Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut benar, karena Pemohonkurang bertanggung terhadap keluarga, nafkah tidak mencukupi dan apabila dimintaselalu marahmarah; e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon sering melawan kepada Pemohon/tidak patuh pada nasehat Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membantah

Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik

dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

.: 444/Pdt.GS/2018/PN.Smd tersebut telah ditolak gugatan atasobjek sengketa; Bahwa kaitan erat mengenai objek sengketa dalam perkara terdahuludengan perkata ini adalah mengenai hak atas objek sengeketamenjadi tidak jelas ada pada siapa; Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut,akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa penggugattidak berhasil membuktikannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatberalasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :XXXXX:. e Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungansuami istri dan belum dikaruniai anak; e Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XXXXX , umur 34 tahun,pendidikan terakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXXXKota Surabaya;e Bahwa alasan yang mendasari

XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09Desember 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 09Desember 2010 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diaturdalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, maka akanmenambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Konflik pribadi antara Saksi Illdengan Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon. tidakmemasukkannya ke dalam pihak berperkara;Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Hal 10 dari 12Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon tidak memasukkannyake dalam pihak berperkara;Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPermohonan Para Pemohon nyatanyata mengandung cacat formil, yaitukurang pihak, dengan tidak memasukkan Mahdi sebagai Pemohon;Menimbang, bahwa lagi pula Mahdi sebagai Saksi Ill juga menyatakankeberatan dengan permohonan Para Pemohon karena merasa bahwa ia jugaberhak untuk dijadikan pihak sekaligus ahli waris;Menimbang, bahwa tanpa

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Tergugat mensomasi yang ke Ildengan surat somasi U Nomor 360/COLL/RLWTGL/2012, somasi tersebutmerujuk surat Nomor 339/COLLTGL/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, atassomasi , mendasari atas perjanjian kredit Nomor 100 tanggal 30 Januari2008, dan perjanjian tersebut Penggugat diharuskan membayar hutangnya/Hal. 2 dari 10 hal. Put.

No. 1497 K/Pdt/2014.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel).Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidakmempunyai dasar hukum atau gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, sehingga gugatan yangdemikian tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas dan tidak tentu(een duidelijke en bepaalde conclusie) oleh

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari

kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim