HUSEIN ABDUL AZIZ MT, Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan DKI JakartaIl ;h MARCUS SILANNO, S.IP., Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I;i AHMAD RIFAI SUFTIYADI, Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Banten II ;j MARULI BUTARBUTAR, S.E., Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Riau I ;k WIENDRADININGSIH

Sulawesi Tengah ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) ; NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANKURSIIl UlI1 Partai Hanura 77.230 15 Partai Gerindra 49.9388 PKS 113.760 19 PAN 55.35213.

Nomor 144 K/TUN/2011 14 Il UlIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.841 18 PKS 302.977) 1 19 PAN 80.39113 JPKB 25.77323 Partai Golkar 131.563 124 PPP 69.53928 PDIP 162.902 131 Partai Demokrat 478.826 2 23 2 1 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6)Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional karena Partai Demokratdengan jumlah perolehan suara hampir tiga kali lipat lebih dibandingkandengan Partai Gerindra atau Golkar tetapi hanya mendapat kursi 2 (kursi)sedangkan Gerindra dan Golkar masingmasing

1 (satu) kursi ;e Pembagian Kursi Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) : NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANII Ill KURSIIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.8418 PKS 302.977 1 29 PAN 80.39113. + PKB 25.77323 Partai Golkar 131.56324 PPP 69.53928 PDIP 162.902131 Partai Demokrat 478.826 2 33 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6) ;Ini berarti keadilan bagi partai yang mendapatkan suara yang besar karenajelas maksud dan tujuan

Tahun 20092014 dari Partai Demokratmewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;21Drs.

Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) helai bendera Partai Aceh; 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa:e 4 (empat) helai bendera Partai Aceh;e 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;Dikembalikan kepada Muchtar Bin Yusuf;1 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agarhukuman Terdakwa dipertimbangkan karena ini bukan pekerjaan pribadi tetapi atasperintah partai;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap

Dan dalam keadaanemosi terdakwa menuju ke kantor Partai Aceh dengan mengendarai sepeda motorroda 4, yang berada dijalan Rancung hendak menanyakan kenapa spanduk CalegPNA yang hendak dipasang dilarang oleh Saudara Mawardi, dan karena orang yangberada di kantor Partai Aceh melarikan diri, secara spontan terdakwa mencabutbendera partai Aceh yang berada ditengah jalan Medan Banda Aceh Desa BatuphatTimur Kecamatan Muara Satu) Kota Lhokseumawe, dan lalu terdakwamencampakkannya di atas trotoar;Perbuatan

benderaPartai Aceh;Bahwa akibat kejadian secara materil tidak ada kerugian akan tetapi secaramoril sangat berat masalah harga diri Partai Aceh;Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa ;Bahwa bendera Partai Aceh yang diturunkan pada saat itu sekitar 50 (limapuluh) bendera ;Bahwa bendera itu setelah dicabut diletakkan di atas trotoar di tengah jalan;Bahwa yang memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa yangmelakukan itu adalah M.

Nasir;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PNLsm.e Bahwa lokasi penurunan Bendera Partai Aceh itu bertempat di Jalan MedanBanda Aceh, Desa Batuphat Timur, Kec.

Aceh;e 4(empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;merupakan milik Partai Aceh, maka dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi selakuKetua DPC Partai Aceh Kecamatan Muara Satu;;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa merugikan partai lain khususnya Partai Aceh;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan

1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8. 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).

1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276. 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.Dikembalikan kepada Terdakwa; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

KeadilanSejahtera).Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten

KeadilanSejahtera).1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/KotaGHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersamasama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrMenimbang, bahwa Pelaksana pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kotaterdiri atas :a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;Juru Kampanye;orang seorang;

KeadilanSejahtera).e 1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyeHalaman 62 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrPeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD

Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPPPKP INDONESIA) Kalimantan Selatan Masa Bakti 2011 2016 (T.2).

Pasal 34 ayat (4)Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.Pasal 34 ayat (6)Dalam hal pengesahan kepengurusan PartaiPolitik tingkatkabupaten / kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran PasanganCalon

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1(satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIPAceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik yang dinyatakansah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan(4)Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebihdari (satu

Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentangkepengurusan Partai Politik tingkat pusat,dan/atautingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kotasetelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkankeputusan Pimpinan Partai Politik tentangkepengurusan yang baru sesuai dengan peraturanperundang undangan.(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadapdokumen perubahan kepengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4).(6) Perubahan kepengurusan Partai Politik

Politik dipusatdan di daerah sewaktuwaktu bisa berubah, hanya UndangUndang Partai Politikmensyaratkan bahwa pergantian ditingkat pusat yang perlu didaftarkan keMenkumham, sementara di daerah tidak ada kewajiban tentang itu; Saksi ahli menerangkan bahwa mekanisme Partai Politik berbedabeda;Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kotadalam hal pengajuan pasangan calon Kepala Daerah, kemudian secara mendadakdilakukan pergantian oleh Pengurus Pusat dan itu kadangkadang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H. M. ROMAHURMUZIY, DKK

Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengandedikasi yang tinggi telah berbakti kepada Partai dan selalu berperan aktifpada setiap kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunankhususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai dikalangan masyarakat maupun konstituen partai, dengan banyakmensosialisasikan kebijakan kebijakan partai maupun kegiatan kegiatanpartai untuk kepentingan masyarakat knususnya masyarakat

Abdul Ganidari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dariKeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

32 UU Nomor 2Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:Ayat (1):Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2):Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain :1.

terjadi, maka kepengurusan DewanPengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebihtinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara;Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa No.0534/DPPO2/IIWA.I/I/2002 tertanggal 28 Januari 2003, tentang tata kerja DewanPengurus PKB :A.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) (Bukti T1 a) ;Dengan berdasarkan hal tersebut di atas DPP PKB telah mengeluarkansurat pemecatan, PAW dan Recall untuk saudara EDDY CHARDJO,SH,MM.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) ;Dengan telah berpindahnya Partai dari salah satu Penggugat (Sdr.

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan AD/ART,putusan forum permusyawaratan partai dan peraturan partai.b.

Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ;3.

Sisa suaraAli Jayadi, SH23 Partai Golkar 17.187 2 1.341 Drs. Suparno Budi S.M.SiSetijono,SH Kategori sisa suara31 Partai Demokrat 12.262 1 4.339 1 H.

G.Riyanto Sisa suara23 Partai Golkar 10.168 1 2.254 Ir. Prita Savitri Kategoti sisa suara1 Suharno, SH Kategori sisa suara28 Partai Demokrat 6.202 1 Suhartono,S.Ag Kategori sisa suara34 PKNU 4.634 1 H.

Memutus pembubaran partai politik ; d.

Bagi partai politk yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ; adMenetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota Kabupaten/52Kota satu demi satu berturutturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisasuara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik ; Bahwa berdasarkan uraian

Telah terjadi perpecahan internal pada partai dan dualisme kepemimpinanpartai ;b. Tergugat tidak dapat melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi kepemimpinanditingkat pusat dalam hubungannya secara struktural dengan pengurus partai didaerah ;c. Terjadinya kekosongan kepemimpinan Partai baik ditingkat pusat maupun didaerah ;d.

1): "Perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politiksebagaimana yang diatur di AD/ART.Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagaiberikut :1.

: 01/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P9 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia Nomor : 02/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P10 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P11 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P12 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV

/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P13 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P14 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P15 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P16 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi

di Cipayung, Bogor, Jawa Barat ; Bahwa setahu saksi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Pemuda Indonesiatelah memenuhi Forum menurut AD dan ART Partai Pemuda Indonesia dan telahmemilih Ketua Umum terpilih hasil munaslub saudara Drs.

Fraksi Partai Demokrat yang setelah dibaca dandipelajari oleh Penggugat surat tersebut berisi halhal sebagai berikut: Surat Lembar Disposisi Nomor Agenda : 321/SMFPD/X1/2016Perihal Penggantian Antar Waktu AnggotaDPR/MPR RI dari Partai Demokrat a.n.

Pasal 27 ayat (2) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga s Partai Demokrat,menyebutkan :Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawabadministrasi partai ke dalam dan keluar.IV.

Demokrat,berkaitan dengan KODE ETIK PARTAI DEMOKRAT denganpemilihan umum legislatif Tahun 2014 antar calon anggotalegislatif dari partai demokrat dengan pihak Termohon adalahPENGGUGAT in casu.

Dan jika dinubungkandengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik yaitu Yang dimaksud denganperselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. maka dapatdisimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat

.Bahwa sebagaimana yang Tergugat dan Tergugat II dalilkansebelumnya, substansi gugatan Penggugat adalah tentangperselisinan Partai Politik.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.101K/Pdt.SusParpol/2014 dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewatMahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.

dari Partai HANURA.;3.

(1) Undang Undang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik diselesaikandengan cara musyawarah mufakat4.

Ayat (1)Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau SebutanLain Yang dibentuk Oleh Partai Politik .

Politik, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai PolitikSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh SuatuMahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang DibentukOleh Partai Politik .;14.LF,16.17.18.19.20.73Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan ataumelaporkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURAatau Tergugat perihal perselisihan anggota partai politik, dimanaPartai HANURA memiliki Tim P2 PAW untuk menyelesaikanperselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Partai HANURA.

diri sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum tahun 2014, akantetapi partai asal Penggugat tidak ikut lagi sebagai Peserta PEMILU tahun 2014,karena Partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum ; 3.

. 2Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ; =o ==Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku 1c Undangundang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menentukan aanggota partaipolitik diberhentikan keanggotaannya dari partai politi apabila: a. Meninggaldunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain;,atau d.

Melanggar AD/ART ; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikkhususnya Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas seharusnya yang lebih aktif tentangpemberhentian sebagai anggota Partai Politik dilakukan oleh Partai Politik yangbersangkutan, bukan oleh Tergugat I ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 TentangSusunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinyamenentukan pemberhentian/Pergantian Anggota DPRD dikembalikan pada PartaiPolitiknya

tentang adanya Mahkamah Partai Politik, namunMahkamah Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan UU ini belum terbentuk,maka persoalan perselihan partai politi antara Penggugat dengan Para Tergugatdapat diselesaikan di Pengadilan umum (ic.

Bupati Seferinus Fenanlambir,S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : No Nama Partai Politik Jumlah Suara1 2 31 Partai Amanat Nasional 448 suara2 Partai Karya Perjuagan 780 suara Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN 6)7) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia721 suara(PPPI)4 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 386 suara5 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 334 suara6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia578 suara(PKPI)7 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 518

suara8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 383 suara9 Partai Pelopor 397 suara10 Paratai Republik Nusantara 821 suara11 Partai Persatuan Pembangunan 487 suara12 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) 521 suara13 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) 1.071 suara14 Partai Buruh 836 suaraTotal Suara secara keseluruhan 8.281 suara Dengan demikian jika bilangan pembanginya adalah 8.281/49.375x100% = 16.78%. (49.375 adalah jumlah total suara sah secarakeseluruhan di Kab.

Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudahmengajukan bakal pasangan Calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakalpasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik dan gabungan partai politik tetapHalaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN9)menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politiktersebut dianggap

politik yang bersangkutan dilarangmengubah atau memindahkan dukungan serta dilarangmengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelahdinyatakan memenuhi syarat administrasi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan BakalPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabunganpartai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai

PemudaIndonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai KaryaPerjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai DemokrasiPembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untukmenggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE danJohanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanyasurat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidatCalon Bupati atas nama Seferinus

2013, perihal Susunan Alat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah suatu kebijakandan keputusan yang diambil oleh PartaiDemokrat melalui suatu mekanisme dan sistem yang berlaku di PartaiDemokrat, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta ;6 Bahwa dengan tidak mendudukkan pula Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat c.q Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta untuk turut

oleh Para Penggugat telah keliru dalam mengkualifikasi danmengkonstatasi suatu peraturan yang berlaku dalam Partai Demokrat(termasuk dalam AD/ART Partai Demokrat);Bahwa senyatanya kesemua Para Penggugat yang pada tanggal 9 Januari2013 telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai19Demokrat kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratYogyakarta sehingga jelas Para Penggugat bukan lagi menjadi anggotaPartai Demokrat.

Bahwa pengunduran diri Para Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat maka secara otomatis Para Penggugat tidakmempunyai hak dan kewajiban lagi kepada Partai Demokrat, sehinggatidak ada alasan bagi Para Penggugat yang menuntut haknya kepadaPartai Demokrat maupun kepada Tergugat I.

Bahwaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atasanggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melaluipemilihan umum (Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Yogyakarta Nomor Tahun 2010) sehingga dengan keluarnya ParaPenggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat maka jelas Para Penggugattidak bisa mewakili Partai / Fraksi Partai Demokrat untuk duduk padaAlat Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.Bahwa tidak ditempatkannya Para Penggugat

Jutru Para Penggugat yangmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat dan tidakmenyatakan mundur dari keanggotaan Fraksi Partai Demokrat padaDewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta telah menunjukkan itikad buruk dariPara Penggugat dan telah merugikan Fraksi Partai Demokrat maupunDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Bahwa Keputusanyang diambil oleh Tergugat II juga didasarkan pada sistem, mekanisme,dan ketentuan yang berlaku sehingga tindakan dari Tergugat II adalahbenar.

Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) buah kaos dengan ciri-ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan Beri Bukti bukan Janji SBY Ketua Umum partai Demokrat dan bagian belakang berlambang partai Demokrat dengan bertuliskan Program Pro Rakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat;- 1 (satu) lembar photo copy kartu PNS elektronik atas nama AGUS HERMAWAN ;- 1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas

nama AGUS HERMAWAN;- 1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 33-07.021/DPC.PD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;- 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor : 33.07.07/DPC-PD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama juru kampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;- 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

Demokrat ;Dalam kampanye terbuka Partai Demokrat tersebut Terdakwa AGUSHERMAWAN telah ikut aktif membagibagikan kaos partai demokrat yangsedang kampanye dengan ciri ciri warna putih kombinasi biru dengan gambarsebagian depan SBY dan bertuliskan Beri bukti bukan janji SBY ketua umumpartai Demokrat dan bagian belakang berlambangkan partai Demokrat denganbertuliskan Program Prorakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR,BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat dimana kaos tersebut dibagikanoleh Terdakwa

Eko Purnomo, SE.MM salahsatu caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil VI wilayah Sapuran dan Kepil,Terdakwa juga telah membeli minuman air mineral sebanyak 10 dos yangkemudian dibagikan ke massa simpatisan Partai Demokrat yang ikut kampanye,Terdakwa juga sempat mengikuti Sdr. Eko Purnomo, SE.MM salah satu calegdari Partai Demokrat untuk menemui simpatisan Partai Demokrat, dan terakhirTerdakwa ikut satu mobil bersama Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :e 2 (dua) buah kaos dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan BeriBukti bukan Janji SBY ketua umum partai Demokrat dan bagian belakangberlambang partai Demokrat dengan bertuliskan program pro rakyat Raskin,Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyatdikembalikan kepada Panwas Kab.

Demokrat Nomor : 3307.021/DPC.PD/III/2014tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;e 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor :33.07.07/DPCPD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama jurukampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;e 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

PNS elektronik atas nama AGUSHERMAWAN ;1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas nama AGUS HERMAWAN;1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 3307.021/DPC.PD/II/2014tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor :33.07.07/DPCPD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama jurukampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

Sus/2018/PN Prepelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kaderyang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;Bahwa penggunaan posko Taufan Pawe untuk acara rapat sebagaialternatif karena semua partai pengusung boleh menggunakan gedungtersebut;Bahwa partai lain yang pernah menggunakan gedung tersebutdiantaranya Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat;Bahwa Saksi hadir di acara tersebut setelah selesai Shalat

Salama kalau Saksi bersediajadi kader Partai PDIP; Bahwa Saksi hanya sebagai Anggota Partai PDIP; Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Saksi sebagai anggota Partai PDIP; Bahwa Saksi mengetahui Partai PDIP mengusung paslon nomor urut 1Taufan Pawe; Bahwa Saksi sebagai Anggota Partai PDIP tidak merasa wajibmendukung Taufan Pawe; Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir Partai PDIP; Bahwa pada saat Saksi mengikuti acara rapat tersebut sampai diperiksaPenyidik, Saksi belum tahu bahwa Saksi telah menjadi

dari partai pengusung untuk aula pertemuan yang satunyadigunakan untuk kegiatan partai rapat kordinasi;Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.

semuarapat konsolidasi partai;Bahwa sepengetahuan Saksi selain Partai Demokrat dan Partai PDIP,Partai PAN pernah menggunakan aula pertemuan tersebut untuk rapatkonsolidasi Partai;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Partai PAN mengundang TAUFAN PAWE;Bahwa sepengetahuan Saksi apabila rapat Konsolidasi Partai Demokratmengundang 3 (tiga) orang dari kelurahan dan apabila kelurahan tidakbisa menghadirkan 3 (tiga) orang tersebut, maka kelurahanmenghadirkan simpatisan untuk memenuhi undangan 3 (tiga) orangtersebut

kepada kader partai pada saat rapat konsolidasi partai;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;.

maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

Mimika ; Bahwa kemudian setelah KPU Kabupaten Mimika Melaksanakan Pleno makabeberapa dari Partai maupun secara Pribadi yang merasa dirugikan menggugatSK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan HasilPenghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta ;Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatandari beberapa Partai

Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMimika Tahun 2014 sah dan tidak dapat lagi dirubah ataupun diganti ; Bahwa selanjutnya oleh karena Terlawan masih menggunakan SK 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil PenghitunganPerolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Tahun 2014 dan juga masih menggunakan SK Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 Tentang Sertifikasi Perolehan Suara danPenetapan Kursi Partai Politik serta

/KPUMMK/031.4341 72/2014,tertanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi PerolehanSuara Dan Penetapan Calon Anggota DPRD KabupatenMimika Periode 20142019 (Fotokopi sesuai denganJASIITIV ) jp2enpnsseeessesmise ne neces nice neeBerita acara Nomor 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014. tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun2014.

Bukti T 2 : Berita acara Nomor : 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei2014, tentang Perolehan Kursi Partai Politik DanPenetapan Calon Terpilih Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan UmumTahun 2014.

menetapkan HasilPerolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika ; Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana dalam gugatanperlawanannya, Para pelawan menegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalahproses terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, yang sebelumnya jugatelah diterbitkannya SK Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.4341 72/2014, TentangPenetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota

PadangPanjang pada saat itu tugasnya mengurusi keuangan partai namunsemenjak menjadi bendahara saksi tidak memiliki atau tidak mengetahuiapakah partai tersebut memiliki rekening atau tidak karena selama inikeuangan hanya disimpan begitu saja oleh saksi;Bahwa saksi selama menjadi Pengurus Partai Bulan Bintang masih aktifdan sering mengikuti rapatrapat partai ;Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribudua

saksi tidak mengetahui secara pastisiapa yang hadir dari partai Bulan Bintang setelah saksi melihat daftarhadir dari Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, S.H.

HENDRA SAPUTRA, S.H. memberikan keterangan:Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota PadangPanjang sampai dengan sekarang;Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dariPemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk

Asdedi (wakil sekretaris) sebelum melakukan rapat dan memintaIndra,S.Ag untuk datang rapat karena ini urusan partai, namun saksiIndra,S.Ag selaku Bendahara Partai tidak datang dan akhirnya dirapattersebut disepakati yang datang untuk mencairkan dana bantuanPemerintah Kota Padang Panjang adalah Ketua Partai, Wakil Sekretarisdan Wakil Bendahara ;e Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uangbantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai BulanBintang tanggal 21 Desember

(Bendahara Partai BulanBintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC PartaiBulan Bintang dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang, sudah ada pertemuan (rapat)internal partai dimana salah satu keputusan rapat memang memutuskan yang hadir untukpencairan dana bantuan Partai Politik Kota Padang Panjang adalah Ketua DPC, WakilBendahara dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Padang Panjang karena

yang berbunyi : )penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepadaPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 8 dari 64 Halaman8.3.8.4.masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untukmendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)yang berbunyi:se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto

anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 64 Halaman14.5.14.6.yang berbunyi : Se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penenma pendaftaran harus memastikan bahvecalon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota

indonesia (PKP Indonesia) yang ditetaokan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : penjaringan adalah kegiatan penggalangan danpengenalan partai kepada masyarakat, yangditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diriuntuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulirpendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftarananggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1)dengan melampirkan : a. 2

(dua) lembar pas foto ukuran 2Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 17 dari 64 Halamanx 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calonanggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagaianggota pada Partai Politik lain dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: setiap anggota yang telah sah diterimasebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhakmemperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai,

: a. 2 (dua)lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yangberbunyi : petugas penerima pendaftaran harusPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 64 Halamanmemastikan bahwa calon anggota yang bersangkutantelah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidaktercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain danPasal 6 ayat (1) yang berbunyi :setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomoranggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota(KTA) partai