MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. CUT HANIFAH, NURHASANAH, NURJANNAH, DEVIHANDAYANI ; PT. KERETA API INDONESIA; Dkk

., sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 16 Oktober 2003,tanggal 18 September 2003 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;melawan:CUT HANIFAH, NURHASANAH, NURJANNAH, DEVIHANDAYANI, semuanya bertempat tinggal di Jalan GunungRaya No. 62 RT. 05/XI, Cirende, Ciputat, Tangerang ;para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat /Terbanding ;dan1. PT. KERETA API INDONESIA, berkedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan No. 1 Bandung ;2.

Harapan Mulya atas nama Departemen Perhubungan RI denganbatasbatasnya :Sebelah Utara : tanah milik Rudy Kurniawan ;Sebelah Timur : saluran air ;Sebelah Selatan : Rel Kereta Api/tanah negara ;Sebelah Barat : tanah milik Rudy Kurniawan ;3. Menyatakan bahwa Tergugat I,Il, Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum ;4.

Menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 03Desa/Kelurahan Harapan Mulya Kota Bekasi tanggal 03041998 atas namaDepatemen Perhubungan RI ;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng membayarganti rugi tanah tereksekusi kepada Penggugat sebesar Rp.4.354.500.000,(empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalamwaktu seketika dan sekaligus ;7.

Harapan Mulya atas nama Departemen Perhubungan RI denganbatasbatasnya :Sebelah Utara : tanah milik Rudy Kurniawan ;Sebelah Timur : saluran air ;3 dari 10 hal. Put. No. 986 K/Pdt/2007Sebelah Selatan : Rel Kereta Api/tanah negara ;Sebelah Barat : tanah milik Rudy Kurniawan ;3. Menyatakan bahwa Tergugat I,Il, Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum ;4.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 oleh Prof.DR. Valerine J.L.Kriekhoff, SH.MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungJ dari 10 hal. Put. No. 986 K/Pdt/2007sebagai Ketua Majelis, Made Tara, SH., dan Prof. DR. H.M.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IV Semarang Jawa Tengah, dkk

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IVSemarang Jawa Tengah, berkedudukan di JI. MH.Thamrin No. 3 Semarang, dalam hal ini diwakili olehWIWIK WIDAYANTI, AFRIZAL, S.H., SUSILOYUWONO, S.H., ROEDHI SETIAWAN, S.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus~ NomorKL.503/IX/4/KA2017 tanggal 6 Juni 2017 dan SuratKuasa Substansi Khusus Nomor : KL.503/V1I/1/DO.42017 tanggal 12 Juni 20172.

Bahwa, Pelawan menjadi pegawai Departemen Perhubungan PT. KeretaApi Indonesia DAOP IV Semarang dengan NIP. 120042097,Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a) dengan masa kerja 36 tahun 4 bulandengan mendapathak pensiun.2. Bahwa, Pelawan sejak tahun 1974 menempati rumah dinas PT. Kereta ApiIndonesia DAOP IV Semarang di JI. Dr. Kariadi No. 84 RT. 004 / RW. 007Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atas dasar SK jinPenghunian tanggal 15 Juni 1977 No.

Sertifikat Hak Pakai No. 7 atas tanah dan rumah dinas tersebut adalahmilik Menteri Perhubungan (Terlawan 1) tidak disebutkan dan/ataudijadikan subjek hukum penggugat dalam putusan ketiga peradilantersebut diatas. Direksi PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang telah menetapkan tarifsewa Rumah Dinas PT. KAI (Persero) No. Kep.U/ LL.003/ V/ angka1/KA.2009 adalah bertentangan dan menyimpang dari Keputusan MenteriKimpraswil (Terlawan 3) No. 373/KPTS/2001.

/PdtEks/2017/PN Smg yang menyatakan Terbanding (PTKereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang) sebagai Pemilik RumahNegara i.c Rumah Obyek Sengketa adalah salah mutlak dan telah menabrakdan bertentangan dengan PP No. 40 tahun 1994 jo Peraturan MenteriKeuangan No. 138/PMK.06/2010 jo Keputusan Menteri Perhubungan No. KM204/UM 104/PHB85 jo Perpres No. 11 tahun 2008 sebagaimana terlampir,maka harus dinyatakan ketiga putusan peradilan tersebut tidak dapatdilaksanakan eksekusinya ;3.

No. 826 k/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015adalah salah mutlak dan telah menabrak dan bertentangan dengan PPNo. 40 tahun 1994 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.06/2010Jo Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.204/UM.104/PHB85 joPerpres No. 11 tahun 2008, maka harus dinyatakan ketiga putusanperadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya(vide : alasanbanding angka 34) ;b) Bahwa Pembanding sebagai penghuni rumah dinas milik PT.

Penggugat:
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;7.

TjsWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.3.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA

Dalam Penundaan :

• Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;

II. Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak di terima untuk seluruhnya;

  Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
  Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK (Diwakili oleh ISTI SU'ILAH selaku Direktur)

Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

SAKSI YASON HAROLD YOKU :Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahsengketa tanah yang dibangun perhubungan di lokasi Yohukulu;Bahwa setahhu saksi, lokasi yohukulu ini milik keluarga lbuine/ Yoku 2;Bahwa tanah Mepho dan Yohukulu itu berdekatan satu kesatuan tidakterpisahkan;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1964 yang pertama kalimendiami daerah/ dusun tersebut adalah Christomus Yoku yang pertamakali tinggal di daerah itu, dan bapak Christomus Yoku mempunyai anakanak bernama

Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua dan PapuaBarat Nomor: UM.006/4/1/BPTDWIL.XXV/2020 Perihal Penentuan TitikPelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 18Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V3;4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Perhubungan PerihalPermohonan Pembebasan Lahan Pembangunan Dermaga Yabaso Nomor593.8/350/2020 tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V4;5.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jendearal Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua dan PapuaBarat Nomor: UM.006/4/1/BPTDWIL.XXV/2020 Perihal Penentuan TitikPelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 15Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura Surat PernyataanKesanggupan Menerima Hibah Nomor 550/109/SP/SPT tanggal 29 Juni2020, diberi tanda bukti TT.V8;9.

Republik Indonesia cq Pemerintah ProvinsiPapua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq Direktorat JenderalPerhubungan Darat/Balai Pengelolahn Transportasi Darat Wilayah XXVHalaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pat.G/2020/PN JapProvinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah KabupatenJayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, yang disebutsebagai Turut Tergugat V;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa penyebutan kapasitaspihak yang digugat seharusnya mengikuti Susunan

Republik Indonesia cq PemerintahProvinsi Papua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq DirektoratJenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelolah Transportasi Darat WilayahXXV Provinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah KabupatenJayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, dapat di sebutsebagai Turut Tergugat II,Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi TurutTergugat IV, beralasan hukum sehingga dapat

Penggugat:
1.FAUZI
2.TOHIR
Tergugat:
1.DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
2.RW LIMA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA, yang diwakili oleh Raymundus SauFernandes, S.Pt. selaku Bupati Timor Tengah Utara,berkedudukan di Jalan El Tari, KM 09, Kefamenanu, dalam hal inimemberi kuasa kepada Bambang Sunardi, S.H., M.H.

Penggugat:
MINA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.ARIF SAMPOERNO

MASSUKA PRATAMA VS PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Bahwa melihat dari amar putusan yang berbeda, maka pertimbangan hukumnyapasti juga berbedabeda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan,padahal kelima perusahan ini mengajukan permohonan di Pengadilansehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanya proyekTahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran(DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean,Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untukproses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 1(satu) Paket yang dilaksanakan oleh 5 (lima) perusahan tersebut;Bahwa untuk kejelasannya Pemohon PK mengutip pokokpokok yangdidalilkan dalam posita, yaitu sebagai

Massuka Pratama, melalui SuratNomor: 12/MP/BGI/2016 tanggal 7 Desember 2016 (objek permohonan)yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut (Termohon), Perihal: Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Massuka Pratama) dari DalamDaftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs:http://inaproc.id/daftarhitam. 3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat Permohonan ini.1.10. Bahwa pencantuman dalam amar:Untuk membatalkan/mencabut Pemohon (PT.

Penggugat:
PT.GUNUNG KARYA KENCANA SENTOSA
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Medan Cq.Walikota Medan
2.Dinas Perhubungan Kota Medan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 3. Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan )

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq. KEPALADINAS PERHUBUNGAN Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Panitia TeamPembebasan Lahan Kereta Api Trans Sulawesi Makassar Parepare, alamatJalan Perintis Kemerdekaan KM 15 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, SebagaiTergugat Il ;3.

PT KARYA CITRA NUSANTARA sebagai Pemohon Kasasi I, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS V MARUNDA sebagai Pemohon Kasasi II, PT KARYA TEKNIK UTAMA sebagai Pemohon Kasasi III VS PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

., Advokat,berkantor di Jalan Tiang Bendera V Nomor 42 B, TamboraRoa Malaka, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Januari 2019;Pemohon Kasasi I:KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ KANTORKESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN(KSOP) KELAS V MARUNDA, berkedudukan di JalanJayapura Nomor 1, Kawasan Berikat Nusantara Marunda,Cilincing, Jakarta Utara, diwakili oleh lwan Sumantri S.E.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga pengadilan yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan TataUsaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KARYA CITRA NUSANTARA,Pemohon Kasasi I KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CQ DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ KANTOR KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS V MARUNDA dan PemohonKasasi Ill PT KARYA TEKNIK UTAMA, tersebut dan selanjutnyamembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor754/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2019, yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal9 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT KARYA CITRANUSANTARA, Pemohon Kasasi Il: KEMENTERIAN PERHUBUNGANCQ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

Penggugat:
ACHMAD RUSMADI
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.HERDADI

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

MENTERI PERHUBUNGAN/MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMN CQ. PERSERO PELABUHAN INDONESIA II TANJUNG PRIOK

MARGO KARYO MULYO melawan POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG

Zainal BhaktiNo. 1869,CUB je em mm re mri em i rer meSelanjutnya disebut sebagaiSHS SSMS RSH RAERAM ERs RRs SHH Sees selene ses = MELAWANPOKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN REJANG LEBONG, Tempat kedudukanJalan Raya Terminal Induk Simpang Nangka;Selanjutnya disebut Sebagai ceacececseeeee....

Penggugat:
PT WAHANA MITRA SEMESTA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Laut Kantor KesyahbandaranDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban, Nagatio berdasarkan Surat PerintahTugas Nomor KP.004/05/J/III/SKOPPMB/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dariKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dan Ricardo AlfredS., SH berdasarka Surat Perintah Tugas Nomor KP.004/369/BH/2019 tertanggal18 Maret 2019 dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut.Menimbang, dengan mempedomani ketentuan

Pembuat Komitmen Satuan KerjaPembangunan Pelabuhan Patimban , Direktorat Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan No.

Laut,Kementerian Perhubungan No.

Foto dari copy Surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan PatimbanKabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Nomor : UM.002/13/IV/SKPPP/2018, tanggal 16 April 2018, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasauntuk Pelaksanaan Pekerjaan Penilai Publik (Appraisal) Penilai TanahPelabuhan Patimban, diberi tanda TK. 7 ;.

Sebagai pemenang tenderKantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan juga telah ditetapkanberdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan KerjaPembangunan Pelabuhan Patimban, Direktorat Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan No.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;

Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK