Ditemukan 160098 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penghinaan presiden Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pengangkatan presiden
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-02-2024 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 253/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 5 Maret 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : NOVAN BASUKI ARIANTO, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
42 — 21
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 134/PID/2019/PT SMG
Tanggal 18 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti SUPARNO Alm. Diwakili Oleh : PUTRI FESMY PUSPITASAR, SH.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL, S.H.
104 — 44
  • Uno Pasangan Calon PresidenWakil Presiden Republik IndonesiaPeriode 20192024 Tingkat Kabupaten Purworejo, pada hari Minggu tanggal3 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaktidaknya masih dalambulan Februari 2019 atau setidaktidaknya dalam tahun 2019 bertempat dilapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip KabupatenPurworejo atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili,sebagai pelaksana, peserta
    Uno CalonPresiden Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 20192024 TingkatKabupaten Purworejo sebagaimana Surat Keputusan Badan PemenanganPrabowo SubiyantoSandiaga S. Uno Tingkat Provinsi Jawa Tengah Nomor :010/ Kpts/ BPPPS/ Jateng/ IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentangBadan Pemenangan Prabowo SubiyantoSandiaga S.
    Uno Calon PresidenWakil Presiden Republik Indonesia Periode 20192024 Tingkat KabupatenPurworejo;Bahwa Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm)SUPARNO MD telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRDKabupaten Purworejo Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimanaKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ 1IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentangPenetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan
    Umum Tahun 2019;Bahwa pada awal bulan Januari 2019 bertempat di Balai Jannah BaledonoKecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo beberapa orang relawan antaralain saksi PUSPITA OKTAVIANI dan saksi SULISTYO SETYOWATI telahmenghadiri rapat pembentukan kepengurusan Relawan EmakemakKoppasandi dan selanjutnya membahas cara untuk memperkenalkan danmensosialisasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02PrabowoSandi;Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 di rumah saksi SULISTYOSETYOWATI yang
    Uno CalonPresidenWakil Presiden Republik Indonesia Periode 20192024 TingkatKabupaten Purworejo.Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo.Halaman 6 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMG 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4(empat) Nomor : 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentangpenyerahaan kendaraan dinas roda 4 (empat) nomor polisi AA 8 C toyotaVenturer 2.0 A/T tahun 2017.Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melaluiSaksi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 16-02-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
NOVAN BASUKI ARIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
55 — 55
  • Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H.
  • 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4

    • Dirampas untuk dimusnahkan;

    1. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
    2. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2024;
    3. Formulir Model kampanye pemilu presiden
    dan wakil presiden Nomor urut 2 (H.
    Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabuming raka) yang telah di sampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023;
  • Formulir Model kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah di sampaikan kepada KPU kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023;

    • Dikembalikan kepada saksi MOEH. ARIEF;

