Ditemukan 22545 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Heniatur rusidah vs badan pertimbangan aparatur sipil negara;; Bayuwanto vs ketua badan pertimbangan aparatur sipil negara;; Handanu vs badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn) Sutarno S.pd vs ketua badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn);; Diah supriyati vs badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn);; Iin suryati S.t vs badan pertimbangan aparatur sipil negara;; Achmad isnaini vs ketua badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn);; Mohammad yasser S.t vs badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn);; Kepegawaian ; tony wijaya vs badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn) Farida chairani S.pd vs ketua badan pertimbangan aparatur sipil negara;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA., 2. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO;;
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA., 2. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/TUN/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN YANG SEKARANG TELAH BERUBAH MENJADI BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS RAMLI ARUAN;;
314 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN YANG SEKARANG TELAH BERUBAH MENJADI BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS RAMLI ARUAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)., II. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN);;
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)., II. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN);;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 3/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2022 — HANDANU; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
195 — 139
  • HANDANU; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mbn
Tanggal 7 April 2020 — Suherman lawan Asnawi dan Aparatur Desa Malapari
137 — 46
  • Suherman lawan Asnawi dan Aparatur Desa Malapari
    Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 9Oktober 2019 dibawah nomor 60/SK/2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;APARATUR DESA MALAPARI, yang berkedudukan di Desa MalapariRT. 11 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.Untuk selanjutnya disebut Sebagai Tergugat Il.Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 09/Pat.G/2019/PN Mbn3.KANTOR BADAN
    Bahwa pada tahun 2014 Penggugat membuat Sporadik yang diurusteknis administratifnya olen Aparatur Desa Malapari yang bertujuan agartanah tersebut berkekuatan hukum menjadi tanah hak milik Penggugat..
    Bahwa selama tanah tersebut dibeli olen Penggugat yang menguasaidan mengelola tanah tersebut adalah Penggugat dengan bercocoktanam seperti menanam sayursayuran.Bahwa pada tahun 2018 tanah tersebut menjadi Hak Milik Penggugatdibantu oleh Aparatur Desa Malapari yang bernama Taufik dalam prosespengurusan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.
    Pada tahun 2018 pihak AparaturDesa (Turut Tergugat) kembali membangun tiang pagar sawahsepanjang kurang lebih 30 meter juga tanpa izin dari Penggugat.Kemudian setelah kejadian tersebut, Penggugat mempertanyakankepada Aparatur Desa terkait proses pembangunan jalan usaha tani dantiang pagar sawah tersebut, namun tidak ada jawaban dan kemudianPenggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, tapi tidakditanggapi oleh pihak Kepolisian..
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-07-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2022 — WAHYUDI, S.H; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
216 — 99
  • WAHYUDI, S.H; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Juli 2022 — DIAH SUPRIYATI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
170 — 79
  • DIAH SUPRIYATI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — DEPUNT MABARA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
22 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPUNT MABARA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 28-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Nopember 2022 — ACHMAD ISNAINI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
291 — 99
  • ACHMAD ISNAINI; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2022 — RAMLI ARUAN; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
302 — 104
  • RAMLI ARUAN; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2022 — Putus : 09-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2022 — MOHAMMAD YASSER, S.T; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
243 — 78
  • MOHAMMAD YASSER, S.T; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 30-01-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 26/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2022 — BAYUWANTO, SST; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
207 — 53
  • BAYUWANTO, SST; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-02-2022 — Putus : 24-05-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 8/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2022 — TONY WIJAYA; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
259 — 152
  • TONY WIJAYA; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — LBH Kesehatan ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
215 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LBH Kesehatan ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/TUN/2023
Tanggal 6 Desember 2023 — WAHYUDI, S.H VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
222 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAHYUDI, S.H VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-01-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Nopember 2022 — Stat; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
225 — 79
  • Stat; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-05-2022 — Putus : 21-09-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 September 2022 — Biomed; Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
233 — 118
  • Biomed; Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA VS ELLYA LUSIANA, S.Pd;
145 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA VS ELLYA LUSIANA, S.Pd;
    PUTUSANNomor 48 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, berkedudukan diJalan MT. Haryono Kav. 5253, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.Drs. Irham Dilmy, M.B.A., Wakil Ketua Komisi Aparatur SipilNegara;. Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum., Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Dr.
    Waluyo, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;4. Dr. Made suwandi, M. Soc. Sc., Anggota Komisi AparaturSipil Negara;Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A., Anggota Komisi Aparatur SipilNegara;Sumardi, S.E., M.Si., Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;semuanya kewarganegaraan Indonesia, semuanya beralamatkantor di Jalan MT.
    Alasan dan Dasar Gugatan:Adapun dasar dan alasanalasan Para Penggugat menggugat KeputusanTergugat yakni Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1281/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1282/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor BHalaman 8 dari 54 halaman.
    Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh tentang tujuan, tugas,fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.
    SipilNegara, Tergugat (Komisi Aparatur Sipil Negara) berwenang untukmelakukan pengawasan atas pelaksanaan norma dasar, kode etik, kodeperilaku Aparatur Sipil Negara; Bahwa penerbitan rekomendasi a quo oleh Tergugat telah sesuai denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI APARATUR SIPILNEGARA tersebut;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
37 — 21
  • RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
    Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas peraturanperundangan apa dan pasal mana yang dilanggar oleh tergugatdalam menerbitkan obyek gugatan.1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telahberdasarkan pada peraturan perundangundangan:a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 31 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata34Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi.b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : PER/05/M.PAN/4/2009, tentang
    Bukti P 38Menimbang,Kebudayaan dan Sekretaris Utama BadanKepegawaian Negara, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Asisten Deputi Koordinasi PenangananPengaduan Masyarakat dan Aparatur KementerianPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi R.I. Nomor : B/ 16 /D.I.PANRB/PL/09/2015, bulan September 2015, HalPermohonan pembatalan SK. Mendikbud No.9.0818/ICI.C3/C.98, a.n.
    Asisten Deputi KoordinasiPenanganan Pengaduan Masyarakat Dan AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
    Menteri Pendidikan Nasional R.I.Koordinator Urusan Administrasi Kantor WilayahDepdiknas Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor :9.0818/ICI.C3/C.98, Oktober 1998, atas namaRifianti, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari a.n Deputi Bidang SDM Aparatur AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
    Asisten Deputi Koordinasi PenangananPengaduan Masyarakat dan Aparatur, sehingga tidak dapat/salahalamat/error in persona apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat;3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-11-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 34/G/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2023 — ,M.Phil; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
453 — 186
  • ,M.Phil; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.