Ditemukan 12109 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor - 195/Pid.B/2017/PN Pwd
Tanggal 8 Nopember 2017 — .Pidana -Nama lengkap Tempat lahir Umur / tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan : : : : : : : : : NURMAN SUBEKHI BIN TASDIK; Tegal; 34 tahun / 01 Desember 1982; Laki-laki; Indonesia; Jl. Nias No. 104 Rt. 01/Rw. 07 Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kabupaten Brebes; Islam; Swasta; D-III;
6716
  • Bahwa pada bulan Mei 2017,uangi uran BPJS untuk bulan Mei 2017terdakwa bayarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan April sebesarRp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) dan sisanya + Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi,sehingga iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei2017 belum terdakwa setorkan.
    Grobogan yang dilakukan oleh terdakwa Nurman Subekhi selakustaf yang mendapat tugas untuk membayar uang BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan.Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang setoranBPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 26.317.500, (duapuluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa diketahui perbuatan terdakwa oleh saksi Wili Widio Nugroho mengecekpembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di kantor BPJSPurwodadi, setelah dicek
    BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei 2017 belumterdakwa seiorkan.
    Kesehatandan BPJS Ketenagakerjaan terdakwa tidak menyetorkan uang BPJS Kesehatan danBPJS Ketenagakerjaan bulan Juni, akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dansepengetahuan CV.
    , sehinggaiuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei 2017 belumterdakwa setorkan.e Bahwa dengan kejadian tersebut PT.
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 125/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 19 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
EKA ANGGREINI BATUBARA
7530
  • . Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu (1) Lembar Foto copy SK Tugas saudari EKA ANGGREINI BATU BARA sebagai staf pemasaran ,Cabang Sorong Devisi Regional XII yang di tanda tangani pada tanggal 11 Maret 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - 1 (Satu) Exemplair Bukti Kwitansi dan BAPK Badan Usaha yang iuran kesehatanya di gelapkan oleh saudara EKA ANGGREINI BATUBARA, dikembalikan kepada kantor BPJS
    Terdakwa dalammelaksanakan tugastidak ada hubungannya dengan penerimaan uang dana BP JS.Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS Kesehatan Sorongdengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS' Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa
    Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS KesehatanSorong dengan alamat Jalan SungaiMaruni Kota Sorong,dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuandengancara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJSKesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut adalah salah ;Bahwauang milik BPJS Kesehatan Sorong dipakaiTerdakwa
    tidak disetorkan ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong dandigunakan untuk keperluan pribadi ;Saksi Il.
    Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebutTerdakwa sebagai Staf Pemasaran BPJS Kesehatan Sorong yang tugasnyamencari badan usaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dantidak ada hubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan;Bahwa Terdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorongpada Bulan Februari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yangmenjadi korban adalah BPJS Kesehatan Sorong
    Kesehatan Sorong yang tugasnya mencari badanusaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dan tidak adahubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS KesehatandanTerdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorong pada BulanFebruari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Menimbang, bahwaTerdakwa menggelapkan Dana BPJS Kesehatan soronguntuk keperluan pribadinya dengan cara menrima uang dari pihak perusahaanyang ingin menyetor Dana
Register : 20-12-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bln
Tanggal 1 Februari 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG WIBOWO, SH
Terdakwa:
KHAIRUL IHWAN alias IWAN Bin YUNANI
2818
  • Rusmiyati;
  • 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Rusmiyati nomor: 001635970612;
  • 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Rusmadi nomor: 15.566.370.1-734.000;
  • 1 (satu) kartu Jamsostek an. Rusmadi nomor: 05R00015154;
  • 1 (satu) kartu an. Rusmadi nomor: 07008475829;
  • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol. DA 6383 ZAY an. Rusmadi No. Ka. MH1KF1112FK157850 No. Sin. KF11E-1166415;
  • 1 (satu) lembar kartu BPJS an.
    Fitriani nomor: 0001635970634;
  • 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Rusmadi nomor: 0001635970601;
  • 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Mahdalina nomor: 0001635970645;
  • 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Mahdalina nomor: 0048476172;

dikembalikan kepada Saksi Rusmiyati Binti Ahmad Jayadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

RUSMADI nomor: 0001635970601,1 (Satu) lembar kartu BPJS an. MAHDALINA nomor: 0001635970645,1 (Satu) lembar kartu BPJS an.
Rusmiyati, BPJS An.Rusmiyati, BPJS An. Rusmadi (Suami), BPJS An. Fitriani, BPJS An.Madalena, ATM Bank Mandiri An. Rusmadi, Jamsostek An. Rusmadi,NPWP An.
Rusmadinomor: 0001635970601, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Mahdalina nomor:0001635970645, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS an.
BPJS an. Fitriani nomor:0001635970634, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Rusmadi nomor:0001635970601, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Mahdalina nomor:0001635970645, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS an.
Register : 22-11-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN BUNTOK Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnt
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pemohon:
ELMIATI
10319
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil dan menerima uang BPJS Ketenagakerjaan Nomor 16026231759 dan 16026231767 atas nama Herlin (Alm) di kantor BPJS Ketenagakerjaan Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).
Putus : 19-05-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN METRO Nomor 35/PID.B/2015/PN.MET
Tanggal 19 Mei 2015 — NATHAN ADI NUGROHO anak dari YUSUF TARMANTO
308
  • Setibanya di Kantor BPJS KotaMetro terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian kunci kontaknya terdakwapegang, setelah itu terdakwa dan Sdr. MELI masuk Kantor BPJS dan kemudian mengambilno antrian. Ketika sedang mengantri terdakwa bilang kepada Sdr. MELI Mel, saya beliminuman sebentar ya kemudian Sdr.
    Meli Yanti berkeinginan untuk meminjamsepeda motor saksi untuk mengurus kartu BPJS ke Kantor BPJS Kota Metro ;e Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga dapatmenguruskan kartu BPJS dengan cepat, sehingga antara sdri. Meli Yanti danTerdakwa kemudian bersepakat untuk mengurus kartu BPJS sdri. Meli Yanti tersebut;7Bahwa sdri.
    Andyyang berada di BPJUS Kabupaten Lampng Tengah agar memberitahukan kepada saksiapabila melihat orang yang telah membawa sepeda motor peserta BPJS Kota Metroagar memberitahukan ke Kantor BPJS Kota Metro ;e Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wib,sdr.
    BPUS Kota Metro, dan saudara Ismail saat itu menceritakankalau ada peserta BPJS yang sepeda motornya dibawa oleh sesorang, selanjutnyasdr.
    di Kantor Cabang BPJS KabupatenLampung Tengah ;13e Bahwa Terdakwa pada waktu berkenalan dengan sdri.
Register : 06-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT.TEKINDO MITRA MANDIRI
Tergugat:
OKTAVIANUS PAIBANG
14677
  • Tekindo MitraMandiri yang salah satu tugasnya melakukan pembayaran BPJS ; Bahwa uang BPJS tersebut merupakan uang iuran para karyawanPT. Tekindo Mitra Mandiri yang setiap bulannya PT. Tekindo MitraMandiri memotong gaji para karyawannya untuk pembayaran BPJS,setelah PT.
    Tekindo Mitra Mandiri memotong gaji karyawannyakemudian uang potongan tersebut ditransferkan ke rekeningTergugat dan Tergugat lah kemudian yang membayarkan iuranBPJS tersebut ke kantor BPJS di Melak ;Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan yang kenapemotongan iuran BPJS dan saksi juga tidak tahu berapa jumlahdana yang tidak dibayarkan Tergugat ke Kantor BPJS ; Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak membayarkan uangiuran BPJS
    IkhwanAfif, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait denganpermasalahan gugatan Penggugat ke Tergugat berupa pembayarandana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan Tergugat keKantor BPJS Melak ;Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait denganpermasalahan gugatan dana BPJS ketenagakerjaan ;Bahwa dana BPJS adalah milik PT.
    Tekindo Mitra Mandiri di BPJS Melak ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tunggakanpembayaran iuran BPJS atau tidak ;Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Tergugat salah satunyaadalah menyetorkan iuran BPJS karyawan PT.
    Tekindo Mitra Mandiri di BPJS Melak ;Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tunggakanpembayaran iuran BPJS atau tidak ; Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Tergugat salah satunyaadalah menyetorkan iuran BPJS karyawan PT.
Register : 10-01-2018 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN SINJAI Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Snj
Tanggal 16 Januari 2018 — KAMARUDDIN MAMMENG
3624
  • Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000, sebelumnya atas nama KAMARUDDIN, menjadi atas nama KAMARUDDIN MAMMENG sebagaimana Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;4.
    Ajinomoto Surabaya;Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan menyuruh Pemohon untuk mendapatkanPenetapan Pengadilan Negeri untuk dapat memperbaiki data Pemohon dalamKartu BPJS Ketenagakerjaannya tersebut;2.
    RABINA;Bahwa sepengetahuan Saksi, tujiuaan Pemohon mengajukan Permohonan. iniadalah untuk memperbaiki namanya dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya;Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga,Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;Bahwa Pemohon memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 05020472 0001, 97W00173980 000 atas nama Pemohon, yakni KAMARUDDN,tetapi dalam kartu tersebut nama ayah Pemohon tidak dicantumkan;Bahwa data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut
    Ajinomoto Surabaya;Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan menyuruh Pemohon untuk mendapatkanPenetapan Pengadilan Negeri untuk dapat memperbaiki data Pemohon dalamKartu BPJS Ketenagakerjaannya tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksisaksi tersebut, Pemohon tidakmengajukan keberatan dan membenarkannya;Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pat.P/2018/PN.Snj.Menimbang, bahwa selaniutnya Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat
    Bahwa nama Pemohon yang sebenamya adalah KAMARUDDN MAMMENGsebagaimana dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang baru (bukti P1, P2 dan P3); Bahwa Pemohon memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 04720001, 97W00173980 000 atas nama Pemohon, yakni KAMARUDDN, tetapidalam kartu tersebut nama ayah Pemohon tidak dicantumkan (oukti P4); Bahwa data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengikutidata Pemohon dalam KTP lama Pemohon yang saat ini
    Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kartu BPJS KetenagakerjaanNomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000, sebelumnya atas namaKAMARUDDIN, menjadi atas nama KAMARUDDN MAMMENG sebagaimanaKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;3. Memerntahkan kepada Pemohon untuk mendaftakan dan mencatat isiPenetapan ini pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pat.P/2018/PN.Snj.4.
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 125/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 19 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
EKA ANGGREINI BATUBARA
6518
  • . Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu (1) Lembar Foto copy SK Tugas saudari EKA ANGGREINI BATU BARA sebagai staf pemasaran ,Cabang Sorong Devisi Regional XII yang di tanda tangani pada tanggal 11 Maret 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - 1 (Satu) Exemplair Bukti Kwitansi dan BAPK Badan Usaha yang iuran kesehatanya di gelapkan oleh saudara EKA ANGGREINI BATUBARA, dikembalikan kepada kantor BPJS
    Terdakwa dalammelaksanakan tugas tidak ada hubungannya dengan penerimaan uang dana BPJS.Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS Kesehatan Sorongdengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa
    Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS KesehatanSorong dengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadikorban adalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut adalah salah ;Bahwa uang milik BPJS Kesehatan Sorong
    tidak disetorkan ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong dandigunakan untuk keperluan pribadi ;Saksi Il.
    seluruh keterangannya yang tertuang dalamBerita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebutTerdakwa sebagai Staf Pemasaran BPJS Kesehatan Sorong yang tugasnyamencari badan usaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dantidak ada hubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan ;Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorongpada Bulan Februari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016
    Sorong yang tugasnya mencari badanusaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dan tidak adahubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan dan Terdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorong pada Bulan Februari2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yang menjadi korban adalahBPJS Kesehatan Sorong ;Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan Dana BPJS Kesehatan soronguntuk keperluan pribadinya dengan cara menrima uang dari pihak perusahaanyang ingin menyetor Dana BPJS Kesehatan
Register : 20-12-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 919/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 26 Januari 2017 — FERRY GATOT RUSMINTO bin ARIS RUSMINTO als FERY GATOT RUSMINTO ;
4614
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 5 (lima) lembar kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan ;2. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan BPJS Ketenagakerjaan ;/_ 3. 1 (satu) ..- 16 -3. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan PT.
    Bank Negara Indonesia (Persero) ;4. 2 (dua) lembar laporan penyalahgunaan dana BPJS ;5. 29 (dua puluh sembilan) lembar tanda bukti pembayaran E-PAYMENT BPJS dan BPJS Kesehatan ;6. 2 (dua) lembar slip gaji FERRY GATOT RUSMINTO ;7. 2 (dua) lembar absensi FERRY GATOT RUSMINTO ;8. 2 (dua) buku kas bon PT Gelang Gemilang Jaya ;9. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja FERRY GATOT RUSMINTO ;10. 1(satu) buah tv merk samsung 22 inch ;11. 1 (satu) buah DVD merk samsung ;12. 1 (satu) buah sound ;13.
    Ketenagakerjaan ;2. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan BPJS Ketenagakerjaan ;3. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan PT.
    RW Sugiarto No 32 PonganganGunungpati Semarang ;Bahwa yang saksi laporkan adalah karyawan PT GELANG GEMILANGJAYA , atas nama Sdr FERRY GATOT RUSMINTO karyawan PTGELANG GEMILANG JAYA dan jabatannya adalah Bagian administrasikhusus di bidang BPJS Karyawan dan administrasi unum PT GELANGGEMILANG JAYA dibagian administrasi BPJS karyawan sejak tahun2014 sampai dengan sekarang ;Bahwa tugas pokoknya terdakwa FERRY GATOT RUSMINTO adalahmendaftarkan karyawan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaandan untuk
    membayar setoran untuk BPJS Ketenagakerjaan termasukpendaftaran dan perubahan data karyawan yang terkait BPJSKetenagakerjaan dan Kesehatan dan menyetor uang tunai perusahaanPT GELANG GUMILANG JAYA Tugas pokoknya adalah mendaftarkankaryawan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan untukmembayar setoran untuk BPJS Ketenagakerjaan termasuk pendaftarandan perubahan data karyawan yang terkait BPUS Ketenagakerjaan danKesehatan dan menyetor uang tunai perusahaan PT GELANGGUMILANG JAYA mendapat gaji
    kesehatan yang melakukan pembayaran terdakwa FERIGOTOT RUSMINTO ;Bahwa ada yaitu terdakwa FERI GATOT RUSMINTO tidak melakukanpembayaran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan karyawan PT.Gelang Gemilang Jaya ;Bahwa untuk BPJS ketenagakerjaan sejak bulan Juli 2015 sampai denganOktober 2016 sedangkan untuk BPJS kesehatan diketahui pada bulanOktober 2016 ;Bahwa setelah ada karyawan PT.
    dikantor BPJSterdakwa FERI GATOT RUSMIANTO tidak datang selanjutnya sdrYATNO MURDIYATNO menanyakan ke pegawai BPJS dari keteranganpegawai BPJS bahwa benar PT.
Register : 07-02-2022 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Bls
Tanggal 16 Maret 2022 — Pemohon:
JEPRI BOY SILITONGA
217
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali yang sah dari anak yang masih dibawah umur bernama:
    • Choky Bramantio Silitonga, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Duri pada Tanggal 7 Februari 2013; dan
    • Gabriel Yoga Silitonga, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Siak pada tanggal 4 Mei 2015;

    Khusus untuk mencairkan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan

    dengan Nomor BPJS Ketenagakerjaan Nomor 17009293311 000 dan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 17009293311 milik Sdr.
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 847/Pid.B/2020/PN Ptk
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DIAN NOVITA, SH
Terdakwa:
ADE LIANSYAH Bin MUSLIMIN
457
  • kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 86 (Delapan puluh enam) Lembar Kwitansi dari Cv.Jaya Kota untuk pembayaran BPJS
      JAYA KOTA melalui saksi JONI

      • 2 (dua) lembar surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Nomor : B / 12793 / 102020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang 58 (lima puluh delapan) nama-nama ABK yang telah didaftarkan dan telah dibayarkan sebagai peserta bukan penerima upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan oleh agen Perisai Ade Liansyah bin Muslim

      Tetap terlampir dalam berkas perkara

      1. Membebankan kepada
      JAYA KOTA yang bernama saksi JONI dan saat itu pihak BPJS bersamaUPT menunjuk terdakwa yang merupakan pegawai Honorer di UPT sebagaiagen/perisai BPJS yang merupakan perpanjangan tangan dari BPJS yangbertugas untuk mendata dan mempermudah para pekerja agar bisa didaftarkandan dibayarkan BPJS ketenagakerjaannya Bahwa terdakwa selaku agen/perisai BPJS bertugas menerima data namanamapara perkerja/ABK berupa KTP yang akan didaftarkan menjadi perseta BPJSKetenagakerjaan serta menerima uang untuk pembayaran
      BPJS dari CV.
      JAYAKOTA atau pihak yang akan menjadi peserta BPJS dan setelah itu terdakwamendaftarkan dan menyetorkan uang pembayaran untuk para perkerja tersebutdari CV. JAYA KOTA ke BPJS hingga menjadi peserta BPJS, selain itu terdakwajuga mendapatkan uang insentif/premi dari kantor BPJS PusatJakarta sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu) setiap bulannya Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 terdakwa pergi ke Cv.Jaya Kota denganmembawa kartu tanda pengenal / Id Card agen/perisai BPJS menemui managerCV.
      JAYAKOTA atau pihak yang akan menjadi peserta BPJS dan setelah itu terdakwamendaftarkan dan menyetorkan uang pembayaran untuk para perkerja tersebutdari CV. JAYA KOTA ke BPJS hingga menjadi peserta BPJS, selain itu terdakwajuga mendapatkan uang insentif/premi dari kantor BPJS PusatJakarta sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu) setiap bulannyaBahwa sekira bulan Juli tahun 2019 terdakwa pergi ke Cv.Jaya Kota denganmembawa kartu tanda pengenal / Id Card agen/perisai BPJS menemui managerCV.
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.
370114
  • BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.
    Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi
    Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4
    Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia,berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan JenderalGatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, SetiaBudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ll;Tergugat dan Tergugat Il dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto,selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJSKetenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H.dan kawankawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada DeputiDirektur Bidang
    Memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksimengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dand. Menyampaikan laporan pengawasan penyelengaraanJaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepadaPresiden dengan tembusan kepada DJSN.3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Dewan Pengawas berwenang untuk:a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan Direksi;c.
    antara lain untuk menetapkan target kinerjadan penilaian capaian target kinerja BPJS.
    dan 2015 BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal inipejabat yang ditunjuk adalah TERGUGAT !''
    DirekturUtama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4058/052015, Tanggal4 Mei 2015 kepada Direktur Kekayaan Negara KementerianKeuangan RI, Perihal : Penyampaian Laporan KeuanganAudited BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014;: Fotokopi Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor :R/3912/052015, Tanggal 25 Mei 2015 kepada Presiden RI,Perihal : Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014;: Fotokopi Surat Direktur Utara BPJS Ketenagakerjaan Nomor :B/6790/072015, Tanggal 29 Juli 2015 kepada
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Dpk
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
Susi Roseliawati
Tergugat:
Decyanti Twedy Hapsari
226126
  • ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Penggandaan DVD BPJS KesehatanEdukasi Anak Nasional Tahun 2019 Nomor 340/KTR/2019 tertanggal 15Juli 2019.3) SPK antara BPJS Kesehatan dan PT. ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Cetakan BPJS Kesehatan Tahun 2019Nomor 120/KTR/519 tertanggal 13 Mei 2019 senilai.4) SPK antara BPJS Kesehatan dan PT. ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Promosi Sosialisasi Program BPJSKesehatan Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019.5) SPK antara BPJS Kesehatan dan PT.
    ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Media Edukasi Program BPJS KesehatanTahun 2019 tertanggal 26 Juli 2019.8) SPK antara BPJS Kesehatan dan PT.
    Bahwa menindaklanjuti Surat Permohonan Klarifikasi tersebut,Penggugat telah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan yangdiwakili oleh pihak Legal BPJS Kesehatan, yangmana BPJS Kesehatantelah menyatakan dan telah memberikan klarifikasi bahwa BPJS Kesehatantidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan delapan SPK tersebut dantermasuk didalamnya adalah Surat Permohonan Penundaan Pembayaran ;14.
    ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Souvenir BPJS Kesehatan Tahun 2019Nomor 368/KTR/719 tertanggal 26 Juli 2019. SPK antara BPJS Kesehatan dan PT. ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan DVD BPJS Kesehatan Tahun 2019 Nomor534/KTR/919 tertanggal 23 September 2019.
    ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Produksi BPJS Kesehatan Dalam RangkaHari Anak Nasional Tahun 2019 Nomor 280/KTR/719 tertanggal 5 Juli2019. SPK antara BPJS Kesehatan dan PT. ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Media Edukasi Program BPJS KesehatanTahun 2019 Nomor 367/KTR/719 tertanggal 26 Juli 2019. SPK antara BPJS Kesehatan dan PT. ASTAJAYA CENTRACINEMA tentang Pengadaan Souvenir BPJS Kesehatan Tahun 2019Nomor 368/KTR/719 tertanggal 26 Juli 2019. SPK antara BPJS Kesehatan dan PT.
Register : 08-06-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Skb
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.MARTHA KUNTAG
2.RONI BERNAT THOMAS
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KOTA SUKABUMI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
1113
  • Penggugat:
    1.MARTHA KUNTAG
    2.RONI BERNAT THOMAS
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KOTA SUKABUMI
    2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Register : 02-05-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN SUMEDANG Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Smd
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Suhartina Dewi,SH
Terdakwa:
Een Natawidjaya Bin Sukun Natawijaya
350172
  • A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa EEN NATAWIDJAYA BIN SUKUN NATAWIJAYA dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Natatex Prima, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemberi Kerja Memungut, Tidak Membayar Dan Menyetor Iuran Yang Menjadi Beban Peserta Dari Pekerjanya Dan Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada BPJS
    Natatex Prima Corp.Nomor : 92KK0001, tanggal 30 Agustus 2000 yang telah di Legalisir;
  • 1 (satu) lembar Rincian Tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Periode tunggakan Mei 2015 s/d Mei 2016 dari BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci ke PT. Natatex Prima Corp. Per 6 Juni 2016;
  • 1 (satu) lembar Perhitungan Denda Iuran BPJS Ketenagakerjaan periode tunggakan Mei 2015 s/d Mei 2016 PT. Natatex Prima Corp.
    Per 6 Juni 2016;
  • 1 (satu) lembar Rincian Tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Periode tunggakan Mei 2015 s/d Juli 2016 dari BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci ke PT. Natatex Prima Corp. Per 15 Agustus 2016;
  • 1 (satu) lembar Perhitungan Denda Iuran BPJS Ketenagakerjaan periode tunggakan Mei 2015 s/d Juli 2016 PT. Natatex Prima Corp.
    Per 15 Agustus 2016;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan ke Perusahaan dari BPJS Ketenagakerjaan hari Jumat 03 Juli 2015;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan ke Perusahaan dari BPJS Ketenagakerjaan hari Senin 28 September 2015;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengawasan, tanggal 11 Februari 2016;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (SP 2) dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan
    Natatex Prima Corp, tanggal 22 Juni 2015 yang telah di Legalisir;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (SP 3) dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandung ke PT. Natatex Prima Corp, tanggal 25 Juli 2015 yang telah di Legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

  1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Register : 24-10-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Pwk
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15591
  • /orang setiapbulannya; Bahwa berdasarkan invoice yang dikirimkan oleh TergugatRekonvensi, setiap bulannya Para Penggugat Rekonvensi telahmenanggung luran BPJS sebesar 4,24% dari nilai upah karyawanuntuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan 4% dari nilai upahkaryawan untuk iuran BPJS Kesehatan.
    yang dilampirkan pada saatpengajuan invoice;Bahwa saksi mengetahui pada saat menyerahkan invoice, sering tidakmelampirkan bukti pembayaran BPJS;Bahwa pada saat menyerahkan invoice, ke PT Starpia dan PT Eins Trendharus melampirkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan danKetenagakerjaan, Faktur Pajak, dan rekapitulasi absensi karyawan;Bahwa lampiran bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sering tidakdiberikan karena memang tidak dilakukan pembayaran;Bahwa lampiran bukti pembayaran BPJS Kesehatan diberikan
    keluhan dari karyawanmengenai tidak bisa claim BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,kemudian keluhan tersebut saksi teruskan kepada akunting;Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah karyawan yang terdaftar dan tidakterdaftar pada BPJS Kesehatan;Bahwa, saksi mengetahui mengenai karyawan atas nama Heri SetiawanHalaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Pwkyang meninggal dunia, namun tidak dapat claim karena PT CampakaPribumi Mandiri belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan;
    Untuk BPJS Ketenagakerjaan, memangada kesepakatan tersendiri mengenai pembayarannya;Bahwa untuk pembayaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan,saksi yang mengeluarkan uang untuk dilakukan pembayaran;Bahwa saksi mengetahui mengenai KPKNL, menurut saksi hal tersebuttentang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan antara PT Eins Trend danPT Starpia;Bahwa menurut saksi, sejak mulai bekerja di sebagai akunting, Sudahada kesepakatan antara PT CPM dengan KPKNL mengenai pembayaranBPJS Ketenagakerjaan, sehingga
    Ketenagakerjaan, sehinggameskipun ada tunggakan, gaji karyawan tetap dipotong sebesarkewajiban iuran ke BPJS;Bahwa saksi mengetahui Alm.
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
426244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sosial oleh BPJS sebagai akibat dari adanya:1.
    BPJS;g.
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim MA tersebut pada dasarnyamenghendaki penyelesaian atas defisit BPJS.
    Bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaikkepada masyarakat. Berbagai inovasi terus dilakukan dalam rangkameningkatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.Halaman 141 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/202035.Salah satu terobosan terbaru adalah BPJS SATU! (Siap Membantu).BPJS SATU!
    Adanya pembayaran ganti rugi jika BPJS Kesehatan terlambatmembayar klaim RS sebesar 1% per bulan;.
Register : 22-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN Koba Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Ummi Azizatul Aryfah, S.H.
Terdakwa:
FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI
7234
  • (legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2017. (legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/ ;badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2018.
    (legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2019. (legalisir);
  • Surat keterangan tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli);
  • Lampiran Surat Keterangan bukti pembayaran iuran PT.
  • 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT.
    Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
  • 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
  • 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
  • 9 (sembilan) lembar print out bukti setor Pembayaran iuran Asuransi BPJS
    tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
  • 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11. 481.490
  • 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894
  • 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.754
  • 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS
    JAGORAWI MOTOR, sedangkan untukpembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Terdakwa tetapmembayar/menyetor sesuai dengan tagihan akan tetapi Terdakwa kemudianmembuat Slip setoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJSKesehatan yang jumlahnya lebih besar daripada yang dibayarkan sehinggaselisih uangnya dapat Terdakwa ambil.Pada saat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatanpembayarannya masih dilakukan secara manual atau disetorkan secaralangsung melalui bank, Terdakwa membuat Slip
    Mentok;Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian Saksimasih sebagai Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan;Bahwa tempat Saksi bekerja adalah BPJS untuk yang kesehatan;Bahwa peserta BPJS dari PT. Jagorawi Motor berbedabeda, sifatnyadinamis, setiap bulan pegawai PT.
    Kemudian dilakukan rekonsiliasi antara perusahaandengan BPJS untuk pemberlakuan UMP yang baru;Bahwa karyawan harus didaftarkan menjadi peserta BPJS, Sesuai aturanharus didaftarkan di bulan karyawan tersebut masuk tapi ketika aktifnya dibulan berikutnya;Bahwa PT Jagorawi Motor yang baru setelah 1 (Satu) tahun karyawannyabekerja, baru dapat didaftarkan BPJS, hal tersebut menyalahi aturan;Bahwa iuran BPJS tergantung segmentasi pesertanya.
Register : 16-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN Penajam Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnj
Tanggal 22 Maret 2022 — Pemohon:
GASPAR SE GU
6625
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan sah menurut hukum kuasa untuk mengurusi dan menerima klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 15055377301 atas nama Christina Rena di BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan oleh Pemohon tersebut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Register : 11-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Sgm
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Farida Mulyati Husain
435
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan yang diresmikan di Gereja Bukit Zaitun adalah sah;
    3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan Pengklaiman BPJS Asuransi Ketenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;
    4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam
    Dan sekarang suami Pemohon telah meninggaldunia dan hendak mengurus pengklaim BPJS Asuransi Ketenagakerjaan danPemohon dianjurkan untuk menyertakan akta pernikahan yang mana Pemohonbelum memilikinya dan sekarang pihak catatan sipil meminta penetapan dariHalaman 1Penetapan Perkara Noomor 309/Padt.P/2018/PN.Sgmpengadilan terkait pengesahan perkawinan yang mana suami dari Pemohon telahmeninggal dunia.
    Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusanPengklaiman BPJS Asuransi Ketenagakerjaan pada kantor BPJSKetenagakerjaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;4.
    AsuransiKetenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa,pihak BPJS Ketenagakerjaan menanyakan tentang akte pernikahanPemohon dan suami Pemohon, tetapi karena pernikahan tersebut belumpernah didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil, sehingga pihak BPJSKetenagakerjaan menyarankan Pemohon untuk membuat penetapan daripengadilan ; Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai1 (Satu) orang anak yang bernama Rivai Rainold Mantik; Bahwa benar Pemohon merupakan istri pertama
    KetenagakerjaanKabupaten Gowa ;Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini belum pernahmengurus dan mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Catatan Sipil ;Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 September2018, dan saat Pemohon akan mengurus Jamsostek dan pengklaiman BPJSAsuransi Ketenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa,pihak BPJS Ketenagakerjaan menanyakan tentang akte pernikahan Pemohon dansuami Pemohon, tetapi karena pernikahan tersebut belum
    Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusanPengklainman BPJS Asuransi Ketenagakerjaan pada kantor BPJSKetenagakerjaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenGowa ;4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, oleh kamiHj.