Ditemukan 159854 data
1.ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
2.ADI, SH
3.RAHMAT ISLAMI, SH
4.NAURAH TANJUNG SARI, SH
5.PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
Terdakwa:
NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
15 — 8
Terbanding/Terdakwa : IVAN VALENTINO
107 — 34
Terbanding/Terdakwa : LAI FAB JUN ALIAS AJUN
92 — 22
;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
(g)). ; Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 BAB II ProsesPengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa HurufA.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakanbahwa Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkanpersyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukanatau pengalaman tertentu.
Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
(g)). ; Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB IIProses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/JasaHuruf A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k)dinyatakan bahwa Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapatditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialisyang diperlukan atau pengalaman tertentu.
Pasal 55 ayat (1) Ke1Jo. 64 Ayat (1) KUHP , Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 197 KUHAPserta Pasalpasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 32/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK.
Terbanding/Terdakwa : NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
21 — 8
KEPOLISIAN SEKTOR GURAH
Terdakwa:
SUYATMI
47 — 10
Terbanding/Terdakwa : MALANTE BACO alias GUNTUR
53 — 19
Terbanding/Terdakwa : IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
48 — 24
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HAKIM
30 — 16
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUNGGUL SIRAIT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; L. LIFKOI VANTAR, SH, Dkk
1.P. PERMANA T., SH.
2.ANDRI S, SH
3.AGUS K., SH.
4.Rudolf V, SH
5.PRIYO W., SH.
6.MARLY DANIEL, SH.
7.RIANIULY N, SH
8.EMANUEL YOGI BUDI, SH
Terdakwa:
HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
426 — 295
KEPOLISIAN RESORT KEDIRI
Terdakwa:
DIAMAN Bin Alm. KUSMADI
29 — 3
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
139 — 106
Thamrin Jakarta Pusat atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Makar,dengan maksud, untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, ataumeniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB didaerah Palmerah, terdakwa Hermawan Susanto diajak oleh saksi Rianuntuk mengikuti demonstrasi
ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporanHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKIdari pihak pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019tentang pemilinan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebutterdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah SholatJumat;Bahwa Terdakwa tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN
ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
JOKO WIDODOatau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : "DARI POSO NIH, SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITAPENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH... kemudian saksi INA YUNIARTImendukung pernyataan terdakwa dengan mengatakan INSYA ALLAH....ALLAHU AKBAR? ;Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap PresidenRepublik Indonesia Ir. H.
KEPOLISIAN SEKTOR GURAH
Terdakwa:
EDY HASMIYANTO
31 — 7
249 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHDI VS PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa yang jadi obyek permohonan keberatan dalam permohonankeberatan aquo ialah Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran Vtentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, BagianRomawi pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar UdaraHalaman 4 dari 67 halaman.
Disamping itu, obyek permohonan keberatan aquo memiliki sifat yangmengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentukdan/atau ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (yang merupakanlembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkandalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77;.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota(2) Kekuatan hukum peraturan perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;7.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dilihat terlebihdahulu Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Pulau JawaBali, yang mana telahmenetapkan zonazona rawan bencana alam geologi besertaketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengankarakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalianHalaman 17 dari 67 halaman.
Bangun di tempat yangzonanya hijau, paparnya (bukti P14);23) Bahwa dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo, sebagai kepalapemerintahan Negara Republik Indonesia pun juga sudah sangatpaham betul tentang resiko yang akan muncul manakalapembangunan dilakukan di kKawasan rawan bencana.
105 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMIRIL MUKMININ VS PRESIDEN RI;
171 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
181 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
276 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
SABELA GAYO VS PRESIDEN RI;
371 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMALUDDIN HARAHAP vs PRESIDEN RI;
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 36 P/HUM/2020isi dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru isisubstansinya sama dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu terkaitkenaikan iuran BPJS Kesehatan hal ini bisa dilinat dalam ketentuanPasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat(7), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;8.
Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai /ega/standing terhadap pengujian Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;C.
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentangPerubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018Halaman 21 dari 93 halaman.
Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabutPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke duaatas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor130);5.
Peraturan Presiden; f. Peraturan DaerahProvinsi; dan g.