Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2012antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Termohon yang sering meninggalkan kediaman bersamapada saat Pemohon sedang dinas keluar kota, karena saksi pernah melihat Pemohonmarahmarah karena prilaku Termohon yang sering pergi meninggalkan kediamanbersama pada saat Pemohon dinas keluar kota;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danHal. 11 dari 17 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakimmenilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0171/Padt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara vo/untair, berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 13 Februari 2008 di Desa Sungai Cambai, Kecamatan MesujiTimur, Kabupaten Tulang Bawang dengan wali nikah

Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu danmengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon danPemohon Il;Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.

Pasal 69Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesiatertanggal tanggal 7 Maret 2019 (Pos tanggal 23 Maret 2019 dankemudian telah diterima pada kantor Presiden Republik Indonesiapada tanggal 25 Maret 2019;13.

Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadakepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 Maret 2019,selanjutnya diberi tanda (Bukti P9);10. Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942156 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P10);11.Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 7Maret 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti P11);12.Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942130 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P12);13.Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor 813.2/587.P/86, ditetapkan tanggal 12 Juni 1986,selanjutnya diberi tanda (Bukti P13);14. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor : 821.12/1090.P/88 ditetapkan tanggal 30Januari 1988, selanjutnya diberi tanda (Bukti P14);15.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungantengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atauterhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatankepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf aUndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5

Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 13 Maret 2019yang diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima olehAsisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) haridikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelishakim perkara Nomor: 74/G/2019/PTUNMDN tertanggal 02 April2019 dimana dalam amarnya:a.

Dan seterusnya;Halaman 6 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.17.18.19.20.Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (Sembilan puluh) haritenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatandiajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatanini diajukan;Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7

Surat keberatan kepada Presiden tertanggal 6 Maret 2019, (vide Bukti P13) ;Menimbang, bahwa atas upaya keberatan yang diajukan olehPenggugat, Gubernur Sumatera Utara telah menjawab (vide bukti P12)namun keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden tidak dijawaboleh Presiden;Menimbang, bahwa dalam hal adanya suatu kewenangan,sedangkan peraturan pelaksananya belum diterbitkan maka untuk mengisiHalaman 36 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.kekosongan hukum pejabat yang berwenang dapat menerbitkan

Bahwa setelah Penggugat mengetahui sebagian tanah milik Penggugattersebut telah dipergunakan untuk Proyek Tol BogorCiawiSukabumi(BOCIMI), Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yang kemudianberdasarkan penjelasan yang disampaikan dari Tergugat I, Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.65 tahun 2006jo Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah(P2T) bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum makaselanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;b.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum termasuk ketika membebaskan tanah objeksengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat;Bahwa berdasarkan Segel Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanahtanggal 05 Januari 1998, Drs.PHS MARPAUNG (orangtua Penggugat)telah menjual sebidang tanah milik adat seluas 20.000 m2 kepada Drs.L.T.

Nomor 58 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 TentangPercepatan Pelakanaan Proyeks Strategis Nasional.7.

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakanyang bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasHalaman 54 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional.Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolaktuntutan provisi Penggugat pada halaman

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSally Atal AML 1 8) ads gArtinya :Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Tbhsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan

II sudah benar dan beralasanhukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku 5 dari 13Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;10 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama , Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama. tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IlPenetapan Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 12tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah sejak tanggal 8 Maret Tahun 2019,antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami Istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku 5 dari 13Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;10 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama , Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama. tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi

(Pewaris) telah meninggal dunia padatanggal 21 Januari 2020 karena sakit, sebagaimana telah dikemukakan di atas,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan paraPemohon pada petitum angka 2, sebagaimana terdapat dalam amar penetapandi bawah ini:Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pemohon pada angka 3,yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimanadisebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014,halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisanyang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapbkan hukumnya di PengadilanAgama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dinukum karena: a dipersalankan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalankan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

mendapatkanwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan para Pemohon,dinubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Wan Rosmawati binti WanAli (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan suamiyaitu Lahmuddin bin Ilyas (Pemohon 1), agama islam, dan meninggalkan 1(satu) orang anak kandung yaitu Pemohon Il, agama Islam dan dihubungkandengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 171 huruf a, Pasal 173 sertaPasal 174 huruf a dan b Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Pebruaritahun 2017 antara

Perkara No. 0134/Pdt.G/2019 /PA Sip.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal pernikahanantara Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi Kemashlahatan padapengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatdilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tanggal 27 Mel2018 antara

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalamgugatannya mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal bulan Januari 2002 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukulpenggugat jika tergugat marah dan tergugat sering pulang larut malam tanpa alasanyang jelas dan puncak perselisihan dan

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekaltidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihanpenggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yangsudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebutmerupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah alBaqarah ayat 231 sebagai berikut :Artinya:Hal. 11

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyatagugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menuruthukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkangugatan penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughratergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Instruksi Presiden RI Nomor

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu

Putusan No.582/Padt.G/2020/PA.Mtpsudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya Suamiistri Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimberpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsurunsur surat gugatantersebut

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakHal. 10 dari 14 Hal.

Dan hal ini menurut pendapatMajelis Hakim memenuhi unsur penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dan telah memenuhiunsurunsur perselisihnan (dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kalimatperselisihan menjadi tidak harmonis), dalam rumah tangga dan syarat untukmelakukan perceraian, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam;Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapatterwujud dalam rumah tangga Penggugat

Pasal 67 Peraturan Presiden RI NomorHal. 7 dari 14 Halaman Putusan No. 1031/Pdt.G/2020/PA.kKIt25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinyamenjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islamdan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kKekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakanfakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,sehingga perkara ini telah

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suamiister!

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan~ alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan olehpihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan

, maka sesuai ketentuan pasal 119Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo.