Ditemukan 122392 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Btm
Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • kekuasaankehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan
Register : 03-10-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PA PALU Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.PAL
Tanggal 2 Nopember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
107
  • Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwaPemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adajawaban dari Temohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon makapencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dariTermohon, dan permohonan pencabutan tersebut tidak melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pemohonmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Termohon belum mengajukan
Register : 24-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTA BANGKA BELITUNG Nomor 07/Pdt.G/2014/PTA.BB
Tanggal 10 Nopember 2014 — PEMBANDING VS TERBANDING
6536
  • tidak membantah buktiserta keterangan para saksi Penggugat/Terbanding oleh karena itu keberatanTergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaKepulauan Bangka Belitung sependapat dan menyetujui pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaKepulauan Bangka Belitung memandang perlu menambahkan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undangundang nomor 1tahun 1974 secara jelas ditegaskan
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Dp
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan
Putus : 18-09-2012 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1442/Pdt.P/2012/PN.Sda.
Tanggal 18 September 2012 — ENDIAR NUGRAHENY
132
  • 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut " Pencatatan Kelahiranmelampaui batas waktu (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan"Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilditegaskan bahwa" Setiap Peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan ditempatterjadinya kelahiran ";Sedangkan dalam pasal 51 ayat (2) huruf a ditegaskan
Register : 29-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Skt
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
Mulyatin
267
  • mengikat terhadap semua pihak (tidak hanya terhadapPemohon);Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon,sekalipun ditujukan khusus untuk pengambilan uang dari rekening bank milikpewaris, alas hak yang digunakan adalah pernyataan bahwa Pemohon adalahahli waris yang sah, dimana untuk itu. tentunya terkait pula dengankemungkinan adanya ahli waris lain yang juga memiliki hak waris, sehinggapermohonan ini juga menyangkut kepentingan pihak lain (tidak bersifat exparte);Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA BATAM Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Btm
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
119
  • Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon danupaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohonmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini
Register : 16-11-2010 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50168/PP/M.XII/15/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15149
  • Bahwa oleh karena sengketanyamerupakan sengketa yuridis, maka Majelis tidak melakukan pemeriksaan atas buktibuktiataupun dokumendokumen pendukung transaksi Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis :bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 17 Tahun2000 ditegaskan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
Putus : 13-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Februari 2013 — KAMALUDDIN MIRAZA, DKK >< YUHANIZ, DKK
5938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muhammad Arieftersebut telah ditegaskan dan didaftarkan konversinyamenjadi hak milik, dan demikian pula tentang peralihanhak karena perwarisan atas tanah ex Grant Sultan Nomor1657 Tahun 1916 itu baik kepada Rafeah maupun kepadapara Penggugat adalah juga tidak didaftarkan padaKantor Pertanahan sebagaimana yang dipersyaratkandalam:e Pasal 23 Undangundang No.5 Tahun 1960:1) "Hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkanmenurut ketentuanketentuan
    No. 901 K/Pdt/2013hukum tentang sempurna atau tidaknya kepemilikan paraTermohon Kasasi atas objek perkara, sebagaimana ternyatadari tidak dipertimbangkannya oleh Judex Facti tentangalasan eksepsi maupun jawaban pokok perkara paraPemohon Kasasi yang merujuk pada pranata hukum tanahyang berlaku yang mempersyaratkan secara imperatif bahwaGrant Sultan Nomor: 1657 Tahun 1916 atas nama O.K.Muhammad Arief tersebut haruslah telah ditegaskan dandidaftarkan konversinya menjadi hak milik, dan demikian pulatentang
    Tentang Putusan atas Exceptie VitiosaePossessionis di atas; Bahwa merujuk pada pranata hukum tanah tersebut, makauntuk legalnya Grant Sultan menjadi Hak Milik dipersyaratkansebagai berikut:@ Sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria No.5Tahun 1960, maka, dalam waktu paling lama 5 tahun sejakberlakunya Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun1960, setiap Grant Sultan harus ditegaskan konversinyamenjadi hak milik melalui prosedur surat keputusanpenegasan dari Kepala Agraria Daerah yangbersangkutan
    Muhammad Arieftersebut tidak ditegaskan konversinya (tidak didaftarkan/tidak dibuat bukutanahnya) menjadi hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan;bahwa peralinan hak karena perwarisan atas tanah ex Grant Sultan Nomor1657 Tahun 1916 atas nama O.K.
    Muhammad Arief tersebutsampai dengan tanggal 24 September 1982 (analoog: Butir KeempatInstruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982);Bahwa oleh karena Grant Sultan Nomor 1657 Tahun 1916 atas nama O.K.Muhammad Arief tersebut tidak ditegaskan konversinya (tidak didaftarkan/tidak dibuat buku tanahnya) menjadi hak milik pada Kantor Pertanahan KotaMedan, dan demikian pula peralihnan hak karena perwarisan atas tanah exGrant Sultan Nomor 1657 Tahun 1916 atas nama O.K.
Register : 20-03-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 54/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Muharnis.MS,SH
Terbanding/Tergugat I : Tuan Arnil
Terbanding/Tergugat II : Ny Alfianti
Terbanding/Tergugat III : Tuan Hery Indra
Terbanding/Tergugat IV : Tuan Martha Henon
6045
  • Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,seluas kurang lebih 3.616 m2 (tigaribu enamratus enambelasmeter persegi) dengan batasbatas ukuran sebagai berikut:e Utara dengan Tanah sungai..................0005 39 m;e Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si......... 54m;e Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si............ 91m;e Timur dengan tanah Sdr.
    Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) denganbatasbatas ukuran sebagai berikut:e Utara dengan Tanah Sdr. NasriaAzizah..............100m;e Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si.......... 100 m;e Barat dengan tanah Dra.hj.sitiAisyah ..................50m;e Timur dengan tanah jl.
    R/15 danR/16 Kelurahan Delima Kec.Tampan Kota Pekanbaru.Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,seluas kurang lebih 3.616 m2 (tigaribu enamratus enambelasmeter persegi) dengan batasbatas ukuran sebagai berikut:e Utara dengan Tanah sungai .................055 39 m;e Selatan dengan tanah Sdr. Andri PutraS,Si ........ 54m;e Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si .......... 91m;e Timur dengan tanah Sdr.
    Nomor : 08/59383/kt/i/2013 tanggal 07 januari 2013.Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) denganbatasbatas ukuran sebagai berikut:e Utara dengan Tanah Sdr. Nasria Azizah............ 100 m;e Selatan dengan tanah Sadr. Andri PutraS,Si........ 100 m;e Barat dengan tanah Dra.hj.sitiAisyah .............. 50 m;e Timur dengan tanah jl.
    Bahwa pemutusan hukum keija Pengacara dengan mencabut suralkuasa dimaksud / pemutusan kuasa oleh Tergugat , Il, Ill, IV denganPenggugat selaku Pengacara / Advokat adalah bukan merupakanperbuatan melawan hukum, dan tidak bertentangan dengan ketentuanUU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. ditegaskan bahwa hubungankeija Advokat / Pengacara dengan Klien adalah merupakan hubungankepercayaan, justru salah dan keliru menurut Undangundang kalausurat kuasa tidak bisa dicabut / dibatalkan oleh Pemberi Kuasa
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Nph
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
74
  • No.384/Pdt.G/2020/PA.NphMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara olehPemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraoleh Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana jugaakan ditegaskan
Register : 07-07-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 54/Pdt.P/2014/PA.Prg.
Tanggal 19 Agustus 2014 — Hj. Nuraeni Binti Ardi
76
  • Hal ini telah sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalamKompilasi Hukum Islam pasal 89 ayat 2 yang artinya bahwa orang tua mempunyai hakmewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam hal perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang 50 tahun 2009 perubahan kedua atasUndangundang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PA KISARAN Nomor 826/Pdt.G/2014/PA.Kis
Tanggal 5 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
171
  • terpenuhi;Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihaktersebut gagal mencapai kesepakatan, namun pada persidangan tanggal 5Februari 2015, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telahrukun kembali dan mohon diberikan penetapan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalahsah, hal mana telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara Nomor 826/Pdt.G/2014/PA.Kis telah selesaidengan dicabut dan akan ditegaskan
Register : 04-02-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA WATAMPONE Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Wtp
Tanggal 17 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2124
  • ., lahir pada tanggal 16 Januari 2022, anak perempuandari pasangan suami istri AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAKANGKAT.Menimbang bahwa pengangkatan anak telah diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Menimbang bahwa pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa calon orangtua angkat harus memenuhi syaratsyarat:a. sehat
Putus : 01-02-2010 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 107/Pdt.P/20l0/PN..Kds.
Tanggal 1 Februari 2010 — JUDI PRASETYO
103
  • persidangan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanadiuraikan diatas ;4 Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatan kelahirananak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 07-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Badg
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
52
  • dalam surat permohonan Pemohon adalah palsudan bukan tandatangan asli Pemohon sendiri;Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohonmembenarkan dan tidak membantah bahwa tanda tangan dalam suratpermohonannya adalah bukan tanda tangannya sendiri tetapi tanda tanganorang lain yang mengurus perkara ini;0"0Menimbang, bahwa atas jawaban dan pembenaran Pemohon tersebutmajelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 ditegaskan
Register : 12-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA RAHA Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Rh
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
2013
  • para Pemohon telahmenyatakan mencabut permohonannya, maka dengan demikian perkara a quodinyatakan selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketadan berkenaan dengan keahliwarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 beserta penjelasannya, di mana terhadap proses perkara tersebut telahdiatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan
Register : 13-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA BATAM Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Btm
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • kekuasaankehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan
Register : 18-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 963/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1313
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah
Register : 13-03-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 221/Pdt.P/2018/PA.Tgrs
Tanggal 4 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
43
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.