatpersetujuan berikut menada tangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT.TAMARIS GARAM NUSANTARA (TGN) terkait Industri Tambak Garam diToineke, Desa Toineke, Kecamatan Kualin.3.

Karena Yang MuliaMajelis Hakim Selama ini Kami(Tergugat Il, III dan IV) Sebagai Usif dan KoloManu Tidak pernah mengetahui jika Penggugat menduduki jabatantersebut;Bahwa Berbicara tentang Perkumpulan masyarakat Hukum Adat makasemua Usif/Meo/Amaf dan Kolo Manu Wajib secara Hukum adat untukmengetahui hal ini.

Sehingga adalah tidak benar jika serta merta dan tanpasepengetahuan semua struktur adat Penggugat mengklaim jika dirinyaadalah Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat KualinKuatae/KualinRaya;Bahwa atas pengakuan lisan dari Putra Makhota Kerajaan Amanuban UsifPae Nope Jelas mengatakan Bahwa Joni Toni tidak pernah diberikanperintah atau mandat dari pihak kerajaan Amanuban untuk mendudukiJabatan tersebut maka secara struktur dan hukum adat Penggugat telahmelakukan Penipuan;Bahwa dasar gugatan penggugat

Timotius Toni, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa keluarga Toni tidak pernah menunjuk dan mengangkat JoniTino jadi Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat di kualin,kuatae dan kualin raya;Bahwa keluarga Toni tidak pernah berkumpul dan angkat Joni Tonisebagai Ketua perkupulan masyarakat hukum adat di kualin, kuataedan kualin raya;Bahwa Joni Toni tidak pernah keluarga Toni berkumpul dan angkatjadi Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat, dikualin karena JoniToni

adat di kualin, kuatae dan kualinraya;7.

Bahwa dikaji dari perspektif peraturan perundangundangan Indonesiasaat ini (f/us constitutum) terminologi hukum adat dikenal denganistilah, hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidaktertulis, hukum kebiasaan, hukum Indonesia aasli, dan lainsebagainya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta masyarakatHalaman 9 dari 21 Hal. Put.

Indonesia;Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisionalkesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidupdalam masyarakat.

Perspektifteoritis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hakhaktradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harusditindaklanjuti oleh Negara dengan peraturan perundangundanganbersifat nasional.

Walaupun demikian, bukanberartikeberlakuan dari hukum adat yang diputuskan oleh masyarakat hukumadat tersebut tidak ada sama sekali.

2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua yang bunyinya sebagai berikut:Ayat (1):"Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkunganmasyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksadan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antarapara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan*;Ayat (3):Halaman 13 dari 21 Hal.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmencermati: a. sejarahn Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c.hukum Adat; d. harta kekayaan dan/ atau bendabenda adat; dan e.kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional No. 10/ 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal AtasTanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada DalamKawasan Tertentu:Pasal 6(1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Oleh karena itupemerintah daerah adalah pihak yang berperan penting dalam hal pengakuanterhadap masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya.. Bahwa sehubungan dengan uraian angka 5 dan berpegang pada definisimasyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karenakesamaan keturunan, maka kami perlu menyampaikan halhal berikut di bawahint: bahwa surat gugatan menguraikan PARA PENGGUGAT ANGGOTA SUKUMAMULAK.

Panitia Masyarakat Hukum Adatkabupaten/ kota guna melakukan identifikasi terhadap keberadaanmasyarakat hukum adat dan hak ulayat dengan mencermati: a. sejarahMasyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaandan/ atau bendabenda adat; dan e. kelembagaan/ sistem pemerintahanadat, maka hal ini perlu menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untukmencermati sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan/ atau bendabenda adat, dan kelembagaan/ sistem pemerintahan suatu masyarakathukum adat

Sedangkan pada kenyataannya, para Penggugat tidak dapatmenguraikan, hukum adat dan kelembagaan pemerintahan masyarakathukum adat Suku Mamulak yang berlaku seperti apa.

Hal ini wajibmenjadi perhatian, karena pemerintahn daerah yang berwenangmengidentifikasi dan menetapkan keberadaan suatu masyarakat hukumadat dengan hak ulayatnya melalui kajian terhadap sejarah MasyarakatHalaman 23 dari 44 Putusan Nomor 198/PDT/2019/PT KPGHukum Adat, wilayah Adat, hukum Adat, harta kekayaan dan/ atau bendabenda adat, dan kelembagaan/ sistem pemerintahan adat yang melibatkanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, Camat setempat, Lurah/Kepala Desa setempat, unsur pakar hukum adat

adat berupa seserahan kepada keluargaPemohon ll.

Bahwa setelah Pemohon dan Pemohon Il menikah tersebut,keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) oranganak bernana./ Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang dilaksanakanpada Tahun 2014 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan setempat disebabkan Pemohon tidak dapatmenyelesaikan hukum adat berupa seserahan kepada keluargaPemohon ll.

Oleh karena hukum adat tidak terpenuhi sehinggapernikahannya tidak dapat didaftarkan pada Kantor Urusan Agamasetempat../ Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon Il meminta seserahana beruapa hewan dan kain has sumba.~ ./ Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon,keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernahcerai..

adat belum bisa terpenuhi maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkannya di Kantor Urusan AgamaKecamatan setempat, telah didukung keterangan para saksi.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il padapokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar diKantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidakmemiliki biaya untuk memenuhi hukum adat yang berlaku sehingga tidakdapat mendaftarkan pernikahan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat di KantorUrusan Agama tempat dilaksanaakan pernikahan Pemohon danPemohon karena Pemohon belum bisa memenuhi hukum adat yangberlaku didaerah setempat, oleh karena Hukum adat tidak dapat terpenuhisehingga pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak dapat di daftarkan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkapdipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalildalil yang, dikemukakan oleh Pemohon dan Pemohon II telah dikuatkan

Nomor 2763 K/Pdt/2016mewakili 5 (lima) Marga Buay di Bahuga seperti halnya yang dialami H.Mussannif Ryacudu (vide Bukti P3);Judex Facti Tingkat Banding salah menerapkan hukum seperti diaturdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentangPedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yangmana kelembagaan Masyarakat Hukum Adat itu untuk diakui sahsecara hukum haruslah melalui identifikasi, verifikasi dan validasi olehPanitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/kota setempat

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat, yang berbunyi:Pasal 61.

Dalam hal masyarakat hukum adat di 2 (dua) atau lebihkabupaten/kota pengakuan dan perlindungan masyarakat adatditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah;Pasal 101. Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat kepada gubernur;2.

Adat, yang berbunyi:(2) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat daninstansiinstansi yang mengelola sumber daya alam;Halaman 19 dari 32 hal.

Gubernur dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untukkeabsahan/legalitas Tanah Ulayat masyarakat hukum adat harusdilakukan penelitian olen Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat setempat serta harusdinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah.

.56.000.000,(lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang telahmenghamili Penggugat dan tidak bertanggung jawab adalahperbuatan yang sifatnya melawan hukum adat yang berlaku;Bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yangmengingkari janji sehingga tidak menikahkan Tergugat denganPenggugat merupakan tindakan atau perbuatan yang sifatnyamelawan hukum adat yang berlaku yang patut dijunjung tinggioleh masyarakat.

adat yang berlaku;.

Berarti lakilakiyang enghamili perempuan itu dan tidak bertanggungjawab terhadap kehamilannya maka harus dituntut seperti11istilah kalimat Hukum Adat tersebut pada poin atersebut di atas;.

Oleh karena itu tuntutan ParaPenggugat tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut Hukum Adat aupun Hukum yangberlaku;. Bahwa guagatn Para Penggugat halaman 1s/d 5 yang mana Para Penggugatmendalilkannya sebagai istilan adatperkawinan orang di Timor, AmanubanTimur dikarangkarang dan dicaricari olehPara Penggugat sebaba dalam berbagaireferensi Hukum Adat tidak pernahditemukan istilah tersebut dalam tuntutandan sanksi adat karena :131. AN HALAN NAFAIN BUHU HAU NO2. KOAS NAFANI BUNU HAU NO3.

Bahwa oleh karena perkawinan adat yang dilakukan Tergugat bersama keluarga BUNU HAU NO dan PUA MAKUKE MAUNMAKUKE berarti perkawinan adat yang sah sudah tidak15melekat lagi dengan Penggugat maka Tergugat bersamakeluarga menuntut agar Penggugat bersama keluargabertanggung jawab mengawinkan kembali Tergugat menurut Hukum Adat MUFE MAFANI ATONI berupa tuntutanadat menuut Hukum Adat di Aanuban Timur berupa sapibetina besar 5 ekor dengan nilai uang sebesar Rp.17.500.000untuk diserahkan kepada Tergugat

Bahwa dengan meninggalnya Mangku Gde Liang yang tidak mempunyaiketurunan (putung ),yang mana obyek sengketa telah dikuasai olehTergugat sebagai Janda ,maka menurut Hukum Adat BaliLombok,seorang janda hanya berhak mengusai,mengurus,memeliharaharta warisan yang di tinggalkan oleh suaminya dan tidak bisa menjual,mengalihkan atau mengoperalihkan ke orang lain ,tanpoa ada persetujuanahli waris yang lain seperti Para Penggugat dan janda juga apabila ditinggal mati oleh suaminya,tanoa mempunyai keturunan

Bahwa dari seluruh rangkaian tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat (Mangku Ni Komang Ruma ) sebagai Janda dari Almarnum Mangku GdeLiang adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan normanorma Hukum Adat Bali Lombok,kendatipun demikian ParaPenggugat telah berulang kali untuk mengingatkan dan sekaligus memintaagar Tergugat ( Mangku Ni Komang Ruma ) untuk kembali menempatirumah dan pekarangan yang di tinggalkan oleh Alm.Mangku GdeLiang,akan tetapi tidak mau justru memilih

adat Bali yangseharusnya seorang janda yang tidak mempunyai keturunan dalambahasa adat hukum Bali Putung/tidak mempunyai anak,jadi janda tidakdapat menjadi ahli waris janda hanya mempunyai hak untuk menikmatiwarisan selama ia masih hidup dan belum nikah lagi.Bahwa menurut hukum adat Bali apabila seseorang ( suami istri ) tidakmempunyai keturunan/anak ( putung ),maka harta warisanya jatuhkeatas ( orang tuanya ) atau kesamping ( saudarasaudaranya ) padagaris keturunan lakilaki ( puruse ) sampai derajat

Adat waris BaliHalaman 11 dari 14 Nomor 45/PDT/2018/PT.MTRyang menganut garis keturunan lakilaki ( Kepuruse ) yang menentukanwanita atau janda tidak bisa menjadi ahli waris.7.

Bahwa sesuai dengan uraian hal tersebut diatas Pengadilan NegeriMataram telah tidak benar dan tidak tepat menerapkan hukum adat Balimenurut hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Hukum Adat Balidalam memberikan pertimbangan tidak sesuai dengan Hukum Adat Balidengan demikian beralasan hukum untuk membatalkan putusanPengadian Negeri Mataram/tingkat pertama.Dengan demikian apa yangmenjadi uraian dalam memori Pembanding ajukan beralasan hukumuntuk itulah patut pula untuk dikabulkan untuk keseluruhanya

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Adat di Desa Butong pada tanggal 3 Desember 2011 kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 melakukan perkawinan menurut tata cara gereja katolik dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

membabat/memotong tanaman tebu menggunakan sebilah parang panjang 50 (lima puluh)cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari Polres Binjai datangkelokasi untuk melarang terdakwa bersama anggota kelompok hukum adatmelayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lamaHalaman 3 dari 25Putusan 134/Pid.B/2014/PNBJkemudian terdakwa bersama anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat kembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul15.30 wib terdakwa bersama

anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat disuruh untuk meninggalkan lokasi oleh pihak Kepolisian, namunterdakwa tidak mau meninggalkan lokasi tersebut sehingga petugas Polisi dariPolres Binjai menangkap dan membawa terdakwa bersama dengan AgusJunaidi, Muhammad Arifin, Muhamamd Nazri, Hasan Basri, Mustafa, Umar,Abdul Muis, Sofyan Ahyar, Zainal Sapri, Dermawan, Ezi Syahputra dan SyahrilAnuar (berkas perkara terpisah) ke Polres Binjai untuk proses hukum lebihlanjut.~ Dari hasil pemeriksaan

adat melayu binjailangkat yang berjumlahkurang lebih 200 (dua ratus) orang berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unitmobil truck colt diesel menuju areal PTPN II Kebun Sei Semayang Rayon CKapel G Blok 33 Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjaisesampainya dilokasi Muhammad Nazri turun dari mobil sambil menunjukkanlokasit KSU TENGKU INDRA BUNGSU dan menyuruh terdakwa bersamaanggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat berjumlah 200 (dua ratus)orang membersihkan lahan dengan cara

membersihkanlahan dengan cara membabat/memotong tanaman tebu menggunakan sebilahparang panjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisidari Polres Binjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa bersama anggotakelompok hukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebutersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama anggota kelompok hukum adatmelayu binjailangkat kembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut,lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bersama anggota kelompok

tebuttersebut dimana setelah saksi menegor ada salah seorang bernamaMuhammad Nazri dan mengatakan bahwa area dan pohon tebu tersebutadalah milik dari Kelompok Masyarakat Hukum Adat Melayu BinjaiLangkat;Bahwa kemudian saksi melarang kelompok masyakarat itu untuk tidakmelakukan pembabatan karena mereka tidak ada ijin akan tetapi mereka tidakmau;Bahwa seingat saksi Saksikut melakukan pembabatan terhadap pohon tebutersebut karena saksi masih ingat wajahnya;Bahwa pohon tebu tersebut adalah milik dari

adat,tentu tidak bisa lepas dari hukum adat Minang yang terkenal dengan Adatbasandi syarak, syarak basandi kitabulloh yang tak lapuak karano hujan dantak lakang karano paneh dan berlaku sampai sekarang;Bahwa dalam hukum adat Minang, manusia dibagi dua yakni mamak dankemenakan, mamak yaitu penghulu dan kemenakan, kemenakan terbagi pulayaitu pertama, kemenakan bertali darah baik secara vertikal maupun secarahorizontal termasuk ibunya dan mamaknya adalah kemenakan bertali darah;kedua, kemenakan bertali

Nomor 644 K/Pdt/201510.11.12.13.namun pihak Badan Pertanahan Tanah Datar tetap memproses pengurusansertifikat tanah berperkara, itulah sebabnya pihak Badan Pertanahan TanahDatar ikut dijadikan Tergugat II;Bahwa dalam surat bantahan pihak Penggugat kepada pihak badanpertanahan Tanah Datar atau Tergugat II (dua) telah Penggugat kemukakanalasan menurut hukum adat, sebab pihak Tergugat juga mengaku bahwatanah terperkara adalah tanah adat, maka dalam perkara ini tentu harusberlaku hukum adat secara utuh

punya ulayat, suratsurat tersebut ditandatangani oleh oknumpenghulu yang tidak mempunyai tanah sejengkalpun di sekitar tanahterperkara sebab penghulu itu kebesarannya di atas bingkah tanahnya atauGadang Sako di atas Pusako dan surat tersebut juga ditandatangani olehpenghulu suku sembilan palsu, karena yang mengangkat penghulu tersebutadalah Tergugat , jadi tidak sesuai dengan ketentuan syaratsyarat untukmenjadi seorang penghulu pucuk suku dalam hukum adat Minang;Bahwa dalam hukum adat penghulu suku

Kondo Marajo adalahmerupakan Panghulu Pucuk Suku Sembilan Pertama di PadangGanting bahwa dalam Hukum Adat tersebut berlaku Hukum Alam,artinya siapa yang pertama kali datang atau masuk ke Padang Gantingtentu mendapat harta atau tanah yang luas dan bagusbagus, ternyataHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2015di Padang Ganting yang mempunyai harta dan tanah ulayat yang luasdan bagusbagus adalah DT.

