Ditemukan 429542 data
67 — 35
Kesatuan : Yonif 725/Wrg.
Bahwaselanjutnya pihak kesatuan Yonif 725/Wrg telahberupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempattemapat yang sering didatangi oleh Terdakwanamun Terdakwa tidak ditemukan sesuai berita AcaraTidak Ditemukan pada tanggal 9 Nopember 2018.5.
Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.5.
Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.4.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 725/Wrg sejaktanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 29Oktober 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidakdalam keadaan perang.2.
Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurityang lain knususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lainpada umumnya; dan4.
147 — 43
Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice(keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelakudengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuanpemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehinggaMajelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil sertabermanfaat baik bagi bagi diri Terdakwa dan kesatuan apabilakepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwadapat melaksanakan
tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwadi kesatuan.6.
FitriAbdillah. 1(satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa denganSaksi1 tanggal 27 Maret 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dariberkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukanstatusnya agar barang bukti berupa suratsurat tersebut
56 — 6
Kesatuan : Bekangdam IM
182 — 51
- Terdakwa : Nama lengkap : Tri Ari Wibowo Saputro, Pangkat, NRP Sertu, 21090169030190, Jabatan : Ba Ton Min, Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn .- Oditur Militer : S.Nasution.,S.H Mayor Chk NRP 11050025371279
kelengkapan administrasiperkara sehingga terejadinya perkara. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 5Nopember 2018. 1 (satu) lembar surat keterang dari PT Adira Dinamika MultiFinance Cabang Makassar tanggal 27 Februari 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan
52 — 22
Nama lengkap : TAUFIK AJI APRIYANTOPangkat, NRP : Sertu / 21060145050485Jabatan : Ba Peniup Corno Horn Pok Peniup Baritone Horn Solo Satsikmil Tipe C Ajenrem 061/SKKesatuan : Ajendam III/Siliwangi
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai 3 (tiga) unitsepeda motor dari Sdr.Edwar tanpa dilengkapi dengan suratsurat resmi, dapatmemberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupunmerusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya sertamencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Ajenrem 061/SK).Hal. 39 dari 45 hal.
sehingga Saksi6 Sdr.Ferry Kusmayadi meminta kepada Majelis Hakim agarketiga sepeda motor tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untukdikembalikan kepada PT.Sinarmas Multifinance dan menjanjikan akan menguruspengajuan kredit dari Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R 15, hal inimenunjukkan sikap Terdakwa yang berusaha untuk bertanggung jawab terhadapperbuatan yang dilakukannya dengan menghadirkan Saksi yang berhak menguasai atasketiga unit sepeda motor tersebut.4, Bahwa kesatuan
Bahwa mendasari kepentingan tersebut di atas yaitu baik kepentingan Terdakwasendiri maupun kepentingan umum melalui kesatuan Terdakwa dalam hal ini Ajenrem061/Surya Kencana, maka Majelis Hakim tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidanapenjara secara langsung di lembaga pemasyarakatan Militer akan lebih baik, oleh karenaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat, efektif dan lebihbermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalanipidananya di Lembaga
52 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA LP3NKRI (LEMBAGA PEMANTAU PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) DIY., 2. DIREKTUR INCODE (INSTITUT OF COMMUNITY AND MEDIA DEVELOPMENT) DIY vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
Pasal 18 tidak sah dan tidakberlaku untuk umum;Memerintahkan pemerintah untuk segera mencabut Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 18 demi hukum dan peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum;Menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :1 Foto Copy Anggaran Dasar (AD), Anggaran RumahTangga (ART) Lembaga Pemantau PenyelenggaraPemerintahan Negara Kesatuan
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauc.
Putusan Nomor 33 P/HUM/20122009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1.KETUA LP3NKRI (LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARAPEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA)DIY,2.
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
62 — 14
SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDANHukum pada LAW OFFICE HAR &PARTNERS berkedudukan dan berkantor di Jalan TengkuAmir Hamzah No. 65 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan MedanBarat, Kota Medan, Telp/Fax (061) 6636491, Phone:0811655660 082370771888, email:harpartners.lawoffice@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindaksendirisendiri maupun bersamasama, selaku kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan (KapolrestabesMedan) cq Kepala Kesatuan
4.Doktorandus ASTA BUDI RAHARDJO
5.Doktoranda ARI BUDHI HAKSIWI
6.YAYASAN PERGURUAN KESATUAN MANGGARAI
Turut Tergugat:
Walikota Kepala Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan
60 — 2
Bistok Tunggul Simanjuntak, yaitu hak dari Para Penggugat sesuai dengan isi surat Wasiat dan Pernyataan tentang Yayasan Perguruan Kesatuan c.q. SMEA YPK tertanggal 20 Oktober 1999;
5.
Menyatakan Yayasan Perguruan Kesatuan yang didirikan dengan akta notaris nomor 51, tanggal 21 Oktober 1953, oleh Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta, secara hukum berhak atas sekolah SMEA YPK (atau dikenal saat ini sebagai SMK YPK Kesatuan Terakreditasi), beralamat di Jalan Manggarai Utara VII, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
6.
Menyatakan Tergugat I tidak atau gagal menjalankan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kesatuan, baik akibat kelalaian atau kesengajaan Tergugat I, khususnya mengenai tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan sebagaimana termaktub dalam Akta Jajasan Perguruan Kesatuan No. 51 tanggal 21 Oktober 1953, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta;
7.
Menghukum Tergugat I untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak perkara ini diputuskan, dengan agenda: (i) penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan dengan Undang-Undang tentang Yayasan; (ii) mengubah Susunan Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan sesuai dengan keputusan rapat tanggal 21 Januari 2022;
11.
Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dalam administrasinya yang khusus dipersiapkan untuk itu, yaitu pencatatan bahwa Yayasan Perguruan Kesatuan adalah Yayasan yang sah dan berwenang untuk menyelenggarakan sekolah SMEA YPK (sekarang dikenal sebagai SMK YPK Kesatuan Terakreditasi);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp4.379.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
13.
4.Doktorandus ASTA BUDI RAHARDJO
5.Doktoranda ARI BUDHI HAKSIWI
6.YAYASAN PERGURUAN KESATUAN MANGGARAI
Turut Tergugat:
Walikota Kepala Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan
50 — 14
Kesatuan : Benglap A 03-43-02 Sukabumi.
Ingridwarga Jakarta.Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 Terdakwa mendapatperintah dari kesatuan untuk mengikuti kursus spesialisasisenjata ringan di Pusdikpal selama 2 (dua) bulan.Bahwa setelah selesai pendidikan Terdakwamengembalikan mobil Vios warna merah kepada SaksiSimangunsong dengan membayar siSa uang rentalsedangkan mobil Yaris Nopol F 86 SS akan Terdakwakembalikan 2 (dua) minggu lagi.Bahwa Terdakwa saat itu belum dapat mengembalikanmobil Yaris Nopol F 86 SS karena masih digunakan diproyek
selama 4(empat) bulan dalam kasus Susila .Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta halhal yang memberatkan danmeringankan pidananya, Majelis Hakim akan menilai dalamdua hal yakni disatu sisi kepentingan pihak yang dirugikandalam hal ini Saksil dan Saksi2 dan disisi lain adalahkepentingan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas diBenglap A 034302 Sukabumi apakah perbuatannya dapatdibenarkan dari segi hukum dan berpengaruh terhadaplingkungan kesatuan
kerugian yang telah dialami Saksi SahatSimangunsong' seharga Rp. 145.000.000, (seratus empatpuluh lima juta rupiah).Bahwa melihat sikap dan cara hidup Terdakwa yang tidak maumenerima apa adanya sesuai dengan kemampuan Terdakwaselaku seorang prajurit, maka Majelis Hakim haruslah menilaiperbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain tentunyasangat dilarang dan bertentangan dengan norma hukum olehkarenanya agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembalidan ditiru oleh anggota prajurit yang lain di kesatuan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat
41 — 29
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort LangkatTERMOHON ;2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat,beralamat kantor di Jalan Proklamasi No.55 Stabat Langkat,untuk selanjutnya disebut SEA s2e5: emcee 225s eemenTERMOHON II ;Dalam hal ini Para Termohon memberikan Kuasa kepada IPTU MARAGANTIPANGGABEAN, S.H.,M.Hum. dan AIPDA TANTAWI JAUHARY, S.SY,M.H.
Arif Sahudi
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
142 — 57
Pemohon:
Arif Sahudi
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakartasemuanya Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan PEKA yangberalamat : di Jalan Alunalun Utara No.01 (Bangsal Patalon)Kedunglumbu, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.003/SKKPEKA/VIII/2019/Ska tertanggal 19 Agustus2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 19 Agustus 2019 No.785, SelanjutnyaCISEDUt SCDAGAL ........... eee ceeeeeceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeneees PARA PEMOHON ;MelawanPemerintah Negara Kesatuan
AdiSucipto No. 2 Manahan Surakarta ;Selanjutnya disebut S@DaQal...............ccceceeeeeeeseeeeeeees TERMOHON ;Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. KepalaKepolisian Republik Indonesia cg.
Hartono, S.H, M.H(Pangkat/NRP :KOMPOL /65040460, Jabatan : Kaur BANHATKUM BIDKUM,Kesatuan : Polda Jateng JI. Pahlawan No.1 Semarang); 2.Bambang Subekti,SH (Pangkat/NRP : IPTU/70080306, Jabatan : Kanit Laka Sat Lantas, Kesatuan: Polresta Surakarta Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta); 5. Rini Pangestuti, S.H,M.H (Pangkat.NRP : IPTU/71050135, Jabatan : PS Kasub Bag Hukum,Kesatuan : Polresta Surakarta, Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta); 6.BambangSubekti, SH (Pangkat/NRP : IPTU/71050135, Jabatan : PS.
Kasubbag Hukum,Kesatuan : Polresta Surakarta JI. Adi Sucipto No.2 Surakarta), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;Sedangan untuk Termohon II hadir kuasanya yang bernama Hartono, S.H, M.H(Pangkat/NRP :KOMPOL /65040460, Jabatan : Kaur BANHATKUM BIDKUM,Kesatuan : Polda Jateng JI.
Nomor 70 Tahun 2002 seperti tersebut diatas ternyata bahwa antaraPolda yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah satu organisasi denganMabes Polri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian, dengan demikianantara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian DaerahJawa Tengah dalah satu organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwatermohon dan Termohon II dalam perkara a quo adalah satu organisasi/satukesatuan ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Termohon II adalahsatu kesatuan
101 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN INDONESIA (KAPPRI);
2017KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B15, Kavling 8, Kemayoran, Jakarta Pusat:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;dan:KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN INDONESIA (KAPPRI), dalam hal ini diwakili olehBrigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan RayaCipayung 39 A, Cilangkap RT 06 RW 04, Cipayung, JakartaTimur 13870, pekerjaan Purnawirawan TNI/Swasta, jabatanKetua Kesatuan
dibatasioleh dinding dan teras luar serta pintu dan hak bersama yang terdiri daritanah bersama, bagian bersama dan benda bersama yang besarnyasesuai NPP masingmasing, sebagaimana tercantum dalam SertipikatHak Milik Satuan Rumah Susun (SHM SRS) masingmasing;Oleh karenanya Pemohon Il selaku pemegang hak perdata atasSarusun GCM dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik SatuanRumah Susun (SHM SRS) adalah subjek hukum yang sah menuruthukum untuk mengajukan permohonan;Bahwa, Pemohon III adalah KAPPRI (Kesatuan
Duta Pertiwi Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1204 Tahun 1997tentang Pertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas disebutkanbahwa bagian bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakansatu kesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidakbisa dimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.Duta Pertiwi Tbk selaku Pengembang sekalipun (Bukti P24);Bahwa tanah seluas 35.600 m?
88 — 46
Kesatuan : Kodim 1413/Buton.
Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.22.
Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.20.
Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.18.
Bahwa Kesatuan mempunyai buku permohonanperijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin padabuku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnyadiajukan ke Komandan Kesatuan.13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpaijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lainyang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanyaprosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namuntidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.14.
Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventarisKesatuan pada saat tidak masuk dinas tanpa Ijin yang sahdari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.21. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan / disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.22.
