Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25Oktober 2014 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telahmemenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya berikut Tergugat telah dinyatakantidak hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitumangka 3) dapat dikabulkan juga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap tiga orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

., Notaris Jakarta, Akta Nomor : 06 tertanggal 13 April2009 dalam Pasal 3 berbunyi bahwa maksud dan tujuan perseroan iniadalah berusaha dalam bidang pendirian dan penyelenggaraan RumahSakit;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim menilai eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dandinyatakan ditolak;Unquote :Bahwa ditegaskan oleh M.

., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika padahalaman 789 antara lain menyatakan :"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang No. 14 Tahun 1970dst, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuatalasanalasan dan dasardasar putusan dan mencatumkan pasalpasalperaturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan denganperkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupunyurisprudensi

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. : 443 K/Pdt/1986dalam perkara ini ... dst;Unquote :Hal. 14 dari 22 hal. Put.

Pasal 8 akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuatoleh dan dihadapan Vinsensius Henry SH, notaris di Surakarta atasfasilitas Kredit Pemilikian Rumah (KPR) ditegaskan bahwa Penggugatberjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggunganatas tanah Sertifikat Hak Milik No.7341/Kelurahan Sragen Wetanseluas 1.199 M? miliknya berdasarkan akta Jual beli No.130/Srg/2009tanggal 1 Juli 2009 PPAT Dewi Angkasari Komar, SH yang masihdalam proses pendaftaran peralinan hak.7.

selanjutnyamenyatakan menyerahkan barang jaminan.Berdasarkan Pernyataan sepihak yang Giyono (Pengggat) tertanggal6 April 2011 yang menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi untukmelunasi hutang kepada PT.Bank Panin Tbk dan pengakuannya yangditegaskan pada posita gugatannya yang menyatakan secara tegasbahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) terhadap halhal yangditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit a quo.Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit tersebut ditegaskan

Pada pasal 5 ditegaskan menyimpang dari pasal 2 dari akta ini, bank berhak untuk menagihhutang pokok berikut bunganya dan biayabiayalainnya....dst.......dan pihak pertama (Penggugat) berkewajibanuntuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut denganseketika dan sekaligus kepada Bank tanpa perlu peringatan atautegoran berupa dan dari siapapun juga, bilamana :(d) pihak pertama lalai tidak memenuhi salah satu ketentuan(ketentuanketentuan) dalam akta ini.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kKecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

3)Wisno Aji bin Niman, lahir tanggal 15 Mei 2016 telah terbukti dan beralasanhukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanyaberikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan juga denganverstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

SHGB Nomor 906/Petir terletak di Blok G 1 Nomor 27 sudah beralihke pihak lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:"(1). Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutHalaman 3 dari 19 hal. Put.

denganiktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (PT Surabaya 24 November 1952)ditegaskan

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawanhukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus sebesar:A. Kerugian materiil: Biaya kehilangan pendapatan/keuntungan dari bisnis property sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ; Biaya selama proses hukum berlangsung sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);B.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

salah dan keliru, karena :1.Bahwa Pemohon Kasasi dalam positaposita gugatan tidak pernahmenyebutkan bahwa barang obyek sengketa adalah berupa Tanah.Dalam hal ini yang disebutkan sebagai barang yang menjadi obyeksengketa adalah berupa Bangunan Rumah, sehingga kesimpulan JudexFacti yang menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa berupaTanah adalah salah dan keliru ;Bahwa barang obyek sengketa a quo berupa bangunan rumah tersebutoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara terang benderangtelah ditegaskan

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Jurisprudensi MARI tanggal 5 September1973 Nomor 1062 K/Sip/1972 ditegaskan azas hukumnya bahwa :berdasarkan azas pemisahan horizontal ini, maka dapat saja seseorangberlaku sebagai pemilik tanah saja, dan seseorang lainnya berlaku sebagaipemilik barang atau bangunan rumah yang diatasnya ;In casu, gugatan Penggugat yang hanya menggugat bangunan rumah(barang obyek sengketa) adalah sangat dimungkinkan, karena sesuai azastersebut secara yuridis formil dan materiil, hak

No. 522 K/Padt/2011telah terpenuhi syaratsyarat formal dan matenil sebuah surat gugatan ;In casu, pemilik tanah yaitu para Turut Berkepentingan dalam hal ini jugatelah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kepemilikannya, dandengan diikutsertakannya para Turut Tergugat Berkepentingan tersebutdi sini dapat ditegaskan hubungan hukumnya satu dengan lainnya, yaitu : Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik 2(dua) buah bangunan rumah yang diperoleh berdasarkan warisan ; Bahwa para Tergugat

Igo je lyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidakkeberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepadaPenggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah iddah, dan mutah(sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Tentang nafkah anakMenimbang, bahwa

saja berubah di masamendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakimmenetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi)sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan,maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagiandan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan

berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan berlebihan,maka karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4tentang pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban untuk memeliharadan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan

, bahwa baik ibu atau bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamataberdasarkan kepentingan anak;Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan, bahwakedua orang tua wajid memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanyaputus;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak yang

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yangberwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itutidaklah tepat apabila Panitera Pengadilan diperintahkan lagi untukmengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Hal itu pun ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakimmengabulkan halhal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yangdiminta. ... dst;Unqoute;Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hukum yang PUK uraian diatas,tampak jelas dan tandas bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan melebihidari apa yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal189 ayat (3) Rog dan Pasal 50 Rv putusan perkara

ini, Mahkamah Agungmelalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei1963 perihal Petunjuk membuat putusan, menyebutkan bahwa adakalanyaMajelis mengenyampingkan alatalat bukti tanpa memberi alasan sedikitpun,apabila Majelis memandang halhal tersebut dianggap tidak perlu, makahendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasanalasan, dandipertegas lagi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;Bahwa ditegaskan

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman789 antara lain menyatakan:Quote:Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970...

Ketentuan tersebut sudah tegas disebutkan Allah Swtdalam al Quran Surah Al Bagarah (2) ayat 233 = artinya: "dan kewajibanayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tetang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikansegala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya.

Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi HukumIslam ditegaskan pula bahwa sesuai dengan penghasilannya, Suamimenanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biayarumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlakupada saat isteri menjalani masa iddah talak raji, sebagaimana tersebut padaPasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putuskarena talak, maka bekas suami

Hal mana ditegaskan kembalipada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatnafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.Hal 21 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telahdipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat sebagai istri Tergugattelah hidup bersama selama dua tahun hingga dikaruniai anak konflikmewarnai rumah tangga hanya sebab utang piutang, Majelis Hakim menilaibahwa kondisi rumah tangga yang

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan

Demikian pula dalam Putusan MANo.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karenaPenggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai hartasengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapatditerima.Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, karena Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian pada Penggugatsehingga tuntutan ganti rugi Penggugat harus di tolak.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH,Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 99 tentangSita Jaminan, telah ditegaskan : untuk tuntutan Sita Jaminan harusdidasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwaTergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta bendamiliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyatadan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang eratdengan pokok perkara.Bahwa faktanya, tidak satupun dari dalil Penggugat yang

Sesuai ketentuan Pasal 181183 HIR telah ditegaskan, bahwa biayaperkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkaratidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biayaperkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuanPasal 183 HIR.41.

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan