Ditemukan 22521 data
366 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN YANG SEKARANG TELAH BERUBAH MENJADI BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS RAMLI ARUAN;;
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA., 2. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO;;
109 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)., 2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;;
151 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)., II. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN);;
205 — 139
HANDANU; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
152 — 46
Suherman lawan Asnawi dan Aparatur Desa Malapari
Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 9Oktober 2019 dibawah nomor 60/SK/2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;APARATUR DESA MALAPARI, yang berkedudukan di Desa MalapariRT. 11 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.Untuk selanjutnya disebut Sebagai Tergugat Il.Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 09/Pat.G/2019/PN Mbn3.KANTOR BADAN
Bahwa pada tahun 2014 Penggugat membuat Sporadik yang diurusteknis administratifnya olen Aparatur Desa Malapari yang bertujuan agartanah tersebut berkekuatan hukum menjadi tanah hak milik Penggugat..
Bahwa selama tanah tersebut dibeli olen Penggugat yang menguasaidan mengelola tanah tersebut adalah Penggugat dengan bercocoktanam seperti menanam sayursayuran.Bahwa pada tahun 2018 tanah tersebut menjadi Hak Milik Penggugatdibantu oleh Aparatur Desa Malapari yang bernama Taufik dalam prosespengurusan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.
Pada tahun 2018 pihak AparaturDesa (Turut Tergugat) kembali membangun tiang pagar sawahsepanjang kurang lebih 30 meter juga tanpa izin dari Penggugat.Kemudian setelah kejadian tersebut, Penggugat mempertanyakankepada Aparatur Desa terkait proses pembangunan jalan usaha tani dantiang pagar sawah tersebut, namun tidak ada jawaban dan kemudianPenggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, tapi tidakditanggapi oleh pihak Kepolisian..
27 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPUNT MABARA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
322 — 99
ACHMAD ISNAINI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
178 — 79
DIAH SUPRIYATI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
259 — 78
MOHAMMAD YASSER, S.T; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
234 — 99
WAHYUDI, S.H; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
320 — 104
RAMLI ARUAN; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
228 — 53
BAYUWANTO, SST; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
284 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAHYUDI, S.H VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
162 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA VS ELLYA LUSIANA, S.Pd;
PUTUSANNomor 48 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, berkedudukan diJalan MT. Haryono Kav. 5253, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.Drs. Irham Dilmy, M.B.A., Wakil Ketua Komisi Aparatur SipilNegara;. Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum., Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Dr.
Waluyo, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;4. Dr. Made suwandi, M. Soc. Sc., Anggota Komisi AparaturSipil Negara;Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A., Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Sumardi, S.E., M.Si., Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;semuanya kewarganegaraan Indonesia, semuanya beralamatkantor di Jalan MT.
Alasan dan Dasar Gugatan:Adapun dasar dan alasanalasan Para Penggugat menggugat KeputusanTergugat yakni Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1281/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1282/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor BHalaman 8 dari 54 halaman.
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh tentang tujuan, tugas,fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.
SipilNegara, Tergugat (Komisi Aparatur Sipil Negara) berwenang untukmelakukan pengawasan atas pelaksanaan norma dasar, kode etik, kodeperilaku Aparatur Sipil Negara; Bahwa penerbitan rekomendasi a quo oleh Tergugat telah sesuai denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI APARATUR SIPILNEGARA tersebut;
232 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
LBH Kesehatan ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
317 — 458
HENIATUR RUSIDAH; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN.
254 — 79
Stat; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
279 — 152
TONY WIJAYA; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
239 — 118
Biomed; Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).