Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2020 yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa Ill untuk dan atas nama Terdakwa Ill tersebutsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 7 Februari 2020;Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat olehPanitera Muda Pidana (atas nama Panitera) pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2244/Pid.Sus/2019/PN Surabaya,yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukansebagaimana Pasal 248

Dengan demikian Terdakwa danTerdakwa Il melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari untukmengajukan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat(1) dan Ayat (4) KUHAP, sehingga hak untuk mengajukan memori kasasigugur dan permohonan kasasi dari Terdakwa dan Terdakwa Il tersebutsecara formal dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa Ill dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurutagama Islam pada tanggal 20 Mei 2011 dihadapan Pegawai PencatatNikah KUA Kecamatan Sukolilo, xxxx xxxxxxxx Jawa Timur, tercatat dikutipan akta nikah dengan nomor : 248 / 45 / V / 2011 ( Pemohon berstatusJejaka dan Termohon Berstatus Perawan ).2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) xxXxxxxXXXxXx XXXXXXXX, XXXX XXXXXxXXxX Nomor : 248/45/V/2011,tanggal 20052011, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;b.

antara :Pemohon;MelawanTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan memeriksa buktibukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3935/Pdt.G/2015/PA.Sby, tanggal 01 September 2015 telah mengajukan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 1989berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 248

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/100/VII/1989 tanggal 28 Juli 1989yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec.Pabean Cantikan, Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578070211630002 atas nama XXXxX,yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P2;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2012berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 248/43/V1/2012 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;2. Bahwasetelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istrinamun belum dikaruniai keturunan4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/43/V1I/2012 ; tanggal 16 Juni 2012yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo,Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup,diberi tanda P1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :1.

Alat bukti surat P9 tentang Surat Keterangan Domisili dengan Nomor:480/248/2020, atas nama THOMAS A.E. IWANGGIN merupakan wargapenduduk Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, KabupatenManokwari, Provinsi Papua Barat, RT 01/RW 01;Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugatyaitu:1.

UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan GugatanHalaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2020/PN Mnkperceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugatbertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sanggeng, Manokwari, Provinsi PapuaBarat yang telah dikuatkan dengan bukti surat P9 yaitu Surat KeteranganDomisili Nomor 480/248

Bahwa antara anak Pemohon calon suaminya tidak terdapathubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyapernikahan, dan Pemohon telah telah mendaftarkan rencanapernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Pujut akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B.248/KUA.19.02/pw.01/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, sehingadengan ini Pemohon mohon agar Ketua

Surat Penolakah Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : B.248 KUA19.02.04/PW.01/VII/2020, tanggal 16072020, selanjutnya alatbukti tersebut di periksa dan sesuai dan telah bermaterai cukup ,kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P.4 ;Bahwa selain buktibukti surat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan saksisaksi masingmasing bernama :1.

No. 1 Tahun 1998 HGB No. 39hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan;Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/20134 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan,seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;10.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20131011121314151617181920212dSertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas30 M2 atas nama DEWI FARDILA;10111213Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas namaFARIS DIAN MUSTOFA;Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan.

ACHMAD, berdasarkan Akta Jual Beli No.10/Gondanglegi/2002 Tgl.15O52002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH. & / 2002 : Peningkatan Hak menjadiMilik Milik No.248. ;HGB. No.40/ 2002, An. DEWI FADILA;HGB. No.19/ 2001, An. YULI WULANDARI. : dipecah menjadi ;HGB. No.45 / 2002, An. YULI WULANDARI;HGB. No.46/ 2002, An. Dr.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013101112131415161718Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari2002, Surat Ukur No. 00062/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 Mz?, atas namaAchmad;Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12Februari 2002, Surat Ukur No. 00063/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M?

kurungan selama3 (tiga) bulan;

plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :

dalamdugaan tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui media elektroniksebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3)Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang No. 11 Tahun 2008 oleh Penyidik Sat Reskrim Parigi Moutong;Bahwa Pemohon baru 1 (satu) kali di ambil keterangan sebagai saksioleh termohon, dan setelah itu ada surat pemberitahuan penetapantersangka oleh Sat Rekrim Parigi Moutong (Termohon), dan suratpemberitahuan penetapan tersangka Nomor B/248

akun facebook NarjanDjibran antara Pemohon dan Termohon ada masalah sebelumnya yaituNarjan Djibran adanya dugaan Perselingkuhan dengan suami Pemohon;Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa tindakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohonsangat tidak benar dan tidak sah menurut hukum sehingga patutpenetapan tersangka Pemohon Tidak Sah;Bahwa; TERMOHON pada tanggal 01 November 2019 menyampaikanSurat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor SuratB/248

nama Hajra Habibu dan Satu Unit HP merk ADVAN model5060 warna silver, selanjutnya telah meminta Penetapan Penyitaan kePengadilan Negeri Parigi berdasarkan surat Penyitaan NomorSp.Sita/57/X1/2019/Reskrim tanggal 01 November 2019.Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin II angka 5 dan 15yang menyatakan bahwa setelah adanya pemberitahuan penetapanTersangka oleh sat Reskrim Parigi Moutong dan surat pemberitahuanHalaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prgpenetapan Tersangka Nomor : B/248

Hakim Tunggal Praperadilan yang terhormat berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo bono).Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa Photocopy bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP/60/X1I/2019/ Sat Reskrim, tertanggal 01 November 2019, diberi tanda P1;Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248

,MH); Bahwa benar Termohon Kepolisian Resor Parigi Moutong menerbitkan suratperintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/59/XI/2019/Reskrim pada tanggal 01November 2019 dan selanjutnya menetapkan Pemohon Hajra.S.Sossebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan TersangkaNomor B/248/X1/2019/Sa Reskrim, tanggal 01 November 2019 (bukti P2 /T18) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat(3) jo Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang

Mobil volks wagon, nomor polisi DR 248 AE ;1.8: Sepeda motor sebanyak 1 unit yaitu1.5.1. Motor jenis honda supra fit nomor polisi DR3131 KR;1.6. Piutang sebanyak Rp. 85.000.000, (delapanpuluh lima juta rupiah);2. Hutang2.1.

Bahwa mobil volks wagon Nopol : DR 248 AEdibeli/dimiliki oleh Cok H. Makbul ketika beisteri Hj.Siti Fladijah, Nurah dan Faridah;6. Bahwa Mobil merk kijang Nopol : DR 1506 AB tahun1992 dibeli/dimiliki oleh Cok H. Makbul ~ ketikaberisteri Hj. Siti Hadijah, Gaziah dan Nurah;Fs Bahwa motor jenis honda supra fit nomor polisi DR3131 KR dibeli/dimiliki oleh Gok II. Makbul ketikaberisteri Hj. Siti Hadijah dan Nurah ;8.

Mobil volks wagon, nomor polisi DR 248 AE;4.6. Piutang sebesar Rp. 85.000.000, (delapanpuluh lima juta rupiah) pada H. Kamaruddin;Adalah harta bersama Cok H. Makbul dan Hj. Nurah;. Menyatakan bahwa Cok H. Makbul meninggalkan utangsebesar Rp. 216.400.000, (dua ratus enam belas jutaempat ratus ribu rupiah);6. Menghukum kepada para Penggugat/Pembanding danHal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 602K/AG/2010Tergugat/ Terbanding untuk membayar hutang Cok H.Makbul ;. Membagi harta bersama antara Cok H.

; SHM No. 248 seluas : 11.638 m2; SHM No. 249 seluas : 16.942 m?; SHM No. 250 seluas : 16.883 m?; SHM No. 251 seluas : 16.900 m?; SHM No. 252 seluas : 16.890 m?; Keseluruhannya seluas : 106.428 m? ;Sedangkan tanah yang merupakan bagian alm.

; SHM No. 248 luas 11.296 m2; SHM No. 249 luas 16.942 m?; SHM No. 250 luas 16.883 m2; SHM No. 251 luas 16.900 m?; SHM No. 252 luas 16.137 m2;Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 3071 K/Pdt/2009Disaksikan dan turut ditandatangani oleh Datuk Dr.

; SHM No. 248 luas 11.296 m2; SHM No. 249 luas 16.942 m?; SHM No. 250 luas 16.883 m?; SHM No. 251 luas 16.900 m?; SHM No. 252 luas 16.137 m2;Akta Surat Kuasa No. 8 yang dibuat di hadapan Tergugat VII d.ctanggal 7 Pebruari 2003, dari Tergugat d.r/Penggugat d.c kepadaPenggugat Ill d.r/Tergugat Ill d.c atas tanah: SHM No. 245 luas 15.464 m?; SHM No. 247 luas 10.838 m?; SHM No. 248 luas 11.296 m?; SHM No. 249 luas 16.942 m2; SHM No. 250 luas 16.883 m?; SHM No. 251 luas 16.900 m?

; SHM No. 248 luas 11.296 m?; SHM No. 249 luas 16.942 m?; SHM No. 250 luas 16.883 m?; SHMNo. 251 luas 16.900 m?; SHMNo. 252 luas 16.137 m2;Akta Surat Kuasa No. 08 yang dbuat dihadapan Tergugat VII d.ctanggal 7 Pebruari 2003 dari Tergugat d.r/Penggugat d.ckepada Penggugat Ill d.r/Tergugat Ill d.c atas tanah: SHMNo. 245 luas 15.464 m; SHM No. 247 luas 10.838 m?; SHM No. 248 luas 11.296 m?; SHM No. 249 luas 16.942 m?; SHMNo. 250 luas 16.883 m?; SHMNo. 251 luas 16.900 m?; SHMNo. 252 luas 16.137 m?

; SHM No. 248 seluas : 11.296 m2 ; SHM No. 249 seluas : 16.942 m2 ; SHM No. 250 seluas : 16.883 m? ; SHM No. 251 seluas : 16.900 m? ; SHM No. 252 seluas : 16.890 m? ;Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli No. 9 yang dibuatdihadapan Tergugat VII d.c tanggal 7 Pebruari 2003 atas tanahseluas 28.873,35 m?

ayat (2)mengatur mengenai dapat diberhentikannya dengan hormat terhadap PNS karenamelakukan tindak pidana yang menurut Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atautidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukantidak berencana, sementara Pasal 248 ayat (2

Kategori Il: PNS tidak diberhentikan menurut Pasal 87 ayat (2) UndangUndangASN dan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS apabila:a. dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap;b. karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;c. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;d. mempunyai prestasi kerja yang baik;e. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah

Kategori Ill: PNS juga tidak diberhentikan menurut Pasal 248 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS apabila:Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/P TUN. JKT.a. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;b. karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;C. hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, dand. tersedia lowongan jabatan;4.

Oleh karenaPenggugat dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana dan hukuman pidana penjaranya kurang dari 2 (dua) tahun, makaseharusnya terhadap Penggugat diberlakukan kategori Ill Pasal 248 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yaitu PNStidak diberhentikan apabila dihukum pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena

PNS,padahal seharusnya mengacu pada Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintahtersebut yaitu tidak diberhentikan sepanjang memenuhi syarat tersedia lowonganjabatan, juga konstruksi hukum Keputusan Tergugat yang menyebut keputusanpemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai PNS merupakan bentukhukuman disiplin bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UndangUndang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS pada BAB VIII, Paragraf 6, Pasal 247 sampai dengan Pasal

Bahwa Pelawan adalah sebagai salah satu pemilik yang sah atas bidangbidang tanah : SHM No 03413, seluas 1.152 m2 yang terletak di Kampung Bongas Rt20 Rw 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta tercatat tas nama MOCHAMAD ~ AFFANDIBRATAKUSUMAH selaku orang tua kandung Pelawan; SHM No 248, seluas 400 m2 yang terletak di Kampung Bongas Rt 20Rw 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta, tercatat atas nama .MOCHAMAD AFFANDIBRATAKUSUMAH sebagai orang tua

sangat wajar surat gugatan Pelawantersebut Error In Persona dan gugatan patut untuk tidak dapatditerima;b) Surat gugatan Error In Objectobahwa dalam surat gugatan Pelawan sangat tidak jelas obyek tanah yangmenjadi obyek gugatan, Pelawan hanya menyebut: bidangbidang tanah: SHM No 03418, seluas 1.152 m2 yang terletak di Kampung Bongas Rt20 Rw 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta tercatat atas nama .MOCHAMAD AFFANDIBRATAKUSUMAH selaku orang tua kandung Pelawan; SHM No 248

Bahwa Terlawan tidak membenarkan dalil gugatan huruf b, karena IzinPenyitaan yang diterbitkan oleh Terlawan hanya pada buku asli SertifikatHak Milik No. 03413, Sertifikat Hak Milik No. 248, Sertifikat Hak Milik No.03412 kesemuanya atas nama MOCHAMAD AFFANDI BRATAKUSUMAH;Bahwa khusus untuk obyek sengketa 4, Pelawan menyebutkan yaitu: SHM No. 221 seluas 398 m2 yang terletak di Kampung Tegal Rt 20Rw 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta, tercatat atas nama MOCHAMAD AFFANDIBRATAKUSUMAH

Bahwa Tergugat memiliki tanah tersebut dengan cara jual beli dari TitiekRachmawati dengan Akta Jual Beli PPAT No. 248/Baki/2011 tanggal 22Maret 2011 dan No.376/Baki/1995 tanggal 24 Februari 1995;10.

Menyatakan tidak sah atas jual beli antara Tergugat dengan TitiekRachmawati dengan Akta Jual Beli PPAT No. 248/Baki/2011 tanggal 22Maret 2011 dan No.376/Baki/1995 tanggal 24 Februari 1995;. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan mencoretSertifikat Hak Milik No. 946/Kudu dengan luas 4.865m? dan SHM No.947/Kudu dengan luas 1.536 m2 atas nama Vinsensius Henry dari BukuTanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;Halaman 9 dari 55 Putusan No 89/Pdt.G/2018/PN.Skh8.

Sebagaimanadalam poin 9 dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugatmemiliki tanah tersebut dengan cara jual beli dari Titiek Rachmawati denganAkta Jual Beli PPAT No. 248/BAKI/2011 tanggal 22 Maret 2011.

Penggugat tidak melibatkan pihak PPAT Yulistika Dewi, BA selaku PejabatPembuat Akta Tanah yang telah menerbitkan Akta Jual beli No.248/Baki/2011 dan Akta Jual beli No. 249/Baki/2011 antara TitiekRachmawati sebagai penjual dengan Vinsensius Henry/Tergugat sebagaipembeli sebagaimana hal tersebut tercatat di dalam data Buku Tanah HakMilik No. 946/Kudu dan Buku Tanah 947/Kudu.Bahwa dengan tidak melibatkan atau menarik pihakpihak tersebut di atassebagai para Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara Aquo

Fotocopy dari Akta Jual Beli Nomor: 248/BAKI/2011 sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti T 3 (1);Fotocopy dari Akta Jual Beli Nomor: 249/BAKI/2011 sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti T 3 (2);Fotocopy surat Pemberitahuan pajak terhutang NOP 33.11.100.006.001,sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T 4 (1 );.

="dan cidak mungkin lagi dipertahankan o:eh arena itu Majelis Hakim no. .perlu mengutip pendapat ulama dalair kKitak Figqhus Sunnah karangan: :....Sabiq, juz ll, halaman 248, yang berbuny: ;dae Guay Los cl) IS 5 eg SI al gies ang al) Ais quali gall Lye cAil aide (gala Logis @Dine rye. calall Jace y Laghtel Quy teArtinya : Apabila gugatannya telah terbuki, beik dengan bukti yang di........istri atau dengan pengakuan sueri membuat istri tidak tahasehingga Hakim tidak berhas'l mencamaikan, maka Hakimmeceraikan

yangmenyatakan bahwa : "Jika ister menggugat cerai karena suaminyamemudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki,berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi danlainlainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, makadibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim,dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidaktercapal, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu bain;ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz Il halaman 248

dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya sehingga apabila ada peraturan perundangundanganHalaman 15 dari Putusan Pkr Nomor 7/G/2021/PTUNABN28.20:30.yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh diberlakukan termasuk kepadaPenggugat;Bahwa penerbitan Obyek Gugatan a quo selain sangat bertentangan dengan Pasal28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata Obyek Gugatan juga sangatbertentangan dengan Pasal 248

Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang memungkinkan Pegawai Negeri yang bersangkutan tidakdiberhentikan dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran ataumemperhatikan jasajasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan, sehingga dalil Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatanangka 24, 25 dan 26 tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak,atau setidaktidaknya dikesampingkan;.

ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisadiberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannyaTergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangankeberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa, sehingga dengan demikianobyek sengketa yang dikeluarkan oleh

Substansi penerbitan objek sengketa bukanlah karena suatu perencanaansehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 248 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo didasarkan padaPutusan Perkara Tindak Pidana Korupsi., Nomor : 25/PID.SUSTPK/2012/PN.Amb.,tanggal 14 Agustus 2014., atas nama Musa Lesilawang, S.E.

uraian pertimbangan hukum diatas, makaMajelis Hakim menilai penggunaan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilsebagai dasar penerbitan objek sengketa telah sesuai dan terhadap dalil Penggugat yangseharusnya didasari pada Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak beralasan hukum;6.

Hakim perlu mengetengahkan dalil/nujah syar'iyyahdari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Hakim sebagai berikut:ale(aalb qolall ale glb lero aro jl arty pre ruil SlyJel oJHalaman 14 dari 17 putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.PnArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaksuaminya dengan talak satu;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalamKitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248

ISHAK BITTICACA Tergugat I, seluas 1.275 M2, SHMNo.248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas namaYONAFRI KOSWARA DUDUNG, SE. Ak.

Sertipikat Hak Milik No.248/Kamali Pentalluan seluas +1.275 M? atas nama Jonavri Coswara Dudung, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten TanaToraja;e. Sertipikat Hak Milik No.249/Kamali Pentalluan seluas +1.275 M? atas nama Christine Elizabeth Dudung Tasso,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTana Toraja;2.

Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik10.Ll.25No.248/Kamali Pentalluan seluas + 1.275 M? atas namaJonavri Coswara Dudung, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Tana Toraja dan Sertipikat Hak MilikNo.249/Kamali Pentalluan seluas + 1.275 M?

atas nama Drs.Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.248/KamaliPentalluan seluas + 1.275 M? atas nama Jonavri CoswaraDudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No.249/Kamali Pentalluanseluas + 1.275 M? atas nama Christine Elizabeth DudungTasso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTana Toraja;3.

Buku Tanah No.248 an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE.AK., diberi tanda T.XV.45.;46. Surat Permohonan Pengukuran an. Ch. Elsye DudungTasso, diberi tanda T.XV.46.;47. Foto copy KTP an. CHRISTINE ELSYE D. TASSO, diberitanda T.XV.47.;48. Permohonan SHM an. CHRISTINE ELSYE D. TASSO, diberitanda T.XV.48.;49. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.CHRISTINE ELSYE D. TASSO, diberi tanda T.XV.49.;50. Surat Keterangan No.08/Kampen/I/2009 tanggal30012009, diberi tanda T.XV.50.;51.