Ditemukan 51522 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mandasari
mendagri
megasari
mindasari
meidasari
mardasari
meidiasari
meindasari
meldasari
Register : 03-07-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 74/PID/2019/PT KPG Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
Terbanding/Terdakwa : FRENGKY ELKIANUS SULA
161 — 221
Terbanding/Terdakwa : FRENGKY ELKIANUS SULA
161 — 221
THUNAY.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terjadi oleh karena MajelisHakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupunterdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpahdan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
berdasarkan ketentuanPasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkanputusan didasarkan pada surat dakwaan dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan Pasal 163 KUHAP Jika keterangan saksi di sidang berbedadengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidangmengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaanyang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakimtidak mendasari
Kupangberpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum ( Ex aequo etbono);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan NegeriKupang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, dan pula setelahmembaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
Register : 29-11-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 738/Pid.B/2017/PN Cbi Tanggal 6 Februari 2018 — Penuntut Umum:
RONI INDRA, SH.
Terdakwa:
1.DODI SURYADI BIN IBRAHIM
2.RUDI IPRIANTO BIN MKROM
71 — 39
RONI INDRA, SH.
Terdakwa:
1.DODI SURYADI BIN IBRAHIM
2.RUDI IPRIANTO BIN MKROM
71 — 39
motor milik saksi, saksihanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;6.MEDITYA EKA KURNIASTANTOdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari
barang bukti ada 12 (dua belas)buah;Halaman12 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP/06.4/2017Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;7.PAUL DEVvIDdidepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari
FIRDAUSSYdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaituketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motorsekitar seminggu sebelumnya;Halaman13 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP
Register : 23-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
90 — 39
90 — 39
Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.
tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari
atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat
Putus : 28-09-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 September 2016 —
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar itulah Saya PemohonKasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Kasasi MahkamahAgung RI untuk dapat mengkaji, menilai tindakan atau objektivitas interpretasihukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah menerapkan dalil atau alasanpengakhiran hubungan~ kerja (PHK) kepada Saya PemohonKasasi/Penggugat. Berdasarkan perintah dilapangan saya bertugasHalaman 11 dari 31 hal. Put.
Termasuk dasar ataualasan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I1.A Palembang dalam membuat putusan hukum. jika perlumengarah ke prilaku hakim yang mendasari lahirnya putusan yang PemohonKasasi/Penggugat nilai tidak berkeadilan dan diskriminasi, walaupunsebenarnya tugas tersebut merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial,tetapi menurut saya tidak ada salahnya jika dilakukan Majelis Hakim KasasiMahkamah Agung demi tegaknya hak dan keadilan secara utuh;Bahwa adalah
Dalam pertimbangannya dan kajian hukum majelis hakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas .APalembang selama proses persidangan maupun pertimbanganpertimbangan majelis hakim yang mendasari putusan hakim terkesaninterpretatii dan membuat saya Pemohon Kasasi/Penggugat tidakmengerti.
Putus : 03-07-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN.Tlg Tanggal 3 Juli 2015 — AGUS FERRY IRAWAN Bin FRENDIS MOCH ARIEF
76 — 14
76 — 14
Bahwa menurut PEMOHON penyitaan barang bukti berupa 10( Sepuluh) unit BPKB yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidaksesuai prosedur hukum yang berlaku , apa yang telah didalilkan olehPEMOHON tersebut sama sekali tidak benar, sebab proses penyidikandimaksud sudah mendasari ketentuan hukum yang berlaku yakni atasdasar dengan mindik (Pasal 38 ayat 2) yang benar, dan tidak menyalahiketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dan termasuk HAM.Bab 3 : JAWABAN TERMOHON TERHADAP ANALISIS HUKUM TENTANGPENETAPAN
Bahwa termohon sudah mentaati prosedur hukum yang berlaku dalammelakukan penyidikan perkara tersebut dengan memperhatikan,mengkaji/ memaknai dan mendasari peraturan perundangundangantermasuk hal penetapan tersangka tentang penggeledahan danpenyitaan, yang belum diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP,sebetulnya itu semua sudah diterangkan dalam pasal 1 ayat (2), (10),(16),(17), pasal 38 ayat (2), pasal 183 dan pasal 184 KUHAP yang padaintinya tetap menghormati Azas praduga tak bersalah (Presumption ofinnonce
).3 Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.4 Bahwa norma baru yang dimaksud oleh PEMOHON tentang putusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/
Dalam hal ini TERMOHON sudah menerapkan ketentuanapa yang disyaratkan dalam peraturan hukum diatas.Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.Bahwa
TERMOHON dalam melakukan penyitaan benda bendatersangka (PEMOHON) sama sekali tidak melanggar ham dan tidaksewenang wenang karena telah mendasari prosedur ( sop) mindikdan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang benar mengenai penyitaan yang benar telah diaturdalam KUHAP , sebab penyitaan tersebut adalah termasuk upayapaksa yang dialakukan oleh penyidik dan telah mendasari ketentuanhukum yang berlaku (KUHAP).Bahwa terkait masalah penyitaan sepuluh unit BPKB disita dariPEMOHON maupun
Register : 12-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0371/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Bukti surat tersebut telahdinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan
Register : 21-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PA PONOROGO Nomor 458/Pdt.P/2018/PA.PO Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 38/04/III/2002 tanggal O01 Maret 2002, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon : Misni
Register : 27-03-2013 — Putus : 24-06-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Prob Tanggal 24 Juni 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
8 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 20-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0335/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0433/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FIFI LAILATUL KHOTIMAH lahir pada tanggal 25 Mei2004 dengan seorang lakilaki
Register : 10-07-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.TL Tanggal 19 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, ParaPemohon tidak keberatan dan selanjutnya Para Pemohon tidakmenyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 10-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0223/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Pemohon II yangtertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 327/296/1975 tanggal 23 Agustus1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten TegalMenimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 30-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 0696/Pdt.P/2020/PA.Pas Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 2
23 — 2
Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI MAISAROH lahir pada tanggal 09 Oktober 2002dengan seorang lakilaki yang bernama MOHAMMAD IMRON ROSADI akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.
Register : 02-02-2011 — Putus : 29-03-2011 — Upload : 13-07-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 050/Pdt.G/2011/PA.Prob. Tanggal 29 Maret 2011 — Penggugat vs Tergugat
12 — 1
12 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 23-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0337/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
UMIAH BINTI MARJIDAN
16 — 3
UMIAH BINTI MARJIDAN
16 — 3
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaTuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 29-06-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0490/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
Register : 16-06-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 11 Juli 2016 —
8 — 0
8 — 0
PA.Kab.Kadr.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan ParaPemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
Register : 25-02-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Prob Tanggal 21 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 1
14 — 1
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz IVhalaman 238 yang berbunyi;A hee Gabel GIS cy) Jil jay yl gly Galeallye y alge Quik ple plu y LEISUSUL LLUUK MUU UULUIN PETSLUUNSUN SCUVAaAV LUWUTL UUM LU Ugug UUULUTL vuoehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus
Register : 05-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 18 September 2017 — Perdata
15 — 3
15 — 3
Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihandengan tuduhan adanya pria idaman lain yang sebenarnyaTergugat sudah melakukan tindakan untuk menjagakehormatan rumah tangga; Bahwa tidak benar posita 6.4 Tergugat yang menyatakanTergugat tidak memberi nafkah selama 4 tahun lamanyauraian ini tidak benar dan bertentangan dengan dalilPenggugat 4.2 posita a qua yang menyatakan Penggugatmerasa kurang atas nafkah lahir/wajib yang diterimanya;6.Bahwa benar tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugatyang mendasari
Register : 04-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari