Ditemukan 63003 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemutusan hubungan kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — PT. ROYAL STANDARD ; RAHMAD SETIAWAN ; GATOT MUJIONO, Dkk
54 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 14-02-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 03_PDT_G_2012_PNBT_NO_25072012_Hubungankerja
Tanggal 18 Juli 2012 — HM DJOESAR TAMIN (P) >< Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Sumbar (T)
165 — 53
  • ProdukPengurus YARSI Sumbar ini adalah berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan apabila Penggugatmerasa dirugikan, maka produk hukum yang tersedia untuk penyelesaiannya adalahUndangundang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, menjelaskan sebagai berikut:1.
    akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenaihubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang dapat dilihat dari adanya SKNo.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987 dimana Penggugat mendalilkanbahwa dengan adanya SK tersebut maka Ianya berhak untuk mendapatkan pendapatan,gaji dan tunjangan lain namun dirinya tidak mendapatkan haknya tersebut ;Menimbang, bahwa hubungan kerja menurut Undangundang No. 13 tahun 2003pasal 1 angka
    1 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruhberdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah ;Iman Soepomo menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerjaantara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkandiri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkandiri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.Menimbang, bahwa perjanjian kerja
    antara buruh dan pengusaha menimbulkanhubungan hukum yang disebut hubungan kerja yang mengandung tiga ciri khas yaituPekerjaan , Perintah dan Upah.Menimbang, bahwa SK No.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh YARSI atau Para Tergugat dimanadengan adanya SK tersebut dapat dikatakan saat itu telah terjadi hubungan kerja antaraPenggugat dengan YARSI atau Para Tergugat.
    Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50dan Pasal 51 Undangundang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimanadikatakan disana bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antarapengusaha dan pekerja atau buruh serta perjanjian kerja tersebut dipersyaratkan untukdibuat secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.Dan sehingga karenanya dengan adanya SK tersebut, timbullah hak dan kewajiban bagimasing masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Para
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/PDT.SUS/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — PT. MAJU KARYA KITA ; MOHAMMAD BUDHI
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235K/TUN/2001
Tanggal 13 Februari 2007 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT. Karsa Sahabat Inkatama.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 20-03-2009 — Upload : 27-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017PK/PDTSUS/2009
Tanggal 20 Maret 2009 — PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, ; SUNARTO VANANI; JOKO MINTONO; dkk.
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerja antara PT.
    No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganpekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a. DPC SBSI KabupatenBogor, Jalan Raya, JakartaBogor, Km. 40, Cilangkap, Bogor putusterhitung sejak tanggal :1. Sdr. Sunarto Vanani tanggal 30 Januari 2004;2. Sdr. Joko Mintono tanggal 21 Januari 2004;3. Sdr. Haryo Hutomo tanggal 16 Februari 2004;4. Sdr.
    No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) telah mengambil putusan, yaitu putusan No.1640/427/657/X/PHK/102005. tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnyasebagai berikut :Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganPekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a.
    kerja ...
    *;Bahwa adalah keliru pertinbangan P4P terhadap permasalahanyang ada dengan menerapkan Pasal 163 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara in litis, karenapada kenyataannya di awal masuknya investor baru atau perubahankepemilikan, Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidakmenyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319K/PDT.SUS/2007
Tanggal 3 Maret 2008 — ROBBY Y.H. PANGKEY ; HASANUDIN, Dkk ; PT. METROPOLITAN RETAILMART
254 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerja yang ketentuannya diatur dalampasal 28 PKB.Kewajiban menerima dan mematuhi pemberian sanksi, sebagaimana pasal 25PKB mengatur bahwa :Hal. 9 dari 41 hal.
    No. 319K/PDT.SUS/2007hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi,atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja.
    kerja ;Bahwa meskipun para Tergugat telah diberi waktu dan kesempatanyang cukup untuk memperbaiki kinerja/prestasi kerjanya, namun para Tergugattetap tidak menunjukkan upaya peningkatan kinerja, bahkan cenderungmenurun.
    kerja yang baikdengan Penggugat; Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menginginkanmelanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka Penggugat denganterpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tetapmendasarkan adanya kesalahan masingmasing Tergugat , Tergugat Il,Hal. 28 dari 41 hal.
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan TergugatVil putus terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan ;Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 319K/PDT.SUS/20072. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK)karena kesalahannya ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550K/PHI/2007
Tanggal 11 Desember 2007 — ANG KOK HWA ; vs. Drs. DADANG SURYANEGARA, B.Sc
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/ISTP/APP-DA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2005
Tanggal 10 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. ASFANSI TATA KONTRUKSI
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330K/TUN/2003
Tanggal 20 Nopember 2006 — UBA MANULLANG ;SARMAN ; Dkk vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-07-2008 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475K/PHI/2007
Tanggal 3 Juli 2008 — PT. SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES (SULINDAFIN) ; vs. HENDRI YANTO, Karyawan PT SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-08-2008 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332K/PHI/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — MURADI bin TARSONO, ; TANURIYANTO bin KASTARI ; PT. BONANZA MEGA
48 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja dengan para Penggugat secara sepihak tanpaalasan yung sah menurut hukum adalah melawan hukum ;3.
    Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan industrial padaPengadilan Negeri Semarang yang berpendapat bahwa belum pernah adaPemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, apabiladicermati tatkala para Penggugat dijadikan saksi di Polsek Sayung(walaupun dalam kenyataanya tidak ada tersangka namun mengarahkepada para Penggugat untuk dijadikan tersangka) dan setelah itu paraPenggugat sempat masuk kerja selama 1 sampai 2 minggu namun namapara Penggugat tidak ada daftar absen, dan
    Bahwa dengan laporan ke Polwitabes Semarang oleh Tergugat semakinmenunjukkan bahwa Tergugat berkeinginan untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja namun dengan ongkos yang ringan, sehingga secara logikadapat disimpulkan karena waktu masuk kerja para Penggugat hanyaberdasarkan perjanjian lisan saja lihat pasal 51 ayat (1) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat denganseenaknya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena selama initidak diadakan/dibuat perjanjian kerja
    kerja dari Pekerja (menjadi PKWTT sesuai Pasal 60 ayat(2), (8) Kep.Menker No. 100/MEN/VI/2004 ; Pernyataan Tergugat tidak pernah terjadi untuk memPHkK/tidak niat untukPHK ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MURADI BINTARSONO dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007, sehingga amarnya seperti
    TANURIYANTO bin KASTARI tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidakterputus ; Membebankan biaya perkara pada negera ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-02-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PDT.SUS/2007
Tanggal 27 Februari 2008 — DIREKSI PT. MITRA KARTIKA SEJATI (PT. MIKASE), ; vs. DAHLIA ; IDRIS, ; Dkk.
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-10-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Oktober 2009 — PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI PUSAT JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KUPANG, ; ROY NALDY MUSNADIN,
49 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
    Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
    Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganketenagakerjaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak terhadap Penggugat ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa :3.1 Upah lembur...... ............05 Rp.6.887.997,88, ;3.2 Potongan upah.................. Rp. 121.000. ;3.3Jaminan Hari Tua Jamsostek Rp. 313.353, ;3.4 Tunjangan Hari Raya (THR).. Rp. 673.000. ;3.5 Uang pesangon................+5 Rp.1.346.000. ;3.6 Uang penggantian hak.........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2007 — Upload : 08-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2005
Tanggal 25 April 2007 — H. HARSYAMSU, MM., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127K/PDT/2003
Tanggal 18 April 2007 — DENNY ATPI DE JONG ; PT KIANI KERTAS
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575K/TUN/2005
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. SANGGAR CATUR UTAMA
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putusan hubungan kerja antara Pengusaha PT. SANGGARCATUR UTAMA dengan Pekerja Sdri. Anna Lian Lan putus sejak tanggal 16Mei 2002, tanoa mendapat pesangon, namun perusahaan memberikan uangpenghargaan masa kerja dan ganti rugi kepada pihak Pekerja sebesarRp.2.907.200, (dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);4.
    Sanggar Catur Utama untuk mengadakanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Anna Lian Lan tanpapesangon karena pengunduran diri; Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan masa kerjanya dan uang penggantianperumahan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan PermenakerNo.Kep.150/MEN/2000;4.
    Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam putusannya yangmenyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi adalah mengundurkandiri, Pemohon Kasasi menolak dengan alasan sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan surat mutasi tertanggal 6 Mei 2004, disebutkanmutasi Pekerja dari Taman Anggrek Mall ke Kalapa Gading Mall; Bahwa atas mutasi tersebut Pekerja Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72PK/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI, diwakili oleh YOHANES TRIYOSA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung No. 303 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan positaperkara sebagai berikut ;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTergugat No. 1391/792/1563/IX/PHK/092002 tertanggal 2 September 2002,tentang pemutusan hubungan
    kerja antara Penggugat selaku Pengusahadengan Sdr.
    Sedangkan tunjangan dan ataukomponen lainnya bukan merupakan tunjangan tetap melainkan tunjangantidak tetap yang diberikan berdasarkan kehadiran Pekerja (bukti P.4 ) ;Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan yang merugikanPenggugat maka pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai denganketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.150/MEN/2000 dan Penggugat dengan niat baik telah menerima anjuranDepnaker Kotamadya Jakarta Selatan No.
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat (P4P) No.1391/792/1563/IX/PHK/092002 tanggal O2September 2002, tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Sapta Dharma Proteksi denganPekerja Lukman Alwi ;C. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangberisi : Memberi izin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Pekerja Sdr.
    Putusan No. 1391/792/1563/IX/PHK/92002mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta Perhitungan Pesangonantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Lukman Alwi yang menjadidasar Gugatan/perkara ini adalah cacat hukum dan harus dibatalkandengan alasan bahwa :1. P4P Termohon PK selaku pejabat TUN/Aparatur Negara MunurutUU No. 5/1986 dalam mengeluarkan Putusan tersebut telahmelanggar atau setidaktidaknya menyimpang dari ketentuan Pasal 425 1b No. Kep.150/MEN/2000. Pasa1 25 1b Kep.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527K/PHI/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — DADANG RAHMAN ; vs. PT. KERETA API (PERSERO) BANDUNG
160 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan vide Pasal151 ayat (1) yaitu Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh danpemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadiPemutusan Hubungan Kerja dan ayat 2: Dalam hal segala upaya telah dilakukantetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/ouruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadi
    Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3),Pasali62 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajibmemperkerjakan pekerja/oburuh yang bersangkutan serta membayar seluruh upahdan hak yang seharusnya diterima;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat merupakan tindakan sewenangwenang tanpaprosedur dan dasar hukum yang kuat yang sangat ironis di Era Reformasidewasa ini
    No.527 K/PHI/2007Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat telah melanggar aturan hukum yang berlaku karena belumpernah dirundingkan dengan Penggugat atau serikat buruh sebagaimana jelasjelas diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapiPemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud PemutusanHubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja
    kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihakpengusaha Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, berbunyi sebagaiberikut:Pekerja/oburuh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial yang berwenangsebagaimana yang dimaksud Pasal 158 ayat 1, Pasal 160 ayat 3
    No.527 K/PHI/2007Hubungan Kerja sepihak terhadap Pemohon Kasasi, sehubungan denganPemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut hakhak Pemohon Kasasi samasekali tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537K/PDT.SUS/2008
Tanggal 25 September 2008 — PT. STAR CAMTEX ; vs. SUMIYATI ; SHINTA ; Dkk.
25 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap