berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Termohon,terbukti Termohon berdomisili di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau,maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sanggauuntuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sebagaimana kehendak dari pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat(1) Instruksi Presiden

oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai denganYurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwatidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian sematamata didasarkan pada adanyapengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnyakebohongan besar (de grote langen), oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuanpasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 134 Instruksi Presiden

bercerai denganTermohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabilarumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akanmenimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuanluhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dandamai (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh AlQurandalam surah ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 3 Instruksi Presiden

mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu raj7Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a)dan (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf(a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden

tidak tercatat pada KantorUrusan Agama setempat, sementara pemohon dengan pemohon II sangatmembutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dandigunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untukkeperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara permohonan aquo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Mmjdan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelishakim menilai kedua saksi telah memenuhi

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu;Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) di Indonesia, maka posita Permohonan tentang hubungan hukumsuami isteri antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti,sehingga

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) di Indonesia, harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi daripihak keluarga dan orangorang yang dekat dengan Pemohon dan atauTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksiyang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah menerangkandibawah sumpah sebagai berikut :1. Bahwa kedua Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalahpasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai 2 anak;2.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan cerai talak Pemohontelah terbukti, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) di Indonesia sepatutnya mengabulkan Permohonan Pemohon untukPutusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Dp, halaman 10diberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan MajelisHakim Pengadilan

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Krpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kKompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesualketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:ly 95 Yo aby) wg aino 55 dl pol We clSw sos dsJg9rF yrplirgArtinya, Dalam pengakuan

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:Jute 51,5!

selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

cukup umur untukmelangsungkan pernikahan, sehingga ada penolakan dari KUAKecamatan Marisa;Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon dan calonistrinya anak Pemohon serta faktafakta hukum yang diperoleh dariPenetapan Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA.Msa Page 11 of 16keterangan saksisaksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaanak Pemohon dan calon istrinya sudah samasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan denganmemberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagimereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dariyang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhikategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, danbukti surat serta keterangan saksisaksi Pemohon, dapat

disimpulkanbahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori baligh, baik secarafisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun bagianak Pemohon yang bernama Abdul Rahman Pasili, namun dapatmelangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah,melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan

Selain itu, perkawinan mempunyaitujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuanPasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dancalon istrinya telah berpacaran dan hubungannya sudah sedemikian erat,bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istrihingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil enam bulan,maka pihak

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a). CalonSuami, (6). Calon Istri, (c). Wali Nikah, (d).

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakhadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.PIh.bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

Pasal 154 R.Bg jis.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.PIh.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 143 ayat (1) dan(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalildalil gugatanPenggugat, dengan demikian dalildalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadifakta

bahwaTergugat tidak mampu untuk menghidupi Penggugat, kemudian Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa diusir olen Penggugat, yang berakibat terjadinyapisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 11(sebelas) bulan, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajibansebagaimana layaknya pasangan suami istri, hal ini telah memenuhi unsurpelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atasPenggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banjarbaruberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuanPasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akansangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sertamenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 3 Intsruksi Presiden

Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2015/PA.BjbArtinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatanPenggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalildalil gugatan Penggugat telahterbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor DeBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyiPerceraian dapat terjadi karena alasanalasan antara suami dan istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, jo.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat(1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perceraian hanyadapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah PengadilanAgama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak;B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:1.

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi Perkawinan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankeprcayaannya itu. Ayat (2) berbunyi Tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka,sedangkan Termohon berstatus perawan;C. TENTANG DOMISI PEMOHON DAN TERMOHON:Hal. 3 dari 23 hal.

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapatterjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., makaMajelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini denganmengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon,namun oleh

2016 sedangkan unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanismeatau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lainserta Penetapan dan pengumuman atas objek sengketa a quo telahjelas penggugat digugurkan/tidak lulus dalam pelelangan tersebutdan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukansecara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden

Putusan Nomor 458 K/TUN/2016Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah jo.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unitorganisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor 14/PRT

Dalil Pokok Gugatan1.Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasaadalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakanbarang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkanPasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2012 tenntang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenHalaman 6 dari 19 halaman.

Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk tehnis sertaketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik;Bahwa selain Penggugat mengikuti dan mendaftar sebagai pesertaPelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan, Pekerjaan : PeningkatanJalan Tumbang Miri Tumbang Napoi lokasi Kecamatan KahayanHulu dengan nilai pagu/HPS paket sebesar Rp. 1.950.000.000, ( Satumilyar sembilan ratus lima

ASIA CROP SOLUTION, berkedudukan di Hotel Grand Legi,Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, yangdiwakili oleh Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution,berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, JalanSriwijaya Nomor 8 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYustinus Habur, HRD dan Legal PT.

Takeda yang padasaat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution,untuk menjadi karyawan PT. Asia Crop Solution dengan memegangjabatan Manager HR dan Legal pada PT. Asia Crop Solution;. Bahwa oleh karena Penggugat diminta langsung oleh Mr. Takeda yangpada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

Bahwa dengan demikian Pengugat bekerja pada Tergugat sejak 10September 2012 sampai di PHKnya Penggugat secara lisan pada tanggal7 Maret 2016, sehingga secara hukum Penggugat telah bekerja padaTergugat selama 3 tahun 6 bulan;Bahwa sekitar bulan Februari 2015, Penggugat menginformasikankepada Tergugat serta Wakil Presiden Direktur PT.

Naohiro Takeda dan Nyoman Soemeinaboedhy, selakuWakil Presiden Direktur PT.

ACS, tertanggal 4Februari 2016 yang ditujukan kepada Wayan Suardana, yangditandatangani langsung oleh Naohiro Takeda selaku Presiden DirekturPT. Asia Crop Solution;12.Bahwa setelah Penggugat membaca surat Tergugat tertanggal 4 Februari2016 tersebut, Penggugat sangat kaget, dimana dalam surat tersebut,menjelaskan: angka 2. Karena Bapak Ilham sudah tidak lagi menjabat sebagaiManager HR & Legal, maka seluruh pekerjaan terkait HR & Legaldikerjakan oleh Bapak Agus selaku konsultan Hukum PT.

Daya yang secara otomatis melekatdalam jabatan itu juga sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, TerdakwaAnderias Lelu Ngongo, SM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba BaratDaya Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan FisikAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat DayaTahun Anggaran 2011, juga bertindak sebagai anggota Panitia Penerima HasilPekerjaan, sesuai Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden

dari nilai kontrak) dengan tidak melakukan verifikasi terhadap SuratPermintaan Pembayaran (SPPLS) Nomor 23/SPPLS/63.L/XII/2011 tanggal17 Desember 2011, selanjutnya pada bulan Desember 2011, TerdakwaAnderias Lelu Ngongo,SM meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) kepada Andrias Apandi Tao Wala yang kemudian pada bulanJanuari 2012 Andrias Apandi Tao Wala memberikan sejumlah tersebutkepada Terdakwa Anderias Lelu Ngongo, SM, hal ini bertentangan denganPasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden

Pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truck padaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat DayaTahun Anggaran 2011 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu PeraturanPerundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;Bahwa fakta persidangan yang menjadi fakta hukum sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis

Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72Hal. 42 dari 50 hal. Put.

No. 1659 K/Pid.Sus/2014Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaranbelanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sahuntuk

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilinan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :pengumuman pemilihan langsung

ALFIAN TOAR, SP, MM tidakmengenakan sanksi denda keterlambatan kepada saksi DENAWATI, SHsebesar Rp. 3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden RINomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yang menegaskan bila terjadiketerlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilihan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :a. pengumuman pemilihan langsung

Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Kepres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum) (Bukti P3);Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah

Lebih lanjut, pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan denganmusyawarah dan ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi kepadapemegang hak sebagaimana diatur pada Pasal 9 juncto 1 ayat (2) KepresPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum dilakukan melalui musyawarah;

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 TahunHalaman 3 dari 33 hal.

;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa:Halaman 7 dari 33 hal.

Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Halaman 15 dari 33 hal.

Dengan demikian, tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yuaikatif (jika bertitik tolak padateori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangankekuasaan Ne@Qara) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnnneneBahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa yang tidakPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat

Tahun 2010;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dansemua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. olehkarena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yangberlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, diantaranya adalah;UndangUndang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, hurufb, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6.Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; 20200 ne nono nonUndangundang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah5b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) ;e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;j. PERMEN. PUPR.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan danEvaluasi Penawaran 202222 nc nnn none ncn nn ncneeBahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010,sebagai mana telahdiubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturanpresiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 11 dari 14 hlm., Putusan PA.

Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut

Usman Admadjaja, dalam kedudukan selaku Presiden Komisarisdan Pemegang saham PT. Bank Danamon Indonesia (dahuli PT.Bank Persatuan Indonesia) berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 13Agustus 1979 yang dibuat oleh Tjahjadi Hartono, S.H., Notaris diJakarta beralamat di JI. Sumenep No.26 Rt.11/ Rw.4 KelurahanMenteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakilioleh Denny Kailimang, S.H., Rendy Kailimang, S.H.

Sedangkan orang tua Penggugat Il,almarhum Roesli Halil Bin Mohammad Lillah selain sebagai Pendiri danPemegang Saham, dia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT.Bank Kopra Indonesia atau PT. Indonesian Copra Banking CorporationLimited (ICBC) ;Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 134 tanggal 16 Juli1956 yang dibuat oleh dan dihadapan Mr.

Dalam akta tersebut kedudukan orang tua Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham dan juga sebagai PresidenDirektur, demikian pula halnya orang tua Penggugat II tidak lagi tercatatsebagai pemegang saham dan juga sebagai Presiden Komisaris PT. BankPersatuan Nasional atau PT. Union National Bank Limited (PT.

Union Bank)Bahwa dengan adanya Rapat Umum Luar Bisa Para Pemegang Saham(RULBPS) sebagaimana disebutkan dalam butir 15 diatas, maka namaorang tua Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham danjuga selaku Presiden Direktur pada PT. Bank Persatuan Nasional atau PT.Union National Bank Limited (PT. Union Bank) tidak ada lagi. Demikian pulahalnya dengan orang tua Penggugat II dalam kedudukannya selakuPemegang Saham dan juga selaku Presiden Komisaris pada PT. BankPersatuan Nasuional atau PT.

No.565/Pdt/2018/PT.DKI.10.Menyatakan almarhum Roesli Halil adalah salah satu Pendiri, PemegangSaham, dan Presiden Komisaris PT. Bank Kopra Indonesia yang kemudianberubah nama menjadi PT. Bank Persatuan Nasional dan pada tahun 1976berubah nama menjadi PT. Bank Danamon Indonesia dan saat ini dikenaldengan nama PT.