., paraAdvokat pada Kantor HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamatdi Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni2018;Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT REKONENSI;Lawan:PASCAL CHRISTIAN ARNAUD, yang beralamat di Jalan Saraswati Buntu, No.14B, RT O4/RW 09, Cipete Utara, Jakarta Selatan, baik dalamkapasitasnya sebagai mantan presiden direktur dari Penggugat maupunsebagai pribadi; Dalam hal

Menyatakan rangkaian perbuatan Terbanding yang menimbulkan kerugianterhadap Pembanding, baik ketika menjabat sebagai presiden direktur dariPemandingmaupun' setelahnya, adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);4.

Tuntutan tersebut didasarkan dalinbahwa Penggugat adalahperusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan, penyediaan danpengelolaan konsumsi/makanan khusus bagi perusahaanperusahaan tambangyang berpreasi diwilayah terpencil diseluruh Indonesia dan sejak tanggal 7Januari 2016 Tergugat telah diangkat menjadi pesiden direktur.Sebagai presidenkomisaris, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap dalih tersebut Tergugat mengajukan dalihbantahannya, bahwa sebagai presiden

Akan tetapi pada saat Tergugat menderita sakit dan dirawat di rumahsakit Penggugat telah memberhentikan Tergugat sebagai presiden direktur;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim tingkatpertama bahwa Tergugat mengakui ada audit dari Penggugat dan memangterdapat kekurangan dalam pengelolaan suplay, hal ini terjadi karena terdapatSOP yang tidak dilakukan oleh bawahan Tergugat dan hal inipun telah ditindaklanjuti oleh Tergugat.

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut adalah perceraian

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan

bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat(2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebutkepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam selaku instansiyang menerbitkan Kutipan Akta Keahiran anak Pemohon, dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan agar dapatdicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu atau diterbitkan AktaKelahiran anak Pemohon yang baru;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menentukan bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan danefektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatansipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotaantar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran

Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Balikpapan tanggal 08 April 2015, dengan RegisterHalaman dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2015/PN BppNomor 107/Pdt.P/2015/PN Bpp. yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah anak Laki Laki dari suami isteri NANANGHAMDANI ( ayah ) dan TJAN GIOK JUAN ( ibu ) yang lahir diBalikpapan pada tanggal 19 Mei 1980, sesuai dengan Akte KelahiranNomor 87/ 1980 ;e Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NANANG HAMDANTL telahmenjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan PetikanKeputusan Presiden

Keluarga Nomor647105.131008.0061 atas nama HAM, NANANG HAMDANI, diberitanda P.3. ;4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyumpahan No. 1022 /SMP / 1996 , tertanggal 29 Maret 1996 yang diterbitkan olehPengadilan Negeri Balikpapan, diberi tanda P.4. ;5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 123 / PWI TAHUN 1996 Presidan Republik Indonesia,ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1996, diberi tanda P.5. ;6 Fotocopty sesuai dengan aslinya Salinan

bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1.s/d P.5. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu. saksi NANANGHAMDANI dan SUHARTOYO, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah anak Laki Laki dari suami isteri NANANGHAMDANI ( ayah ) dan TJAN GIOK JUAN ( ibu ) yang lahir diBalikpapan pada tanggal 19 Mei 1980, sebagaiman Kutipan AkteKelahiran Nomor 87/1980 ;e Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NANANG HAMDANTL telahmenjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan PetikanKeputusan Presiden

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Pasal 39 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yangintinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungansemenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadisaksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefandengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syaratformil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dantidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkanpernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikahPemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir

nama Pemohon adalah Alex Haryanto, oleh karenanyapermohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama Pemohonyang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, yaitu Alek Hariantodan hendak diperbaiki sehingga menjadi Alex Haryanto dengan pertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila permohonanPemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlan dikabulkan, sepanjangperbaikan nama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, makapermohonan Pemohon pada petitum point 3, dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan

telahmeninggal dunia pada tanggal 18 September 2014 di Ambon ;> Bahwa benar, Pemohon sebelumnya tidak pernah melaporkan kematian orangtua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon ;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Helda Lience Loupatty dan FebyMiranda Uneputty di hubungkan dengan bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11 dapatlah diketahui bahwa Suami pemohon yang bernama JACOB HABIBUWtelah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2014 di Ambon ;Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden

diatas yaitu jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetapmelaporkan kematian orang tuapemohon tersebut ke Instansi Pelaksana PencatatanSipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematiantersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pangadilan, AktaKematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai denganketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden

menjamin adanya kepastian hukum ataspermohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohondikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) UndangUndang No.24 tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukandan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden

mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama Safiudindan La Johor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan, menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon lebih lanjut ketentuanPasal 53 Peraturan Presiden

dokumen pernalanan bagi orangasing;Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon yang sebagaimanatertuang dalam petitum nomor 2 dan 3 pada pokoknya hendak mengubahnamanya sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7403LT231220210006 dan dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidakmelanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden

diterima (nietonvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakantidak dapat diterima dan masalah yang diajukan bersifat exparte (Sepinak), makaberalasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amarpenetapan ini;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

,maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepadaPengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohonuntuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan AgamaTilamuta;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepadaPemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akanputus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar

Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajibankewajiban yang harusdilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut ah dan nafkah iddah;Hal. 14 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.TlmMenimbang, bahwa mutah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telahdiceraikan

Olehkarena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuanPemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakimberpendapat adil dan bijaksana membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah bagiTermohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa iddah yakni selama 3 bulansebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (ilusoir)maka

Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkanbiayabiaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan.Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isterisetelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian.Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suamiHal. 17 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Tlmsebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974tentang

atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosann penympananalokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri; e Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premiumRp. 4.500, (empat ribu lima ratus ribu rupiah), solar Rp. 4.500, (empat ribulima ratus rupiah), dan minyak tanah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan peraturan Presiden

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidiHal 12 dari 29 halaman, No. 67/Pid.B/2013/PN.Tjg.pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidipemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yangkemudian diubah dengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yangdisubsidi pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (vide Pasal 26ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon,yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalildalil permohonannya tanpa adaperubahan atau tambahan;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatanrekonvensi secara lisan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya padabagian dalam rekonvensi nanti;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

(bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllan Maha mendengar lagi Maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas danberdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepadaPengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yangsecara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini Sesuai denganketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Maka Majelis Hakim menilaiPenggugat berhak mendapatkan nafkah lampau selama 1 bulan dan nafkah iddahselama 3 bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugatselama satu bulan (bulan April 2018) sebagaimana dalil Tergugat yang dikuatkan Putusan No. 163/G/2018/PA.LwkHal. 23 dari 28 hal.dengan keterangan SaksiSaksi dan sebelum berpisah Penggugat yang memegangATM, nanti

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkaraini lebih lanjut, karena Termohon yang tidak mau mendampingi Pemohon selamabertugas di Wangi Wangi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuail denganketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3)

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaituantara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohondapat disahkan untuk keperluan bercerai dengan Termohon, alasan tersebut dapatditerima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satusatunya bukti yang sahdan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang lakilaki dengan seorangperempuan adalah pasangan suami

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini Ssesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwaBarang Siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.WgwHal. 14 dari 23 hal.menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hakatau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Isam, fakta hukumnya Termohon yang pergimeninggalkan Pemohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernahlagi saling mencari, maka Majelis Hakim menilainya Pemohon dan Termohon selakusuami istri yang sah tidak lagi saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dengan sifatsifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatudalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukan bahwa Pemohon danTermohon tidak memiliki niat yang

Signatures of Officials Authorized to Issue Certificateof Origin of The Peoples Republic of China dari Zhejiang EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of The Peoples Republic of China;bahwa sehubungan dengan perbedaan tand atangan pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dan stempel dari negara China,maka disampaikan halhal sebagai berikut:bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara neg aranegara ASEANdan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples ofChina (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerja Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik RakyatChina) yang diubah denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Comprehenssive EconomicCoOperation

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturHalaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdndalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 2911 2019 dan tanggal 19 Juni 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 Tergugat telah pergimeningggalkan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 0480/Pdt.G/2015/PA Jmb.dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh faktabahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah Penggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yangdisebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melanggar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jo.

bercerai dan mencobakembali membina rumah tangga yang rukun, dan harmonis dengan Tergugat namunternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehinggadengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam pasal 65 Undangundang Nomor 50tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 Tentang perkawinan Jispasal 115 Instruksi Presiden

Tergugat juga sering mengeluarkan katakata kasar .Akibat pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat sejakAgustus 2013 telah pisah rumah.Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinntah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalilHal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 0784/Pdt.G/2014/PA Jmb.dalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak oktober 2013 Tergugat telah

Perkara No 0695 /Pdt.G/2014 /PA Jmb.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugatyang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi olehsikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telahdiucapkan

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:boa Qaida: Mot Lrgrq: 289 daa, lb gle yogArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan