Ditemukan 159854 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penghinaan presiden Pengangkatan presiden Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
2.ADI, SH
3.RAHMAT ISLAMI, SH
4.NAURAH TANJUNG SARI, SH
5.PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
Terdakwa:
NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
15 — 8
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 225/PID/2019/PT DKI
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IVAN VALENTINO
107 — 34
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 71/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 14 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SALOMO SAING, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : LAI FAB JUN ALIAS AJUN
92 — 22
  • ;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
    (g)). ; Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 BAB II ProsesPengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa HurufA.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakanbahwa Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkanpersyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukanatau pengalaman tertentu.
    Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
    (g)). ; Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB IIProses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/JasaHuruf A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k)dinyatakan bahwa Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapatditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialisyang diperlukan atau pengalaman tertentu.
    Pasal 55 ayat (1) Ke1Jo. 64 Ayat (1) KUHP , Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 197 KUHAPserta Pasalpasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 32/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 462/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum IV : NAURAH TANJUNG SARI, SH
Terbanding/Terdakwa : NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
21 — 8
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 21-02-2020 — Putus : 21-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 89/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 21 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN SEKTOR GURAH
Terdakwa:
SUYATMI
47 — 10
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 26-05-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 45/PID/2014/PT JAP
Tanggal 3 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK DWY PRASETIO, SH
Terbanding/Terdakwa : MALANTE BACO alias GUNTUR
53 — 19
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-02-2024 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 253/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 5 Maret 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : NOVAN BASUKI ARIANTO, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
48 — 24
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 07-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HAKIM
30 — 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502K/TUN/2005
Tanggal 22 Januari 2008 — TUNGGUL SIRAIT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; L. LIFKOI VANTAR, SH, Dkk
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNGGUL SIRAIT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; L. LIFKOI VANTAR, SH, Dkk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 21-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.P. PERMANA T., SH.
2.ANDRI S, SH
3.AGUS K., SH.
4.Rudolf V, SH
5.PRIYO W., SH.
6.MARLY DANIEL, SH.
7.RIANIULY N, SH
8.EMANUEL YOGI BUDI, SH
Terdakwa:
HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
426 — 295
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 530/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 18 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN RESORT KEDIRI
Terdakwa:
DIAMAN Bin Alm. KUSMADI
29 — 3
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 180/PID/2020/PT DKI
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : P. PERMANA T., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
139 — 106
  • Thamrin Jakarta Pusat atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Makar,dengan maksud, untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, ataumeniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB didaerah Palmerah, terdakwa Hermawan Susanto diajak oleh saksi Rianuntuk mengikuti demonstrasi
    ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporanHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKIdari pihak pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019tentang pemilinan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebutterdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah SholatJumat;Bahwa Terdakwa tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN
    ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
    tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
    JOKO WIDODOatau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : "DARI POSO NIH, SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITAPENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH... kemudian saksi INA YUNIARTImendukung pernyataan terdakwa dengan mengatakan INSYA ALLAH....ALLAHU AKBAR? ;Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap PresidenRepublik Indonesia Ir. H.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 20-03-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 228/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 20 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN SEKTOR GURAH
Terdakwa:
EDY HASMIYANTO
31 — 7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — MUHDI VS PRESIDEN RI;
249 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHDI VS PRESIDEN RI;
    Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa yang jadi obyek permohonan keberatan dalam permohonankeberatan aquo ialah Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran Vtentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, BagianRomawi pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar UdaraHalaman 4 dari 67 halaman.
    Disamping itu, obyek permohonan keberatan aquo memiliki sifat yangmengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentukdan/atau ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (yang merupakanlembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkandalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77;.
    Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota(2) Kekuatan hukum peraturan perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;7.
    Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dilihat terlebihdahulu Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Pulau JawaBali, yang mana telahmenetapkan zonazona rawan bencana alam geologi besertaketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengankarakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalianHalaman 17 dari 67 halaman.
    Bangun di tempat yangzonanya hijau, paparnya (bukti P14);23) Bahwa dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo, sebagai kepalapemerintahan Negara Republik Indonesia pun juga sudah sangatpaham betul tentang resiko yang akan muncul manakalapembangunan dilakukan di kKawasan rawan bencana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-10-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 02-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2021
Tanggal 23 Desember 2021 — AMIRIL MUKMININ VS PRESIDEN RI;
105 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMIRIL MUKMININ VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
171 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
181 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — SABELA GAYO VS PRESIDEN RI;
276 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SABELA GAYO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2019
Tanggal 25 April 2019 — KAMALUDDIN HARAHAP vs PRESIDEN RI;
371 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMALUDDIN HARAHAP vs PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
    Putusan Nomor 36 P/HUM/2020isi dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru isisubstansinya sama dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu terkaitkenaikan iuran BPJS Kesehatan hal ini bisa dilinat dalam ketentuanPasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat(7), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;8.
    Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai /ega/standing terhadap pengujian Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;C.
    Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentangPerubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018Halaman 21 dari 93 halaman.
    Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabutPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke duaatas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor130);5.
    Peraturan Presiden; f. Peraturan DaerahProvinsi; dan g.