PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN.; DKK ( 3 Orang )

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasHUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tjs7.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN TjsTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017 (TERGUGAT)2. 2. PT DEWA RUCI MULIA (TERGUGAT II INTERVENSI)

Sam Ratulangi Nomor 10Jayapura, masingmasing pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pegawai padaDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Agustus 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;2. PT.

Menyatakan batal objekobjek sengketa yang dikeluarkan Tergugat,berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelanga Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Disitrik Navigasi Kelas Il Jayapura, UnitLayanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (LelangUlang) Tahun Anggaran 2017;2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Putusan Nomor 29/B/2018/PTTUN.Mks.berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RlDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas llJayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2) Penetapan Pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit LayananPengadaan Nomor : 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNGJra2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket PekerjaanPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) TahunAnggaran 2017 (vide: bukti P15 = bukti T1.A);2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RlDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas llJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Pemohon:
Pandri Tri Wahono
Termohon:
1.Menteri Perhubungan dan Dirjend Perkereta Apian dan Perhubungan
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga

Menteri Perhubungan yang beralamat di JI. Medan Merdeka BaratNO.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.Selanjutnya disebut SCDAGAL ..............ccceeeceeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No. 252 Kab.

Nama : YUSTINUS DANANG R., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Jabatan :Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.2. Nama : YENNESI ROSITA, S.H., M.HumHalaman 10 dari 63 Putusan Perkara No 30/Pdt.G/2019/PN BylNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: 19660716 199503 2 001: Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

NamaNIPJabatan: ROIMON INDIARKO, S.H.: 1981006 200912 1 001: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bahwa pada nama Tergugat Menteri Perhubungan dan Dirjend PerkeretaApian dan Perhubungan yang benar Menteri Perhubungan.2. Bahwa pada nama Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Anggrek No.1Pulisen, Kab. Boyolali, yang benar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No.252 Kab. Boyolali.3.

Menteri Perhubungan 2. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapanAdi Soemarmo, 3. Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Bina Marga C.q Kepala Kantor Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, 4.

Menteri Perhubungan,Cq. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Wilayah V Jayapura, Cq Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Serui
Terbanding/Turut Tergugat : 4. Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq.

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA

Penggugat:
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;7.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan II;2. Mengenai Permohonan Keberatan Tidak Menyebutkan Penetapan LokasiSecara Lengkap, Cermat Dan Jelas;3. Mengenai Keberatan Atas Hasil Inventarisasi Dan Indentifikasi PenguasaanSebagaimana Tercantum Dalam Daftar Nominatif Di Luar Dari KewenanganMajelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo;4. Mengenai Permohonan Keberatan Telah Salah Menyebutkan Nilai GantiKerugian;5.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Tjs Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudan benar dengan

Penggugat:
HERRY MEXYGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara, Alamat Jl.

Bahwa adapun jawaban Termohon Keberatan Il berkenaandengan apakah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma 3 Tahun 2016,akan Termohon Keberatan II uraikan bersamaan dengan pokok perkara;KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN ~ PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5.Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannyamendudukkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagaiTermohon Keberatan II;Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Nomor

Bahwa adanya potensi salah tafsir dari Pasal 6 ayat (1) huruf b diatas, telah menyesatkan Pemohon Keberatan dalam mendudukkanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai TermohonKeberatan II padahal tidak ada satupun uraian tentang kedudukanhukum Termohon Keberatan II dalam Posita Permohonan KeberatanPemohon Keberatan;18.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo,2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas Termohon yaitu Kantor Badan PertanahanNasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempat kedudukanberdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakuTermohon Il, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yang memerlukantanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon sudah benar dengan menarik Termohon danTermohon II sebagai pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

DALAM PENUNDAAN :

• Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2018/PTUN.Pbr Tanggal 8 Mei 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan

Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret

Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

I ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

5.

Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaKementerian perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi berkedudukan diJalan Syahbandar No. 4B Bagan Siapiapi KabupatenRokan Hilir, selanjutnya disebut. ................:.: eeeteteeeeeeeee TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 21/PENDIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 09 Mei 2018,tentang Penetapan lolos dismissal ; e Telan

Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.

Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.

Penggugat adalah Pemenang Lelang berdasarkan SuratKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Dumai Perihal Penetapan PemenangLelang Nomor : 018/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak ZULKIFLI, SE, Msiselaku Pokja ULP Distrik Navigasi Dumai dan Surat KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik NavigasiKelas Dumai Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :019/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal 13 Maret

, H.MAPPEATI, M.Si. dan di terbitkannya Surat KementrianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor :PR.805/l02/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Lelang Tanggal, 27Maret 2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komiten M.

K A M A R I A MELAWAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDAR UDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU, DKK

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDARUDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU (dahulu bernamaLapangan Terbang MASOWU), berkedudukan di KantorBandar Udara Mutiara Sis Aldjufrie Jalan Abdul RahmanSaleh Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat ;Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. A.S. ARIBOWO, SH., 2.SADUN, SH., 3. M. ALI PONTAS, SH., 4. YUNIZA DIANTINI,SH., 5. RASUD MOHAMAD, SH dan 6. ISKANDAR, SH.

,masingmasing sebagai Pejabat/PNS di LingkunganKementerian Perhubungan RI, beralamat di Jalan MerdekaHalaman 1 dari 7 halamanPutusan No. 11/PDT/2016/PT PALBarat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Mutiara Palu,beralamat Jalan Abdul Rahman Saleh Kota Palu berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2015, Nomor :UM.202/546/III/Plu2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 April 2015dengan Nomor : 71/KKH/2015;2 SAFRUN, beralamat di Jalan Tanggul Kelurahan Birobuli Utara

MARINA INTIDAYA SHIPPING
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Perhubungan Laut Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Pasifik Abadi,
Turut Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
3.Irwansyah
4.Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;

Penggugat:
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan secara lisan olehTERMOHON

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5,Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Bahwa dapat kita lihat pada Posita Permohonan Keberatan

hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN TjsPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut;Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan;Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;RICHARD LITYO.;PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON.;

Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK

Penggugat:
MINA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.ARIF SAMPOERNO

MASSUKA PRATAMA VS PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Bahwa melihat dari amar putusan yang berbeda, maka pertimbangan hukumnyapasti juga berbedabeda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan,padahal kelima perusahan ini mengajukan permohonan di Pengadilansehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanya proyekTahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran(DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean,Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untukproses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 1(satu) Paket yang dilaksanakan oleh 5 (lima) perusahan tersebut;Bahwa untuk kejelasannya Pemohon PK mengutip pokokpokok yangdidalilkan dalam posita, yaitu sebagai

Massuka Pratama, melalui SuratNomor: 12/MP/BGI/2016 tanggal 7 Desember 2016 (objek permohonan)yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut (Termohon), Perihal: Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Massuka Pratama) dari DalamDaftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs:http://inaproc.id/daftarhitam. 3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat Permohonan ini.1.10. Bahwa pencantuman dalam amar:Untuk membatalkan/mencabut Pemohon (PT.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA, yang diwakili oleh Raymundus SauFernandes, S.Pt. selaku Bupati Timor Tengah Utara,berkedudukan di Jalan El Tari, KM 09, Kefamenanu, dalam hal inimemberi kuasa kepada Bambang Sunardi, S.H., M.H.

Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura