ada kemudian diberi AIR RAKSA untuk menyatukan biji emasnya kemudiandisimpan dalam kantong plastik bening dan yang melakukan hal tersebut adalah saksiSUPRIYONO Als JUPRI Bin BASIRAN dan saksi SUPRIYONO Als JUPRI Bin BASIRANkarena yang lain tidak bisa, sistem pembagian terdakwa MAMLUK AL HARIS Als HARIS,terdakwa MUHAMMAD MUSAHIRIN Als HIRIN, terdakwa ABDUL MUHIT AlsMUHIT Bin ZUMARIN (Alm), terdakwa NURSODIK Als SODIK Bin MAHMUDI denganpara pekerja yaitu pekerja 40% (empat puluh persen), pekerja tambang

TAMBANG DAMAI;

Kav. 4042, Jakarta12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2434/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 30 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG

DAMAI, beralamat di Jalan Alaydrus, Nomor82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta,yang diwakili oleh Insinyur Hiu Kirtiadi, jabatan Wakil DirekturUtama PT Tambang Damai:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

27 Februari 2017;Menimbang, bahwa amarPut.109367.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding Penerbitan NomorKEP00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal 6 Juli 2015, atasnama PT Tambang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal6 Juli 2015, atas nama PT Tambang Damai, NPWP01.614.652.4029.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

TAMBANG DAMAI;

4042, Jakarta12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1507/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 26 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG

TIMAH, beralamat di Jalan JenderalSudirman, Nomor 51, Taman Sari, Pangkalpinang 33121,yang diwakili oleh Emil Ermindra, jabatan Direktur KeuanganPT Tambang Timah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90161/PP/M.XVIB

Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00169/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 21April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00014/407/13/051/15 tanggal 25 Februari 2015, atasnama PT Tambang

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90161/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00169/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 21April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00014/407/13/051/15 tanggal 25 Februari 2015, atasnama PT Tambang

Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00014/407/13/051/15 tanggal 25 Februari2015, atas nama PT Tambang Timah, NPWP01.628.269.1051.000, beralamat di Jalan Jenderal SudirmanNomor 51, Taman Sari, Pangkalpinang 33121, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Tegalcangkring, Kec Mendoyo, Kab Jembrana, dimana terdakwatelah melakukan usaha tambang tanpa ijin ;Bahwa adapun sarana yang terdakwa pergunakan dalam melakukanpenambangan diantaranya, 2 (dua) buah skop tangan, dan 1 (satu) unittruk engkel Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning DK 8728 WAHalaman 22 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Ngamerupakan kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkutmaterial pasir batu, 2 buah sekop merupakan alat yang tersangkagunakan untuk menaikkan pasir batu

Menyatakan PENGGUGAT berhak atas IUP Eksplorasi dengan Komoditas Tambang Bijih Besi dengan wilayah/Lokasi Usaha Pertambangan di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh dan Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, Kode Wilayah 02.07-05.05.TD, Luas 351, 4 Ha selama 8 (delapan) tahun semenjak 8 Januari 2007 sampai dengan 7 Januari 2015 ;-- 4.

Menyatakan PENGGUGAT dijamin dan berhak atas IUP Operasi Produksi Komoditas Tambang Bijih Besi dengan Lokasi Usaha Pertambangan di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh dan Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, Kode Wilayah 02.07-05.05.TD, Luas 351, 4 Ha ;- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.371.000,00 ( lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

tentang Pertambangan Mineral danBatubara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikanPENGGUGAT;Bahwa dalam melaksanakan IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah mendapat persetujuandari pemegang hak atas tanah, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 135UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara PENGGUGAT berhak atas IUP Eksplorasi denganKomoditas Tambang

(delapan) tahun semenjak 8 Januari 2009 sampai dengan 7 Januari 2017;Bahwa Pasal 46 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara menyatakan: Setiap pemegang /IUP Eksplorasi dijaminuntukmemperoleh JIUP Operasi Produksi sebagai kelanjutankegiatan usahapertambangannya,Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara tersebut, maka secara hukum PENGGUGATdijamin dan berhak atas IUP Operasi Produksi Komoditas Tambang

Menyatakan PENGGUGAT dijamin dan berhak atas IUP Operasi ProduksiKomoditas Tambang Bijin Besi dengan Lokasi Usaha Pertambangan di NagariTanjung Barulak dan Ill Koto, Kecamatan Batipuh dan Rambatan, Kabupaten TanahDatar, Propinsi Sumatera Barat, Kode Wilayah 02.0705.05.TD, Luas 351, 4 Ha;Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bsk5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau: bila Pengadilan Negeri Batusangkar cq.

Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon kepada majelis hakim untukmenjatuhkan putusan : Menyatakan Penggugat berhak atas IUP Eksplorasidengan Komoditas Tambang Bijin Besi dengan wilayah/lokasi UsahaPertambangan di Nagari Tanjung Barulak dan Ill Koto, Kecamatan Batipuh danRambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera barat, Kode Wilayah02.0705.05.TD, Luas 351,4 Ha selama 8 (delapan) tahun semenjak 8 Januari2009 sampai dengan 7 Januari 2017.

Menyatakan PENGGUGAT dijamin dan berhak atas IUP Operasi ProduksiKomoditas Tambang Bijin Besi dengan Lokasi Usaha Pertambangan di NagariTanjung Barulak, Kecamatan Batipuh dan Nagari Ill Koto, Kecamatan Rambatan,Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, Kode Wilayah 02.0705.05.TD, Luas 351, 4 Ha ;5.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3366/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat sesuaikeputusan di Desa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara,yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit mesin tambang emas merk Yintian 22 HP- 1(satu) Unit Keongan merek Jaya makmurKesemuanya Dirampas untuk Negara- 1 (satu) batang paralon warna putih ukuran 10 inci panjang 1 meter- 1 (satu) batang slang Spiral warna biru panjang panjang 1 meter- 1 (satu) lembar Karpet warna hijau.- 2 (dua) buah cangkul- 1(satu) bilah parang yang tangkainya dari bakaran plastikKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.6.

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit mesin tambang emas merk Yintian 22 HP 1(satu) Unit Keongan merek Jaya makmurKesemuanya Dirampas untuk Negara 1 (satu) batang paralon warna putih ukuran 10 inci panjang + 1meter 1 (Satu) batang slang Spiral warna biru panjang panjang + 1 meter 1 (Satu) lembar Karpet warna hijau. 2 (dua) buah cangkul 1(satu) bilah parang yang tangkainya dari bakaran plastikKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.4.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3365/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat sesuaikeputusan di Desa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara,yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.

A2/ 2014, tanggal 19 Juni 2014L;Bahwa ahli mengetahui tentang peraturan perundangundangan di bidang pertambangan,diantaranya UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;e Bahwa kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

, yang manaterhadap kegiatan menampung dan mengangkut komoditas tambangtermasuk dalam rangkaian kegiatan pertambangan sebagaimana yangtercantum di dalam undangundang Nomor 04 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, dan terhadap rangkaian kegiatanpertambangan harus disertai dengan perizinan mulai dari awal hinggaakhir;e Bahwa zirkon merupakan salah satu komoditas tambang yang termasukdalam golongan mineral bukan logam (non logam);e Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang harus dimiliki oleh

tidakdilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan baik itu Izin UsahaPertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut tidak.dibenarkan karena bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dapatdikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang Undang RI Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara dan kegiatan terdakwa SADIMIN Bin SALEHAN ALI yangmelakukan menampung dan mengangkut komoditas tambang

sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur initelah terpenuhi menurut hukum;Unsur 2. melakukan usaha penambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana ketentuanPasal 1 butir6 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalahadalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit PLM Sinar Baru 1 (satu)lembar Pas Kecil 1(satu) lembar sertifikat kesempurnaan, 1(satu) unitmesin dan selang penyedot pasir dan 8 (delapan) M3 pasir hasil tambang(dilelang seharga Rp150.000,00) dijadikan barang bukti perkara MOH.AMIN Bin SAHRUDIN;5.

JAIHARIYANTO BIN AMSAH dengan dikurangi biayabiaya lain;Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang buktiberupa 1 (satu) unit PLM.SINAR BARU, 1 (satu) unit mesin dan selangpenyedot pasir, 3 (tiga) M3 pasir hasil tambang, 1 (satu) lembar Pas kecil dan1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan;Bahwa dari hasil interogasi bahwa mereka terdakwa melakukankegiatan mengambil pasir tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yangberwenang;Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdampak negatif

ataumenduduki kawasan hutan secara tidak sah, adapun perbuatannya tersebutdilakukannya dengan Caracara sebagaiberikut : 27229 222 ono nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnne Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa mendapatkan informasi dariseseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa yang memberitahukan jikadi Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timurtepatnya di Kilometer 48 di kawasan hutan lindung Taman Nasional AkatajaweLolobata terdapat lahan tambang

setidaktidaknya pada waktuwaktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutanlindung Taman Nasional Akatajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar Kilometer 48 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten HalmaheraTimur setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi ataueksploitasi bahan tambang

di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri, adapunperbuatannya tersebut dilakukannya dengan Caracara sebagaie Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa mendapatkan informasi dariseseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa yang memberitahukan jikadi Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timurtepatnya di Kilometer 48 di kawasan hutan lindung Taman Nasional AkatajaweLolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebutdan ditempat tersebut

berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, adapunperbuatannya tersebut dilakukannya dengan Caracara sebagaiberikut :10e Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa mendapatkan informasi dariseseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa yang memberitahukan jikadi Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timurtepatnya di Kilometer 48 di kawasan hutan lindung Taman Nasional AkatajaweLolobata terdapat lahan tambang

terikat hubungan pekerjaan denganterdakwa; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah penambangan liar didalamhutan lindung yang dilakukan olehterdakwa j 22222 22 onan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Bahwa setahu saksi terdakwa ANDARIAS PANTORAENG Alias MINGGUS melakukanaktifitas penambangan liar dalam hutan lindung tepatnya bertempat di DesaMaratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur padatanggal 02 November 2012; e Bahwa di Kabupaten Halmahera Timur terdapat daerah tambang

PAK NO ;Tempat lahir : Sleman ;Umur/Tanggal lahir :48 Tahun/ 05 Juni 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kelurahan Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Propinsi JawaTengah ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh Tambang ;Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;Terdakwa MARTONO Pgl. PAK NO ditangkap pada tanggal 19 April 2013berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 April 2013 Nomor : Sp.Kap/08/IV/2013/Reskrim ;Terdakwa MARTONO Pgl.

(dua ratusempat ribu rupiah), sisa dari potongan tersebut 83 % (delapan puluh tiga persen) yaitu sebesarRp 996.000, (sembilan ratus embilan puluh enam ribu rupiah) kemudian dibagi dua, Pg Dikinmendapatkan 41,5 % (empat puluh satu koma lima persen) yaitu sebesar Rp 498.000, (empatratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) selaku pemilik dari alatalat tambang tersebut danselaku orang yang menyuruh terdakwa bersamasama dengan temantemannya menambangemas tanpa izin, kemudian terdakwa bersamadengan temantemannya

penambangantersebut yaitu : 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tian li, 1 (satu) unit katu(keong), 2 (dua) buah dulang plastik, 2 (dua) buah karpet warna biru, 1 (satu)batang paralon warna putih ukuran 4 inci panjang lebih kurang 1 m (satu meter)yang diujungnya terdapat spiral warna biru panjang lebih kurang 60 cm (enampuluh centimeter), 1 (satu) buah cangkul yang tangkainya terbuat dari kayu, 1(satu) buah kampak yang tangkainya terbuat dari kayu ;e Bahwa akinbat penambangan tersebut tanah bekas tambang

Dikin ;Bahwa hasil emas yang didapat belum ada pembagian ;e Bahwa berdasarkan alatlaat yang terdakwa dan kawankawannya gunakan dan tujuan usaha tersebut adalah emas,maka izin yang harus dimiliki untuk itu) adalah IzinPertambangan Rakyat (IPR) ;Bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada izin pertambangan emas yangdikeluarkan, sehingga penambangan emas yang terdakwa lakukan tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang ;e Bahwa akibat penambangan tersebut tanah bekas tambang tidak dapatdigunakan

Dikin ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah dilandasi adanya perjanjiandiantara terdakwa selaku salah seorang dari pekerja tambang dengan pemodal/pemilikalatalat yang bernama Dikin. Perjanjian ini menunjukan adanya kesamaan niat diantaraterdakwa dengan para pekerja lainnya dan juga dengan pemilik alatalat.

yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, adalah orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengancara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa sebulan sebelumnya para terdakwa telah melakukanpenambangan emas tanpa izin tersebut, dengan cara pertamatama datangke lokasi tambang

, lalu lokasi tambang tersebut dibersihkan dengancangkul, kemudian tanah tersebut disiram dengan air dengan menggunakanalat mesin tembak, lalu tanah tersebut disedot dengan mesin lain hinggamembuat lobang, setelah lobang dibuat sampai kedalaman lebih kurang 2m (dua meter), atau sudah ketemu bebatuan, barulah para terdakwa mulaimenambang emas dengan cara menembak tanah tersebut dengan airdengan menggunakan mesin Merk Tintian, setelah itu tanah tersebut disedotdengan menggunakan Mesin Merk Yintian,

AJl (DPO) dan GONDRONG (DPO) yang kemudianmelarikan diri;Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan sekitar 1 (satu)bulan sebelumtertangkap;Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan caralokasi tambang tersebut dibersihkan dengan cangkul, kemudian tanahtersebut disiram dengan air dengan menggunakan alat mesin tembak,lalu tanah tersebut disedot dengan mesin lain hingga membuatlobang, setelah lobang dibuat sampai kedalaman lebih kurang 2 m(dua meter), atau sudah ketemu bebatuan, barulah para

Bahwa benar izin yang harus dilengkapi oleh para penambang adalahIzin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan setelah ditetapkannyaWilayah Pertambangan Rakyat (WPR); penambang harus mengajukanHalaman ke16 dari 26 halamanpermohonan dilengkapi dengan semua persyaratan administrasiberupa surat permohonan, KTP, komoditas tambang yang dimohon(emas), surat keterangan dari desa atau nagari, NPWP; penambangharuS mengurus persyaratan teknis berupa surat pernyataan yangmenguat paling sedikit mengenai 1.

Yang melakukan usaha penambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 4Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

TAMBANG DAMAI;

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4603/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4603 C/PK/Pjk/2020April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor00018/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008244.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00651/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00018/287/16/051/18 tanggal19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000,beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.