Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukangugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannnya Penggugatsebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam GugatanPeradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan denganregister perkara nomor : 170/G/2019/PTUNMdn tertanggal 17 Mei 2019 dandiperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;3.

Fotokopi Kutipan dari facebook Meriyeta Soruh Tentang Pengabulan Gugatanterhadap sebelas (11) orang Aparatur sipil Negara KabupatenManggarai TiMUr ..........2..::cece eee eee cee eee see eee eeeeeeeeeeeeeees (BUkti P24);25. Fotokopi Isi Rekaman Vidio Player Pernyataan Pelaksana Tugas (PLT)Gubernur Propinsi Bengkulu Pasca menemui Kepala BKN TentangBanyaknya Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan karena divonisbersalah melakukan tindak pidana korupsSi.....................(Bukti P25);26.

tersebut;Menimbang, bahwa adapun mengenai penyelesaian sengketa Aparatur SipilNegara melalui Upaya Administratif menurut ketentuan Pasal 129 adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darikeberatan dan banding administratif.(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertuliskepada atasan pejabat yang

Sipil Negara adalah tindak pidanakhusus yang terkait dengan jabatan seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS,seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang denganmemanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telan melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.SusHalaman 42 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUNMDNTPK/2016/PN.Mdn

tanggal 21 Juni 2016 (Vide Bukti P10) yang telah berkekutanhukum tetap, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah terbukti melakukantindak pidana khusus yang terkait dengan jabatannya sebagai Aparatur SipilNegara/PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga secara subtansikeputusan Tergugugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan berdasarkanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, makadalil

Bahwa surat keputusan atau objek sengketa tersebut, berkaitan danditujukan langsung atas diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara; e Bersifat Final.

setelahadanya surat keputusan bersama 3 (tiga) Mentri dan Surat edaran MentriPendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi birokrasi RI.; Bahwa yang Penggugat pahami tentang adanya Surat edaran MentriPendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi birokrasi Rl Nomor.B/50/M.SM.00.00/2019., Tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, yang pada angka 5 (lima) menyatakan PPK dan PYB yang

Bahwa Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten Maluku Tengah yang terlibat Tindak Pidana Korupsi danperkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap setelah mendapat beberapasurat dari pemerintah pusat terkait penegasan agar Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) in casu Bupati Maluku Tengah segera memberhentikanpara Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yangPerkaranya Telah Berkekuatan

Sipil Negara, jabatan adalahHalaman 31 dari 75 Halaman PUTUSAN Nomor 37/G/2019/PTUNABNamanah dari negara karenanya harus menjadi teladan denganmenunjukan perilaku dan martabat yang lebih baik dari Aparatur SipilNegara yang lainnya.

Seharusnya Penggugat menjadi Teladan dancontoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lainnya khususnya untuk para guruyang ada di Sekolah SMP Negeri 2 Nusalaut di Kabupaten Maluku Tengahdalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang akan mencerdaskangenerasi anak bangsa sekarang dan yang akan dating; Bahwa sesuai konsiderans menimbang dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa dalamrangka melaksanakan citacita bangsa dan mewujudkan tujuan negara,perlu dibangun

P/2021/PN Ambdan Pencatatan Sipil Kota Ambon no. 8171KM060720200016tanggal 07 Juli 2020; Bahwa semasa hidup almarhumah bekerja sebagai Aparatur SipilNegara pada Unit Kerja Fakultas Pertanian Universitas Pattimura; Bahwa almarhumah FRANCINA MATULESSY sampai ia meninggaldunia, belum pernah menikah, sesuai surat keterangan belum pernahmenikah dari LURAH MANGGA DUA nomor 471.2/38/Kel.

Bahwa sebelum meninggal pekerjaan Francina Matulessy bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Fakultas PertanianUniversitas Pattimura. Bahwa sebelum meninggal Francina Matulessy belum pernah menikah. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untukmengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hakhak Taspen kakakPemohon, Francina Matulessy pada PT. Taspen Cabang Ambon.. Saksi LEONORA MATULESSY; Bahwa saksi kenal dengan Francina Matulessy.

Bahwa sebelum meninggal pekerjaan Francina Matulessy bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Fakultas PertanianUniversitas Pattimura. Bahwa sebelum meninggal Francina Matulessy belum pernah menikah. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untukmengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hakhak Taspen kakakPemohon, Francina Matulessy pada PT.

Adriana Matulessy.Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Francina Matulessyadalah kakak beradik karena saya juga saudara kandung dariPemohon dan Francina Matulessy.Bahwa saudara kandung Francina Matulessy adalah LeonoraMatulessy, Almarhumah Juliana Matulessy saya dan Pemohon.Bahwa saat ini Francina Matulessy telah meninggal.Bahwa Francina Matulessy meninggal pada tanggal 22 Juni 2020.Bahwa Francina Matulessy meninggal karena sakit.Bahwa sebelum meninggal pekerjaan Francina Matulessy bekerjasebagai Aparatur

BahwaFrancina Matulessy telah meninggal dunia pada tanggal 22 juni 2020 (bukti P2)dan semasa hidupnya, almarhumah tidak menikah (bukti P4) dan bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara (bukti P3).Menimbang, bahwa Pemohon, saksi Agustinus Matulessy dan saksiLeonora Matulessy (bukti P5) yang berhak atas warisan Almarhumah.Menimbang, bahwa Almarhumah Fransina Matulessy memiliki hakhakyang harus diterimanya sebagai Aparatur Sipil Negara di PT Taspen sehinggasaudara kandung Almarhumah yakni Pemohon adalah

;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;Jabatan : Kasubag Layanan Bantuan HukumSekertariat Daerah Kabupaten Bone;2. Nama : H. Firman Batari, S.H. M.H.;Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum;3. Nama : Murtini, S.H.

SeharusnyaTergugat mendasarkan pada peraturan yang berlaku, yaituPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Knususnya Pasal 248 ayat (1);Bahwa keputusan obyek perkara, diterbitkan tanggal 11 April2017 yang diperlakukan surut, yaitu terhitung tanggal 30 April2006 dengan mendasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilHalaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/B/2018/PT TUN Mks.Negara, dalam hal ini diperlakukan sebelum

diundangkan,sedangkan UndangUndang Nomr 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, berlaku sejak tanggal diundangkannya,yaitu tanggal 15 Januari 2015; Sebagaimana diatur dalam Pasal141 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara; Atau dengan kata lain, memberlakukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,terhitung mulai tanggal 30 April 2006 (berlaku surut),bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara itu sendiri; Bahwa

,tanggal 19 Oktober 2005 yang diberlakukan tanggal 30 April2006, maka keputusannya seharusnya pada saat itu denganaturan yang berlaku saat itu dan oleh pejabat yang berwenangpada saat itu pula; Bukan dengan keputusan obyek perkara yangditerbitkan 11 tahun kemudian setelah Penggugat bertugaskembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diakui prestasinyaoleh Tergugat (seperti pada poin 4 di atas) denganmenggunakan aturan yang berlaku sekarang, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Sipil Negara yang diundangkantanggal 15 Januari 2015;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan banding dariPembanding dahulu Penggugat seperti tersebut di atas, khususnya mengenaikeberatannya tentang penerapan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/B/2018/PT TUN Mks.tentang Aparatur Sipil Negara secara berlaku surut terhadap perbuatan yangdilakukan Pembanding dahulu Penggugat sebelum terbitnya UndangUndangtersebut.

Unsur Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalamjabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pejabat Negara meliputi :a.

Sedangkan contoh jabatan struktural diPNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian,kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat fungsional menurut Pasal 1 angka 12 UUNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur SipilNegara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah ;Menimbang, bahwa jabatan fungsional itu sendiri menurut Pasal 1 angka 11UU No

. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatanyang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkanpada keahlian dan keterampilan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara menurutPasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesiHal 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Sonbagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada instansi pemerintah ;Menimbang, bahwa

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur SipilNegara (ASN) ;Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas maka telahnyata bahwa Terdakwa termasuk dalam Aparatur Sipil Negara yang mempunyaijabatan struktural dalam Pemerintahan daerah Kabupaten Maybrat yakni

Sipil Negara disebutkan bahwa salah satu prinsipdasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalahNetralitas, artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ketentuanmana kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, Pegawai ASN harusbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik ;Menimbang,

USMAN WAHID SIREGAR, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu5. SAHMAD, S.Sos., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan KepalaBidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pendidikan dan PelatihanPegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaMANUSIA j 22222 neon nn nn nnn nnn nnn nnn enn ene nnn nnnnnnennnenennns6.

., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatanKepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perikatan Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Utara ; 22002 ne nnene nnn enen nee7.

BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);Hal 8 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL..

Bahwa sejak Objek Sengketa di keluarkan pada 31 Desember 2018,pada bulanJanuari 2019 Pengguga tmasih mendapat pembayaranberupa gaji sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Tergugat;. Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana sebagai Tim Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumHal 9 dari 58 Hal.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupaSurat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, NOMOR : K.88811 tanggal 31Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMATSEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N NOVIVALENTINO.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan/ Menyatakan Sah Pemohon sebagai pengampu dari HARTATI (pr) untuk mengurus seluruh Administrasi kepegawaian yang diperlukan untuk itu atas hak-hak Pensiun yang diatur oleh Undang-undang atas hak-hak kakak kandung pemohon sebagai Aparatur Sipil negara baik kepada Pemerintah Kab. padang Pariaman atau pum kepada PT. Taspen Cab.

Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dariKetentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolaholah jikaseseorang Aparatur Sipil Negara telah melakukan tidak pidana korupsi ,maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalamketentuan tersebut tidak ada kata wajib atau harus yang bermaknaimperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan.

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 UndangUndangNo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa pasal87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya. Bahwaterbitnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Apratur SipilNegara yang terbit setelah 3 tahun UndangUndang Aparatur Sipil Negaradibuat;30.

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;Halaman 34 Put.253/G/2019/PTUNMdn5. Ketentuan lebih lanjut menganai upaya administratif dan badanpertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (4) diataur dengan Peraturan Pemerintahan ;2.

;Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenanganTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukanpendekatan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkaraa quo yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :Presiden selaku

;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Sipil Negaradan Peraturan Pemerintahn No.11 tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, yang disebutkan dalam Pasal136 UndangUndang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 362 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapatdisimpulkan Keputusan Tergugat telah cacat hukum karenamenggunakan dasar hukum yang telah kadaluarsa, dicabutdan tidak diberlakukan lagi;Bahwa dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b UndangUndang No.5Tahun 2014 Tentang Aparatur

Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.b.

Dengandemikian, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena upaya administratif dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturansektoral) tidak dapat diterapbkan karena belum memberikan kepastian hukumsehingga terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat adalahdengan menerapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 75 ayat 2 Jis.

Dengan demikian, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkanuntuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara dalamhal ini Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Pemerintah Nomor

Dengan demikian,Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat telah tepat yaitu dengan memberhentikan Penggugat Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, dapatdimaknai penerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak denganhormat kepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa mengenai upaya administrasi, dalam Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan: Ayat (1): Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikanmelalui upaya administratif.

Ayat (2): Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari keberatan dan banding administratif, Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif danBadan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa hingga perkara a quo didaftarkan, peraturan pemerintah yangdimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) UndangUndang Aparatur Sipil Negarayang mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASNHalaman 6 dari 47

Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;2.5 Bahwa, atas hal tersebut Tergugat memberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Karsum UmarNIP > 197510282006042027;Tempat tanggal lahir : Kali, 28 Oktober 1975;Pangkat/Gol.

(Fotokopi Sesuai dengan Salinan resmi);: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018. Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan.

Pejabat daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeriuntuk mendapat persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai:;Apabila melihat peraturan tersebut diatas, seharusnya Gubernurmengirimkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untukmendapat persetujuan tertulis terkait pemberhentian secara tidak hormatsebagai PNS, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan peraturansebagaimana mestinya; Bahwa dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur SipilNegara,

sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatanuntuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itumenurut Penggugat terkait obyek sengketa yang merupakan suratkeputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehinggaharuslah di batalkan demi hukum; Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalampasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengandasar peraturan perundangundangan sebagai berikut : Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9.

dengan Pasal 87 Ayat(4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilPutusan Perkara No. 24/G/2018/PTUNBL hlm. 3011.12Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalil Penggugattersebut sangat keliru sehingga sepatutnya diabaikan;Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Objek Sengketa tidak memenuhiunsur Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastianhukum karena telah mengikuti ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil.

Sipil Negara ;7) Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 UndangUndangNo. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbuny!

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan ;11) Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabatatau kepala daerah merupakan Presiden ;12) Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknaiatasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden ;13) Bahwa Penggugat telah pernah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tanggal 10September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang melakukan Tindakan Korupsi ;.

Utara No. 521.4/848/Diperta/SK/V1I/2018tertanggal 21 Juni 2018 ;Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenLabuhanbatu Utara No. 521.4/1221/Bun/IX/2018 tertanggal 6September 2018 ;Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil NegaraJangka Waktu Penilaian 04 Januari s/d 30 Desember 2016atas nama Pegawai Tarman, SP ;Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil NegaraJangka Waktu Penilaian 04 Januari s/d 30 Desember 2017atas nama Pegawai Tarman, SP ;Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri

BuktiT3 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasindan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ,No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 ;4. BuktiT4 Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara yang ditujukan kepada BupatiLabuhanbatu Utara, No. 247.20/KR/BKN/IX/2018, tanggal 20September 2018 ;5.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsiPengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa ( BPMPD )Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2015 dimana telah terjadinya MarkUp atas penetapan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS )..

Pada tahun 2015 BPMPD Kab.OKU menganggarkan pengadaanpakaian dinas Aparatur Pemerintahan Desa Kab.OKU dengan jumlahanggaran Rp. 985.000.000, berdasarkan DPASKPDNo:1.220101030252 yang di bagi dalam tiga kegiatan dengan rincian: kegiatan pertama adalah pengadaan bahan kain pakaian dinas aparatur13pemerintahan Desa sebesar Rp.603.160.000, (DILELANGKAN),kegiatan kedua adalah Upah jahit untuk aparatur pemerintahan desasebesar Rp.283.840.000, (DIBAGIKAN LANGSUNG KE APARATURPEMERINTAH DESA) dan kegiatan

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPA/58/V/2016/Sumsel/Res Okutanggal 20 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana korupsi PengadaanPakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa Kab OKU tahun 2015 padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten OKU, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Dik/14.a/V/2016/Reskrim tanggal 20 Mei 2016 yang menjadi dasarPenyidik di dalam melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsiPengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa Kab

OKU Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaranRp.985.000.000, berdasarkan DPASKPD No:1.220101030252 yang dibagi dalam tiga kegiatan dengan rincian : kegiatan pertama adalahpengadaan bahan kain pakaian dinas aparatur pemerintahan Desa sebesarRp.603.160.000, (DILELANGKAN), selanjutnya kegiatan kedua adalahUpah jahit untuk aparatur pemerintahan desa sebesar Rp.283.840.000,(DIBBAGIKAN LANGSUNG KE APARATUR PEMERINTAH DESA) dankegiatan ketiga adalah uang administrasi proyek sebesar Rp.98.000.000,(SWAKELOLA

Pada saat dilakukan tender/lelang pengadaan bahan kainpakaian dinas aparatur pemerintahan desa pada Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Tahun Anggaran2015, PA/PPK mengarahkan CV.

, karena Tindak Pidana yangdilakukan Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana yang telah berkekuatanhukum tetap jauh sebelum diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Halaman 5 dari 71 hal.

dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat ;Bahwa selanjutnya diterapbkannya Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14Nopember 2018 sangat bertentangan dengan Pasal 141 UndangUndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diketahulUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara diUndangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 sedangkan Penggugatdiadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Pebruari 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pada saat UndangUndangini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakanperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor

Tertanggal 13 September 2018(copy dari copy): Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Pasal 1:Ayat 14.

Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejakkeputusan atas upaya administratif diterima oleh WargaMasyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau PejabatAdministrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif ;Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 01Maret 2019 dari seorang tenaga honorer yang kemudian diterimaoleh istri Penggugat dan selanjutnya diberitahukan pada hari itujuga kepada Penggugat,Bahwa berdasarkan Pasal 129 UndangUndang No 5 tahun 2014tentang Aparatur

terhadap atasan Gubernur yaitupada tanggal 11 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri danPresiden Republik Indonesia ;Hal. 8 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUNMDN Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugatmerupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) danjuga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratifyang sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan dalamUU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UUNo 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan ;Hal. 16 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUNMDN21.Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat faktahukum sebagai berikut

Sipil Negara tidakmerupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkanharkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik,tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan;31.Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dariKetentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapanseolaholah jika seseorang Aparatur Sipil Negara telah melakukantidak pidana korupsi , maka harus atau wajib diberhentikan

Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami denganbaik dan benar dasar pertimbangan hukum~ Tergugat dalammemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentangPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanQoAparatur Negara dan Reformasi Birokrakasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPutusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap.8.

Hal. 910.11.atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.Demikianjuga yang ditegaskan dalam Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrakasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 tanggal 2Oktober 2018, maupun Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi

Terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 dapat Tergugat jelaskanbahwadengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018.

MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ,Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tentangPutusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr.

., pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;2. R. Aj. NIKEN KESTURI, S.T., pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Bengkul ;3.

., pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 169/B/2019/PT.TUNMDN10.Formul02/Proksi01/KimHENDRI ERMAN AGUSTAMAN, S.H., M.H., pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;H. M.

., pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBengkulu :MARTIN BOLIVAR, S.T., M.M, pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu ;TAUFIKKUR ROHMAN, S.T., pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu ;FAJAR NUGRAHA, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBengkulu ;PICO PUDIANSA, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBengkulu ; danACHMAD RIFANI, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBengkulu.Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 169/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jalan Batang Hari No. 108, Padang Harapan,Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu dan Jalan Pangeran Natadirja No. 139,Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu, berdasarkan