., M.Si.

,M.H., M.Si selaku Camat Mariso di Kantor Kecamatan Mariso dan menyampaikan :Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan mencari lahan untuk pembangunan gedungyang megah berkapasitas ribuan orang untuk agenda nasional dan internasionalselanjutnya Terdakwa AGUS, S.H., M.H., M.Si. menyampaikan bahwa di wilayahKecamatan Mariso sudah tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk pembangunangedung sebagaimana dimaksud, kecuali Tanah Negara yang terletak di Jalan MetroTanjung Bunga yang merupakan Tanah Tumbuh, akan

:Bahwa ia Terdakwa AGUS, S.H., M.H., M.Si. selaku Camat Mariso KotaMakassar Tahun 2004 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :821.27.1032004 tanggal 6 Desember 2004 baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Drs.

H.SANGKALA RUSLAN, MS. ;184 Menetapkan agar Terdakwa AGUS, S.H., M.H., M.Si. dibebani biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Makassar. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa AGUS, S.H., M.H., M.Si, tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan PenuntutUmum ;Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari

,M.Si, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA* pada dakwaan subsidair ;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUS, S.H., M.H., M.Si. olehkarena itu dengan pidana penjara selama : (satu) tahun dan 8(delapan) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahananRumah

Menyatakan Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair ;2.

Membebaskan terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;3. Menyatakan Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua ;4. Membebaskan terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;5.

Menyatakan Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si, S.Pi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;8.

Menetapkan Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si tetap berada dalam tahanan;9.

Drs MASAB AMIR, M.Si

Mashab Amir, M.Si dan PNS di Pemprov.

Mashab Amir, M.Si dan Saksi La Made Basirdipaksa Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si untuk menandatanganinya (saksimendengar dari Saksi Lamade bila dalam laporan tersebut Saksi La MadeBasir dipaksa menandatangani oleh Sdr. Drs.

Mashab Amir., M.Si; Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu Tukang yang membangunrumah Drs. MashabAmir., M.Si diupah sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah); Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Drs. Mashab Amir, M.Si dan istrinyaAisyah A. Rahman (Mira) tinggal dirumah tersebut Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengatahuinya ;31.

,M.Si baik dirumah yang lama maupun rumah yang baru sedangkan sdr. Lutfisetiap mengantar saksi untuk menyerahkan uang kepada Drs. Masab Amir.,M.Si berada di luar pagar rumah tidak masuk kedalam rumah karena atasperintah Drs. Masab Amir., M.Si tidak boleh ada staf / pegawai bakorluh Prop. Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN.TteHal. 120 dari 200Maluku utara mengetahui pemberian uang dari saksi kepada Drs. Masab Amir.,M.Si; Bahwa saksi menjelaskan Drs.

Masab Amir, M.Si. KPA . 900.0002 Basyuni Thahir, S.Hut PPK , 800.0003 Drs.

., M.Si.

Bahwa Terdakwa Eri Hadi, S.H., M.Si. masuk prajurit TNI AD pada tahun 1997melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantikHal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017dengan pangkat Letda Arm langsung mengikuti Sussarcab Armed, danTerdakwa pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinas diPuskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkatMayor Arm NRP. 11970049120874..

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eri Hadi,S.H., M.Si., Mayor Arm NRP. 11970049120874 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi".b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.. Menetapkan barang bukti berupa :a.

Penasihat Hukum Terdakwa menilai HakimTingkat Banding "tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau hukumditerapkan tidak sebagaimana semestinya".Bahwa yang Penasihat Hukum Terdakwa maksud dalam perkara Terdakwaatas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.

NRP. 11970049120874, namun adayang mendasar yang membuat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatmenerima putusan Tingkat Banding (Pengadilan Militer Utama), yaitukarena Majelis Hakim tidak memeriksa Berkas Perkara (BAP) atas namaMayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. apakah pemeriksaan Terdakwa sudahmemenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangandalam hal ini UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter.1.

Ferdy Amin, M.Si dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana; ---------------------------------------------------------------------------2. Melepaskan Terdakwa Drs. Ferdy Amin, M.Si dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (ontslaag van alle rechts vervolging);-----------------------------------------------------------------------3.

Ferdy Amin, M.Si ;------------------------------5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada negara;

FERDY AMIN, M.Si2.FIRNANDAR SABARA, S.STP, M.Si

FERDY AMIN, M.Si ;Tempat lahir : Makassar Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 09 September 1966 ;Jenis kelamin lelbeisletke jesaseemaeneenenacenameoesoneaaeaneoesoneaaennenKebangsaan : Indonesia :Tempat tinggal : Jl. Dg. Tata Raya Kompleks Permata Mutiara Blok F/45 RI.RW 005/001Kelurahan Parang Tambung, KecamatanTamalate Kota Makassar ;Agama : ISlam j Pekerjaan : PNS (Mantan Camat Tamalate Tahun2009 s/d 2013 Anggota Tim TeknisPembebasan Lahan untuk StadionBarombong Tahun 2011 dan 2012;2.

EDDI WIBOWO, SIP, M.SI

YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwanna nnn n Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonannya: Nama : EDDI WIBOWO, SIP, M.SI ;Jenis Kelamin * Lakilalel pqn2e 2a ena sen nse eeseeseeeeesTempat, tanggal lahir : Tulungagung, Mei 1875 ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Alamat : Suryowyayan MJ I / 209, Rt. 001, Rw. 002,Kelurahan Gedongkiwo

pemohon kurang pas karena menurutpemohon tiap nama itu membawa berkah dan Pemohonberkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yangsemula bernama ZADA SHAFAR YAZID dirubahmenjadi ZADA ALIF LUTHFI dengan harapan agar namaanak Pemohon menjadi lebih baik lagi serta lebihmembawa berkah dan agar tidak mendapat permasalahan dikemudian hari ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohonmengajukan bukti suratsurat di persidangan berupa:1Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDI WIBOWO, SIP, M.SI

,tertanggal 28 Nopember 2012, NIK. 34.71080105750001 yang dikeluarkanProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (bukti P1) ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRA SUBANDINI, SH,tertanggal 28 Nopember 2012, NIK. 3471086005770001 yang dikeluarkanProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (bukti P2) ;Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Mantrijeron Yogyakarta Nomor : 097/03/V/2000, atas namaEDDI WIBOWO, SIP, M.SI dengan MIRA SUBANDINI, SH,(bukti P3) 3 22200 none nnenennennenneennennennenen

nen ee nen esFoto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor CatatanSipil Kotamadya Yogyakarta atas nama ZADA SHAFAR YAZID,tertanggal 9 April 2008, (bukti P4 ) ;5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDDI WIBOWO,SIP, M.SI No.: 34710/221005/0416, alamat : Suryowijayan MJ 1/209,RT.001, RW.002, Kel.Gedongkiwo, Kec.Mantrijeron (bukti P5), ; w Foto copy buktibukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dansetelah dicocokan dengan yang aslinya ternyata sudah sesuai,

RONNY SOFIANDRI, M.Si

RONNY SOFIANDRI, M.Si. tidak mengindahkanketentuan/prosedur tersebut atau tidak menjalankan tugas dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yaitu terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tanpa melakukan pengecekan di lapanganbersamasama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudahmencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, terdakwa Drs.

RONNY SOFIANDRI, M.Si. tidak mengindahkanketentuan/prosedur tersebut atau tidak menjalankan tugas dan fungsi selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tanpa melakukan pengecekan dilapangan bersamasama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benarpekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, terdakwa Drs.

RONNYSOFIANDRI, M.Si. menyetujui tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilaikontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tetapmelakukan proses pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kedua pekerjaantersebut dengan menandatangani suratsurat berupa := Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik FakfakKabupaten Fakfak yang dikerjakan oleh CV.

SURIYANTO MUCHRAMSYAH, M.Si. maka Saksi Drs. SURIYANTOMUCHRAMSYAH, M.Si. kemudian menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 116/SPM/LS/ APBD/DSTKFF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. ARAJAYA) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTKFF/2007 tanggal11 Desember 2007 (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) untuk selanjutnya dilakukan proses pencairandana ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.

,saksi Ir.Serin, saksi Adam Asyik, PPK saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, pihakrekanan Cv. Arajaya saksi Donni Steven Sony,ST dan CV.

DIAN PURFANTO, M.Si

SUGENDI SAMUDIN, M.Si

Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

SUGENDI SAMUDIN, M.Si terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negaraatau Prekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan subsidiair Pasal 3 jo.

SUGENDI SAMUDIN,M.Si berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;. Menetapkan Terdakwa Ir.

SUGENDI SAMUDIN, M.Si terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUGENDI SAMUDIN,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Memerintahkan agar Terdakwa Ir. SUGENDI SAMUDIN, M.Si tetapberada dalam tahanan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwalr.

SUGENDI SAMUDIN, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menghukum Terdakwa Ir.

