MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 1975 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09012014-0002, tertanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

adalah sah;

DALAM PROVISI - Menolak Tuntutan Provisi Penggugat DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam tahapan proses membuat Peraturan Negeri Telutih Baru Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Negeri Telutih Baru adalah perbuatan melawan hukum

yang sangat merugikan Penggugat Matarumah/Keturunan Tehuayo ;- Menyatakan Peraturan Negeri Telutih Baru Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri cacat hukum dalam tahapan proses pembuatannya bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Telutih Baru, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;- Menyatakan Matarumah Perintah yang dah di Negeri telutih Baru, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

Yang dalam perkara ini sangat dirugikan atasperbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Ildan Turut Tergugat, dalam Tahapan memproses untuk menentukan matarumah Perintah telah bertentangan dengan hukum Adat yang berlaku diNegeri Telutin Baru.Bahwa dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendahadalah desa atau kelurahan.

adat yang berlaku di Negeri Telutih Baru;Menimbang, bahwa apabila mencermati dalildalil gugatan Penggugattersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat Il karena Para Tergugat tersebut yang telah menyusun danmenetapkan Peraturan Negeri No. 1 Tahun 2017 yang menyebutkan adanya2(dua) Matarumah Perintah di Negeri Telutih Baru yang menurut Penggugattelah merugikan Penggugat karena menurut Hukum Adat di Negeri Telutihbaru hanya terdapat 1 (satu) Matarumah Perintah

adat yang terikatHalaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Padt.G/2019/PN.

MshKelihu melainkan karena penunjukkan dari Dewan Pemerintah SementaraMaluku Tengah dan dari Pemerintah Belanda hal mana apabila dihubungkandengan pendapat Ahli yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UniversitasPattimura dengan spesialisasi Hukum Adat Prof.

serta budaya di Negeri Telutih Baru dimana denganadanya Peraturan Negeri Nomor 1 tahun 2017 tersebut Penggugat merasakepentingannya terganggu oleh karena Penggugatlah sebagai satusatunyaMatarumah yang berhak dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri diNegeri Telutih Baru berdasarkan asalusul, adat istiadat dan hukum adat,karena perbuatan Tergugat dan Il yang menetapkan matarumah MargaKelihu sebagai Matarumah yang samasama berhak dengan Matarumahmarga Tehuayo telah bertentangan dengan norma Hukum

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 September 1995, adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan

Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 September 1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas maka sesuaidengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untukmenuntut agar perkawinan anatara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Tajun,Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 September1995 yang sampai saat ini belum mempunyai Akta Perkawinan dari DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diputus karenaperceraian;Bahwa, berdasarkan

hal tersebut, Penggugat mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belahpihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hariHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 376/Pdt.G/2018/PN.SgrS6.dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum

Adat atau Agama Hindu, di DesaTajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5September 1995, adalah sah ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di DesaTajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5September 1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya ;Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaanUndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UndangUndang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum

Adat atau Agama Hindu, di DesaTajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5September 1995, adalah sah ;4 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di DesaTajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5September 1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;5 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama : DISAMARKAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal tanggal 10 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-30072018-0015, tertanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

adalah sah;

Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum adat atau Agama Hindu di Desa Bondalem, Banjar Dinas Suksuk, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Desember 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menyatakan hukum, bahwa penggugat dengan tergugat yang telahmelakukan perkawinan menurut hukum adat atau Agama Hindu di DesaBondalem, Bnajar Dinas Suksuk, Kecamatan Tejakula, KabupatenBuleleng pada tanggal 17 Desember 2009 adalah sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya.3.

Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan menurut hukum adat atau Agama Hindu di DesaBondalem, Banjar Dinas Suksuk, Kecamatan Tejakula, Kabupatenhalaman 10 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2018/PN Sor.Buleleng pada tanggal 17 Desember 2009 adalah sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara inisebesar 1.151.000, (Satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;5.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 2 September 2009, adalah sah dan putus karena perceraian

Adat atauAgama Hindu, di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, KabupatenBuleleng, pada tanggal 2 September 2009 yang sampai saat ini belummempunyai Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun bersamadalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau AgamaHalaman 3 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor: 514/Pdt.G/2020/PN SgrHindu, di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 2 September 2009, adalah sah ;3.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau AgamaHindu, di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 2 September 2009 adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;4.

Meskipun demikian karena penegasan pasaltersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapaSarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syaratdan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapatbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secaraadat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upasaksi dandiakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekramantempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 2September 2009, adalah sah dan putus karena perceraian;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan yang dilakukan secara hukum adat kepercayaan Masyarakat Tionghoa antara Mie Lan dengan Supardi yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 1988 di Jalan Air Baik RT 003/001, Desa Aik Pelempang Jaya,Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan

Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec.

Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat I.--------------------------------------------Melawan :------------------------------------------------------------------------------------a.

Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat I.--------------------------------------b. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat II.-----------------------------e.

ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,--------------------------------------------------------Pemohon kasasi I dahulu penggugat / pembanding;---------------------------2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.

Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I / Terbanding;-------iii. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon.

adat desa amahusu, beralamat di DesaAmahusu Kec.

Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawanHal 5 dari 100 Hal Putusan NO: 08 /Pid.SusTPK/2014/PN.AmbKepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat DesaUrimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desaUrimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambonselaku Tergugat . nnn nnn nnn enn nnn ee nnn ere nennme cnn nnnMGIAW AI 3~ ~ =n nn nnn i ra een.

Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat DesaUrimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desaurumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe KotamadyaAmbon, sebagai Tergugat I.. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaanPegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati IlAmbon sebagai Tergugat Il.. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempattinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec.

ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala DesaPersekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. NusaniweKotamadya Ambon , 2 2220 nnn non no nnn nnn nce cnn nnn cen cece nePemohon kasasi dahulu penggugat/ pembanding;. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempattinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.

Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat DesaUrimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat DesaUrimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe KotamadyaAmbon, Termohon Kasasi ! dahulu Tergugat / Terbanding;. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati IlAmbon.

Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec.

Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat I.--------------------------------------Melawan :----------------------------------------------------------------------------a.

Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat I.-----------------b. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat II.-----------------------c.

ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,-------------------------Pemohon kasasi I dahulu penggugat / pembanding;-----------------2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.

Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I / Terbanding;------------------------------------------------------iii. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon.

ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala DesaPersekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat DesaAmahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Pemohon kasasi dahulu penggugat/ pembanding;. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala DesaAhamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun wakingDesa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat IV / Terbanding;.

adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Rangkayo Mudo, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuah, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

adat minangkabau;

DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan menurut hukum adat setempat bahwa Penggugat ANSELMUS NONG SARENG telah meminang Tergugat I MARSELINA VALENTINA sehingga terikat pertunangan yang sah;- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;B. DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA :- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;C.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang secara sepihak memutuskan hubungan pertunangandan hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat I Rekonpensi dengan mengusirPenggugat I Rekonpensi dari rumahnya disertai dengan ancaman, merupakan perbuatanmelawan hukum adat WAIN NAIR MET LEP.10.

Bahwa tindakan /perbuatan melawan hukum adat WAIN NAIR MET LEE tersebut, makaTergugat Rekonpensi wajib mengembalikan seluruh kerugian berupa barangbarang yang telahditerma dari Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 56.500.000, (lima puluh enam juta limaratus ribu rupiah).11.

adat setempatsehingea terikat pertunangan yang sah?

adat setempat sehingga terikat pertunangan yang sah?

Bahwa setelah dilakukan pertunangan secara adat, lakilaki dan perempuantersebut bisa hidup bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli sebagai pertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah meminang Tergugat Imenurut hukum adat setempat sehingga terikat pertunangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat I telahdinyatakan sah menurut hukum adat setempat,

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;----------------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka

tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;---------------------------------------------------------------------------------------

adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agamaHindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimanatercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karangasem, Provinsi Ball :Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia1 (Satu. ) orang anak bernama Pertama : GUSTI AYU PERA PRADNYANIDEWI , Perempuan , lahir di PerasiKarangasem , pada tanggal

Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN AmpL..Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yangdilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 didihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede NyomanKemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 ~~ dikeluarkan

Tidak benar karena anak kami yang bernama GUSTI AYU PERAPRADNYANI DEWI juga memerlukan kasin sayang dari seorang bapakdan menurut hukum adat Bali seorang Purusa berhak mengasuh danmendapatkan perwalian anak dan selain itu. keluarga merekamempengaruhi anak saya untuk membenci saya alasannya setiap sayakesana untuk mengajak anak saya kembali ke Karanagsem merekamenyembunyikan anak saya dan tidak mau mempertemukan kami danmengusir saya, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriAmlapura untuk memutuskan

adat Ball,pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IdaPedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan AktaPerkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalahperkawinan yang Sal ; 22 onan n nnn n nn nn nnn nn nnn nen cn nnn necesHalaman 13 dari 19 hal.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yangdilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 didihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede NyomanKemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 = dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalahperkawinan yang

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;---------------------4.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di Karangasem, Provinsi Bali adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;-------------------------------------------------------------------------------------6.

Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Ampdengan Register Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Amp pada tanggal 21 Februari2017, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistri yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindudan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di karangasengasem, ProvinsiBali :.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001 adalah sah ; 3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 4.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun2001 adalah sah ;3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.

dikabulkan maka Penggugatharuslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepadaTergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusanini;Mengingat, UndangUndang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;MENGADILI :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.24.osMenyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum

Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tahun 2001 adalah sah ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tahun 2001 adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepadaKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untukmendaftarkan

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah sah;4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah putus karena perceraian;5.

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksisaksi di bawah sumpahdipersidangan ;Setelah melihat suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O1Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawahRegister Nomor : 261/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 02 Oktober 2014, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinanmenurut hukum

Adat atau agama Hindu, di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 10 Maret 2007 adalah sah dan putus karena perceraian;Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, makaPenggugat mohon kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agarmemanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidanganpada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untukmemeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah sah;3 Menyatakan

hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah putus karenaperceraian;4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lakilaki, lahir diSingaraja pada tanggal 16 Maret 2008 dimana anak tersebut tetap berada alamasuhan dan tanggungjawab Penggugat dengan tidak menurup kesempatan kepadaTergugat untuk bertemu

Adat dan Agama Hindu diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah sah;4 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Maret 2007 adalah putus karenaperceraian;5 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lakilaki, lahir diSingaraja pada tanggal 16 Maret 2008 dimana anak tersebut tetap berada

gugatan Penggugat sebagian;

adat yang hidup dan berkembang di Negeri Lahema serta melawan hukum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 14 Maret 1994 di dihadapan pemuka

agama Hindu yang bernama Mangku I Nengah Sujati sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 973/CS/2011 , tertanggal 02 Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistri yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum AgamaHindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 14 Maret 1994 di dihadapanpemuka agama Hindu yang bernama Mangku Nengah Sujati sebagaimanatercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 973/CS/2011 , tertanggal02 Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karangasem, Provinsi Bali :2.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 14 Maret 1994 di dihadapanpemuka agama Hindu yang bernama Mangku Nengah Sujati sebagaimanatercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 973/CS/2011 , tertanggal02 Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;3.

adat Balipada tanggal 14 Maret 1994 bertempat di rumah Penggugat di Br.

Saksi ;Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Padt.G/2018/PN.Amp Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih adahubungan keluarga,Penggugat adalah ayah kandung dari saksi danTergugat adalah ibu kandung saksi; Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungandengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugatdan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan hukum adat

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 14 Maret 1994 di dihadapanpemuka agama Hindu yang bernama Mangku Nengah Sujati sebagaimanatercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 973/CS/2011 , tertanggal 02Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;4.

