Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal pernikahanantara Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi Kemashlahatan padapengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatdilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor: 277/Pdt.G/2021/PA Sak.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara kontensius harusdiadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat

tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui olehkeluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekattersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (/ex spesialis),sebagaiman ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangHalaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor: 277/Pdt.G/2021/PA Sak.Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996 jis.

Pasal 116 huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,yang menyatakan bahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksi atauorangorang dekat Termohon yang menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tanggaPemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampulagi mendamaikan

apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudahtidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yangberkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syaraktidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalanterbaik;Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

No. 050/Pdt.G/2012/PA.Bko.Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat kediaman) seorang istriwajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkandalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a)Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...

Begitu juga firman Allah dalam surat alThalaq ayat 6:pSteng ot pte Cem gt gageArtinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurutkemampuanmu;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan Kewajiban suamiterhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlakusesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan jawabmenjawab Pemohon dan

No. 050/Pdt.G/2012/PA.Bko.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa Besarnya mutahdisesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa Termohon sedang berada dalam kondisi tertekan kejiwaannya,akibat dari perilaku Pemohon sebagaimana diakui sendiri

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo.

Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:1.

Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang bunyinya sebagaiberikut : Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:1.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012;5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;6.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Lampiran BabI1.B.1.d.2) h) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, danLampiran Bab Il C.1.a. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun2012.2.

Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT SMG4.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;6.

Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.4.

Mawaddah wa Rahmah dengan Penggugat,namun semua upaya tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat;e Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencari jalankeluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap inginbercerai dengan Tergugat;e Bahwa, karenanya sesuai dengan uraian tersebut di atas maka adalahterbukti secara sah menurut hukum perilaku Tergugat telah mengakibatkantidak rukunnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 116 huruf f dan h Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;e Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membinarumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagisebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukanpelanggaran terhadap Sighat

Dengan demikian, tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yuaikatif (jika bertitik tolak padateori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangankekuasaan Ne@Qara) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnnneneBahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa yang tidakPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat

Tahun 2010;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dansemua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. olehkarena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yangberlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, diantaranya adalah;UndangUndang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, hurufb, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6.Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; 20200 ne nono nonUndangundang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah5b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) ;e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;j. PERMEN. PUPR.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan danEvaluasi Penawaran 202222 nc nnn none ncn nn ncneeBahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010,sebagai mana telahdiubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturanpresiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Kepres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum) (Bukti P3);Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah

Lebih lanjut, pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan denganmusyawarah dan ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi kepadapemegang hak sebagaimana diatur pada Pasal 9 juncto 1 ayat (2) KepresPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum dilakukan melalui musyawarah;

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 TahunHalaman 3 dari 33 hal.

;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa:Halaman 7 dari 33 hal.

Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Halaman 15 dari 33 hal.

kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0010/Padt.P/2016/PA.Kr.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki Kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0010/Padt.P/2016/PA.kr.Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab lanatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Krpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kKompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesualketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:ly 9%) Yo aby) wg aino 55 dl pol We cSt sos dsJ9rF yrpliyArtinya, Dalam pengakuan seseorang

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam; 52 neonMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti Surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari sSusSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0882/Pdt.G/2018/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

telah dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.