., M.Si

., M.Si ;Tempat lahir : Lero, Kecamatan Sindue Donggala ;Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 8 Mei 1958 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Danau Telaga Nomor 38 A Siranindi,Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah BidangHukum dan Politik (Mantan Wakil BupatiDonggala Periode 2008 2013) ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala,sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa

Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. pada hari Rabu tanggal 13Januari 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 atausetidaktidaknya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat diKantor Bupati Donggala Jalan Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telahmelakukan

Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si tersebut di atasterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 3 jo.

,M.Si tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si dari dakwaan Primairtersebut;. Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara berlanjut;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALY LASAMAULU SE.

,M.Si, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp195.081.410,00, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayaruang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelahHal. 37 dari 79 hal. Put.

Winarkus, M.Si

Winarkus, M.Si. telah dengan sengaja melakukanpemalsuan atau setidaktidaknya membuat keadaan menjadi palsu terhadapdokumen tagihan yang diajukan oleh Nurhasanah Direktris CV.

Menyatakan Terdakwa Ir.Winarkus, M.Si bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Winarkus, M.si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanKesatu Jaksa/Penuntut Umum;2.

Winarkus, M.si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaankesatu Jaksa Penunut Umum;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Winarkus, M.si telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut SertaKorupsi Yang dilakukan secara berlanjut."

WINARKUS, M.Si tersebut terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua,akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;2.

MUCHTAR, M.Si.

MUCHTAR, M.Si., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs. H.

(satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Dinas A.n Drs.Muchtar, M.Si berdasarkan SPPD Nomor : 094/ / BDL/2016tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 2.993.400 ( Dua Juta Sembilan Hal. 226 dari 255 hal. Put. Nomor 2478 K/Pid.

Muchtar,M.Si., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Drs. H.Muchtar,M.Si., dari Dakwaan Primairtersebut:Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muchtar,M.Si. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

Muchtar,M.Si. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta pidana dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanHal. 239 dari 255 hal. Put. Nomor 2478 K/Pid.Sus/2018apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;5.

RAHMAN SAENI, M.Si

RAHMAN SAENI, M.Si pada hari Senin, tanggal5 November 2007, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan November tahun 2007, bertempat di TPS 15 tepatnya di SD Inpres UnhasKecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan Penganiayaan terhadapsaksi korban Pr. HADRAH dan saksi Pr.

HASRAT ARIEF SALEH, M.Si, namun dileraikan oleh KetuaRT (Lk. DR. MUHL.IDRIS), dan karena merasa kesal Terdakwa mengejar Lk.Dr.HASRAT ARIEF SALEH, M.Si, dan berusaha ingin memukulnya namun karenasaksi lelaki Dr. HASRAT ARIEF SALEH, M.Si mengelak dan menangkis, akhirnyaTerdakwa terjatuh, dan ketika bangun Terdakwa langsung spontan memukul anaknyaHal. dari 7 hal. Put. No. 1444 K/Pid/2013Lk. HASRAT ARIEF yang berada di sampingnya, yakni Pr.

RAHMAN SAENI, M.Si terbukti bersalahWmelakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

RAHMAN SAENI, M.Si denganpidana penjara selama (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, denganperintah untuk Terdakwa segera ditahan;3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 737 / Pid B / 2012 / PNMKS tanggal 17 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Drs.

Hasrat Arief Saleh, M.Si namun dilerai olehKetua TPPS di TPS 15, Dr. Muh. Idris. Karena merasa kesal tidak dapat memukul Dr.Hasrat Arief karena dielakkan dan ditangkis Dr.

EDY RAYA, M.Si

EDY RAYA, M.Si selaku Pegawai Negeri yangdiangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Nabire sampai dengan sekarang berdasarkan SK. Bupati NabireNomor: SK.821.247 tertanggal 21 Januari 2011, bersamasama denganTerdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagaibendahara Pengeluaran berdasarkan SK.

EDY RAYA, M.Si, telah diangkat oleh BupatiKabupaten Nabire selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Nabire sampai dengan sekarang berdasarkan SK.Bupati Nabire Nomor: SK.821.247 tertanggal 21 Januari 2011 serta selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Terdakwa Il. LINA SULU,S.Sos selaku bendahara Pengeluaran berdasarkan SK.

EDY RAYA, M.Si yang menyalurkan bantuantersebut ke luar Distrik Yaro dan bahkan mengembalikan dana yangtidak dipergunakan ke kas BNPB, pada hal masyarakat di wilayahDistrik Yaro sangat membutuhkannya terutama saat itu dalam rangkapengadaan air bersih yang sangat mendesak termasuk bahanmakanan dan pengobatan.25.

EDY RAYA, M.Si Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Nabire sampai dengan sekarang berdasarkan SK. Bupati NabireNomor: SK.821.247 tertanggal 21 Januari 2011, bersama dengan Terdakwa IlLINA SULU, S.Sos Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai bendaharaPengeluaran berdasarkan SK.

EDY RAYA, M.Si dan terdakwa IlHalaman 43 dari 53 Hal.Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP.44LINA SULU, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;Menyatakan terdakwa Drs. EDY RAYA, M.Si danterdakwa llLINA SULU, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahSECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

., M.Si. tersebut

., M.Si

., M.Si.;Tempat Lahir : Tual;Umur/Tanggal Lahir =: 54 tahun/11 November 1961;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Fidnang Armau RT.007 RW.003, DesaTual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual:Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota oleh:1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei2017;2.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Primair: Perbuatan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., bersamasama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, S.H., ABDULGANI TAMHER, JISMI REUBUN, S.AP., dan almarhum SEMUELHENRI KARMOMJANAN, S.Sos., sebagaimana diatur dandiancam

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;Subsidair: Perbuatan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., bersamasama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, S.H., ABDULGANI TAMHER, JISMI REUBUN, S.AP.

, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMaluku Tenggara tanggal 10 November 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT AMB., tanggal 19 Maret 2018,yang amar selengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya danPermintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon tanggal 9 Januari 2018, Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Ambyang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si

SINGGIH BEKTIONO, M.Si.;

., M.Si.

Endi Renfaan, S.Kom, M.Si

Menyatakan Terdakwa JIMMI JANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ;2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JIMMI JANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

., M.Si.

,M.Si Bin HIFNI TOHIR, ST tidakterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal tersebut ;2 Membebaskan Terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.,M.Si Bin HIFNI TOHIR, ST daridakwaan dan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum ;3 Meneyapkan agar Terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.

JIMMI JANUARDI, SE M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST secara lengkapsebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut, dan atas pertanyaan tersebutTerdakwa telah membenarkannya dan demikian pula berdasarkan keterangan para saksi didepanpersidangan, menyatakan benar bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalahTerdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani serta telah dewasa menuruthukum.

Bahwa dalam analisa yuridis dakwaan kesatu primairterbukti.Sedangkan selanjutnya dalam surat tuntutan hal.94 dinyatakan bahwa Terdakwa JIMMIJANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 hurufa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Menyatakan Terdakwa JIMMI JANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, STterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTAMELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMADAN BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ;2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JIMMI JANUARDI, SE, M.Si BinHIFNI THOHIR, ST dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (ima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

TEGUH GUNARKO, M.Si., tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 Mei 2014;

TEGUH GUNARKO, M.Si.

Bastian Mainassy, M.Si.71) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Nomor Rekening: 1520013311663, atas nama REMISIUS WILLEM TALAN, Periode tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 20 Mei 2015;72) Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan Penerimaan Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 31 Desember 2012 dan lampirannya ;73) Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 16.b Tahun 2013 Tentang Pembentukan Personalia Unit

ABD.M.Latuconsina, M.Si, Benyamin Sutrahitu selaku Direktur PT. Sarana Usaha Bahari dan Ir. Reimsius Talanila selaku Direktur CV. Alfa Creatio Galilea;109) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. 3099/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 untuk Pembayaran Berita Acara Angsuran Sekaligus atas Pekerjaan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15 GT dan Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani pada bulan Desember 2013 oleh Ir.

ABD.M.Latuconsina, M.Si, Benyamin Sutrahitu selaku Direktur PT. Sarana Usaha Bahari dan Ir. Reimsius Talanila selaku Direktur CV. Alfa Creatio Galilea.110) Dokumen penawaran pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15 GT dari PT.

BASTIAN MAINASSY, M.Si. kepada KUB;196) 1 (satu) Bundel Fotocopy SPPD Nomor 3087/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Ikan 30 GT an. CV. RABINESA INTI SAMUDRA TA. 2013;197) 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (kontrak) no: 061/1371/13K tanggal 30 Mei 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Peringkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan PT.

Bastian Mainassy, M.Si (PPK dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku) dengan Satum (Direktur PT.

BASTIAN MAINASSY, M.Si

BASTIANMAINASSY, M.Si.

BASTIANMAINASSY, M.Si selaku KPA, saksi Ir. ABDUL THALIB LATUCONSINA,M.Si selaku PPTK, saksi SAMUEL ALEXANDER TAHITU selakubendahara.

BASTIAN MAINASSY, M.Si selaku KPA, saksi Ir.

BASTIAN MAINASSY, M.Si.