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
1.KESATUAN DUHA Alias KESA
2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
33 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa 1 SIFADA SARUMAHA Als SIFA dan Terdakwa 2 KESATUAN DUHA Als KESA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua
Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
1.KESATUAN DUHA Alias KESA
2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
Ignatius Gogot Cahyanto
Tergugat:
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen
163 — 9
Penggugat:
Ignatius Gogot Cahyanto
Tergugat:
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen
76 — 41
Mayor Chk NRP 11050025371279- Terdakwa : Nama lengkap : RAHMAT RAMADHAN MUTADJI Pangkat/NRP : Serda/21140033750392Jabatan : Ba Operator Si TuudKesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukanpencarian terhadap Terdakwa disekitar Makassar dan menghubungikeluarga Terdakwa di NTT Kupang, namun Terdakwa tidak diketemukandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannyakepada kesatuan baik melalui surat maupun telpon.Hal 4 dari 16 Put Nomor : 73K/PM III16/AU/VII/2018Menimbange.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RIdalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuanTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerkaAdy
Oleh karenanya apabila Terdakwamasih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.4.
Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku(Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpasepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisanatau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akanmeninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadidiwajibkan untuk ijin terlebin dahulu sesuai prosedur.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yangdibacakan di persidangan serta alatalat bukti lain berupa petunjuk yangterungkap
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkanterbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dikesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruhpada pelaksanaan tugas pokok kesatuan.
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
8 — 5
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
116 — 45
Jabatan : XXXXX Kesatuan : XXXXX
Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Saksi hamil,ia mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahiSaksi secara adat, karena saat itu ia baru mengakui kepadaSaksi bahwa ia telah mengurus nikah di kesatuan Korem143/Ho dengan perempuan lain a.n. Sdri. XXXXX, namunTerdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tetapbertanggung jawab dan menafkahi kamu meskipun tidakbisa menikah resmi secara di kesatuan, sehingga Saksiterpaksa menyanggupinya.32.
Bahwa saat ini Terdakwa menikahi Saksi secaraagama tidak secara Kesatuan, karena saat ini Terdakwasudah mengajukan nikah di kesatuan Korem 143/Hodengan perempuan lain a.n. Sdri XXXXX bahkan sudahterbit Surat ljin Nikah dari Danrem 143/Ho dan akanmelangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2018.33. Bahwa Saksi tahu hal tersebut berdasarkanpenyampaian dari Dankima Korem 143/Ho (Lettu InfAlexander) pada saat Saksi menemuinya di rumahnya diBaroboro Kab. Konsel.34.
Saksi1 juga membuatsurat peryataan yang isinya apabila kemudian hari Saksi1melaporkan ke Kesatuan/dilakukan tindakan yang tidaksemestinya maka Saksi1 bersedia dilaporkan pada pihakyang berwajib.12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa denganSaksi1 melangsungkan pernikahan secara agama/siribertempat di rumah orang tua Saksi1 di Ds. Lampeapi BaruKec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.13.
Putusan Nomor 18K/PM III16/AD/II/2019diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalahXXXXX, Pratu NRP XXXXX dan pada saat di persidanganTerdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap denganpangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasidari kesatuan Korem 143/HO.5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi1 padatanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dandari perkenalan tersebut semakin akrab dan berlanjuthubungan pacaran.6.
Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dinubungkan dengan sifat, hakikat, akibat dan halhal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta halhalyang meringankan dan halhal yang memberatkan di atas,maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebihadil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diriTerdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidakperlu dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan agarTerdakwa masih tetap dapat melaksanakan tugas sehariharinya di Kesatuan,
81 — 32
Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus)Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
PENGADILAN MILITER TINGGII MEDANPUTUSANNOMOR : 10K/PMTI/BDG/AD/II/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : MULIA KHUMAR TARIGAN.Pangkat / Nrp : Serda / 31980014910376.Jabatan : Ba Simin Kodim0211/TT (sekarang Babinsa Ramil01/Barus)Kesatuan : Korem023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).Tempat / tanggal lahir :
Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI,seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat,namun sebaliknya Terdakwa justru) melakukan perbuatan yangmerendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelisberpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisamenjaga nama baik dan membahayakan kesatuan/komando.b.
76 — 33
Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus)Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
PENGADILAN MILITER TINGGII MEDANPUTUSANNOMOR : 10K/PMTI/BDG/AD/II/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : MULIA KHUMAR TARIGAN.Pangkat / Nrp : Serda / 31980014910376.Jabatan : Ba Simin Kodim0211/TT (sekarang Babinsa Ramil01/Barus)Kesatuan : Korem023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).Tempat / tanggal lahir :
Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI,seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat,namun sebaliknya Terdakwa justru) melakukan perbuatan yangmerendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelisberpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisamenjaga nama baik dan membahayakan kesatuan/komando.b.