• FOMBAGIDODO MANAO, M.Si tanggal 10Oktober 2018 tersebut yang menurut hukum bertentangan dengan pasal16 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yangmenyebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan dari Partai Politikapabila:a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri secara tertulis;c. Menjadi anggota Partai Politik Lain;d. Melanggar AD/ART5.

  Partai Politik sebagaimana telahdiubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 beserta penjelasannya dengantegas dinyatakan bahwa perselisihnan yang berkaitan dengan pemecatandan / atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakanPerselisihan Partai Politik, dengan demikian gugatan ini termasuk dalamkategori Perselisinan Internal Partai Politik;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MATahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan

  No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 dan telah sesuaipula dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokratpada Pasal 17 tentang Pemberhentian Anggota;Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT MDN3.

  Nias SelatanProvinsi Sumatera Utara atas nama Drs.FOMBAGIDODO MANAO,M.Sitanggal 10 Oktober 2018 dengan pertimbangan yang berdasar padaketentuan perundangundangan, Anggaran Dasar Partai Demokrat danketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses PemberhentianAnggota/kader Partai dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.karena Penggugat telah menjadianggota/kader dari partai politik lain dalam hal ini yaitu Partai Nasdem, yangdapat dibuktikan dengan :a.

• Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik localatau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politikdengan partai politik lokal yang mengajukan calon.(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat(4)dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang mengadili perkaraQuo.B.

  AgungNomor 11 Tahun 2016 disebutkan Calon Bupati dan Calon WakilBupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah pesertapemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politikatau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota,Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati AcehBarat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Dayayang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai

  Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokalatau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partaipolitik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006 Ayat (1)tersebut menyatakan Peserta dan Ayat (2) menyatakan PasanganCalon.

  MT sebagai calon Wakil Bupati yang di usung olehPartai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS,Partai PDA dan PNA.h) Sdr. Muazam, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sadr.Hermansyah, S.H sebagai calon Wakil Bupati melalui jalurPerseorangan.i) Sdr. Muchlis Muhdi, MA sebagai calon Bupati dan Sdri.

  Hj.Syamsinar sebagai calon Wakil Bupati yang diusung olehPartai Golkar, Partai Hanura, Partai PBB, Partai PDIP danPartai PPP.Kedua, Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati AcehBarat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam DiktumHalaman 22 dari 35 halaman.

• RIAWAN WORO ENDARTININGRUM,SE
  Turut Tergugat:
  1.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPP PARTAI GERINDRA
  2.KETUA DPRD KOTA SALATIGA
  3.WALIKOTA SALATIGA
  4.GUBERNUR JAWA TENGAH Incasu Plt GUBERNUR JAWA TENGAH

  DIAH SUNARSASI, Pekerjaan Wakil Ketua DRPD KotaSalatiga Periode 2014 2019, Jabatan Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Gerindra Kota SalatigaPeriode 2014 2019, , Alamat JI. Salatiga PermaiIll No.15, Rt.02, Rw.012, Kelurahan Blotongan,Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal inimemberikan kuasa kepada MOHAMMAD SOFYAN,S.H., KOMARUDIN NUR, S.H., dan SANSIHONASAN SYAH, S.H., Advokat Konsultan Hukumyang beralamat di JI.

  KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKANINDONESIA RAYA ( DPP PARTAI GERINDRA);Berkedudukan di Harsono RM No.54 Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT I;4. KETUA DPRD KOTA SALATIGA, yangberkedudukan di Jl. Letjend. Sukowati No. 51Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBAMBANG TRI WIBOWO, S.H., Advokat yangberalamat di Jl.

• , adalahpembangkangan terhadap keputusan dan gads kebijakan Partai yangmerupakan Pelanggaran kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat" ;.

  Hak untukmembela diri.; Pasal 26 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 23Tahun 2015 menyebutkan :"DPP Partai menetapkan Sanksi pemecatan berdasarkanRekomendasi Komite Disiplin dan Kehormatan Partai" ; Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan :"Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Pasal 1 angka 1 Peraturan Partai Demokrasi

  Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganselanjutnya disebut Mahkamah Partai adalah Pengadilan InternalPartai yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Pasal 6 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai mengatur Perselisihan Internal Partai, meliputi :a.

  mengajukan Keberatan mengenaiPemberhentian dari Keanggotaan Partai yakni melalui Mahkamah Partai danPenggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian PerselisihanInternal Partai atas "Pemecatan/Pemberhentian" Penggugat dariKeanggotaan Partai pada tanggal 7 Februari 2017 ke Mahkamah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dan sampai sekarang belum disidangkantanpa alasan yang jelas (Vide Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Jo.Pasal 6huruf c dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

  Selain itu berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDIPerjuangan) Nomor : 213/KPTS/DPP/I/2017 Tentang PemecatanBudi Matheus Dan Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, bahwa Penggugat sudah tidak berkedudukan lagisebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehinggaharus digantikan dengan anggota partai yang lainnya.

• Gerindra KotaPekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suaraterbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) II KotaPekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan TenayanRaya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai GerindraDapil II ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadipenggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan

  Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC GerindraKota Pekanbaru

  Gerindra pada saatitu;Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima suratdari Tergugat I yang bernomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor090123/A/DPPGERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dariTergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjianNomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa surat dengan Nomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 denganmenunjuk

  Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

  politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melaluiPengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atausebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;Bahwa sesuai dengan buktibukti yang diajukan dalam

• Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkanHalaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:SKEP/056/DPPHANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi NusaTenggara Timur Masa Bakti Tahun 20152020 (Bukti P1) dan

  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

  terhadap keputusan partai politik;3.

  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 01 eh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

  oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (4):Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan

• 3 Desember 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3Desember 2014 dalam Register Nomor 127/PDT.G/2014/PN.Pdg telah mengajukangugatan sebagai berikut:DUDUK PERKARA GUGATAN:1 Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu PartaiPolitik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat (1) Undangundang No.2Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No.2 Tahun2011 Tentang Partai Politik;2 Bahwa Penggugat aktif sebagai anggota

  DPC PDIP Kota Padang dengan KTA13.17.02.002.280456.9626, dan tidak pernah menjadi anggota partai lain, sertaPenggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar larangan ataumelakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai (pasal 7 ART);Bahwa Penggugat sebagai anggota PDIP DPC Kota Padang telah terpilih sebagaiAnggota DPRD Kota Padang periode 2014 2019 hasil pemilihan umumLegeslatif tanggal 9 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keputusan KPUD KotaPadang

  , sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A danpara Tergugat B telah menyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yangberlaku, sehingga pemberhentian tersebut menjadi cacat hukum;Bahwa atas perbuatan dari para Tergugat A dan para Tergugat B yang tidakmengacu dan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Peraturan Partai yang berlaku, mengakibatkan perbuatan ataspemberhentian Penggugat sebagai anggota PDIP dapat dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum yang telah

  Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannyake lembaga/badan peradilan;3.

  ketentuan pasal 19 , dan pasal 20 Anggaran Dasar (AD) dan pasal8, 9 dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Sanksi anggota partai,sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A dan para Tergugat B telahmenyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yang berlaku;Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat adalah murni masalah internalpartai, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

• atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :A.

  RISKI selaku Bendahara DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dan H.

  Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,Bab VIL Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;e Pasal 22;Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;e Pasal

  atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Ro6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

• Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar)Kabupaten Kebumen, alamat J1. Jendral Achmad Yani Nomor 33, Kebumen,Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPGDPRD) Kabupaten Kebumen, alamat J1. Veteran Nomor 2, Kebumen, provinsiJawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;3.

  Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(FPG DPRD) Kabupaten Kebumen, alamat JI.

  Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kebumen memperoleh 7 (tujuh)kursi, sehingga dengan 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut, PartaiGolkar dapat membentuk Fraksi Partai Golkar..

  M Kiki Wahid Purnomo, S.IP.Bahwa benar sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, PKNU KabupatenKebumen yang hanya memiliki 3 (tiga) orang anggotanya di DPRD tidak dapatmembentuk fraksi sendiri, dan harus bergabung dengan fraksi lain ataumembentuk fraksi gabungan bersama partai politik lain;Bahwa benar Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Kebumenmemperoleh 7 (tujuh) kursi yaitu atas nama anggota Partai Golkar:1. H. Suprapto HS.2. Dra. Halimah Nurhayati.3. Purwanto.4. Drs. H.

  Yuniarti Widayaningsih, SE.Bahwa karena memperoleh 7 (tujuh) kursi Partai Golkar dapat membentuk fraksisendiri yaitu Fraksi Partai Golkar dan juga dapat menerima permohonan /permintaan dari partai lain yang tidak dapat membentuk Fraksi sendiri untukbergabung dengan Fraksi Partai Golkar;Bahwa tidak benar Tergugat I meminta anggota DPRD dari PKNU untukbergabung ke Fraksi Partai Golkar dengan kesepakatan PKNU KabupatenKebumen akan diakomodir untuk posisi strategis;Yang benar bergabungnya anggota DPRD

• pemilu secara terbuka bertindak sebagai orang yangmenyampaikan visi, misi serta program Partai Kebangkitan Bangsa (orator)kepada peserta kampanye / masa kampanye yang saat itu menghadiri ataumenyaksikan kampanye pemilu terobuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Selanjutnya ia terdakwa diselasela menyampaikan visi, misi serta programpeserta pemilu telah menuduh Harsono Bereki, S.Sos yang merupakan calonanggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2014 s.d.2019 dengan nomor urut 4

  Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.BulProvinsi Sulawesi Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

  Bereki adalah calon legislatif untuk DPRD ProvinsiSulawesi Tengah dari Partai Hanura ;Hal. 9 dari 25 hal.

  Buol ;Bahwa juru kampanye dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Yersi Tandisru(caleg DPR RI dapil Sulteng), Drs. Zainal Daud (caleg DPRD Provinsi Sultengdapil Kab. Buol dan Kab. Tolitoli), dan saya sendiri beserta para calonlegislatif Partai Kebangkitan Bangsa dapil 2 Kab. Buol ;Bahwa saat Drs. Zainal Daud melakukan orasi atau menyampaikan visimisinya sebagai calon legislatif saya tepat berada dibelakangnya dengan jaraksekitar 6 (enam) meter ;Hal. 17 dari 25 hal.

  tentang Harsono Bereki yang menjelekanterdakwa di Desa Pionoto ;Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Partai Hanura ke PanitiaPengawas Pemilu Kabupaten Buol ;Hal. 19 dari 25 hal.

• Bintang Reformasi. (2) kondisiobyektif Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.I saat ini kurang optimal menjalankantugas partai serta sudah menjadi anggota partai politik lain dan telah terdaftarsebagai calon anggota legislatif dari partai politik lain tersebut sehingga sesuaiketentuan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang bersangkutantidak berhak lagi mengatasnamakan diri sebagai anggota Partai BintangReformasi Kabupaten Pinrang. (3) karena Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.Idinilai berkinerja buruk serta

  Peraturan KPU No.13 Tahun 2013. olehkarena Penggugat pindah ke Partai Politik lain dengan alasan yang sangatrasional, masuk akal dan logis serta sesuai dengan Hukum dan ketentuanUndangUndang yang berlaku, sebab Partai Bintang Reformasi (PBR) sudahtidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2014, sedangkan Anggota danPengurus Partai Bintang Reformasi sudah hampir pada pindah ke Partai Politiklain seperti halnya Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Pinrangsudah pindah ke Partai Glindra. dengan

  :1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh PartaiPolitik ;50 222 250005Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai BintangReformasi (PBR) menjelaskan ( vide T.5.10 ):1Pergantian antar waktu (PAW) dapat dilakukan oleh Partai Bintang Reformasiapabila Anggota Legislatif

  partai politik lain ;g Ditarik keanggotaannya sebagai anggota legislatif Partai BintangReformasi ;Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No. 21/PDT.G/2013/PN.

  Partai setingkat diatasnya ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi(PBR) telah mengatur mengenai Dewan Syura yang dalam ayat 2 menjelaskan DewanSyura juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase Partai.

• MARULI MALAU, sebagai PEMOHON KASASI, dahulu sebagai PENGGUGAT;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dpp Ppp Di Jakarta, Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;

  Maruli Malau Anggota DPRD FPPP KotaBinjai;19.Bahwa upaya hukum peninjauan kembali Penggugat tersebut sesuai denganmaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AnggaranRumah Tangga PPP dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi

  Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (8)Susunanmahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(3) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat

  Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada angka 18 Posita gugatannyabahwa perkara a quo telah terdaftar pada Mahkamah Partai pada Partai PersatuanPembangunan dengan Nomor : 06/MPDPPPPP dan sesuai juga dengan hasilcross cek Tergugat pada Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunanyang ternyata memang benar perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan danbelum diputus olen Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan ;e.

  Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 yang diubah denganUU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :Penyelesaianperselisihan iternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, dan sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 yang diubahdengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:Dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

  Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.4.

• Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl.

  Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai sebagai Turut Tergugat I;4.

  Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra sejak bulanApril 2018 Sebagaimana Kartu keanggotaan Partai Gerindra(TERGUGAT 1) ;2.

  Partai Gerindra Kota Depok /TURUT TERGUGAT dalam surat No.

  Partai serta Peraturan Partai ;11.

  /RT Partai GERINDRA.

  Rumah Tangga (ART)Partai GERINDRA Jo.

• Partai Amanat Nasional, Partai PNBK tidak melakukantindakantindakan hukum atas pencalonan Tardi sebagai calon legislatif dariPartai Amanat Nasional, namun Partai PNBK meminta Tardi untukmengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan melaluiSekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa karena amanah sebagai anggota DPRD dan adanya kasuskasusyang berkembang berkaitan dengan anggota DPRD suatu partai yangmencalonkan diri sebagai calon legislatif partai lain, serta masin dalamproses Daftar Calon

  Tardi mendaftar di Partai Amanat Nasional harus disertaidengan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Groboganperiode 20092014 dari Partai PNBK;Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan "apabila pencalonandilakukan oleh anggota legislatif aktif dari suatu partai politik ke partalpolitik lain, karena tidak lolosnya suatu partai politik dari prosesverifikasi KPU, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaanlegislatif".

  Partai Politik merupakan badan hukum;b. Partai Politik memiliki kewenangan melakukan rekruitmen danmenetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota;c.

  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:huruf angka 2, berbunyi:Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagianggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukanPeserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaianggota partai politik asal (model BB5);huruf j, berbunyi:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka2 adalah anggota

  calontetap dari partai yang mencalonkannya;2.

• Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

  Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

  Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

  bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

  Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

• • 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

  Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

  • 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
  • 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

  Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

  • 1 (satu) examplar

  salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk

Persatuan Indonesia ( PERINDO),dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59 /PL.01.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang PenetapanNOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRDProvinsi, PRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai Perindosebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta9 (sembilan ) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentangperubahan Kedua atas Keputusan

KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU) Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / KotaTahun 2019 Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi PemilihanUmum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masihdalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selakuCalon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia( PERINDO )dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

Kita harus dapatmemilin orangorang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalauibuibu sudah punya pilihan silahkan pilin mereka , mungkin dari Partai lain.Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi.

• NURYASIN sebagai Bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. Partai NasionalDemokrat (NASDEM).3. Bahwa untuk kelanjutan pengusungan tersebut dilanjutkan dengan pembuatankesepakatan yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik dan untukdengan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) telah ditanda tangani SuratPerjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik pada tanggal 12 Maret 2015,dimana Drs. H. M.