DALAM KONPENSI : 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2002, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, nomor : 01/ WNA/ Camp.I/ 2003, adalah sah;3.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; II.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan AgamaHindu pada tanggal 26 Desember 2002, dan telah dicatatkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari2003, Nomor : 01/ WNA/ Camp.I/ 2003, dinyatakan putus karenaperceraian ;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali danAgama Hindu pada tanggal 26 Desember 2002, dan telahdicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulelengpada tanggal 13 Januari 2003, nomor : 01/ WNA/ Camp./2003, adalah sah ;3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Il. DALAM REKONPENSI :1.

Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pimpinan Adat Rumpun Heisay memiliki Legal Standing dan kapasitas adat dalam wilayah Rumpun Heisay dan Pengetahuan, tindakan dan pernyataan adatnya merupakan hukum adat yang hidup dan diakui oleh negara sebagai Hukum Positif di negara ini;3.

Menyatakan pengangkatan diri sendiri oleh TERGUGAT III dan atau TERGUGAT IV sebagai Ondoafi wanita adalah perbuatan melawan hukum adat dan hukum adat Heisay tidak mengenal kepemimpinan adat oleh wanita;6. Menyatakan Putusan DASS Cq. Badan Peradilan Adat sebagai TERGUGAT V tanggal 6 Mei 2021 Nomor Perkara: 836/PRASS/V/2021 terhadap obyek sengketa adalah sebagai Putusan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian akta yang otentik;7.

Menyatakan seluruh produk hukum ataupun akta pembuktian yang mengatasnamakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV bukan merupakan akta pembuktian yang otentik dikarenakan tidak memiliki Legal Standing dan kapasitas adat untuk menerbitkannya, dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut tidak memiliki Legal Standing dalam hukum adat guna mewakili adat rumpun Heisay dalam melepaskan tanah adat;11.

Menyatakan matarumah/keturunan Pattikayhatu/Pattijawaello adalah matarumah/keturunan Parentah yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Titawaai berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang berlaku di Negeri Titawaai ;3.

Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai yaitu No. 01 Tahun 2009, tentang penetapan matarumah/keturunan Hehanussa dari Soa Peleria dan matarumah/keturunan Hitidjahubessy dari Soa Peleria adalah batal atau tidak sah karena bertentangan dengan hukum Adat Istiadat dan kebiasaan Negeri Titawaai ;4. Menyatakan Penetapan Tergugat VI oleh Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah adalah batal atau tidak sah ;5.

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, IH, III, IV, V danTergugat VI, substansi permasalahannya Penggugat in casuPATTIKAYHATU/ PATTIJAWAELLO meminta untuk ditetapkansebagai Mata Rumah Parentah adalah merupakan dan termasuksengketa dibidang hukum adat yang kewenangan penyelesaiannyaberada pada SANIRI NEGERI TITAWAAIT atau DEWAN ADATyang dibentuk sesuai kewenangan HUKUM ADAT, bukan beradapada kewenangan PENGADILAN dalam hal ini PENGADILAN NEGERI AMBON;Bahwa berkaitan dengan rumusan Pasal 64 tersebut

Adat Negeri Titawaai, Penggugat incasu Prof.

Adat Negeri Titawaai maka diNegeri Titawaai sejak moyang hingga saat ini dan berdasarkan hak asal usul,Adat Istiadat Turun Temurun, Budaya Hukum Adat Negeri Titawaai,Matarumah Parentah adalah Marga Hehanussa dari Soa Pelaria dan MargaHitijahubessy dari Soa Pelaria ;160Menbimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4b.

Namun sebagai dasar dikembalikannya haksebagai Kepala Pemerintah Negeri (Raja) berdasarkan hak asal usul, adat istiadatdan hukum adat, yaitu pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD NRI1945, sebagaimana penjabarannya dalam UndangUndang Nomor : 32 Tahun2004 jo. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14 Tahun 2005 tentangPenetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat DalamWilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, Jo.