Kondo Marajoadalah Hukum Adat itu sendiri yang dibuat oleh DT. Parpatiah NanSabatang dan oleh DT. Ketemanggungan, dan keturunan Penggugatadalah orang yang bertali darah dengan DT. Kondo Marajo serumahsetuturan Atap, sepandam sepekuburan, sasosok sajarami saharatosapusako, yang Penggugat/Pemohon Kasasi buktikan dengan alat buktitambahan yang diberi tanda dengan P 7 yaitu Pernyataan Ninik MamakSuku Sembilan yang ditandatangani oleh diantaranya 1. AM.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara hukum adat Bali pada tanggal 04 April 2011 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor

adat sebenarnya telahdiatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangNomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masihada dan diakui keberadaannya berhak :a.

Adat:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangada di daerah yang bersangkutan, Lembaga swadaya Masyarakat daninstansiinstansi yang mengelola sumber daya alam;(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih adasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi danapabila

Ada wilayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyangmasih ditaati; dane.

Adat, Masyarakat Hukum Adat yang adadidaerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat sertaInstansiInstansi yang mengelola sumber daya alam.

Ada wlayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyang masih ditaati; dane.

Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbataswilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dandihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;.

Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yangmemegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang barusangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru padatanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan KepalakepalaSoa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikantersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai

yangmerupakan keterwakilan sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat dimanaPutusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

adat setempat ;.

adat yang memiliki batasbatas wilayahyang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hakasal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

adat yang dilakukan oleh PT.

ataupun yang mewakili;Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat DayakAgabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namunmasih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebardi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakathukum adat Dayak Agabag;Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan danpara pembesar dari masyarakat hukum

hukum adat dalam wilayahnyaHalaman 24 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkmasingmasing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yangmenguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehinggatanah tersebut tidak diberikan oleh negara;Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA;Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (8) UUD dan

Olehkarena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adatdiverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan denganadministrasi pertanahan.

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adatatau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat adadua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri olehHalaman 26 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkanggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adatmemerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adatuntuk meminta bagian tanah

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 16 Nopember

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telan melangsungkanperkawinan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Bali dihadapanpemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia padatanggal 16 Nopember 2015 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan,Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Balldihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri DnarmaSunia pada tanggal 16 Nopember 2015 dirumah Penggugat di Banjar DinasAmbengan, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yangtelah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng pada tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW020320160002

Adat Bali dihadapanpemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia padatanggal 16 Nopember 2015 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan,Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yaitu IdaPedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 16 Nopember 2015 dirumahTergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng.

UUNomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;halaman 15 dari 17 Putusan No. 468/Pdt.G/2018/PN SgrMENGADILIMenyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untukmenghadap ke persidangan namun tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Balldihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Suniapada

Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze mempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa tanah yang akan dieksekusi tersebut di atas tanah milik TerlawanEksekusi dan Terlawan Tereksekusi akan tetapi tanah tersebut adalahmilik dari Pelawan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum AdatMalind Anim yang memiliki tanah tersebut secara turun temurunberdasarkan pada silsilan dari Pelawan yang menunjukkan sebagaiWarga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yaitu YalkuGebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, PetrusNaolem K.

Gebze, Petrus Naolem K.Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebzemempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga PersekutuanMasyarakat Hukum Adat Malind Anim;4. BahWa...........cccceceeeeeeeeeeeeees.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh kakek dan orang tua Pelawan semasahidup dengan mendatangi orang yang menguasai tanah dan TerlawanEksekusi maupun Terlawan Tereksekusi untuk mendapatkan hak atastanah tersebut karena penguasaan tanah tidak berdasarkan suatupenyerahan tanah yang Sah dari Masyarakat Hukum Adat Malind Anim,namun yang didapat oleh kakek dan orang tua Pelawan adalah tekananpsikis dan fisik.

Hal ini dikemukakan oleh Pelawan karena selama hiduporang tua Pelawan telah berupaya namun yang didapat adalah suatuperbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang tua Pelawansebagai bagian dari Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Animpada masa itu;.

Bahwa Terlawan Eksekusi menguasai tanah tersebut berdasarkan BuktiPelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Marsum Tabri yangberalamat tetap Skilir Sumber Agung Kecamatan Linggau Sumatera padatanggal 03 September 1981, dimana Marsum Tabri bukan bagian dariPersekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;.