  Bahwa dalam hali ini tergugat membantah tidak benar dan menolak secarategas dalil pada point 2 ini serta menanggapinya ada 4 partai pengusung padasaat itu, bahwa pencalonan penggugat sebagai wakil bupati dan Drs. H. M.NUR YASIN sebagai bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai HatiHalaman 12 dari 49 Putusan No.29/Pdt.G/2020/PN.SbwNurani Rakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. PartaiNasional Demokrat (NASDEM)..

  NUR YASIN dan penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dan tergugat 1selaku Ketua Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumbawa Baratdan tergugat 2 selaku Sekretaris Cabang Partai Kebangkitan BangsaKabupaten Sumbawa Barat sebagai PIHAK KEDUA..

  dari Sekretaris PartaiKebangkitan Bangsa garagara tidak loyal karena Tergugat II tidak pernahhadir untuk bahas tentang partai;Bahwa Saksi menjadi wakil sekretaris Partai KebangkitanBangsa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2015Saksi juga diangkat menjadi sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa yang Saksi ketahui waktu Pilkada periode tahun2016 sampai dengan tahun 2021awalnya Partai Kebangkitan Bangsamengusung M.

  NUR YASIN denganPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Calon Wakil Bupati Saksibelum jadi Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa kenapa Partai Kebangkitan Bangsa tidak jadimengusung Calon Bupati M.

• 1, Nomor Urut 2 (dua)atas nama ZET YEIMO dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;2.

  DPRDKabupaten Deiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;10.

  1, Nomor Urut 2 (dua) atas nama ZET YEIMOdari Partai Gerakan Indonesia Raya ;b.

  Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPRterpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;7.

  namanama calon Anggota DPRD dari pesertaPemilu (dari Partai Partai) ; Penyelenggaraan Pemilu (serentak di seluruhIndonesia)tanggal 9 April 2009 ; Penetapan hasil Pemilu).

• Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU)
  2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)
  KUASA HUKUM : Ymron Farcham, SH

  Personalia Dewan Pengurus Partai dapat diberhentikan karena :a. Melanggar AD/ART;b. Melanggar disiplin Partai;(3).

  atasUU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegassebagai berikut : Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :1.

  Perselisinhan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;2. Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4.

  anggota partai lain..

  atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmenyatakan dengan tegas sebagai berikut : Tentang Penyelesaian PerselisihanPartai Politik,Pasal 32 berbunyi :Perselisinan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal PartaiPolitik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atausebutan lain sebagaimana

• HANURAseharga Rp.14.000.000,00; Jadi jumlah keseluruhan .............005 Rp.69.750 .000,00; Yang kesemuanya dibiayai oleh dana pribadi Penggugat sendiri; Bahwa, ketika akan terjadi Musyawarah Cabang Partai HANURAKabupaten Jember untuk memilin Ketua DPC Partai HANURA Kab.

  ) Partai HANURAKabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai HANURAPropinsi Jawa Timur telah diputuskan bahwa Tergugat Il sebagai KetuaPartai HANURA Kabupaten Jember periode tahun 2015 2020; Bahwa, kemudian dari penyelenggaraan dari MUSCAB Partai HANURAKabupaten Jember termaksud diatas timbul perselisinan dan telah diajukanGugatan di Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat dengan perkaraNomor: 99/Pdt.G/2016/PN.

  Ketua Terpilin Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURAKabupaten Jember dan dipertegas dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Jawa Timur Nomor:SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/V1V2016 Tentang Susunan pengurusdewan pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten JemberMasa Bhakti 2015 2020.

  Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas sangat tidak berdasar, karenaTERGUGAT meminjamkan sebagian Gedung GNI (Gedung NasionalIndonesia) tersebut kepada Partai HANURA untuk digunakan sebagaikantor sekertariat DPC Partai HANURA bukan dipinjamkan kepadapribadi PENGGUGAT; 4.

  Photocopy sesuai aslinya Surat Keputusan DPD Partai Hanura JawaTimur No.SKEP/02/C/DPD.JTM/HANURA/IV2016 Tentang PerpanjanganWaktu Pengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten se Jawa Timur masabhakti 20102015, diberi tanda P3; . Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; .