Ditemukan 144377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan pegawai negeri Pegawai negeri sipil Penghinaan terhadap pegawai negeri Pegawai Cerai gugat pegawai negeri Perlawanan terhadap pegawai negeri
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pso
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Tergugat:
FERDINAND WUON
23 — 11
  • Penggugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
    Tergugat:
    FERDINAND WUON
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
47 — 17
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
    Tergugat:
    PADILA alias PADIL
    PENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut;
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PA GARUT Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.GRT
Tanggal 6 Februari 2012 — PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
21 — 13
  • PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 —
48 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPN-RI) KOTAMADYA SEMARANG VS H. SUNARTO, DKK
    Edris Maroef) dengan Tergugat Il(Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI)Kotamadya Semarang yaitu kerjasama untuk mengadakan pembelian,pemindahan, pengalihan serta pengoperan hak garapan atau hak pengelolaanterhadap sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Luas +50.800 m?
    Mustadjab selaku KetuaPusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI) KotamadyaSemarang, telah membuat surat pernyataan secara Notariil yaitu SuratPernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya sebagaimana disebutkan dalamAkta Nomor 3735/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dihadapanB.I.P Suhendro, SH Notaris di Semarang;Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2361 K/Pdt/20175.
    , yang terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang, Propinsi JawaTengah atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang seharusnya diserahkan kepadaTergugat (Sdr. Edris Maroef);Bahwa Tergugat (Sdr.
    Edris Maroef selaku Penerima Kuasa Substitusi Pertamadari Tergugat (Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Semarang) adalah satusatunya secara hukumyang berhak memiliki dan menguasai objek Sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Penggugat (H.
    Edris Maroef selaku Penerima Kuasa SubstitusiPertama dari Pembanding Il semula Tergugat Il (Pengurus PusatKoperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPNRI) KodyaSemarang) adalah satusatunya secara hukum yang berhak memiliki danmenguasai objek sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Terbanding semulaPenggugat (H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/PDT/2004
Tanggal 12 Maret 2007 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MARGO MULYO” ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
14 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO,berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;2. Drs. H.
    :SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dailildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai
    Negeri Sipil yang berprofesisebagai Pendidik (Guru) ;Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugattercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(KPRI MARGOMULYO) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yangberkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, KabupatenKediri ;Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KPRI MARGOMULYO, Gampengrejo,Kabupaten Kediri, Penggugat terpilin sebagai Pengurus (Ketua I) untukmasa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Mei 2015 — FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
75 — 28
  • FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
    Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikan Kepentingannyaakibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, karena dengandemikian Hilanglah Kesempatan bagi Penggugat
    Hasil PsikotesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianKeuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah Batal demi Hukum ;b.
    Namun, tes psikotes dimaksud bukanlah satusatunyacara Tergugat untuk untuk menyaring Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan karena masih terdapatserangkaian tes lainnya yang harus diikuti oleh para peserta tesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan ;Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 257/G/2014/PTUNJKT26.
    Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, didalamnyamengatur dan disebutkan dalam lampiran Il Peraturan Badan KepegawaianNegara tersebut pada Romawi Il Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, A.Perencanaan dan persiapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1Umum disebutkan pada pokoknya; Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil padaprinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 sebagaimana diubah dengan
    Psikotes;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Il Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum pada romawi Ill. PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil, pada huruf B Pelaksanaan Seleksi :1. Pengajuan Lamaran2. Materi dan Pelaksanaan UjianMateri ujian terdiri dari:a. Tes kompetensi dasar (TKD)b.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
FEBRIANI
Termohon:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
23 — 11
  • Pemohon:
    FEBRIANI
    Termohon:
    BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
ROFITA COERDIANA
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
294 — 198
  • Penggugat:
    ROFITA COERDIANA
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
    Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor810/02/415.41/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tertanggal 27September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah.
    LANDASAN HUKUM SELEKSI PENGADAANBahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
    Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, padalampiran Huruf J angka 2 huruf kHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.menyebutkan: ; 2222 nnn nnnDalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PejabatPembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasipendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidakmemenuhi
    P14: Fotokopi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil DanHalaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun15.
    penerbitan Keputusan berupapengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilbaik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut ; Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan PPKmengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secaraterbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 79/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
KISWANTO
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
139 — 533
  • Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.
    Penggugat:
    KISWANTO
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 78/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
RIZA RAHMAWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
151 — 230
  • Penggugat:
    RIZA RAHMAWAN
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
    Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahHalaman 7 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan NomorPeserta Ujian CPNS 650411300000134 ; Bahwa setelah Penggugat mendapatkan
    PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2018 tentang Hasil IntegrasiSeleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang(SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lokasiformasi : SPMN Satu Atap Wonosalam.
    Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehHalaman 10 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang sah kemudian mendapatkanNomor Peserta Ujian CPNS : 650411300000134 ;Bahwa Penggugat
    Negeri Sipil Dan Pelaksanaan SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J.
    Negeri Sipil DanPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J.Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2.
Pengadilan PTTUN SURABAYA
Register : 20-12-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 278/B/2019/PT.TUN.SBY.
Tanggal 11 Februari 2020 —
100 — 41
  • KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS ROFITA COERDIANA
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 15-02-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 609/Pdt.G/2011/PA.Kis
Tanggal 17 Januari 2012 — PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
39 — 25
  • PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
    PUTUSANNomor : 609/Pdt.G/2011/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sepertitersebut di bawah ini, antara:PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/PID/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELAWAN TOTO CHANDRA
160 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELAWAN TOTO CHANDRA
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDIREKTORAT JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling 4042, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehkuasanya: Dr. Drs. PM. John L. Hutagaol M.Ec.(Acc), M.Ec. (Hons), Ak.,Yuli Kristiyono, AK, Sigit Danang Joyo, S.H., DESS, AF, Dr. SugengWibowo, S.E., M.Si., Lestari, SH., Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H., EduardDenni Nadeak, S.H., M.H., Mohammad Yusuf Shuadi, S.H., Syamsuria,S.H., M.Hum., Lukman Sabadan, S.E., Karman Juniawan, S.E., Ak.
    Nelwan, S.H., Mutiara BudiAyuningtyas, S.H., Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum., Ade SelviaPermana Putri, S.H., Fernandes Adhitya H, S.H., Elfrieda AnggiBasamarito, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., dan HermanButarButar, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU2044/PJ/2015, tanggal 03 Juni 2015,selanjutnya disebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonPraperadilan;MELAWANTOTO CHANDRA
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajakyang memohonkan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/PID.PRAP/2014/PN.Jkt.Sel.tanggal 26 Agustus 2014, tidak diatur selaku pihak dalam ketentuan Pasal263 ayat 1 KUHAP yakni yang diberi hak untuk mengajukan permohonanPeninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap adalah Terpidana atau Ahli Warisnya;Bahwa dalam ketentuan Pasal 263 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP diatur bahwayang
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajakselaku Pemohon Peninjauan Kembali secara formil tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) karenanya secara substansial permohonan PeninjauanKembali dan alasanalasan dan buktibukti lainnya yang menyertai permohonanPeninjauan Kembali dalam perkara ini tidaklah relevan menurut hukum untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasar
    Penyidik Pegawai Negeri SipilDirektorat Jenderal Pajak Republik Indonesia tersebut; Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut tetap berlaku; Membebankan biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. H.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 279 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 6 Februari 2020 — KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
126 — 40
  • KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
    Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) PEMERINT AH KABUPATENJOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di JalanK.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada := ==" ==1. Nama:ABDULMADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.Jabatan :2. Nama:Jabatan :3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-05-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 8 Mei 2009 — DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
66 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
    Olehkarena itu pegawai atau karyawan BUMN termasuk karyawan PT.TASPEN (PERSERO) bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidakdapat pula disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ;3.
    Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelolaprogram pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil(PNS)Hal. 17 dari 32 hal. Put.
    Keuangan Nomor812/KMK.03/1988 tentang penugasan Perusahaan Perseroan (PERSERO)Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk menyelenggarakanPembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 842.1755 Tahun 1988 tentang penugasan perusahaan(Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untukmenyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil di ProvinsiDaerah Tingkat seluruh pulau Jawa ;4.
    Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalahdipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalamHal. 23 dari 32 hal. Put.
    Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai orangyang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengandikeluarkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 menyatakan :Pegawai Negeri adalah meliputi :1.Pegawai Negeri sebagaimana
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 27 Februari 2020 — penggugat lawan tergugat
89 — 27
  • Tanah Jawa, pada tanggal 05 Juni 1996 ;Bahwa, benar dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yaitubernama ANASTASIA MUTIA WARDANI , lahir di Semarang tanggal 12Januari 1996 , sedang anak kedua bernama ASA HIZKIA ADIDANA,lahir di Kudus, tanggal 13 Maret 1999 ;Bahwa, saksi tahu semula , sejak mereka menikah mereka tinggaldirumah milik orang tua Penggugat yaitu di Jl.Kawi nomor 11 PerumRondole Indah RT.08 RW.06 Desa Muktiharjo , Kecamatan Margorejo ,Kabupaten Pati ;Bahwa, benar Tergugat adalah Pegawai
    Negeri Sipil sebagai guru diSMA 2 Pati , sedang Penggugat adalah wiraswasta , yaitu Pengusaha airisi ulang di rumah ;Bahwa, benar pada awalnya mereka berumah tangga berjalan denganbaik hingga mempunyai dua orang anak , namun kemudian sejak ayahTergugat meninggal dunia kemudian Tergugat lebin memilih tinggalmenemani dan menjaga lbunya , sedang Penggugat memilih untuk tetaptinggal di rumahnya di Jalan Kawi ;Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104Pat.G/2019/PN Pti Bahwa, adapun Penggugat
    Negeri Sipil ; Bahwa, mengenai percweraian ini , saksi sebagai pihak keluargamenyerahkan sepenuhnya kepada kemauan Penggugat denganTergugat ;2.
    Negeri Sipil sebagai guru diSMA 2 Pati , sedang Penggugat adalah wiraswasta , yaitu Pengusaha airisi ulang di rumah ;Bahwa, benar pada awalnya mereka berumah tangga berjalan denganbaik, dan selalu keihatan mesra, hingga kemudian mempunyai duaorang anak , namun kemudian sejak ayah Tergugat meninggal duniakemudian Tergugat lebih memilih tinggal menemani dan menjaga lbunya, sedang Penggugat memilin untuk tetap tinggal di rumahnya di JalanKawi ;Bahwa, adapun Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama
    Negeri Sipil ; Bahwa, mengenai perceraian ini , saksi sebagai pihak luar menyerahkansepenuhnya kepada kemauan Penggugat dengan Tergugat saja ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apaapa lagi danmenyatakan buktibukti yang diajukan sudah cukup dan akhirnya mohonputusanMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, makasegala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita AcaraPersidangan putusan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satukesatuan yang tidak
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
273 — 124
  • Penggugat:
    MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
    BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) KABUPATEN JOMBANG, tempat kedudukan Jl.K.H. Wachid Hasyim Nomor 137 Jombang;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.;(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);2. ANDI KURNIAWAN, S.H.
    ;(Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang beralamat di Jalan K.H.Ahmad Hasyim No. 137, Jombang.
    Putusan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.SBY.tenggang waktu 90 hari;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018.
    ALASAN ATAU DASAR HUKUM GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018, Penggugat adalahsebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan Nomor Peserta UjianCPNS : 6504 1130001301;Bahwa Penggugat telah mengkuti tahapan seleksi dengan cermat sertamengikuti tata cara yang di berlakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dandinyatakan
    BuktiP2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/326/415.41/2018 tentang Perubahan Hasil Seleksi AdministrasiCalon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,tertanggal 24 Oktober 2018;3. BuktiP3 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor 810/3053/415.41/2018 tentang WHasil Seleksi Administrasi CalonPegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,Halaman 19 dari 35 hal.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YULIANTI SETIA NINGSIH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
139 — 93
  • Penggugat:
    YULIANTI SETIA NINGSIH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 24-08-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
VIVI OLVIANTY KAENG
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
2.Muntiaha Djony
54 — 29
  • Penggugat:
    VIVI OLVIANTY KAENG
    Tergugat:
    1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
    2.Muntiaha Djony
    Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Propinsi Sulawesi Utara Nomor:SK.02/KCWP/I/13 tanggal 30Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha Developer ditanah milik KCWP Paniki Aatas nama Vivi Olvianty Kaeng, diberi tanda P2;3.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Khusus Unit Usaha PengadaanBarang Dan Jasa Serta Konstruksi Koperasi Pegawai Negeri Citra WahanaPerhubungan, diberi tanda TI.II2;.
    V/2014 , tanggal 5 Mei2014, diberi tanda TI.II9;10.Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankTabungan Negara (Persero), Tok dengan Koperasi Pegawai Negeri CitraWahana Perhubungan Manado tentang Penyediaan dukungan KPR BTNSejahtera FLPP No.25/Mnd.ll/PKSKPR/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014,diberi tanda TI.II10;11.Fotokopi sesuai dengan aslinya data prin tabungan atas nama KPN CitraWahana Perhubungan diberi tanda TI.II11;12.
    Kaunang pada pokoknyamenerangkan saksi tidak tinggal di dalam Perumahan Citra Wahana hanya saksisering lewat di depan perumahan tersebut dan melihat ada 1 (Satu) bangunan yangbentuknya seperti ruko namun belum selesai dibangun;Menimbang bahwa dari bukti surat TI.II1 tentang Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana PerhubunganNomor 17, Tanggal 14 Mei 2010 sebagai bukti kalau Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan (Tergugat I) adalah koperasi yang sudahberbadan
    Negeri (KPN) Citra WahanaPerhubungan telah tidak melaksanakan tugas,hak dan kewajibannyasebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan PengurusKoperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antara lain tidakmembuat pertanggung jawaban,tidak menyetor laba/keuntungan yang telahdiakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugatkepada Tergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari ini Penggugatbelum