    1. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . IDA AGUSTIANA alamat Dsn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502K/TUN/2005
Tanggal 22 Januari 2008 — TUNGGUL SIRAIT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; L. LIFKOI VANTAR, SH, Dkk
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNGGUL SIRAIT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; L. LIFKOI VANTAR, SH, Dkk
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 07-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HAKIM
28 — 15
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
278 — 50
  • dan Wakil Presiden adalah 1.149.609 (satujuta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan) lembar ituditambah 1000 (seribu) lembar.
    sebanyak 53 orang, karena surat suara Presiden danwakil Presiden kurang 121 dari jumlah DPT 270 sehingga warga yangsudah mendaftar sebanyak 53 orang tidak mau melakukan pemungutansuara tanpa lengkap 5 (lima) surat suara yaitu Surat Suara Presiden danwakil Presiden serta Pileg;Bahwa Saksi tahu ada juga TPS yang kurang Surat suara di TPS lain;Bahwa kurangnya surat suara tersebut selaku Ketua KPPS yangi laporsecara lisan dan Via HP dengan PPS;Bahwa sesuai saran dari PPS menyarankan untuk menunggu instruksidari
    yaitu ada suratsuara yang kurang di TPS 007 Kel.Sungai Buah Yaitu Surat SuaraPresiden / Wakil Presiden sebanyak 93 Lembar dengan Rincian, JumlahDPT TPS 007 Kel.Sungai Buah : 254 Orang, Jumlah surat suaraPresiden / Wakil Presiden yang diterima : 161 Lembar, Kurang Suratsuara Presiden / Wakil Presiden : 93 Lembar;Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Pig20.Bahwa surat suara yang kurang yaitu surat suara pilpres sebanyak 93Lembar Surat Suara;Bahwa proses pelaksanaan di TPS 007 diawali
    Provinsi/Kabupaten/Kota, (g) masakampanye Pemilu, (h) masatenang, (i) pbemungutan dan penghitungan suaraj) penetapan hasil Pemiludan (k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sertaanggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
    Akan tetapiwalaupun surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terjadikekurangan, ada beberapa TPS yang masih melakukan pemungutansuara untuk pemilihan Legislatif saja.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pwr
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
MASRURI ABDUL, S.H.
Terdakwa:
ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti SUPARNO Alm.
131 — 33
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus
Register : 25-04-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIBOLGA Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg
Tanggal 6 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.FAHRI RAHMADHANI, S.H., M.H
2.AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.
Terdakwa:
1.TRIWONO GAJAH
2.SULASTRI NOVALINA SIREGAR
3.RUDI KARDO LASE
4.NUNUT SUPRIYANTO SIMAMORA
5.BIKSO HUTAURUK
6.DONI HALOMOAN SITUMORANG
7.ABWAN SIMANUNGKALIT
21 — 13
  • Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan
Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
Dikembalikan kepada Wahid Pasaribu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- 2 (dua) lembar asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
>
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 2 (dua) lembar Asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 26-05-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 45/PID/2014/PT JAP
Tanggal 3 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK DWY PRASETIO, SH
Terbanding/Terdakwa : MALANTE BACO alias GUNTUR
45 — 12
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 530/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 18 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN RESORT KEDIRI
Terdakwa:
DIAMAN Bin Alm. KUSMADI
26 — 3
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 21-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.P. PERMANA T., SH.
2.ANDRI S, SH
3.AGUS K., SH.
4.Rudolf V, SH
5.PRIYO W., SH.
6.MARLY DANIEL, SH.
7.RIANIULY N, SH
8.EMANUEL YOGI BUDI, SH
Terdakwa:
HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
414 — 295
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 20-03-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 228/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 20 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN SEKTOR GURAH
Terdakwa:
EDY HASMIYANTO
30 — 7
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 180/PID/2020/PT DKI
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : P. PERMANA T., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HERMAWAN SUSANTO als WAWAN
133 — 103
  • Thamrin Jakarta Pusat atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Makar,dengan maksud, untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, ataumeniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB didaerah Palmerah, terdakwa Hermawan Susanto diajak oleh saksi Rianuntuk mengikuti demonstrasi
    ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporanHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKIdari pihak pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019tentang pemilinan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebutterdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah SholatJumat;Bahwa Terdakwa tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN
    ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
    tidak memiliki buktibukti tentang adanya kecuranganPemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkanmelalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihatceramah video di www.youtube.com diantaranya adalah :> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Kritik keras Presiden Jokowidan Pemerintah> Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul Terangterangan BerdoaDihadapan Jokowi.> Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul Babe Haikal HasanAjak Perang?.
    JOKO WIDODOatau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : "DARI POSO NIH, SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAPPENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITAPENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH... kemudian saksi INA YUNIARTImendukung pernyataan terdakwa dengan mengatakan INSYA ALLAH....ALLAHU AKBAR? ;Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap PresidenRepublik Indonesia Ir. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — MUHDI VS PRESIDEN RI;
243 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHDI VS PRESIDEN RI;
    Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa yang jadi obyek permohonan keberatan dalam permohonankeberatan aquo ialah Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) lampiran Vtentang Bandar Udara sebagai simpul Transportasi Udara Nasional, BagianRomawi pengumpul primer angka 9 sepanjang mengenai Bandar UdaraHalaman 4 dari 67 halaman.
    Disamping itu, obyek permohonan keberatan aquo memiliki sifat yangmengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentukdan/atau ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (yang merupakanlembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkandalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77;.
    Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota(2) Kekuatan hukum peraturan perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;7.
    Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dilihat terlebihdahulu Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Pulau JawaBali, yang mana telahmenetapkan zonazona rawan bencana alam geologi besertaketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengankarakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalianHalaman 17 dari 67 halaman.
    Bangun di tempat yangzonanya hijau, paparnya (bukti P14);23) Bahwa dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo, sebagai kepalapemerintahan Negara Republik Indonesia pun juga sudah sangatpaham betul tentang resiko yang akan muncul manakalapembangunan dilakukan di kKawasan rawan bencana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2019
Tanggal 25 April 2019 — KAMALUDDIN HARAHAP vs PRESIDEN RI;
360 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMALUDDIN HARAHAP vs PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
174 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — SABELA GAYO VS PRESIDEN RI;
262 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SABELA GAYO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-10-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 02-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2021
Tanggal 23 Desember 2021 — AMIRIL MUKMININ VS PRESIDEN RI;
98 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMIRIL MUKMININ VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
161 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTON ANDRIYANTO VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1641 — 1580 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
    Ayat (4) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertaipenjelasan mengenai alasan perlunya disusun PeraturanPemerintah;7.
    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perudangundangan;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undangundang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,Halaman 20 dari 141 halaman.
    Dengan membaca dan memerhatikan Konsiderans menimbangPeraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini tampak bahwaKonsiderans ini secara substansi merupakan Konsiderans untukinsttumen hukum setingkat undangundang, sementaraKonsiderans menimbang Undangundang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, yang beberapa ketentuan pasalnyadilaksanakan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012,tidaklah memuat Konsiderans seluas Konsiderans dalamPeraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini.3.
    Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 99Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentangSyarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyarakatan tidak dapat memuattambahan Konsiderans dan tambahan persyaratantertentu. untuk pemberian remisi, asimilasi, danpembebasan bersyarat.Halaman 71 dari 141 halaman.
    Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan (Pasal 5, Pasal 6,dan Pasal 7);c.