Ditemukan 51526 data
9 — 0
Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.
192 — 35
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
81 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari
LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari
kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan
Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari
MUZAKKIR
Tergugat:
Pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kantor Cabang Banda Aceh
120 — 19
tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari
Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh
rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari
,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365
35 — 4
warna biru yang berisikan 1 bungkusbungkusan plastic bening / cetik didalamnya berisi 25 buah plasticbening / cetik dan 1 buah plastic yang didalamnya berisi 7 buahperalatan hisap yang terbuat dari kaca;= 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale DND warna hitam kombinasisilver;= Alat hisap Narkotika goll jenis shabu yang terdiri dari 3 buah alat hisap /bong yang terbuat dari kaca dan palstik dan beberapa buah pipet yangterbuat dari plastic dan kaca serta 4 buah korek api gas;Menimbang, bahwa mendasari
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keterangan terdakwaserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidanayang dimaksud
PDM204/PKN/04/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.
Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa Selasa tanggal 22 Pebruari 2014 = sekirapukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi EKA OARMAWAN (berkas terpisah)melalui handphone untuk membeli shabushabu sebanyak setengan jieuntuk digunakannya sendiri dan besepakat untuk bertemu di J1.Yos SudarsoRumbai Pekanbaru dan ditempat tersebut EKAmenyerahkan 1 (satu) bungkusplastic
1.Zaitun
2.Teuku Mirza Raja Muhammad
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
90 — 28
KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm.
Suami/ Ayah Penggugatdan mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh kelokasi Pekerjaan;7. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangandengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Alm. Suami/Ayah Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yangbelum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah yang disebutkanAlm.
Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan
KU.602/ASDW/1426/2009 tanggal 05Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PengamanTebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak KecamatanPeusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugatdengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;3.
86 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian
13 — 7
Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.
14 — 0
Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain selama 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta;2. Pemohan ingin melindungi calon istri kedua dari perbuatan maksiat;. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabila sudahdiberi izin oleh Pengadilan;.
38 — 27
menginap di Hotel Harmonidan ditempat tinggal sewaan didaerah Loa Duri Tenggarong Samarindasampai Saksi 1 melahirkan, kemudianpada tanggal 10 .Mei 2009 Terdakwadan Saksi 1 melaksanakan nikah siridan pada tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari
22 — 2
No. 0716/Pdt.G/2014/PA.Bdwbahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja ataunafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
bernama TUMYANI binti ISMAIL, ibu Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama TUMYANI binti ISMAIL dan ENI ROHMANIYAH binti TAUFIK, dandua orang saksi dari Tergugat masingmasing bernama ABDUS SYUKUR bin MOH.HOLID dan ABDUL AuJIS bin ADAM telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
84 — 37
Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat
9 — 0
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
12 — 1
Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari
Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.
157 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.
1.DANI DWI SETIAWAN
2.NORMA DWI LESTARI
Tergugat:
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk. Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Surabaya Diponegoro
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
3.PEMERINTAH RI c/q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR c/q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
4.PEMERINTAH RI c/q KANTOR REGIONAL 4 OTORITAS JASA KEUANGAN SURABAYA
36 — 5
Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari
Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari dalildalilyang diajukan dan disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo yang lebihmerupakan dailildalil hasil rekayasa dan dalildalil yang mengadaada sehinggatampak sekali bentuk itikad tidak baik dari Penggugat ;Bahwa Penggugat dengan cara menggebugebu menjelaskan danmenerangkan dalildalil dalam posita gugatan a quo yang hanya didasarkan olehperasaan Penggugat bukan didasarkan atas buktibukti dan dasar hukum.Penggugat tidak menjelaskan dengan kongkrit mengenai dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari
Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, hal. 449, yangmenyatakan sebagai berikut :"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka dali/gugatanseperti itu tidak memenuhi syarat formil ;Bahwa mengingat dalildalil Penggugat yang dituangkan dalam positaatau fundamentum petendi tidak jelas dasar hukumnya sehingga membuatgugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatana quo wajib untuk
22 — 18
., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat
hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari
ARDI PUTRA WICAKSONO, SH
Terdakwa:
EDMUNDUS TAHU alias TAHU RIKI
28 — 20
setelah saksi mendapat luka tersebut saksi berlari keluarrumah untuk meminta pertolongan para tetangga dan terdakwa masihtetap berada dalam rumah bersama istri Saksi ; Bahwa luka robekan saksi mengeluarkan darah yang cukupbanyak mengakibatkan saksi pusing sehingga tidak mengetahui kejadianselanjutnya dan saksi sadar pada saat di Rumah Sakit Betun setelahmendapat perawatan ; Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke PosPolisi Weliman untuk proses secara hukum Bahwa tidak ada masalah yang mendasari
korban berlari keluar rumahuntuk meminta pertolongan para tetangga juga dan terdakwa masih tetapberada dalam rumah bersama saksi yang merasa ketakutan ; Bahwa luka robekan korban mengeluarkan darah yang cukupbanyak mengakibatkan korban pusing sehingga saksi dan beberapatetangga memberi pertolongan dengan membawa korban ke RumahSakit Betun untuk mendapat perawatan ; Bahwa kemudian saksi dan korban melaporkan kejadian tersebutke Pos Polisi Weliman untuk proses secara hukum Bahwa tidak ada masalah yang mendasari